Mengenal PSP Piagam Statistik Pesantren

Share

Mengenal PSP dalam Keputusan Menteri Agama nomor 30 31 31 tahun 2020 penandatanganan pada masa (mantan) Menag Fachrul Razi yang dicopot oleh Jokowi pada akhir tahun 2020. Kemudian Yaqut cholil Qoumas menggantikannya.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah. Keberadaan PMA no 30 sampai dengan 32 tahun 2020 memunculkan istilah baru yaitu PSP.

PSP Piagam Statistik untuk Pondok Pesantren

Apabila anda membaca judulnya, mestinya sudah paham, PSP adalah singkatan dari Piagam Statistik Pesantren.

Pengertian PSP Piagam Statistik Pesantren

Apa itu piagam Statistik Pesantren?

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 7 menyebutkan bahwa Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

Dari sini maka istilah baru dalam perizinan pondok pesantren, atau istilah baku dalam PMA yaitu tanda bukti daftar saat ini bernama Piagam Statistik Pesantren yang kemudian disingkat dengan PSP.

singkatnya, ijop pesantren (ponpes) berupa PSP dimaksud.

Bagaimana cara mendapatkan PSP sebagai bukti bahwa pesantren telah terdaftar di Kemenag?

Caranya dengan membuat proposal dan mengajukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

mendaftarkan pondok pesantren ke Kemenag

Untuk lebih jelas silakan membaca cara mendaftarkan Pondok Pesantren Ke Kemenag.

Dalam pembuatan proposal untuk mengajukan Piagam Statistik pesantren ini sudah ada rambu-rambu atau ketentuan dalam pengajuannya.

Adapun dalam proposal lembaga ke Kantor Kementerian Agama harus melampirkan syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Kemenag.

Apa saja syarat lampiran yang harus ada dalam proposal pengajuan PSP?

Diantaranya yaitu surat pernyataan, daftar nama ustadz dan santri. Ada 9 lampiran. Lebih jelas tentang syaratnya dapat anda baca pada syarat Pendirian Pondok Pesantren.

syarat pendirian pondok pesantren

Selanjutnya apabila proposal pengajuan permohonan Piagam Tanda Daftar Pondok Pesantren ini dinyatakan lengkap, selanjutnya pihak Kantor Kemenag melakukan visitasi dan pencocokan data secara langsung ke lembaga.

Apabila benar atau sesuai antara proposal dan kenyataan dilapangan, serta mendapat persetujuan, selanjutnya Kankemenag membuat surat rekomendasi kepada kanwil kemenag.

Isi surat rekomendasi berupa surat pernyataan bahwasanya pondok pesantren yang mengajukan izin memenuhi syarat ketentuan dan sesuai dengan perundang undangan.

Proposal Pengajuan Tidak Lengkap atau Kenyataan Faktual Tidak sama dengan Berkas

Bagaimana jika proposal tidak lengkap?

Apabila ada kekurangan dalam proposal pengajuan, maka kankemenag memberitahukan secara tertulis kepada lembaga mengenai kekurangan tersebut. Kepada lembaga untuk melengkapinya.

Apabila 7 hari tidak dilengkapi kekurangannya maka proposal dianggap ditarik oleh lembaga.

kemenag terbitkan NSPP Pesantren

Bagaimana jika yang terjadi adalah tidak sesuai antara proposal dengan kenyataan faktual lapangan?

Maka Kepala Kantor Kemenag menolak permohonan pengajuan ini secara tertulis disertai dengan alasan.

Kembali lagi mengenai surat rekomendasi Kankemenag kepada Kakanwil. Selanjutnya kanwil kemenag meneruskan kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemberian Izin Terdaftar bagi Pesantren dalam Bentuk Piagam Statistik Pesantren

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, selanjutnya Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PMA no 30 tahun 2020 Pasal 9.

rumus urutan nomor statistik pondok pesantren

Izin terdaftar sebagaimana telah ada pada tulisan diatas diberikan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren atau disingkat dengan PSP.

Dalam PSP ini memuat paling sedikit data berupa;

a. nomor statistik Pesantren;
b. nama Pesantren;
c. alamat Pesantren; dan
d. pendiri Pesantren.

Yang menandatangani Piagam Statistik Pesantren ini dalah Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Perubahan data pada Piagam

Bagaimana jika terjadi perubahan data dalam PSP yang telah turun kepada lembaga?

Dalam PMA telah diatur mengenai perubahan data pada Piagam Statistik Ponpes.

Ketentuan perubahannya sebagai berikut;

Apabila terjadi perubahan data pada Piagam Statistik Pesantren yang diterbitkan, maka Kiai atau pimpinan Pesantren melaporkan perubahan data secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Adapun pelaporan perubahan data ini dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi perubahan data PSP.

Masa Berlaku (PSP) Piagam Statistik Pesantren

Piagam sebagai bukti pondok pesantren telah terdaftar pada Kementerian ini berlaku selamanya dengan catatan.

Catatannya adalah sepanjang pesantren memenuhi syarat dan ketentuan dalam pendiriannya.

masa berlaku izin operasional TPQ rumah Tahfidz

Hal ini termaktub dalam pasal 12 PMA no 30 tahun 2020.

Berikut bunyi lengkap pasal tersebut.

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

PMA no 30 tahun 2020 pasal 12

Apakah nanti akan ada pembaharuan Piagam setiap lima tahun sekali?

Nah ini menarik, tentu nanti akan ada aturan turunan dari PMA ini berupa SK Dirjen yang menjelaskan detil aturan dan ketentuan beserta contoh proposal pengajuannya.

Kita tunggu saja perkembangan yang akan terjadi.

Jangan terlalu optimis keluar, karena jarak Undang-undang Pesantren sampai dengan PMA no 30 – 32 adalah 1 tahun lebih.

Bisa jadi nanti jarak PMA no 30 dengan SK Dirjen lebih dari satu tahun keluarnya, mungkin tahun 2022 baru terbit ketentuan detil SK Dirjen tentang Pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Entahlah, ditengah pemangkasan birokrasi, bahkan ijin SIUP usaha cukup pada kantor Kecamatan, kenapa khusus perizinan pondok Pesantren ini melalui birokrasi yang panjang dan berliku, bahkan izinnya dari Menteri.

Wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.


Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *