Pendataan PIP Pesantren melalui BDT ( Basis Data Terpadu )

Cara pendataan PIP Pondok pesantren ada 2 (dua ) cara :KIP pesantren

  1. Melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT)
  2. Format Usulan Pesantren (FUP)

secara umum, pendatan baik yang melalui BDT dan FUP Harus memenuhi sasaran dan kriteria yang ditentukan. contoh blanko pengajuan bisa di lihat disini

Mekanisme Basis Data Terpadu (BDT)

  • Pengelola PIP pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat Pusat menginformasikan kepada pengelola PIP di Kanwil
  • Pengelola PIP Kanwil Kemenag Provinsi melalui Kankemenag Kab/Kota melakukan sosialisasi pendataan calon penerima PIP kepada pesantren.
  • Pesantren menghimpun alon penerima PIP yang terdiri dari :
  1. Santri pemilik kartu KIP dan sedang mengikuti pelayanan pendidikan di pesantren
  2. Santri belum memiliki KIP, berdasarkan pengajuan santri/keluarga santri/masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditentukan.
  3. Anak usia sekolah yang telah memiliki KIP dan mendaftar pada pesantren dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditentukan.
  4. Anak usia sekolah yang belum mempunyai KIP dan mendaftar pada pondok pesantren dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditentukan.
  • Pesantren memgajukan calon penerima PIP dengan data/dokumen pendukung kepada pengelola PIP tingkat kanwil melalui Kantor Kemenag Kab/Kota
  • Data pendukung/dokumen dimaksud sekurang-kurangnya salah satu dari :
  • Salinan KIP
  • Salinan KKS/SKRTM/Kartu PKH, berikut salinan KK
  • Surat Keterangan dari desa/kelurahan/pesantren setempat yang menyatakan bahwa santri sebagai calon penerima manfaat PIP dengan memperhatikan ketentuan dan sasaran yang ditetapkan
  • Kantor Kemenag Kab/Kota melakukan verifikasi data dan validasi serta memastikan bahwa posantren yang mengusulkan telah terdaftar dan memiliki izin operasional yang masih berlaku.
  • Kantor Kemenag Kab/Kota melakukan validasi calon penerima PIP memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan dokumen pendukung yang dilampirkan.
  • Kantor Kemenag Kab/Kota mendata santri calon penerima PIP melalui aplikasi Education Management Information ( EMIS ), ūüėÄ
  • Kantor Kemenag membuat rekomendasi terhadap pengajuan yang telah diverifikasi dan falidasi, serta meneruskan pengajuan kepada pengelola PIP Kanwil Kemenag Provinsi masing-masing.
  • Pengelola PIP Kanwil Kemenag Provinsi menyusun daftar calon penerima PIP untuk masing masing provinsi, berdasarkan data dari Kantor Kemenag Kab/Kota
  • Daftar calon penerima PIP disampaikan kepada pengelola PIP tingkat Pusat
  • Pengelola PIP tingkat pusat menghimpun daftar calon penerima PIP dari tiap provinsi sebagai daftar calon penerima manfaat PIP pada Pendidikan Keagamaan Islam
  • Himpunan data diatas selanjutnya dilakukan validasi dan pemadanan (matching) dengan kementerian/lembaga terkait
  • Hasil validasi data dan pemadanan oleh pengelola PIP tingkat pusat diserahkan kepada pengelola PIP tingkat Kanwil Kemenag untuk dilakukan verifikasi ulang berdasarkan ketentuan yang berlaku dan di tetapkan sebagai penerima manfaat PIP

Hasil pendataan calon penerima manfaat PIP melalui kementerian/lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu ( BDT ) akan diterbitkan Kartu Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar untuk Pesantren

Program indonesia pintar untuk pesantren secara singkat

Program Indonesia Pintar di lingkungan Kementerian Agama Khususnya Bidang Pondok Pesantren secara umum jika usulan dilakukan melalui BDT akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Pondok Pesantren ( KIP Pontren )KIP pesantren

Penerima program indonesia pintar pada pondok pesantren (Pendidikan Keagamaan Islam) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. dan santri disyaratkan tidak berstatus sebagai murid SD/SMP/SMA maupun MI/MTs/MA

Kategori 1 (Rp. 450.000,-/tahun)

  1. Santri Program wajar Dikdas PPS tingkat Ula
  2. santri program pendidikan kesetaraan Paket A pada Pesantren
  3. Santri Muadalah setingkat MI
  4. Santri satuan pendidikan formal tingkat Ula; atau
  5. Santri yang hanya mengaji di pondok pesantren yang tidak sekolah pada pendidikan umum atau non formal dengan ketentuan umur 6 ‚Äď 12 tahun

