Arsip Tag: muadalah

PMA NO 31 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN

Download Peraturan Menteri Agama PMA no 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren format PDF unduh gratis free download sebagai pelaksanaan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, dalam turunan ketentuan dari UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren, maka selanjutnya terbitlah beberapa Peraturan menteri Agama yang diantaranya yaitu nomor 30 31 dan 32.

PMA nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Kali ini akan merangkum dan meringkas isi kandungan dalam PMA nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Dan di penghujung rangkuman anda bisa mengunduh gratis file format PDF tentang Peraturan Menteri Agama nomor 31 ini.

baca : PMA no 30 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pesantren

Langsung saja, PMA ini terdiri dari 11 bab dan 95 pasal. Adapun bab yang ada dalam PMA ini adalah sebagai berikut

  • BAB I KETENTUAN UMUM
  • BAB II JALUR, JENJANG, DAN BENTUK PENDIDIKAN PESANTREN
  • BAB III PENDIDIKAN MUADALAH
  • BAB IV PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
  • BAB V MA’HAD ALY
  • BAB VI PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM BENTUK LAIN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM
  • BAB VII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN
  • BAB VIII PENDANAAN
  • BAB IX PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
  • BAB X KETENTUAN PERALIHAN
  • BAB XI KETENTUAN PENUTUP

BAB I KETENTUAN UMUM PMA No 30 tahun 2020

Dalam bab I ini memuat tentang maksud dari berbagai sebutan pesantren, pengertian pendidikan pesantren, kitab kuning dan dirasah islamiah pola pendidikan muallimin, pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, Ma’had Aly, santri, figur teladan dan atau pengasuh pesantren, dewan Masyayikh, majelis masyayikh, ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Piagam statistik Pesantren, kemudian istilah dalam Kementerian Agama.

Dalam Pasal 2 disebut bahwa Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adapun maksud dari pesantren bagian pendidikan nasional diselenggarakan dalam bentuk;

a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning;
b. bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
c. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

dalam Pasal 3, Pendidikan Pesantren diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
Santri sebagaimana dimaksud diatas mempunyai:

a. akhlak mulia;
b. kedalaman ilmu agama Islam;
c. keteladanan;
d. kecintaan terhadap tanah air;
e. kemandirian;
f. keterampilan; dan
g. wawasan global.

BAB II JALUR, JENJANG, DAN BENTUK PENDIDIKAN PESANTREN

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur:

a. pendidikan formal; dan/atau
b. pendidikan nonformal.

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam jenjang pendidikan:

a. dasar;
b. menengah; dan
c. tinggi.

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal diselenggarakandalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Muadalah;
b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
c. Ma’had Aly.

Sedangkan Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam:

a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; dan
b. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

BAB III PENDIDIKAN MUADALAH

Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. satuan Pendidikan Muadalah salafiyah; dan
b. satuan Pendidikan Muadalah muallimin.

Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Muadalah ula; dan/atau
b. satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Satuan Pendidikan Muadalah jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya.

Jenjang satuan Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah ula atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah wustha atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah ulya.

Kompetensi ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan dikecualikan dari ketentuan ayat (3).

Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.

Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri dari kurikulum Pesantren; dan kurikulum pendidikan umum.

Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah dan Pendidikan Muadalah muallimin dikembangkan oleh Pesantren.

Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah berbasis Kitab Kuning.

Kurikulum Pendidikan Muadalah mualliminsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pengembangan kurikulum Pesantren disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Dalam merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren , Majelis Masyayikh memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Materi muatan kurikulum pendidikan umum dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.

Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pendidik dalam penyelenggaraan Pendidikan Muadalah harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:

a. latar belakang pendidikan;
b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau
c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat:

a. berpendidikan Pesantren; dan/atau
b. pendidikan tinggi.

adapun maksud Berpendidikan Pesantren merupakan lulusan sarjana dari Ma’had Aly; atau lulusan Pesantren.

Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh.

Kompetensi pendidik satuan penddidikan muadalah sebagaimana dimaksud harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga lain sebagaimana dimaksud merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud minimal terdiri atas:

a. pimpinan satuan Pendidikan Muadalah;
b. tenaga perpustakaan;
c. tenaga administrasi; dan
d. tenaga laboratorium.

Penilaian pada Pendidikan Muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:

a. penilaian harian; dan
b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang Pendidikan Muadalah.

Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian berkala dan penilaian akhir.

Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syahadah atau ijazah paling sedikit memuat:

a. lambang negara;
b. nomor syahadah atau ijazah;
c. nama satuan pendidikan;
d. nomor statistik satuan pendidikan;
e. nama Santri;
f. tempat dan tanggal lahir Santri;
g. nomor induk Santri; dan
h. nomor induk siswa nasional.

Santri yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan muadalah (SPM) berhak:

a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
b. mendapatkan kesempatan kerja.

Format syahadah atau ijazah pendidikan Muadalah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Satuan Pendidikan Muadalah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan disusun oleh Majelis Masyayikh.

Menteri Agama dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Muadalah untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Sarana dan prasarana diatas paling sedikit terdiri atas:

a. ruang kelas;
b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
c. ruang pendidik;
d. ruang tata usaha;
e. ruang perpustakaan; dan
f. ruang laboratorium.

Pendirian satuan Pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.

Izin dari Menteri diperoleh setelah memenuhi persyaratan:

  • berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  • memiliki PSP (piagam statistik pesantren;
  • didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
  • memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
  • Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • memiliki rencana kurikulum Pendidikan Muadalah;
  • memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
  • memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  • rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
  • memiliki sistem evaluasi pendidikan;
  • memiliki rencana kalender pendidikan; dan
  • memiliki Santri mukim paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang.

Perihal kaldik (Kalender pendidikan) satuan pendidikan muadalah memuat:

a. jadwal pembelajaran;
b. evaluasi berkala;
c. ujian;
d. kegiatan ekstra kurikuler; dan
e. hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan Satuan Pendidikan Muadalah adalah sebagai berikut;

  • Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izinpendirian satuan Pendidikan Muadalah secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
  • Permohonan diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan pendirian satuan pendidikan muadalah
  • Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  • Apabila dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
  • Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
  • Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
  • Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan Izin Pendirian SPM

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.

Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud memuat:

a. nama dan alamat satuan pendidikan;
b. nama dan alamat Pesantren; dan
c. nomor statistik satuan pendidikan.

Izin pendirian berlaku sepanjang satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Satuan Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan dalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal ula atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Kompetensi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.

Bukti yang cukup berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.

Majelis Masyayikh menyusun rumusan kerangkadasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud diatas dengan berbasis Kitab Kuning.

Rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren ditetapkan oleh Menteri.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula dan wustha wajib memasukkan materi muatan:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya wajib memasukkan materi muatan:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika;
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
e. seni dan budaya.

Materi muatan dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.

Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional ditentukan berdasarkan:

a. latar belakang pendidikan;
b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau
c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat:

a. berpendidikan Pesantren; dan/atau
b. pendidikan tinggi.

Berpendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud merupakan:

a. lulusan sarjana dari Ma bad Aly; atau
b. lulusan Pesantren.

Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh.

Kompetensi pendidik harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga lain merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal sedikit terdiri atas:

a. pimpinan satuan Pendidikan Diniyah Formal;
b. tenaga perpustakaan;
c. tenaga administrasi; dan
d. tenaga laboratorium.

Penilaian dan Kelulusan

Penilaian Pendidikan Diniyah Formal dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Menteri.
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam bentuk:

a. penilaian harian; dan
b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal.
Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian tengah semester; dan penilaian akhir semester.

Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional (imtihan wathani).

Ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional dilakukan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Hasil ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal digunakan oleh Menteri untuk mengukur capaian kompetensi Santri.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah.

Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

  1. lambang negara;
  2. nomor syahadah atau ijazah;
  3. nama satuan pendidikan;
  4. nomor statistik satuan pendidikan;
  5. nama Santri;
  6. tempat dan tanggal lahir Santri;
  7. nomor induk Santri:
  8. nomor induk siswa nasional; dan
  9. nomor ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.

Santri yang dinyatakan lulus Pendidikan Diniyah Forma berhak:

  • melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/ atau
  • b. mendapatkan kesempatan kerja.

Format syahadah atau ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Sarana dan Prasarana

Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Diniyah Formal untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

a. ruang kelas;
b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
c. ruang pendidik;
d. ruang tata usaha;
e. ruang perpustakaan; dan
f. ruang laboratoraium.

Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal

Persyaratan

Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri.

Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud diperoleh setelah memenuhi persyaratan:

  1. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. memiliki Piagam Statistik Pesantren (PSP);
  3. didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
  4. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
  5. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  6. memiliki rencana kurikulum Pendidikan Diniyah Formal;
  7. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
  8. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
  9. rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
  10. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
  11. rencana kalender pendidikan;
  12. memiliki Santri mukim paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
  13. Santri yang terdaftar sebagai calon Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi 1 (satu) rombongan belajar.

Kalender pendidikan Pendidikan Diniyah Formal memuat:

  • jadwal pembelajaran;
  • evaluasi berkala;
  • ujian ;
  • kegiatan ekstra kurikuler; dan
  • hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan

  1. Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
  2. Permohonan izin pendirian diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud sebelumnya.
  3. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  4. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
  5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
  6. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
  7. Dalam hal berdasarkan basil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan lzin Pendirian

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.
Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama dan alamat satuan pendidikan;
b. nama dan alamat Pesantren; dan
c. nomor statistik satuan pendidikan.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud berlaku sepanjang satuan Pendidikan Diniyah Formal menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MA’HAD ALY

Ma’had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.
Ma’had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program:

a. sarjana (marhalah ula);
b. magister (marhalah tsaniyah); dan
c. doktor (marhalah tsalisah).

Ma’had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.

Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma’had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.

Ma’had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.

Kurikulum Ma’had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Ma’had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma’had Aly.

Santri Ma’had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ma’had Aly diatur dalam Peraturan Menteri.

PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM BENTUK LAIN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM

Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dapat diselenggarakan secara:

a. berjenjang; atau
b. tidak berjenjang.

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara berjenjang dilaksanakan pada jenjang:

a. dasar (ula dan wustha); dan
b. menengah (ulya).

Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal.

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara tidak berjenjang dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, dan/atau metode pembelajaran lain.

Dalam pelaksanaan Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum , Pesantren menetapkan Kitab Kuning tertentu dalam pembelajaran.

Kitab Kuning sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan:

a. rumpun ilmu;
b. konsentrasi kajian; dan/atau
c. tema kajian.

Selain melakukan Pengkajian Kitab Kuning, Pesantren dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan umum.

Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.

Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a. lambang negara;
b. nomor syahadah atau ijazah;
c. nama Pesantren;
d. nomor statistik Pesantren;
e. nama Santri;
f. tempat dan tanggal lahir Santri; dan
g. nomor induk santri nasional.

Format syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Lulusan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.

Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Pesantren.

Ujian kompetensi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pesantren setelah memperhatikan kriteria lulusan Pesantren yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Ujian kompetensi dapat diikuti oleh Santri yang memenuhi persyaratan:

a. mukim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pesantren;
b. memiliki nomor induk siswa nasional; dan
c. aktif mengikuti pembelajaran yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN

Majelis Masyayikh menyelenggarakan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Untuk menyelenggarakan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren memuat standar:

a. kurikulum;
b. lembaga;
c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. lulusan.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren ditetapkan oleh Menteri.

Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berfungsi:

a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.

Sistem penjaminan mutu dimaksud diarahkan pada aspek:

a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

Pembentukan Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh

Majelis Masyayikh
Menteri menetapkan Majelis Masyayikh.
Majelis Masyayikh beranggotakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.

Majelis Masyayikh berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan merepresentasikan rumpun ilmu agama Islam.

Majelis Masyayikh paling sedikit terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada dipilih dari dan oleh anggota.

Ketentuan mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Masa khidmat Majelis Masyayikh selama 5 (lima) tahun.

Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa khidmat berturut-turut.

Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.

AHWA sebagaimana dimaksud bersifat ad-hoc.

AHWA sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:

  1. memiliki komitmen kebangsaan;
  2. memiliki integritas;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait Pendidikan Pesantren;
  5. memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
  6. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih; dan
  7. bukan pengurus partai politik.

AHWA terdiri atas unsur:

  • a. pemerintah; dan
  • b. asosiasi Pesantren yang beranggotakan Pesantren yang menyelenggarakan kajian Kitab Kuning,Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Unsur AHWA ditunjuk oleh Menteri dan berjumlah 1 (satu) orang.

Unsur AHWA :

  • berasal dari Dewan Masyayikh;
  • berasal dari asosiasi Pesantren berskala nasional; dan
  • memperhatikan jumlah keanggotaan Pesantren secara proporsional.

AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.

AHWA ditetapkan oleh Menteri.

Direktur Jenderal menetapkan 9 (sembilan) orang bakal calon anggota AHWA berdasarkan prinsip proporsional.

Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan bakal calon anggota AHWA kepada pimpinan asosiasi Pesantren.

Pimpinan asosiasi Pesantren mengajukan usulan bakal calon AHWA secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai dengan daftar riwayat hidup calon AHWA.

Daftar riwayat hidup paling sedikit memuat keterangan mengenai:

  1. nama lengkap bakal calon AHWA;
  2. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
  3. alamat kantor dan rumah;
  4. riwayat pendidikan;
  5. riwayat pekerjaan; dan
  6. pengalaman mengelola Pesantren.

Direktur Jenderal mengusulkan calon anggota AHWA kepada Menteri.

Menteri menetapkan calon anggota AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota AHWA dengan Keputusan Menteri.

Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.

Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

  • memiliki komitmen kebangsaan;
  • memiliki integritas;
  • sehat jasmani dan rohani;
  • memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait Pendidikan Pesantren;
  • memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
  • berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih;
  • bukan pengurus partai politik; dan
  • bukan anggota AHWA.

AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan prinsip:

a. proporsionalitas; dan
b. representasi rumpun ilmu agama Islam.

Penetapan bakal calon anggota Majelis Masyayikh dilakukan melalui musyawarah mufakat.

AHWA menyampaikan surat permohonan kesediaan kepada bakal calon anggota Majelis Masyayikh yang telah ditetapkan.

AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh menjadi calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan surat kesediaan

AHWA menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud kepada Menteri.

Menteri menetapkan calon anggota Majelis Masyayikh menjadi anggota Majelis Masyayikh dengan Keputusan Menteri.

Keanggotaan Majelis Masyayikh berakhir apabila:

  • a. meninggal dunia;
  • b. mengundurkan diri;
  • c. dipidana berdasarkan kekuatan hukum tetap;
  • d. terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam organisasi yang dilarang; dan/atau
  • e. melanggar kode etik Majelis Masyayikh.

Penetapan berakhirnya keanggotaan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui sidang Majelis Masyayikh.

Dalam hal anggota Majelis Masyayikh berakhir, Ketua Majelis Masyayikh dapat mengusulkan pengganti kepada Menteri.

Pengusulan didasarkan pada hasil musyawarah yang disepakati paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Majelis Masyayikh.

Menteri menetapkan pengganti anggota Majelis Masyayikh.

Dalam melaksanakan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi Pe santren .

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas:

  • a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;
  • b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan;
  • c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  • d. menyusun pertanggungjawaban keuangan; dan
  • e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Majelis Masyayikh.

Dewan Masyayikh

Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
Dewan Masyayikh ditetapkan oleh Kiai.

Dewan Masayayikh sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. ketua; dan
b. anggota.

Ketua sebagaimana dimaksud dijabat oleh Kiai.

Anggota Dewan masyayikh berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas:

a. penjaminan mutu eksternal; dan
b. penjaminan mutu internal.

Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara eksternal dilakukan oleh Majelis Masyayikh.

Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara internal dilakukan oleh Dewan Masyayikh.

Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Majelis Masyayikh.

Untuk melakukan penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Majelis Masyayikh mempunyai tugas:

  • menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
  • memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
  • merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
  • merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  • melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
  • memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Dewan Masyayikh.
Penjaminan mutu internal berpedoman pada sistem penjaminan mutu eksternal.

Pemetaan, Perencanaan, serta Afirmasi dan Fasilitasi

Penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu dilakukan paling sedikit melalui asesmen; dan / atau survei.

Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal rnelakukan:

  • pemetaan mutu;
  • perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
  • pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

Pemetaan mutu diwujudkan dalam bentuk laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud dipublikasikan melalui sistem informasi dan manajemen data Pesantren.

Perencanaan target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksu disusu berdasarkan laporan atas hasil pemetaan mutu.

Perencanaan target meliputi perencanaan target tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Perencanaan target menjadi bagian dari rencana strategis kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama.

Afirmasi dan fasilitasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

  1. pengembangan kajian tafaqquh fiddin;
  2. penguatan kelembagaan Pesantren;
  3. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  4. pengakuan lulusan Pesantren.

PENDANAAN

Majelis Masyayikh didanai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pendanaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk:

a. operasional Majelis Masyayikh; dan/atau
b. penyelenggaraan kegiatan.

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Direktur Jenderal mengembangkan sistem informasi dan manajemen data Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren

Sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat data mengenai

a. kurikulum;
b. kelembagaan;
c. sarana dan prasarana;
d. jenis layanan pendidikan Pesantren;
e. pendidik dan tenaga kependidikan;
f. santri;
g. lulusan;
h. kekhasan Pesantren;
i. peran dakwah Pesantren; dan
j. potensi ekonomi Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan manajemen kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Pendidikan Pesantren berbentuk Pengkajian Kitab Kuning diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah dapat diintegrasikan dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan, pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi lain berdasarkan kebijakan dari Menteri.

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 ini mulai berlaku:

status dan peringkat akreditasi satuan Pendidikan Pesantren yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai masa akreditasi berakhir;

semua ketentuan yang mengatur mengenai penjaminan mutu Pendidikan Pe santren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan dan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

semua ketentuan yang mengatur mengenai Pendidikan Diniyah Formal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan dan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PENUTUP

Majelis Masyayikh wajib dibentuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); dan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, (pada saat itu) FACHRUL RAZI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1405 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kpala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, .M. Mudho ir, M.Si

Download Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren PDF

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas, tulisan diatas merupakan ringkasan atau rangkuman dalam ketentuan yang ada dalam PMA no 31 th 2020 tentang pendidikan pesantren.

Adapun penampilan atau penampakan preloved secara lengkap dari PMA diatas dapat anda saksikan sebagaimana dibawah ini dalam format bentuk file PDF.

Silakan disimak.

Jika menginginkan free download unduh gratis file Peraturan Agama tentang pendidikan Pesantren (PMA no 31 th 2020) sampean bisa mengunduhnya langsung dari penampakan diatas.

Apabila ada kendala, kami siapkan tautannya dibawah ini.

Download PMA no 31 tahun 2020 PDF

Demikian informasi mengenai ketentuan pendidikan pondok pesantren yang muncul pada bulan akhir di penghujung tahun 2020, semoga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pesantren. Wilujeng enjang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa baraaatuh.

Mengetahui Setara Ula Wustha Ulya dengan Pendidikan Umum

Informasi tentang tingkatan jenjang pendidikan ula wustha ulya pada pondok pesantren dibanding dengan jenjang pendidikan umum yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama maupun Kemendiknas.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, bagi para santri dan pengelola lembaga pendidikan pondok pesantren tentu bukan masalah untuk mengetahui apakah itu ula wustha ulya setara dengan SD SMP atau SMA.

Akan tetapi bagi orang awam belum tentu tahu bahkan mengenali jenjang ini.

Contoh lebih ekstrim lagi seorang teman yang lulusan MTs, pernah ditanya oleh orang lain, MTs itu apa?

Lha begitulah kenyataan di Indonesia, tidak semua orang paham dengan jenjang pendidikan bahkan untuk MTs pun ada yang tidak tahu.

Sebelum membahas jenjang ula wustha ulya itu setara dengan pendidikan apa, ada baiknya kita mengenal lembaga apa saja yang menggunakan jenjang pendidikan ini.

Lembaga yang menggunakan jenjang Ula Wustha dan Ulya

santri langitan sedang belajar (ilustrasi)
santri langitan sedang belajar (ilustrasi)

Secara khusus, bisa dikatakan bahwa lembaga yang memakai jenjang ula wustha dan ulya adalah pondok pesantren.

Sepanjang yang saya ketahui setidaknya ada 3 satuan pendidikan dibawah pondok pesantren yang menggunakan penamaan ini.

Adapun ketiga satuan pendidikan tersebut adalah

  1. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, disingkat PKPPS,
  2. Pendidikan Diniyah Formal, disingkat PDF, dan
  3. Satuan Pendidikan Muadalah disingkat dengan SPM

Adapun yang dimaksud pendidikan keseteraan pada pondok pesantren Salafiyah (PKPPS) adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah.

Baca : Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Sedangkan pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal

Untuk pengertian dari Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Ketiga lembaga diatas (PKPPS, PDF dan SPM) memiliki karakteristik sendiri sendiri, untuk PKPPS termasuk dalam pendidikan nonformal, sedangkan PDF dan SPM masuk dalam kategori Pendidikan Formal.

Untuk itulah kenapa SPM dan PDF santrinya dapat mendaftarkan diri ke Polisi (Polri) sedangkan PKPPS tidak karena PKPPS memiliki karakter yang sama dengan Paket A, B, dan C.

Dalam materi pembelajaran, untuk PKPPS dan PDF memiliki materi kurikulum yang lebih terpancang dari atas atau Kemenag dan Kemendikbud.

Baca : Pengertian Pendidikan Diniyah Formal pada Pondok Pesantren

Sedangkan SPM memiliki keleluasaan mengembangkan materi kurikulum yang telah diberikan rambu rambu dan batasannya.

Mengetahui jenjang Ula Wustha Ulya Setara dengan Jenjang pada Pendidikan Umum/Madrasah

ijazah pendidikan kesetaraan pesantren

Meskipun ketiganya memiliki karakter yang berbeda serta khas yang tidak dimiliki lembaga lain, ada persamaan penggunaan jenjang pendidikan yaitu ula, wustha dan ulya.

Ula memiliki arti permulaan atau awal,
Wustha mempunyai arti tengah atau menengah, dan
Ulya berarti tinggi (tingkat tinggi).

Bagaimana jika di konversi jenjang pendidikan ula wustha dan ulya kedalam pendidikan umum semisal SD SMP SMA atau MI MTs Madrasah Aliyah?

Berikut adalah setaranya ula wustha ulya dalam tingkat pendidikan.

  • Jenjang Ula setara dengan SD MI atau Paket A,
  • Jenjang Wustha setara dengan SMP MTs atau Paket B, dan
  • Jenjang Ulya setara dengan SMA Madrasah Aliyah atau paket C.

Nah sekarang terjawab sudah bagaimana kesetaraan tingkatan pendidikan pada pondok pesantren yang menggunakan istilah ula wustha ulya.

Baca : Jenis, Nama dan Penyelenggaraan Pendidikan Muadalah

Semoga informasi ini menambah pengetahuan bagi orang tua wali murid santri pada pondok pesantren ataupun para pegawai di lingkungan Kemendikbud Kemendiknas dan Kementerian Agama (diluar PD Pontren/Seksi Pakis/Madrasah).

Ada tambahan satu lagi informasi yaitu ma’had Aly, merupakan suatu pendidikan formal pada pondok pesantren yang setara dengan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi atau universitas Strata 1 (S1).

Demikian informasi sore ini, wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Pesantren Muadalah Termasuk Pendidikan Formal Bukan Sih?

