Download Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren

perpanjangan-izin-operasional-pondok-pesantren
perpanjangan-izin-operasional-pondok-pesantren

pontren.com – Download file blanko Contoh Proposal Pengajuan Perpanjangan Ijin operasional pondok pesantren beserta syarat dan ketentuan yang berlaku mengacu kepada SK Dirjen Pendis. Persyaratan tersebut berlaku secara nasional mengikat Kementerian Agama dalam memberikan izin perpanjangan bagi lembaga pondok pesantren ( pontren / ponpes ) dalam format doc microsoft office word 2007

Baca :
Cara Penulisan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren
Pencabutan Izin Operasional Pondok Pesantren
Verifikasi dan Validasi Penerbitan Izin Operasional Pondok Pesantren

Dalam pengajuan perpanjanganb izin, Pesantren mempersiapkan Dokumen Pengusulan Perpanjangan, sekurangnya meliputi:

  1. Asli Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren yang ditandatangani oleh kyai/pengasuh pesantren.
  2. Asli Formulir Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh kyai/pengasuh pesantren.
  3. Asli Surat Pernyataan yang menyatakan komitmen untuk menyelenggarakan pondok pesantren sekurangnya sebagaimana ketentuan umum penyelenggaraan pesantren dalam bentuk satuan pendidikan pesantren atau pesantren sebagai satuan pendidikan, mengupayakan dan mempertahankan pemenuhan unsur pesantren (arkanul ma’had) dan jiwa atau karakteristik pesantren (ruhul ma’had), serta komitmen dalam pencapaian tujuan umum pesantren yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional.
  4. Khusus bagi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan, memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta notaris berikut keputusan pengesahan dari kementerian yang berwenang, serta nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku yang salinannya juga disertakan sebagai bagian dari Dokumen Pengusulan Perpanjangan.

Pesantren menyampaikan Dokumen Pengusulan Perpanjangan ke Kankemenag Kab./Kota setempat.

Apabila di pandang perlu, Kankemenag Kab./Kota dapat menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dapat menerima Dokumen Pengusulan Perpanjangan dari pesantren, untuk selanjutnya diteruskan ke Kankemenag Kab./Kota.

Pesantren dapat mengajukan Dokumen Pengusulan dengan mekanisme alur data berbasis elektronik atau secara online, selama sarana prasarana dan perangkat penunjang terkait hal tersebut tersedia di Kankemenag Kab./Kota.

Secara prinsip, izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren, oleh karenanya: a. tidak dibenarkan pengusulan perpanjangan izin operasional pesantren kepada Kankemenag Kab./Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan; dan b. tidak dibenarkan pengusulan satu atau lebih perpanjangan izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang berada di kabupaten/kota yang berbeda.

Verifikasi dan Validasi Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren

petugas-verifikasi-dan-validasi-pondok-pesantren
petugas-verifikasi-dan-validasi-pondok-pesantren

Kankemenag Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi Usulan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren Pesantren.

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas verifikasi dan validasi, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kankemenag Kab./Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan pondok pesantren.

Verifikasi dan validasi dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi faktual atas Dokumen Pengusulan Perpanjangan.

kelengkapan-dokumen-izin-operasional-pondok-pesantren
kelengkapan-dokumen-perpanjangan-izin-operasional-pondok-pesantren

Penilaian dokumen dilakukan dengan melakukan penelahaan kelengkapan Dokumen Pengusulan Perpanjangan.

Verifikasi faktual dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi pesantren dan wawancara dengan pengurus/pengasuh pesantren.

Pejabat unit kerja pada Kankemenag Kab./Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan pondok pesantren mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren secara tertulis atas dasar:

  1. kelengkapan Dokumen Pengusulan;
  2. kesesuaian antara Dokumen Pengusulan dengan kondisi faktual; dan
  3. pemenuhan Persyaratan Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis ini.
verifikasi-dan-validasi-pondok-pesantren
verifikasi-dan-validasi-pondok-pesantren

Apabila di pandang perlu, Kankemenag Kab./Kota dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas verifikasi dan validasi untuk melakukan verifikasi dan validasi Usulan Izin Operasional Pondok Pesantren Pesantren, untuk selanjutnya disampaikan kepada unit kerja pada Kankemenag Kab./Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan pondok pesantren dalam bentuk rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren.