Lanjutkan membaca Program Indonesia Pintar untuk Pesantren

Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren

Berikut adalah syarat pengajuan ijin operasional pondok pesantren beserta tata cara pendirian dan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh lembaga atau yayasan yang ingin mendirikan Ponpes atau pontren di Indonesia. berdasarkan juknis tentang Izin operasional Pondok Pesantren. kelengkapan proposal pengajuan izin bisa di download bagian bawah tulisan ini dalam format doc. lengkap dengan contoh rekomendasi dari KUA dan surat Keterangan domisili dari desa atau kelurahan.syarat izin operasional pondok pesantren

Baca

Secara umum , langkah izin operasional adalah sebagai berikut :

  1. Pondok membuat proposal Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
  2. Pengurus pondok pesantren mencari surat keterangan domisili dari kepala desa/kelurahan sesuai form;
  3. Pengurus pondok pesantren mencari surat rekomendasi dari Kepala KUA setempat sesuai form;
  4. Pengurus pondok pesantren membawa proposal pengajuan izin operasional pondok pesantren ke Kantor Kementerian Agama Kab. Karanganyar
  5. Selambat lambatnya 4 X 7 hari jam kerja setelah berkas usulan diterima lengkap, Pihak Kementerian Agama dalam hal ini seksi PD Pontren/TOS melakukan verifikasi data dengan fakta di lapangan;
  6. 2×7 hari jam kerja setelah verifikasi dilaksanakan, Kementerian Agama memberikan keterangan diberi izin maupun ditolak proposal pengajuan dari pondok pesantren.

(form keterangan domisili, form rekomedasi KUA, form contoh proposal pengajuan bisa di download di izin operasional pondok pesantren)

secara detil, keterangan tentang izin operasional seperti dibawah ini.

Proses Pemberian Izin Operasional Pondok Pesantren

Tahapan proses pemberian izin pendirian pesantren dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut.

  1. Usulan dari Penyelenggara

Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya mengajukan ke kantor Kementeriaan Agama Kabupaten/Kota. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ini adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab III huruf B, yakni memiliki:
  2. Kyai, tuan guru/gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustadz atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan lulusan atau pernah menimba ilmu pengetahuan pada pondok pesantren.
  3. Santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas).
  4. Pondok atau asrama;
  5. Masjid, mushalla; dan
  6. Kajian kitab.
  7. Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab III huruf B di atas, terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme. Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
  8. Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;
  9. Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang mengusulkan izin operasional;
  10. Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
  11. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
  12. Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat;
  13. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip, pengusulan izin
  14. Mengisi formulir yang telah disediakan.

2. Verifikasi Syarat Pengajuan Ijin Operasional Pondok Pesantren oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

cara pengajuan ijin operasional pondok pesantrenKantor Kementerian Agama kabupaten/kota diwajibkan untuk melakukan verifikasi lapangan atas data-data yang diajukan oleh pengusul. Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antar data yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan, verifikasi atas usulan pengajuan ini dilakukan selambat-lambatnya dilakukan dilakukan 4 x 7 hari jam kerja setelah berkas usulan lengkap diterima. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menghasilkan kesimpulan apakah usulan permohonan izin operasional ini diterima atau ditolak. Bagi hasil verifikasi yang diterima, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota segera menerbitkan surat keputusan dan menerbitkan surat keputusan dan menerbitkan piagam izin operasional pondok pesantren yang harus diserahterimakan kepada pengusul selambat-lambatnya 2×7 hari jam kerja setelah verifikasi dilaksanakan. Bagi hasil verifikasi yang ditolak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus memberikan surat keterangan yang menjelaskan tentang alasan penolakannya. Setelah diberikan surat keterangan hasil verifikasi, pengusul dapat mengajukan kembali permohonan izin operasional pondok pesantren, sebagaimana permohonan pertama kali.

  1. Surat Izin Pendirian Pondok Pesantren Pesantren

Surat keputusan atau paiagam izin operasional pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus secara jelas menuliskan nama yayasan/lembaga penyelenggara pesantren, nama pesantren, alamat pesantren, dan nomor pokok pesantren. Surat izin operasional ini dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan pemutakhiran dan validasi data-data pesantren yang ada di wilayahnya.

