Informasi tentang 1 yayasan untuk naungan beberapa pondok pesantren mengurus pendafftaran keberadaan pesantren ke Kementerian Agama.
pontren.com – pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, setelah beberapa saat pengelola lembaga Taman pendidikan Al-Qur’an geram dengan kencangnya kepala seksi pada salah satu provinsi mengenai tanda daftar izin operasional LPQ, ada angin segar berkaitan dengan pesantren.
Seperti kita paham, lembaga Pondok pesantren tentunya lebih bonafide dan mendalam dalam mengurus santri santrinya, TPQ juga akan tetapi kedalaman dalam mendidik maka sampean harus mengakui Pondok Pesantren memiliki intensitas lebih intensif.
Akan tetapi dalam hal perizinan ternyata sulitnya lebih mencekik mengurus nomor statistik Taman Pendidikan Al-Qur’an daripada pondok pesantren, utamanya pada provinsi Jawa Tengah.
Penggunaan Yayasan Untuk Pesantren Lebih Fleksibel daripada Yayasan TPQ
pengurus yayasan pondok pesantren (ilustrasi)
Disaat pesantren membolehkan satu yayasan untuk memayungi perizinan beberapa pesantren, maka dalam perizinan TPQ sangat keras, susah dan ribet perihal organisasi yayasan berbadan hukum.
Harus bonafide lah, harus ada surat pernyataan dari pusat bahwasanya lembaganya adalah menginduk ke yayasannya lah. Haduh emang TPQ itu seperti apa sih? Apa jangan jangan dicurigai sarang teroris apa ya?
Ya sudahlah, pejabatnya memiliki pendapat seperti itu, sampean ngeyel yang acc juga sana, mau apa juga sampean kalah.
Akhirnya anda hanya punya pilihan untuk berdoa atau mutung mendaftarkan lembaga anda ke Kemenag.
Sebagaimana yang pernah saya dengar sendiri, seorang lulusan S2 menjadi mutung alias putus asa dan antipati berurusan dengan kemenag perihal LPQ.
Dia melihat kontribusi ke Kemenag dalam hal TPQ relatif hanya itu-itu saja.
Pengecualian masa covid ini baru ada bantuan yang banyak untuk TPQ, sebelumnya hanya sedikit dan tertutup.
Itupun dalam penyaluran bantuan dan penunjukan bantuan banyak mendapatkan sorotan pengelola yang rajin mengentry EMIS.
Kasian, yang rajin entry engga dapet, yang sudah mati tidak aktif malah dapat bantuan.
Belum lagi isu potongan dan sunnat bantuan, seperti kentut, ada baunya namun tidak tampak.
Kabar Gembira Pengasuh Pesantren, Bukan untuk Pengasuh TPQ
Dengan adanya pengasuh tpq yang mutung untuk mendaftarkan lembaganya ke Kemenag karena prosedur kepemilikan badan hukum yang berbelit semoga bisa merubah pejabat yang berkeras dengan badan hukum yang njlimet.
Demikian kabar gembira yang baik untuk pemilik yayasan yang hendak mendirikan pondok pesantren. Oh iya, pondok pesantren memang syaratnya lebih bersahabat dengan umat Islam, bakan tanpa badan hukumpun bagi perorangan bisa mendaftarkan.
Memangnya informasinya valid? Tentu validlah, karena info ini sudah mendapat konfirmasi dari pegawai PD Pontren Kemenag yang infonya berasal dari JFU Kemenag PD Pontren Jakarta.
Selamat sore, selamat siap siap berbuka puasa dan wassalaamu’alaikum.
(Opini) TPQ cemburu Pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional. Regulasi mengatur pendaftaran keberadaan pesantren (Perdirjen no 511 tahun 2021) serta SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an.
pontren.com – assalaamu’alaikum mas bro dik sist, dengan banjirnya bantuan BOP lembaga pendidikan Islam (TPQ, Madin Ponpes) mendadak banyak lembaga yang beramai ramai untuk mendapatkan piagam tanda daftar untuk lembaganya.
Tentunya piagam ini adalah produk hukum Kementerian Agama sebagai payung lembaga dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dan hal utama mengenai piagam ini adalah syarat untuk mendapatkan dan mencairkan bantuan pemerintah.
Singkatnya no piagam = no pencairan
Ya kira kira bahasa lugasnya seperti itu, kalau bahasa malu malunya adalah sebagai warga negara yang baik hendak mendaftarkan lembaga supaya mengikuti regulasi yang ada.
Kenyataannya para pengelola emis juga ada yang tertawa apabila ada banyak bantuan, maka periode berikutnya akan banyak lembaga mengurus ijop. Gak percaya? Tanya saja kepada operator Kabupaten atau kota.
Aturan TPQ dan Pondok Pesantren berbadan Hukum
Kembali lagi mengenai ijop TPQ dan Pesantren, memiliki kesamaan dan perbedaan.
Salah satunya yaitu berkenaan dengan kewajiban badan hukum.
Untuk pesantren, ada celah bagi penyelenggara perorangan untuk mendapatkan izin operasional.
Bentuknya PSP Piagam Statistik Pesantren dan NSP (Nomor Statistik Pesantren) meski mengajukan tanpa badan hukum.
Hal ini sah dan legal karena ada dalam panduan juknis pendaftaran keberadaan pesantren.
Apesnya, untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an beserta wadyabala (lembaga serumpun) tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Maksudnya bagaimana?