Pesantren Muadalah pendidikan formal apa bukan. Mengulas tentang status formal atau tidak formal pondok pesantren muadalah ditinjau dari Undang undang nomor 18 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sebelum melangkah lebih lanjut tentang pembahasan pesantren muadalah termasuk pendidikan formal atau nonformal ada baiknya dibahas terlebih dahulu apa itu pesantren muadalah dan apa yang dimaksud dengan pendidikan formal.

Secara lengkap, nama resmi dari Pesantren muadalah adalah Satuan Pendidikan Muadalah yang biasa disingkat dengan SPM.

Karena menyangkut dengan legal formal atau status pengakuan negara/pemerintah terhadap lembaga, diperlukan sarana pendukung data baik undang undang atau Keputusan Menteri Agama yang memberikan pengertian terhadap pendidikan formal dan pesantren muadalah.

Undang undang dan PMA tentang Satuan Pendidikan Formal Pondok Pesantren

Dalam hal pengertian pendidikan formal, dapat diketahui dengan merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Baca; Pendidikan formal dan nonformal pada pondok pesantren

Sedangkan pesantren muadalah diketahui berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama nomor 18 Tahun 2014 (PMA no 18 tahun 2014).

Dalam PMA tersebut memberikan pengertian Pesantren Muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Jika diperhatikan dalam kedua aturan diatas, terdapat persamaan yang linier dalam hal pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar dan menengah.

Dengan begitu secara teknis ketentuan, lembaga satuan pendidikan muadalah memiliki keterkaitan kuat dengan pendidikan formal.

Pada undang-undang no 20 tahun 2003 hanya menyebutkan pengertian secara umum apa yang disebut dengan pendidikan formal, tidak menyebutkan nama nama lembaga yang diakui sebagai pendidikan formal di Indonesia.

Bagaimana nasib Pesantren Muadalah? Termasuk dalam pendidikan formal atau bukan?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu melihat kepada aturan yang lain yaitu undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Dalam Bab IV pasal 17 Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren diulas dengan relatif gamblang dan detil bagaimana kedudukan beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren apakah termasuk dalam pendidikan formal atau nonformal.

Salah satu yang dibahas dan disebut secara eksplisit adalah Satuan Pendidikan Muadalah yang biasa disingkat SPM (bahasa umumnya adalah pesantren muadalah).

Baca ; pendidikan islam nonformal dan contoh lembaganya

Satuan Pendidikan Formal di Pesantren

Pada pasal dimaksud disebutkan macam macam pendidikan formal pada pondok pesantren yang saat ini ada 3 macam yaitu;

Adapun macam pendidikan formal di pesantren yang saat ini tersedia adalah;

  1. Muadalah ula dan wustha atau pendidikan Diniyah Formal Ula wustha untuk jenjang pendidikan dasar;
  2. Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya untuk pendidikan menengah; dan
  3. Ma’had Aly untuk jenjang pendidikan tinggi.

Dengan keberadaan pasa 17 dalam UU Pesantren ini menunjukkan bahwa pesantren muadalah merupakan penyelenggara pendidikan formal pada pondok pesantren.

Kesimpulan Pesantren Muadalah Pendidikan Formal apa Bukan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pesantren muadalah adalah pendidikan formal.

Mau bukti bahwa muadalah merupakan pendidikan formal?

Pada tahun 2020 institusi Polisi Republik Indonesia melakukan perekrutan anggota dimana dalam syarat dan ketentuan tercantum ijazah apa saja yang dapat dipergunakan untuk mendaftar.

Berikut daftar ijazah yang dapat dipergunakan untuk mendaftarkan polisi;

  1. lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A,B dan C);
  2. lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini;
  3. lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA);
  4. lulusan S-I/D-IV, D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Prodi terakreditasi;

pada nomor 3 dapat diketahui bahwa lulusan dari SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) dapat dipergunakan untuk mendaftar sebagai anggota polri, sedangkan paket C (pendidikan nonformal milik Kemendiknas) tidak dapat.

Baca ; ijazah muadalah bisa untuk mendaftar polisi;

Demikian analisa pribadi tentang keabsahan lembaga pesantren muadalah sebagai penyelenggara pendidikan formal mengacu kepada undang undang dan juga kemutusan menteri agama.

Wilujeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kini Ijazah Pesantren diakui oleh pemerintah

Informasi tentang ijazah pondok pesantren diakui keabsahannya secara legal formal atau hukum dalam kedudukan sebagai surat tanda kelulusan santri pondok pesantren yang dipergunakan untuk melanjutkan atau mendaftarkan diri bekerja di Instansi pemerintah maupun institusi di Indonesia.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat malam para kiai masyayikh maupun ustadz ustadzah pemilik dan pengelola pondok pesantren dimanapun berada, semoga kesehatan keberkahan dan kesejahteraan meliputi kehidupan panjenengan sekalian.

Juga bagi simpatisan wali murid putra putrinya yang saat ini menimba ilmu dan pengalaman spiritual di pesantren atau calon wali santri yang hendak menyekolahkan anak di pesantren, doa yang sama juga terucap kagem panjenengan sedoyo.

Ijazah Pesantren dengan Ijazah SD SMP SMU maupun MI MTs MA

Saat ini kebanyakan ijazah santri pondok pesantren yang diakui karena lembaga pondok pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan lain pada ponpes. Satuan pendidikan lain ini bisa berbentuk SD SMP SMA yang berada dibawah naungan kemendiknas maupun satuan pendidikan Madrasah baik MI MTs maupun Madrasah Aliyah.

alumni pesantren menjadi guru
alumni pesantren menjadi guru PNS

Sehingga pengakuan pemerintah atas ijazahnya adalah ijazah hasil sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren. Bukan ijazah pesantren yang dikeluarkan lembaga.

Ijazah Formal Pondok Pesantren

Perkembangan menggembirakan terjadi dimulai dengan keberadaan aturan tentang satuan pendidikan Muadalah yang biasa disingkat dengan SPM dimana ijazah yang dikeluarkan bukan sekolah umum SD SMP SMA atau madrasah dibawah Kemenag semisal MI MTs maupun MA.

Baca ; Ijazah pendidikan formal pada pondok pesantren

Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah atau singkatnya kita sebut dengan Pesantren muadalah dicetak, ditulis dan ditanda tangani oleh pesantren (dalam hal ini pengasuh dan atau direktur SPM).

Meskipun secara pengadaan blangko, penulisan serta penandatanganan keseluruhannya berada di tangan pesantren, ijazah ini diakui oleh pemerintah sebagai ijazah formal dengan tata cara dan petunjuk tenknik yang sudah digariskan.

Ada satu lagi ijazah yang diakui sebagai ijazah formal pada pondok pesantren yaitu Pendidikan Diniyah Formal, suatu lembaga pada pondok pesantren yang dengan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 memiliki posisi sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren formal dan dikuatkan keformalannya dengan undang undang nomor 18 tahun 2019.

PMA no 18 tahun 2014 tentang Muadalah

Dengan keberadaan undang undang nomor 18 tahun 2019 pada bab IV pasal 17 memberikan porsi yang kuat tentang keberadaan pondok pesantren sebagai pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari dasar, menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Adapun lembaga yang disebut sebagai penyelenggara pendidikan formal pada pesantren ada 3 yaitu;

PDF (pendidikan diniyah formal)
SPM (Satuan Pendidikan Muadalah); dan
Ma’had Aly.

Keabsahan Ijazah Pesantren di dunia kerja

Bicara realitas kekuatan hukum ijazah pada PDF dan SPM, pada tahun 2020 melalui situs resminya, Lembaga Polisi Republik Indonesia membuka kesempatan bagi lulusan SMA atau yang sederajat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polri.

baca : Ijazah muadalah dan PDF Pesantren dapat untuk daftar anggota Polri

Dalam situs tersebut dimuat secara terperinci yang salah satunya tentang ijazah, disana disebutkan bahwa ijazah Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal pada pondok pesantren dinyatakan memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai pendaftaran polisi.

