Hasil Audiensi Pengurus PAUDQu Nasional dengan Direktur PD Pontren Jumat, 25 Februari 2022 berdasarkan BC pada grup whatsapp yang sayang kalau hilang begitu saja karen lupa mencatatnya.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, saya agak terhenyak dengan adanya judul pada BC ini yaitu keberadaan pengurus PaudQu Nasional. Yang bikin bingung kapan pembentukannya, siapa yang membentuk dan bagaimana tata caranya.
Skip saja mengenai hal yang membuat saya bingung ini, yang penting adalah rangkuman hasil audiensi antara pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an (PAUDQU) dengan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang dalam BC bertanggal pada 25 Pebruari tahun 2022.
Berikut rangkumannya.
Menurut UU Sikdiknas baru model sekolah bagi 3
- Pra Sekolah
- Sekolah
- Sekolah Mandiri
Menurut jenisnya Sekolah ada 3 yaitu;
- Formal
- Non Formal
- Informal
Hasil Audiensi Pengurus PAUDQu Nasional dengan Direktur PD Pontren (huruf tebal)
Dalam BC ada 5 hasil audiens pengurus ini (yang mana saya yakin para pengelola PAUDQu juga tidak mengenal siapa mereka) dengan Direktur PD Pontren Direktoran Jenderal Pendis Kemenag RI di Jakarta.
Untuk hasil audiens nya saya ketik dengan huruf tebal, sedangkan huruf biasa adalah tulisan tambahan dari saya.
Berikut rangkumannya.
Pertama, Berkaitan dengan Status Formal PAUDQ Dirjen menjamin tidak akan menjadi Non Formal asalkan PAUDQ bersedia menjaga output/hasil yang maksimal & memuaskan.
Jadi, berkait dengan jaminan ini ada syaratnya yaitu Paudqu menjaga hasil output atau hasil yang memuaskan dan maksimal.
Seperti apa tingkat kepuasan dan maksimal outputnya? Apakah ada parameternya? Hal ini tidak ada dalam bc yang saya dapatkan.
Kedua, Dengan terbitnya NPSN & NISN secara otomatis negara berhak menjamin adanya alokasi anggaran sehingga utk BOP / BOS akan dibicarakan dengan Kasubdit PQ & kementerian Keuangan untuk membahas adanya alokasi anggaran seperti halnya RA/PAUD.
Jadi siap-siap saja kepada para pengelola PAUDQu untuk mempelajari juknis mengenai BOP atau BOS untuk PAUDQu yang biasanya nyaris sama saja ketentuannya dengan RA maupun BA, termasuk juga dalam jumlah anggarannya per @ siswa. Hal ini mengacu ketentuan BOS pada PDF Muadalah maupun PKPPS dengan membandingkan pada Madrasah.
Ketiga, Untuk masalah Regulasi Proses Pembelajaran PAUDQ akan ada koordinasi dengan Diknas supaya selaras dgn UU Sisdiknas Baru sehingga standar pengelolaanya sesuai dengan standar nasional.
Jadi sudah jelas dan fix, belum ada regulasi dan proses pembelajaran karena situasinya (baru) akan ada koordinasi.
Bagaimana dengan pembelajaran PAUDQu yang sudah mendapatkan nomor statistik alias mendapatkan izin operasional? Ya mereka pada saat mengajukan sudah melampirkan satu set kurikulum khan? hehee
Keempat, Tentang insentif guru PAUDQ juga akan dikoordinasikan dengan kementerian keuangan.
Kalau melihat bantuan insentif, PAUDQu masuk dalam kategori LPQ. Beberapa tahun yang lalu ada kuota bantuan insentif untuk guru pada LPQ.
Kalau mengacu kepada analisa pribadi saya sendiri, karena PAUDQu merupakan pendidikan formal, akan sangat baik jika tadi pengurus PAUDQu nasional juga menanyakan mekanisme sertifikasi guru PAUDQu heheheeee……
Kelima, Ijazah segera dicetak, mohon segera adakan pendataan kebutuhan Ijazah, Lembaga agar berkomunikasi dengan Kasi PD PONTREN Kabupatèn untuk selanjutnya koordinasi dengan Kanwil untuk pengiriman datanya.
Mengenai blangko ijazah akan ada koordinasi pengadaannya, lembaga tidak membuat sendiri-sendiri blangko untuk ijazah.
Yang bener PAUDQ atau PAUDQu siich?
Demikianlah informasi mengenai PAUDQu berdasarkan BC yang lewat pada whatsapp saya, semoga bisa menambah khazanah pengetahuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
NB : semoga saja konsisten dalam menyebut singkatan lembaga ini, kalau dalam juknis namanya PAUDQu, ini kok dalam BC namanya PAUDQ. Pleaseeeeeeeeeeeeee………. jangan bikin dualisme sebutan nggih para jawara yang berada di tingkat Nasional.