Hasil verifikasi dan validasi berupa rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren secara tertulis dilaporkan kepada Kepala Kankemenag Kab./Kota.

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi sampai dikeluarkannya rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak Dokumen Pengusulan diterima.

Persetujuan Perpanjangan dan Sinkronisasi Data Izin Operasional Pondok Pesantren

persetujuan-izin-operasional-pondok-pesantrenPejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kankemenag Kab./Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan pondok pesantren mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren menggunakan sistem informasi manajemen data.

pengiriman-via-elektronik
pengiriman-via-elektronik

Permohonan perpanjangan persetujuan izin operasional pondok pesantren sekurangnya terdiri dari data dan informasi dasar pondok pesantren, serta hasil scan rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren dalam bentuk file elektronik, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola data dan informasi direktorat jenderal.

Pengelola data dan informasi direktorat jenderal menyampaikan permohonan persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren dan penetapan NSPP kepada direktur.

pemutakhiran-izin-operasional-pondok-pesantren
pemutakhiran-izin-operasional-pondok-pesantren

Direktur atau pejabat unit kerja pada direktorat jenderal yang ditunjuk oleh direktur, melakukan penelaahan atas rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren dan memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren berdasarkan kebijakan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Direktur melaporkan hasil penelaahan berupa persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada direktur jenderal.

Atas permohonan yang diberikan persetujuan, pengelola data dan informasi direktorat jenderal melakukan sinkronisasi data izin operasional pondok pesantren.

NSPP baru ditetapkan apabila:

  1. data izin operasional pondok pesantren tidak ada dalam sistem informasi manajemen data direktorat jenderal; dan/atau
  2. NSPP tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola data dan informasi direktorat jenderal.

Pengelola data dan informasi direktorat jenderal menentukan NSPP yang akan digunakan dan seterusnya berlaku apabila:

  1. terdapat perbedaan NSPP antara sistem informasi manajemen data direktorat jenderal dengan Dokumen Pengusulan Perpanjangan; dan/atau
  2. terdapat data ganda dalam sistem informasi manajemen data direktorat jenderal.

Waktu yang diperlukan untuk persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren dan sinkronisasi data adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima oleh pengelola data dan informasi direktorat jenderal.

Penetapan Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren

penetapan-keputusan-izin-operasional-pondok-pesantren
penetapan-keputusan-izin-operasional-pondok-pesantren

Direktur jenderal menetapkan Keputusan Perpajangan Izin Operasional Pondok Pesantren berdasarkan persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak persetujuan perpanjangan izin operasional pondok pesantren disampaikan.

Penerbitan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren

Pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada direktorat jenderal yang ditunjuk oleh direktur menyampaikan salinan keputusan perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada Kankemenag Kab./Kota dan NSPP apabila ada penyesuaian, menggunakan sistem informasi manajemen data.

penerbitan-piagam-izin-operasional-pondok-pesantren
penerbitan-piagam-izin-operasional-pondok-pesantren

Kankemenag Kab./Kota menerbitkan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, sekurangnya mencantumkan data dan informasi dasar pondok pesantren, tanggal habis masa berlaku, serta NSPP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan keputusan perpanjangan izin operasional pondok pesantren diterima.

Download File Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren

download file pontren
download file pontren

Berikut link guna pengajuan izin operasional pondok pesantren berdasarkan SK DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3408 TAHUN 2018

Sedangkan kelengkapan yang lain berupa fotocopy file atau salinan Akta notaris, SK menkumham maupun NPWP kelembagaan tentunya sudah dimiliki oleh masing masing lembaga.

Demikian proses pengajuan perpanjangan ijin ponpes beserta alur ketentuan dan waktu maksimal dalam pelayanan dari kementerian Agama.

loading...

2 komentar untuk “Download Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren”

  1. Pondok pesantren tidak menyelengfarakan pendidikan formal dan tidak punya akta notaris, bolehkah mendapat ijin operadional?

Silakan berkomentar