Kans ijazah pesantren diakui di pendidikan umum

Bagaimana dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Sama saja dengan pendidikan pada umumnya, karena sudah diakui secara formal maka santri lulusan pesantren pemegan ijazah muadalah maupun pendidikan formal pada pondok pesantren memiliki kesempatan dan kans yang sama dengan pemilik ijazah pendidikan umum.

santri di kelas
ilustrasi santri sekolah

Sudah banyak lulusan pesantren yang mengenyam pendidikan tinggi negeri semisal UGM, UNY, Undip, UNNES IPB IPB dan lain sebagainya bahkan ada yang belajar pada universitas diatas karena mendapatkan beasiswa.

Kesimpulan

Saat ini pemerintah telah mengakui ijazah pesantren secara langsung melalui undang undang tanpa harus nebeng dengan menyelenggarakan satuan pendidikan umum semisal SMP atau MTs.

Dalam kepengurusan izin telah diatur secara jelas dan siapapun dapat mengaksesnya.

Yang dimaksud dengan ijazah muadalah diakui pemerintah yaitu ijazah pondok pesantren muadalah yang dikeluarkan oleh pesantren yang telah memiliki izin menyelenggarakan satuan pendidikan muadalah.

baca : Daftar nama nama pesantren muadalah di Indonesia

Kebanyakan santri alumni pesantren dibekali dengan ijazah pendidikan umum semisal SD SMP SMA atau MI MTs MA karena pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan umum.

Contoh seperti al irsyad dengan MTs, PPMI Assalaam dengan Ijazah SMU / SMK, al Mukmin Ngruki dengan Ijazah SMP dan lain sebagainya.

Contoh pondok pesantren yang menggunakan ijazah muadalah seperti Pondok Pesantren Gontor, sedangkan contoh pesantren dengan ijazah pendidikan diniyah formal yaitu Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo.

Demikian informasi tentang keabsahan ijazah pondok pesantren, semoga semakin maju dan jaya. Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Macam macam Ijazah Pendidikan Formal Pondok Pesantren

Informasi tentang berbagai model macam ijazah pendidikan pondok pesantren bagi alumni lulusannya mengacu kepada undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dilengkapi contoh kongkrit dan peluang melanjutkan kuliah dan bidang pekerjaan di instansi pemerintah.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya rasa masih banyak orang Indonesia yang masih menganggap bahwa pondok pesantren itu hanya sekolah atau pendidikan nonformal yang lulusannya tidak mendapatkan bekal ijazah guna melanjutkan pendidikan atau bekerja di sektor formal.

Asumsi ini menjadikan pesantren dipandang kurang bagus dalam hal masa depan bidang melanjutkan pendidikan maupun bersaing di dunia kerja kantoran maupun menjadi PNS dan aparatur negara semisal polisi atau tentara.

Bahkan pesantren memiliki pendidikan formal dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi yaitu ma’had Aly. Sehingga rataan layanan pendidikan formal pada jenjang umur semuanya tercover oleh pondok pesantren

Alhamdulillah dengan teknologi informasi menjadikan tersampaikan informasi yang valid bahwa pesantren memiliki ijazah yang formal dan dapat dipergunakan sebagaimana pemilik ijazah seperti SD SMP SMA atau MI MTs Aliyah membuat sedikit demi sedikit pendapat yang salah mengenai pondok pesantren menjadi berkurang.

baca : ijazah PDF dan Satuan Muadalah Pesantren bisa untuk daftar Polisi

Untuk lebih detil tentang apa saja ijazah pendidikan formal pada pondok pesantren sudah dimuat dalam undang undang tentang pesantren dimana ijazah formal ini terbagi 2 yaitu ijazah yang memang berasal dari pendidikan pesantren dan ijazah Pendidikan pesantren pengelola satuan pendidikan Umum

Ijazah Formal Pendidikan Pesantren dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi

Dalam undang undang no 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pada bab IV pasal 7 disebutkan bahwa jenjang pendidikan pesantren meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar, ijazah formal dapat diraih dengan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah Formal Ula (setingkat SD/MI), Wustha (setingkat SMP/MTs).

Contoh Penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal Wustha yaitu Pondok pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo, dan masih ada puluhan pesantren yang menyelenggarakan PDF ini.

Pada jenjang pendidikan setingkat SMA atau Madrasah Aliyah, ijazah pendidikan formal pada pondok pesantren didapatkan pada pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal Ulya maupun pada Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya.

Salah satu Satuan Pendidikan Muadalah yang paling terkenal di Indonesia adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, pesantren ini membekali santri lulusannya dengan ijazah muadalah, saya pernah bertemu alumni gontor yang menjadi polisi. Prit priit priiit, selamat siang.

ijazah PDF untuk daftar polisi

Kemudian di tingkat pendidikan Tinggi, ijazah formal pondok pesantren dihasilkan bagi lulusan Ma’had Aly.

Bagaimana kekuatan hukum atau posisi ijazah lembaga pendidikan formal pesantren diatas?

Pada tahun 2020 melalui situs resmi penerimaan anggota polri, disebutkan bahwa yang termasuk dapat diterima untuk mendaftar Anggota Polisi yaitu Ijazah SPM (satuan Pendidikan Muadalah) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) pada jenjang Ulya / setingkat SMA.

Baca ; Berbagai Profesi Pekerjaan Alumni Lulusan Pesantren

Dari pengumuman situs resmi milik Polisi Republik Indonesia ini menunjukkan bahwa keabsahan dan kekuatan hukum dari ijazah formal pesantren dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) memiliki posisi sama dengan ijazah SMA maupun Madrasah Aliyah.

Ijazah Pendidikan Pesantren Pengelola Satuan Pendidikan Umum

Untuk ijazah ini sebenarnya bukan merupakan ijazah pesantren, akan tetapi lebih tepat disebut dengan ijazah sekolah yang dikelola oleh pondok pesantren.

Apa sih satuan pendidikan umum itu?

Praktisnya seperti ini, Satuan pendidikan umum adalah lembaga pendidikan yang sering kita jumpai seperti SD SMP SMA, MI MTs MA.

Yang paling lazim terjadi di negeri ini adalah pondok pesantren mengelola satuan pendidikan umum dalam pelayanan ijazahnya, seperti Assalaam yang mengelola satuan pendidikan umum, untuk jenjang dasar yaitu MTs PPMI Assalaam, dan jenjang Menengah yaitu SMA Assalaam maupun SMK Assalaam.

Atau sebagaimana pondok Krapyak yang mengelola satuan pendidikan Madrasah Aliyah bagi santri yang belajar pada jenjang menengah.

santri-cilik-seragam-polisi-hajuan

Dengan begitu saat nanti lulus sekolah atau selesai pendidikan pada masing masing jenjang, akan mendapatkan ijazah formal sesuai dengan satuan pendidikan umum yang di selenggarakan oleh pondok pesantren dan tentu juga ada ijazah tambahan internal pesantren.

Contohnya santri PPMI Assalaam Surakarata lulusan SMA assalaam akan mendapatkan ijazah SMA dengan nilai standar UN sebagaimana SMA lainnya dan juga blanko ijazah dari Kementerian Pendidikan.

Atau santri MTs Assalaam maupun MA Krapyak akan mendapatkan ijazah yang mana blangko serta ketentuan kelulusan dan nilai kekuatan hukum ijazahnya sama seperti MTs MA negeri atau Swasta yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Nah dari sini sudah dapat diketahui bahwa ijazah pondok pesantren banyak yang berasal dari pendidikan formal baik itu dari pondok pesantren tersendiri atau karena menyelenggarakan satuan pendidikan umum.

Yang jelas untuk ijazah Satuan Pendidikan Muadalah maupun Pendidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly berkutat di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

baca : kisah santri dipaksa masuk pondok pesantren

Sedangkan pesantren penyelenggara satuan pendidikan umum kebanyakan menginduk di Kementerian Agama melalui jalur pendidikan MTs Madrasah Aliyah atau pada Kementerian Pendidikan dengan pendidikan SMP atau SMA.