 

Enam bulan sebelum masa izin operasional berakhir, pondok pesantren bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan perpanjangan izin operasional kembali kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana mengusulkan izin operasional pertama kali.

mendirikan pondok pesantren
santri pondok pesantren (ilustrasi)

Izin operasional pesantren merupakan legalitas yang sah atas sebuah intitusi dinamaka pesantren dalam perspektif Negara. Izin operasional pesantren ini merupakan izin operasional induk yang tidak secara otomatis menjadi izin operasional atas satuan atau layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren. Jika pihak lembaga akan menyelenggarakan satuan atau bentuk layanan pendidikan lainnya yang melekat pada pesantren, seperti Paket A/B/C pada pondok pesantren, Program Wajar Dikdas pada pondok pesantren, atau lainnya maka satuan atau layanan pendidikan dimaksud harus mengajukan tersendiri sesuai dengan ketentuan lain yang mengaturnya.

Izin operasional pesantren pesantren hanya diberlakukan pada pondok pesantren yang keberadaan lokasinya disebutkan di dalam izin operasional pesantren dimaksud. Dengan demikian, izin operasional pesantren tidak berlaku pada pesantren yang berbeda alamatnya berbeda atau pesantren cabang diberlakukan seperti halnya pesantren cabang diberlakukan seperti halnya pesantren yang berdiri sendiri.

download proposal pengajuan izin operasional pondok pesantren (form keterangan domisili, form rekomedasi KUA, form contoh proposal pengajuan bisa di download di form pengajuan izin operasional pondok pesantren)

Humor santri Merokok Konangan Ustadz

MUMTAZ BEFORE AFTER copyHikayat dari seorang alumni pondok pesantren modern di sukoharjo, alkisah dua orang santri sedang berada di kamar mandi merah. Sesaat setelah masuk lewatlah seorang ustadz, curiga dengan masuknya dua santri tersebut maka di ketok ketok pintu kamar mandi

Ustdaz : buka pintunya, saya ustadz.

Santri 1.: ya ustadz. (dibukalah pintu kamar mandi)

Santri 2 diam saja dan tutup mulut

Ustadz : apa yang kalian perbuat di kamar mandi berdua?

Santri 1.: ngga ada apa apa ustadz, lagi membersihkan kamar mandi.

Santri dua diam saja dan tutup mulut

Ustadz : oh begitu, koq ada bau rokok disini, kamu merokok ya?

Santri 2 : tidak ustadz, tidak merokok (sambil asap mengepul dari mulutnya)

ūüėÄ gundul maaas‚Ķ..

Metode Sorogan pada Pondok Pesantren

Salah satu metode yang lazim digunakan oleh pondok pesantren salaf adalah metode sorogan. Bisa dijabarkan sebagai metode yang bersifat individual (individual learning)

Secara bahasa : berasal dari kata sorog berarti menyodorkan (Marwan Saridjo,1989:33)

Sedangkan secara istilah, banyak yang  memberikan definisi. Diantaranya adalah :

Menurut Zamakhsyari Dhofier : ‚Äúsistem pengajian yang disampaikan kepada murid-murid secara¬†individual‚ÄĚ.Selebihnya lihat Zamachsari Dhofier,¬†Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,LP3ES., Jakarta, 1983., halaman 28

Mastuhu mengartikan metode sorogan adalah ‚ÄúBelajar secara individual di mana seorang santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal diantara keduanya‚ÄĚ. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, INIS., Jakarta, 1994, halaman 61

Dalam buku sejarah pendididkan Islam :  “metode yang santrinya cukup men-sorog-kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk dibacakan di hadapannya. [3] Drs. Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, halaman 26.

Baca Juga Metode Bandongan pada Pondok Pesantren

Menurut Dr. Manfred Ziemak metode sorogan adalah : ‚ÄúPelajaran individual atau kelompok kecil dalam setudi dasar‚ÄĚ. Dr. Manfred Ziemek,¬†Pesantren dan Perubahan Sosial, P3M., Jakarta,¬† 1986,¬† halaman 68.

Menurut Karel A. Seenbrink metode sorogan adalah : ‚Äúpengajaran individual‚ÄĚ. ¬†Karel A. Steenbrink,¬†Pesantren Madrasah Sekolah,¬† Dharma Aksara Putra, Jakarta, 1986, halaman 14.

