PMA Baru Pesantren Lama Harus pendaftaran Ulang Lagi


Share

Aturan dan ketentuan pondok pesantren lama haruspendaftaran ulang yang telah memiliki ijop (ijin operasional) pondok pesantren dan mempunyai Nomor Statistik (NSPP). Dengan berlakunya ketentuan baru PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum para kiai dan nyai beserta jajaran pengajar ustadz ustadzah pada lembaga pondok pesantren, sudah berapa kali gonta ganti aturan mengenai ponpes ini.

Daftar ulang pesantren Lama

Belum lagi masyarakat mengerti, sudah ada aturan yang menggantikan.

Jangankan orang awam.

Bahkan ada kemungkinan ada jajaran pegawai yang mengurusi perizinan pun belum mengerti secara detil keseluruhan aturan sebelumnya.

Birokrasi Panjang mengurus Izin Terdaftar Pondok Pesantren

Apa mau dikata begitulah nasib pesantren.

Dahulu kala perizinan cukup mengurus sampai di Kabupaten atau Kota, akan tetapi saat ini perizinan melalui Menteri Agama.

Ya, jauh sampai di Jakarta sana birokrasinya.

antri panjang

Terlepas dari semangat pemangkasan birokrasi, mau tidak mau, terima tidak terima, merasa dimudahkan atau makin sulit.

Itulah kenyataan aturan baru ini.

Jika dahulu bisa melakukan pengecekan kepada JFU Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota dan informasi secara langsung.

maka masa sekarang apabila pengajuan sudah dikirim ke Kanwil lembaga tidak semudah mengeceknya sebagaimana dahulu kala.

Apalagi jika rekomendasi sudah sampai ke pusat.

Anda mau tanya ke siapa paling jawaban dari JFU Kabupaten atau kota.

Jawabannya hanya berupa “dimohon sabar menunggu, jika ada kabar segera kami kontak”.

Setidaknya Piagam Statistik Pesantren belaku selamanya dengan catatan tidak melanggar aturan dan ketentuan perundang-undangan yang sifatnya sensitif.

Aturan Peralihan, Pondok Pesantren Lama yang sudah berizin Harus pendaftaran ulang Kembali

Apakah pesantren yang memiliki izin operasional dan NSPP harus melakukan daftar ulang?

Ya, jawaban singkatnya seperti itu.

Ketentuan peralihan ini terdapat dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27 dalam PMA nomor 30 tahun 2020.

mendaftarkan pondok pesantren ke Kemenag

Dalam pasal 25 intinya menyebutkan bahwa izin operasional Pesantren yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. Di diakui sebagai Pesantren sebagaimana dimaksud dalam PMA ini.

Dalam Pasal 26 menyebutkan. Bahwa Pesantren yang telah berdiri sebelum berlakunya PMA no 30 tahun 2020 wajib melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Ada batas waktu dalam pendaftaran ulang yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Kapan mulai diundangkan?

PMA ini Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2020.

Dengan begitu, pondok pesantren yang telah berizin wajib hukumnya melakukan pendaftaran ulang. Waktunya sebelum tanggal 03 Desember tahun 2021 (dua ribu duapuluh satu).

Pengakuan Pesantren Cabang yang Sudah Eksis

Pada Pasal 27 PMA ini menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pesantren yang telah memiliki cabang sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan diakui sebagai cabang Pesantren.

Mengenai ketentuan pengakuan pesantren cabang, maka Kiai atau pimpinan Pesantren induk memiliki kwajiban.

Yaitu harus melaporkan keberadaan cabang Pesantren kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Adapun pelaporan ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 atau Pasal 15.

Pelaporan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan PSP Piagam Statistik Pesantren bagi cabang Pesantren tersebut.

Kesimpulan

Pesantren yang memiliki izin sebelum terbit PMA no 30 th 2020 tetap diakui eksistensi dan perizinannya.

Pesantren berizin tersebut harus melakukan pendaftaran Kepada Menteri Agama.

Pendaftaran ini paling lambat 1 tahun setelah aturan diundangkan (paling lambat tanggal 03 Desember 2021).

Ponpes yang telah memiliki cabang sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan diakui sebagai cabang Pesantren.

Pimpinan Pesantren Induk harus melaporkan keberadaan pesantren cabang paling lambat 3 bulan.

Selanjutnya Dirjen Pendis menerbitkan PSP pesantren tersebut.

Demikian informasi aturan masa peralihan dari Ketentuan Lama tentang Pondok Pesantren ke aturan.

Adapun maksud aturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Wilujeng siang, semoga sehat selalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.


Share

monggo silakan komen atau tanya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.