Semoga menambah wawasan tentang berbagai macam ijazah formal pesantren, jika anda ragu apa dan bagaimana serta seperti apa ijazah pesantren yang hendak anda tuju, langsung saja anda tanyakan kepada pesantren tersebut.

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mantab Lulusan Pendidikan Diniyah Formal Pondok Pesantren dan Muadalah bisa Daftar Polisi

Mantab ijazah PDF Pondok Pesantren dan Muadalah bisa Daftar Polri. Informasi tentang lulusan pondok pesantren dengan ijazah PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren bisa daftar sebagai Polisi jenjang bintara ataupun tamtama.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sebenarnya kabar baik ini sudah agak basi untuk diungkap pada bulan ini di tahun 2020 karena pendaftaran Polri sudah ditutup, akan tetapi ada urgensi kenapa perlu diangkat info tentang diterimanya lulusan untuk mendaftar sebagai anggota Polri (urusan di terima tergantung dengan kelulusan ya).

Salah satu pekerjaan yang menjadi incaran banyak lulusan SMA adalah sebagai aparat yaitu polisi, beredar pameo bahwa Polisi merupakan mantu idaman di beberapa wilayah.

Menurut rekan saya yang bekerja sebagai PNS di salah satu Kementerian, di wilayah Grompol Sragen seorang yang berprofesi sebagai aparat, bisa TNI atau Polri/polisi memiliki kedudukan atau prestise yang sangat baik di wilayahnya.

Meskipun sama sama sebagai orang yang mendapatkan gaji dari negara, tetaplah (menurut penuturan teman saya) seorang tentara atau polisi mendapat porsi strata sosial yang lebih keren dibanding dengan pegawai yang mendapat gaji dari pemerintah.

santri muadalah
santri muadalah (ilustrasi)

Lulusan PDF dan Pesantren Muadalah memenuhi syarat untuk daftar sebagai polisi

Informasi tentang bisa diterimanya ijazah santri lulusan pondok pesantren muadalah maupun dari satuan pendidikan diniyah formal berasal dari postingan instagram yang dikelola secara resmi oleh pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Postingan ini diunggah pada tanggal 3 Maret 2020 (maaf sangat saya telat memberitakan) yang menyampaikan kabar diterimanya lulusan dari PDF maupun santri satuan pendidikan Mudalah.

Dari situ ditautkan pula link atau tautan pendaftaran menjadi anggota Polri (yang saat ini tautannya sudah tidak aktif karena pendaftaran sudah ditutup) sehingga akan nampak syarat dan ketentuan pendaftar yang termaktub bahwa ijazah muadalah maupun Pendidikan Diniyah Formal pada pondok pesantren memenuhi kualifikasi untuk mendaftar.

Berikut gambar instagram dari DitPDPontren mengenai berita bisa diterima ijazah muadalah dan PDf pada pesantren menjadi anggota Polri

Beda Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah dengan Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Pondok pesantren

Sekedar mengingat kembali bahwasanya Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Sedangkan satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Perihal ijazah, untuk Pendidikan Diniyah Formal seluruh proses penerbitan ijazah dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat PD Pontren.

Sedangkan ijazah Satuan Pendidikan Muadalah dilakukan proses secara mandiri mulai dari percetakan blangko, penulisan dan penandatanganan dari pihak penyelenggara Muadalah (dengan ketentuan yang telah diatur dari Dit PD Pontren melalui SK Dirjen).

Di tahun 2018, Kasubdit PDMA Ainurrofiq menyampaikan “Jangan sampai ada kesan kita menduakan pendidikan Muadalah, dan menomorsatukan PDF, karena semboyannya adalah Dari Pesantren, Oleh Pesantren dan Untuk Pesantren.”.

Bukti Ijazah Muadalah dan PDF mendapat pengakuan dari Institusi resmi

Dari penerimaan Polri tentang lulusan pesantren dengan berijazah Muadalah (seperti alumni dari Pondok Pesantren Gontor maupun penyelenggara muadalah lainnya) maupun yang menggunakan ijazah PDF (semisal pondok pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo) menjadi bukti kongkrit kekuatan ijazah alumni pesantren dimata instansi resmi pemerintah.

asrama pondok pesantren al mubaarok manggisan wonosobo
asrama pondok pesantren al mubaarok manggisan wonosobo

Dengan begitu hilang sudah keraguan orang tua santri yang merasa ragu ragu apakah anaknya hendak mendaftarkan polisi dengan modal ijazah muadalah atau PDF. Terbukti dan teruji bisa diterima untuk mendaftar.

Beda Nasib Pendidikan Kesetaraan Berbeda dengan kedua saudaranya

Nasib mengenaskan menghingapi bagi pemegang ijazah pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tentang kebolehan untuk mendaftar sebagai polisi dengan menggunakan ijazah PK PPKS.

Hal ini diketahui dari adanya penanya pada instagram resmi PD Pontren yang ingin mengetahui apakah ijazah Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah boleh atau diterima pendaftarannya di Polri?

Dijawab dengan singkat dan padat oleh admin “TIDAK”.

Saya pribadi juga memaklumi tentang tidak diterimanya ijazah PKPPS ini oleh pihak polri, lha wong di dalam juknisnya yang dibuat oleh Kemenag tujuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren ini (salah satunya) adalah untuk anak putus sekolah.

Pengertian dari PKPPS adalah Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah.

Lengkap redaksi dalam juknis sebagaimana dibawah ini;

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK

ijazah-sekelas-anak-putus-sekolah

Tapi yang jelas ada teman rekan saya yang dahulu berijazah PPS Wajardikdas (yang sekarang berubah menjadi PKPPS) telah diangkat menjadi seorang PNS pada Kementerian Vertikal dan menerima tunjangan kinerja.

Demikian informasi yang (maaf) sangat telat untuk ditahun ini, akan tetapi setidaknya bermanfaat untuk tahun tahun berikutnya.

Sugeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Kurikulum Muadalah Tingkat Aliyah

Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenjang Aliyah. Informasi tentang kurikulum muadalah Pondok Pesantren untuk jenjang pendidikan Aliyah atau sederajat serta download Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai acuan dalam pedoman pembelajaran.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sugeng dalu para ustadz ustadzah maupun kiai dan nyai pengasuh pondok pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan Muadalah pada jenjang tertinggi yaitu Aliyah.

Berbicara tentang Satuan Pendidikan Muadalah (saat ini, 07/04/2020) tidak dapat terlepas dari PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18TAHUN 2014 TENTANG SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN.

Pengertian Satuan Pendidikan Muadalah

Sekedar mengingatkan kembali yang disebut dengan Satuan Pendidikan Muadalah adalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Pada PMA dimaksud juga memberikan definisi kurikulum adalah Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Hal ini yang akan kita bagikan informasinya kepada anda.

Dirasah islamiyah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan terorganisasi (madrasy).

Kitab kuning yaitu kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.

PMA no 18 tahun 2014 tentang Muadalah

Dalam Bagian Kedua Pma no 18 tahun 2014 tentang Kuriukulum pada Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas 2 kurikulum yaitu;

  1. Kurikulum keagamaan Islam dan;
  2. kurikulum pendidikan umum.

Selanjunya pada ayat 2 pasal yang sama Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu ‘allimin.

Untuk Kurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan Muadalah Pondok Pesantren paling sedikit memuat

  • pendidikan kewarganegaraan ( al-tarbiyah al-wathaniyah);
  • bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah);
  • matematika ( al-riyadhiyat); dan
  • ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi’iyah).

Untuk penyusunan Kurikulum pendidikan umum ini disusun oleh penyelenggara satuan pendidikan muadalah dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Itulah ketentuan umum tentang kurikulum satuan pendidikan muadalah yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 dimana dapat disimpulkan bahwa ada 2 kurikulum dalam satuan pendidikan muadalah yaitu;

  • Kurikulum keagamaan Islam dan;
  • kurikulum pendidikan umum.