M.H Chirzin menjelaskan metode sorogan adalah : ‚ÄúSantri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya‚ÄĚ.[5] [5] M.H Chirzin,¬†Agama, Ilmu, dan pesantren, dalam M. Dawam Raharjo,¬†Pesantren dan Pembaruan, LP3ES., Jakarta, 1985, halaman 88.sorogan

Teknik Pembelajaran Metode Sorogan

Metode ini biasanya dilaksanakan pada suatu ruangan dengan adanya kursi untuk pengajar yang di depannya terdapat meja untuk meletakkan kitab bagi santri yang sedang menghadap. Sementara santri yang lain berada disekitarnya sambil menyimak dan menunggu giliran.

Baca juga Profesi lulusan pesantren

Ditpekapontren Kemenag Republik Indonesia (2003:74-86) menguraikan teknik pembelajaran  sorogan sebagai berikut:

  1. Seorang santri yang mendapat giliran menyorogkan kitabnya menghadap langsung secara tatap muka kepada Pengajar atau kiai pengampu kitab tersebut. Kitab yang menjadi media sorogan diletakan di atas meja/bangku kecil yang ada di antara mereka berdua.
  2. Pengasuh tersebut membacakan teks dalam kitab dengan huruf Arab yang dipelajari baik sambil melihat (bin nadhor) maupun secara hafalan (bilghoib), kemudian memberikan arti/makna kata per kata dengan bahasa yang mudah dipahami.
  3. Santri menyimak dengan seksama apa yang dibacakan ustadz atau kiainya dan mencocokannya dengan kitab yang dibawanya. Selain mendengarkan dan menyimak, santri terkadang juga melakukan catatan-catatan seperlunya guna kemudahan memahami isi kitab;
  4. Bunyi ucapan teks yang berbahasa dan huruf Arab, dengan memberi harakat atau¬†syakal¬†terhadap kata-kata yang ada dalam kitabnya. Pensyakalan ini biasa¬†disebut juga pendlabitan atau¬†ngabsahi¬†atau¬†ngesahi. Harakat yang ditulis selain sesuai dengan bacaan kosa kata (mufrodńĀt) juga disesuaikan dengan nahwu atau fungsi dan kedudukan kata atau kalimat (i‚Äôrab).
  5. Santri juga menuliskan arti setiap kosa kata (mufradńĀt) dengan bahasa ibu santri (biasanya bahasa Jawa), langsung di bawah kata tersebut dengan menggunakan huruf Arab¬†pegon, dilengkapi dengan simbol-simbol fungsi dan kedudukan kata atau kalimat tersebut. Misalnya kata yang berkedudukan sebagai¬†mubtada‚Äô¬†(subyek) diberi simbol huruf¬†mim¬†yang juga mempunyai arti/bacaan khusus ‚Äúutawi/adapun‚ÄĚsebagai tanda bacaan subyek, kata yang berkedudukan¬†khabar¬†(predikat) diberi simbol huruf¬†kha‚Äô¬†di depannya dan diberi¬† istilah ‚Äúiku/itu‚Äô sebagai tanda predikat, dan lain sebagainya.
  6. Setelah selesai pembacaannya oleh ustadz atau kiai, santri kemudian menirukan kembali apa yang telah disampaikan di depan, bisa juga pengulangan ini dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya sebelum memulai pelajaran baru. Dalam peristiwa ini, ustadz atau guru melakukan monitoring dan koreksi seperlunya kesalahan atau kekurangan atas bacaan (sorogan) santri.

source

Dalam suatu metode tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode ini adalah :

Kelebihan

  1. Ada interaksi yang intensif secara individual antara kiai dan santri
  2. Murid lebih dapat dibimbing dan diarahkan dalam pembelajarannya secara komprehensif
  3. Terkontrol perkembangan dan kemampuan diri santri.
  4. Komunikasi yang efektif antara santri dan pengajarnya.
  5. Keterikatan secara emosional antara murid dengan guru yang lebih baik (karena berinteraksi secara langsung dan intensif).
  6. Pemahaman yang sangat baik bagi santri perorangan karena disimak secara individual

Kekurangan

  1. Tidak cocok untuk mengajar banyak santri (memakan banyak waktu untuk menyimak secara individu)
  2. Menciutkan nyali santri baru yang kurang paham terhadap pelajaran karena berhadapan langsung dengan pengajar (pada kasuistik tidak berlaku).

Metode ini adalah salah satu metode yang sulit diterapkan karena dibutuhkan banyak SDM untuk menyimak. selain itu adalah hal yang lazim suatu pondok pesantren memiliki jumlah santri ribuan.