Untuk Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan masing-masing penyelenggara (Pondok Pesantren dengan acuan pada kitab kuning atau dengan model dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu ‘allimin.

Sedangkan kurikulum umum disusun oleh Pesantren dengan berpedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendis.

Selanjutnya pedoman kurikulum umum ini dibagi menjadi 2 yaitu untuk SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH JENIS SALAFIYAH dan Satuan Pendidikan Mu’adalah Muallimin.

Kedua KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ini mengacu kepada DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015.

Lebih jelasnya berikut adalah kedua kurikulum dimaksud.

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH JENIS SALAFIYAH SETINGKAT MADRASAH ALIYAH

Keputusan Dirjen Pendis ini adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Salafiyah Setingkat Madrasah Aliyah.

Adapun yang dimaksud dengan Kerangka Dasar Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Salafiyah Setingkat Madrasah Aliyah merupakan tatanan konseptual kurikulum yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Salafiyah Setingkat Madrasah Aliyah.

Kompetensi Inti Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Aliyah Jenis Salafiyah

kurikulum-muadalah-jenis-salafiyah

Yang dimaksud dengan Kompetensi Inti kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai melalui pembelajaran pada tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antarmata pelajaran.

Kompetensi Inti meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Adapun Kompetensi Inti Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah Setingkat Madrasah Aliyah (MA) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah Setingkat MA pada setiap tingkat kelas.

Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas.

Dengan kompetensi inti, upaya mengingkronkan secara kesamping atau sejajar (horizontal) berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat terjaga dengan baik.

Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.

Rumusan Kometensi Inti

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut.

  1. Kompetensi Inti­1 (KI­1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
  2. Kompetensi Inti­2 (KI­2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
  3. Kompetensi Inti­3 (KI­3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
  4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah Setingkat MA dapat dilihat pada tampilan review KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6843 TAHUN 2015 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH JENIS SALAFIYAH SETINGKAT MADRASAH ALIYAH.

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH JENIS MUALLIMIN SETINGKAT MADRASAH ALIYAH

kurikulum-muadalah-muallimin-jenjang-aliyah

Pertimbangan dikeluarkannya SK Dirjen tentang Kurikulum Muadalah untuk muallimin ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Muallimin;

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah Jenis Muallimin ini merupakan tatanan konseptual kurikulum yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Muallimin dan sekaligus pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan Mu’adalah Jenis Muallimin.

Pengembangan Kurikulum satuan Pendidikan Pesantren Muadalah Jenis Muallimin berdasarkan nilai­nilai kepesantrenan untuk mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia muslim Indonesia yang berkualitas yang menguasai ilmu­ilmu agama Islam dan mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial. Landasan filosofis yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum satuan satuan pendidikan muadalah jenis muallimin adalah sebagai berikut (sama seperti landasan pada model salafiyah);

Pendidikan Pesantren Muadalah Jenis Muallimin berakar pada tradisi pesantren dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu menja lankan peran kekhalifahan di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya semata­mata kepada Allah dalam menjalankan peran tersebut.

Kurikulum Pendidikan Pesantren Muadalah Jenis Muallimin dikembangkan dalam kerangka dasar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pengetahuan. Kurikulum diarahkan untuk dapat mengembangkan kapasitas peserta didik sebagi pribadi yang mandiri dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan melalui kyai atau ustadz dan dapat mengembangkannya melalui interaksi dengan sesama santri, masyarakat, atau sumber belajar lainnya.

Perbedaan dalam kurikulum dengan model salafiyah secara mencolok dapat dilihat dalam kompetensi inti, adapun kompetensi inti dari Muadalah model Salafiyah dapat anda lihat sebagaimana diatas, sedangkan kompetensi inti Kurikulum Muadalah Muallimin adalah sebagai berikut;

Kompetensi Inti pada satuan pendidikan Muadalah Muallimin merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jen jang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang kelas, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills.

Lebih lengkap tentang kurikulum satuan pendidikan Muadalah Jenjang Aliyah Model muallimin dapat anda lihat pada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6842 TAHUN 2015 TENTANG KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN MU’ADALAH JENIS MUALLIMIN sebagaimana dibawah ini.

Itulah tulisan tentang kurikulum satuan pendidikan Muadalah Salafiyah dan Muallimin untuk Jenjang Pendidikan Aliyah atau yang sederajat.

Sugeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

PMA nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren

Informasi dan download peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang menjadi pedoman dan dasar hukum dalam pendaftaran pondok pesantren sebagai penyelenggara, ketentuan lain tentang nama kurikulum serta mata pelajaran yang wajib diajarkan.

pontren.com –assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yang menjadi pertimbangan dikeluarkan PMA nomor 18 tahun 2014 ini adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (muadalah) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan pendidikan keagamaan Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

pertimbangan yang kedua yaitu diperlukannya aturan yang kuat bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kemenag.

Undang Undang, Peraturan dan PMA Dasar Pertimbangan

Aturan aturan yang menjadi pertimbangan dalam penerbitan PMA no 18 tahun 2014 diantaranya adalah;

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
  • Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Yang dimaksud dengan muadalah pesantren adalah (maksudnya satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren) satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidika n dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Sedangkan yang dimaksud dengan pondok pesantren adalah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/ atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

santri-muadalah-ilustrasi-di-pulau-karimunjawa

Tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren

  • menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala;
  • mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk m enjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) danjatau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
  • mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhla san, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cin ta tanah air.

Download PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN

Berikut ini adalah halaman review guna melihat tampilan peraturan ini tanpa harus download atau unduh jika hanya sekedar perlu melihat beberapa aturan yang tercantum didalamnya.

Anda dapat kembali lagi mengunjungi dilain waktu sekiranya memerlukan.

Model hanya melihat tanpa mengunduh dapat menghemat ruangan drive pada handphone dan dapat dipergunakan untuk penyimpanan file lainya. Jika anda perlu mengunduh juga sudah disiapkan tautannya.

Berikut reviewnya.

Untuk download PMA no 18 tahun 2014 muadalah berikut tautan link yang dapat anda ikuti, format file ini berbentuk PDF yang rapi yang memudahkan untuk di convert kedalam word melalui aplikasi online maupun offline.

Download PMA no 18 tahun 2014 tentang Pesantren Muadalah

Sugeng sonten, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Juknis Penulisan Ijazah Muadalah dan Contoh Blangko

Juknis Penulisan Ijazah Muadalah Pondok Pesantren
Petunjuk teknis penulisan Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1876 tahun 2018.

Dalam petunjuk teknis ini untuk menjamin keberadaan ketentuan jelas tentang penerbitan ijazah satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang menyelenggarakannya.

Berdasarkan penetapannya, SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 April 2020 ditanda tangani oleh Kamaruddin Amin.

Sebagaimana dalam ketentuan Dirjen Pendis ini yang mencetak, mengeluarkan ijazah adalah pondok pesantren penyelenggara satuan pendidikan Muadalah. Termasuk dalam hal tanda tangan serta legalisir dan penerbitan ijazah yang rusak maupun pembetulannya.

Kewenangan tanda tangan ijazah ada di Pengasuh Pondok Pesantren dan atau Direktur/Kepala Satuan Pendidikan Muadalah dengan stempel lembaganya (satuan Muadalah).

Ketentuan Penulisan ijazah satuan pendidikan Muadalah

Dalam hal ijazah sebagaimana ijazah pada sekolah umum lainnya yang berbentuk lembaran dengan halaman depan dan belakang.

Pada transkrip nilai dapat ditulis pada halaman belakang atau pada lembaran yang tersendiri.