Metode Bandongan pada Pondok Pesantren

bandongan pondok pesantren
bandongan pondok pesantren

Salah satu metode mengajar dalam pondok pesantren adalah bandongan atau juga disebut dengan wetonan. disebut pula dengan sistem kolektif (collectival Learning atau together learning), sedangkan kelompok belajar atau istilah sekarang rombel (rombongan belajar)  disebut dengan halaqah.

 Pengertian bandongan secara bahasa berasal dari ngabandungan yang artinya menyimak, (memperhatikan) secara seksama.

Sedangkan secara istilah adalah transfer keilmuan di pondok pesantren salaf dengan cara pengajar membacakan kitab, menerjemahkan dan menerangkan sedangkan para santri menyimak, memahami, dan mencatat apa yang diajarkan.

Kekurangan dan Kelebihan sistem Bandongan

KEKURANGAN

Lamban karena materi sering di ulang-ulang

  1. Kreativitas santri sulit muncul karena pengajaran bersifat monolog
    murid cenderung cepat bosan karena metodenya kurang interaktif
  2. Kurang efektif bagi murid pintar karena pengulangan materi yang sering menjadikan terhalang kemajuan murid
  3. Kesulitan memenuhi kebutuhan individu murid karena kemampuan menangkap pelajaran berbeda-beda. Apalagi jika murid berjumlah sangat banyak.
  4. Kalo dalam bahasa inggris ada reading dan speaking, biasanya sistem bandongan kurang dalam hal speaking

KELEBIHAN

  1. Praktis dan cepat karena bisa mengajar banyak santri sekaligus
  2. Lebih efektif bagi murid yang telah mengikuti metode sorogan secara intensif
  3. Pemahaman yang baik karena materi sering diulang
  4. Sangat efisien dalam mengajarkan ketelitian memahami kalimat yang sulit dipelajari
  5. Meminimalisir pemahaman yang melenceng dari yang di ajarkan.
  6. Umumnya santri yang baik dalam bandongan bisa memahami isi suatu kitab karena kelebihan nahwu dan sharaf

SISTEM EVALUASI

Aspek pengetahuan/kognitif

  1. Bertanya tentang arti dari kata
  2. Bertanya dari maksud suatu kalimat
  3. Meminta murid untuk membaca, mengartikan dilanjutkan dengan menerangkan suatu bacaan (bisa kombinasi bisa salah satu)

Aspek sikap/afektif dengan cara memperhatikan akhlak sehari hari kesesuaian antara pelajaran dengan sikap.

Aspek ketrampilan/skill dengan cara menilai ketrampilan siswa dalam memahami dan mengejawantahkan pelajaran yang ada terutama yang bersifat teori dan praktek, misalnya pelajaran fiqh.

Diambil dari berbagai sumber beserta perubahan dan penambahan seperlunya.

Saran dan masukan serta evaluasi tulisan ini sangat diperlukan untuk perbaikan.

Piagam Terdaftar PPS Wajar Dikdas

Dalam hal legal ataupun sah nya suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan program wajar dikdas dibuktikan dengan adanya PIAGAM TERDAFTAR yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat

adapun bentuk dari piagamterdaftar penyelenggara wajar dikdas adalah seperti dibawah ini. tentunya dengan ukuran kertas yang lazim dipakai oleh kantor.

piagam wajar dikdas
piagam terdaftar pps wajar dikdas

sedangkan pengajuan untuk mendapatkan piagam terdaftar penyelenggara wajar dikdas baik PPS Wajar Dikdas Ula maupun PPS Wajar Dikdas Wustha dapat klik disini

Legalisir Ijazah PPS Wajar Dikdas

Dalam melanjutkan sekolah atau syarat mendaftar di instansi pemerintah umumnya diperlukan fotocopy yang sudah di sahkan/dilegalisir oleh yang berwenang dalam hal ini pihak yang berwenangmelakukan pengesahan salinan/fotocopy ijazah adalah

  1. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program, atau
  2. Kepala Seksi PD POntren/TOS Pada Kantor Kementerian, atau
  3. Kepala Bidang Pada Bidang PD Pontren/TOS atau
  4. Kepala Subdit PD Pontren

Aturan ini berdasarkan pada  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: E / 239 / 2001 TENTANG PANDUAN TEKNIS PEYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH 

BAB VII

PENGESAHAN SALINAN IJAZAH

Pasal 6

Pengesahan salinan/fotocopy Ijazah dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program atau kepala seksi pada Kantor atau kepala Seksi pada Bidang atau Kepala Bidang atau kepala Subdit

TPQ, Madin, Ponpes, DLL