Halaman Depan Ijazah Muadalah

Pada halaman depan, ijazah berisi

Nomor berupa nomor ijazah yang ditetapkan oleh Direktur;
Logo Garuda
Kepala Ijazah yaitu :

Kementerian Agama
Republik Indonesia

Satuan Pendidikan Muadalah
(Nama Pondok Pesantren Penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah)
……………………………………………….
Nomor : ………………… Tahun …………………………..
(nama, nomor, dan tanggal keputusan status kesetraan satuan pendidikan muadalah atau keputusan perpanjangan status kesetaraan satuan pendidikan muadalah oleh pejabat yang berwenang)
Tahun Pelajaran ………… H / ……………… M

Ijazah

Isian identitas santri yaitu:

Diberikan kepada :
Nama : …………………………….
Nama Orang Tua / Wali : …………………………….
Nomor Induk Santri : …………………………….
Nomor Induk Siswa Nasional : …………………………….

Yang telah dinyatakan

Lulus

Dari Satuan Pendidikan Muadalah Setingkat (Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat atau Madrasah Tsanawiyah/Sederajat atau Madrasah Aliyah/Sederajat berdasarkan hasil ujian akhir serta memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.

Isian tempat, tanggal, bulan tahun dan pejabat yang berwenang mengeluarkan ijazah yaitu;
(Kabupaten/Kota), (Tanggal Bulan Tahun)
(Nama Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren)
(Nama Kepala/Direktur Satuan Pendidikan Muadalah)
Dan atau hanya ditanda tangani oleh Kepala/Direktur Satuan Pendidikan Muadalah

Keterangan foto pemegang ijazah

Ukuran foto 3×4 dan cap tiga jari manis tengah telunjuk tangan kiri pemegang ijazah.

Logo Pondok Pesantren Penyelenggara muadalah dapat dicantumkan pada pojok kiri halaman depan ijazah.

Bingkai ijazah yaitu;

Berbentuk panjang vertikal.
Lebar 2 cm dengan jarak 1 cm dari tepi garis.
Berbentuk ornamen dengan kombinasi (warna Kuning C:0 M:20 Y:100), hijau muda (C:40 M:0 Y:100 K:0) hijau tua (C:97 M:32 Y:100 K:26)

Background latar belakang ijazah:

Logo Kemenag di tengah kertas hitam dengan transparansi uniform normal 85%.
Teks SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WARNA C:4 M:5 Y:15 K:0 menggunakan huruf arial kapital ukuran 8 poin dengan transparansi uniform normal 15%

Bentuk ukuran tulisan halaman Depan

Teks “Nomor :” berwarna hitam menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 11 poin.
Logo Garuda, dengan finishing emboss dan poly warna emas.
Teks “IJAZAH” finishing embos dan poly warna hijau menggunakan huruf Garamond Bold Kapital Ukuran 36 poin.

Teks “KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA” warnah hitam huruf Bookman Old Style Bold Kapital ukuran 14.

“NAMA PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH” pada kepala ijazah berwarna hitam huruf Bookman Old Style Bold Kapital ukuran 14.

Teks “ ………………… Nomor: …………. tahun ………….” pada kepala ijazah warna hitam huruf Bookman Old Style ukuran 11 poin.

Teks “Tahun Pelajaran ………. H / …………….. M”, warna hitan huruf Bookman Old Style ukuran 12

Teks isian identitas santri berwarna hitam menggunakan huruf Bookman Old Style ukuran 11.
Teks “LULUS” berwarna Hitam huruf Bookman Old Style Bold Kapital underline ukuran 24.

Teks isian tempat tinggal, bulan, tahun dan jabatan berwenang mengeluarkan ijazah huruf warna hitam Bookman Old Style ukuran 11.

Teks isian nama yang berwenang mengeluarkan ijazah warna hitam Bookman Old Style ukuran 11.

teks pada kotak pas foto berwarna abu abu menggunakan huruf arial ukuran 8 poin.

Transkrip nilai Ijazah Muadalah

Transkrip atau daftar nilai berisi;

Bagian Kepala yaitu;

Daftar Nilai
Ujian Akhir Satuan Pendidikn Muadalah
(Nama Pondok Pesantren Penyelenggara Muadalah)
Tahun Pelajaran ………… H /…………….

Isian identitas santri yaitu:
Nama : ……………………………
Tempat dan Tanggal Lahir : ……………………………
Nomor Induk Santri: ……………………………
Nomor Induk Siswa Nasional : ……………………………

Kolom isian rincian nilai hasil akhir sekurang kurangnya memuat :

Nomor rut mata pelajaran
Mata Pelajaran
Nilai Angka
Nilai Huruf

Isian tempat, tanggal, Bulan, Tahun dan Jabatan yang berwenang mengeluarkan ijazah yaitu (Kabupaten/Kota), (Tanggal Bulan Tahun) Kepala/Direktur Satuan Pendidikan Muadalah,
Isian nama yang berwenang mengeluarkan ijazah yaitu:
Nama Kepala/Direktur Satuan Pendidikan Muadalah).

Bentuk dan ukuran transkrip daftar nilai Ijazah Muadalah

Teks “DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH (NAMA PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH)” berwarna hitam menggunakan huruf arial Bold Kapital Ukuran 12.

Teks “Tahun Pelajaran ……….. H / ………… M” berwarna hitam menggunakan huruf Arial Bold ukuran 12 poin.

Teks isian identitas santri berwarna hitam menggunakan huruf arial ukuran 11 poin.

Teks kolom isian rincian nilai hasil ujian akhir berwarna hitam menggunakan huruf arial ukuran 11 poin.

Teks isian tempat, tanggal, bulan, tahun dan jabatan yang berwenang mengeluarkan ijazah berwarna hitam menggunakan huruf arial ukuran 11 poin.

Teks Isian nama yang berwenang mengeluarkan ijazah berwarna hitam menggunakan huruf arial ukuran 11 poin.

Pengisian dan Penulisan Ijazah Muadalah

Yang mengisi atau menulis ijazah satuan pendidikan muadalah adalah pondok pesantren penyelenggara satuan pendidikan muadalah.

Nama Pondok Pesantren Penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah pada Kepala ijazah dan daftar nilai mengacu kepada nama yang tertera pada keputusan penetapan status kesetaraan atau keputusan perpanjangan status kesetaraan yang berlaku saat penerbitan ijazah.

Tahun pelajaran pada kepala ijazah dan daftar nilia diuliskan dalam tahun hijriah dan tahun masehi.

Contoh : Tahun pelajaran 1437-1438 H / 2016-2017 M.

Tanggal Bulan dan tahun penerbitan ijazah dan atau daftar nilai dituliskan dalam tahun masehi atau tahun hijriah atau kedua duanya.

Penulisan lembar ijazah dan datar nilai diisi dengan tulisan yang baik dan benar jelas rapi serta bersih dengan tinta warna hitam tidak mudah luntur maupun terhapus.

Ijazah dapat diisi dengan alat pencetak atau printer menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus.

Jika terjadi kesalahan penulisan wajib ganti dengan blangko ijazah baru.

Ijazah yang salah pengisian atau penulisan disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan.

Contoh Ijazah Muadalah Pondok Pesantren

Berikut kami lampirkan contoh ijazah muadalah dengan cover halaman depan diambilkan dari capture contoh yang terdapat dalam SK Dirjen, sedangkan isian transkrip nilai mengacu kepada juknis.

Sedangkan mata pelajaran yang tertera dicantumkan pelajaran umum yang wajib sebagaimana dalam PMA yaitu;

pendidikan kewarganegaraan ( al-tarbiyah al-wathaniyah)
bahasa Indonesia (al-lughah al-indunisiyah);
matematika ( al-riyadhiyat)
ilmu pengetahuan alam (al-ulum al-thabi’iyah)

pada pelajaran agama mengadopsi mata pelajaran pondok pesantren takmirul Islam surakarta dimana pelajaran agama ini bersifat fleksibel mengacu mapel yang diajarkan oleh pesantren.

Gambar Halaman Depan ijazah Pendidikan Kesetaraan

ijazah-Muadalah

Halaman Depan belakang atau lembar tersendiri transkrip nilai pendidikan kesetaraan

Demikian ketentuan tentang petunjuk teknis cara pengisian dan penulisan ijazah muadalah.

Sebagai penguat tulisan ini, dilampirkan SK Dirjen sebagai petunjuk penulisannya sebelumnya, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1876 tahun 2018