Pada ketentuan Juklak penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an lembaga harus berada dibawah organisasi lembaga yang berbadan hukum.
Titik bukan koma, alias tidak ada pengecualian, jadi mau tidak mau, ikhlas tidak iklas jika TPQ hendak mendaftarkan untuk mendapat nomor statistik dan SK Penetapan tanda daftar LPQ.
Nah, meskipun pada bagian tertentu ada kewajiban pengelola pesantren berada dibawah yayasan lembaga berbadan hukum namun untuk pesantren yang didirikan perorangan tidak perlu berbadan hukum.
Beda dengan TPQ, mau pengelolanya yayasan kek, perorangan kek, bapak erte erwe kek, tidak peduli meskipun siapa tetap harus berada dibawah organisasi atau lembaga dengan badan hukum
Alasan TPQ cemburu pada Pondok (Pesantren)
tpq cemburu pesantren tidak berbadan hukum. Kenapa bisa cemburu?
Banyak alasan
Yang pertama, kebanyakan memang TPQ banyak yang tidak berbadan hukum, karena ada syarat ini saja kemudian dengan gontai mengurusnya.
Kedua, mengurus yayasan atau kelompok berbadan hukum itu ada biayanya, tidak gratis, ratusan ribusampai jutaan rupiah perlu keluar dana dari kas TPQ. Padahal menurut saya kebanyakan TPQ dana kasnya bokek alias nirdana.
Ketiga, masa izin pondok pesantren berlaku selamanya, selama tidak menyalahi aturan dan masih aktif. Sedangkan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an setiap 5 tahun harus melakukan daftar ulang kembali ke Kemenag.
Keempat, pesantren merupakan lembaga besar, bisa memiliki ribuan santri untuk satu pondok.
Jarang ada suatu Taman pendidikan Al-Qur’an mempunyai ribuan anak didik, biasanya paling pada kisaran ratusan.
Jika lembaga yang lebih banyak siswanya saja bisa melengang tanpa harus ada badan hukumnya (dalam hal ini pesantren yang didirikan perorangan).
Kenapa TPQ yang sifatnya lebih rileks (pendidikan nonformal harus punya?
Kelima, ijazah pondok pesantren banyak yang laku untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pengakuan secara negara, bahkan pesantren satuan pendidikan muadalah dan PDF bisa untuk mendaftarkan polisi.
Coba untuk apa ijazah TPQ, apakah bisa untuk mendaftar Polisi? Mau tertawa takut kena sawat sandal.
Keenam, lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan pendidikan nonformal, bahkan adapula yang hidup hanya pada waktu bulan ramadhan, bingung mencari sukarelawan guru yang rajin untuk mengajar.
Sedangkan Pondok Pesantren biasanya sudah mempunyai pengajar yang tetap, bahkan masuk kategori pendidikan formal semisal PDF maupun Muadalah.
Ketujuh, entah seberapa sedikit, lazimnya yang mengajar Pondok Pesantren mendapat uang transport dari pengelola.
Kalau TPQ?
Boro boro ada, bahkan lebih mengenaskan malah gurunya nombokin biaya guna mengikuti lomba atau peralatan kantor untuk kegiatan belajar mengajar.
Berdoa supaya regulasi Berbadan Hukum TPQ seperti Ketentuan Ponpes
Ya sebenarnya supaya para pengelola ini berkurang cemburunya dan tidak merasa dikerjain dengan keberadaan regulasi, bisa ada ketentuan sebagaimana pesantren.
Maksudnya? Harus mukim gitu para siswanya?
Ya enggaklah, dalam hal ini yang seperti pesantren yaitu untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh perorangan tidak harus memiliki SK Kemenkumham.
Kasian juga, nombokin biaya untuk KBM, eh masih mikir biaya notaris, apa enggak kasian?
Memang benar ada TPQ yang kuat dananya, seperti pada kota Besar Jakarta, Surabaya, Karanganyar, Medan dan kota yang lainnya.
Akan tetapi berapa persen TPQ yang mapan secara pendanaan?
Kalau mau survey beneran pasti mayoritas adalah lembaga yang memprihatinkan secara fasilitas dan miskin dana. Lugasnya seperti itu.
Wah nanti mereka demo dong aturannya lebih berat dari pesantren dalam mendaftarkan ke kemenag?
Ah saya mayakini tidak mungkin demo.
Paling hanya mengeluh pada media sosial atau antipati dengan regulasi serta manjadi apatis dengan yang membuat regulasi.
Nah itulah obrolan dengan seseorang yang menjadi operator emis, merasa kasihan dengan lembaga.
Sayangnya tidak berkutik untuk melayani dan menolong karena terbentur dengan keberadaan aturannya seperti itu.
tapi saya jadi khawatir, ingat pepatah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, malah nanti kejadian bukan TPQ perorangan bisa tanpa badan hukum.
Tapi malah penyelenggara perorangan Pesantren juga berubah menjadi harus berbadan hukum, lak yo tambah sengsoro wkakakwkakkk.
Salam kenal, selamat siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang memerlukan ubahan dokumen karena pergantian nama, yayasan atau apapun itu yang mengakibatkan berubahnya data pondok pesantren.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dahulu saya pernah menemukan adanya perubahan nama pondok pesantren.
Alasan berubahnya nama ini karena ada penyandang dana yang memberikan sokongan lumayan berarti bagi suatu lembaga.
Entah memang syarat penyandang dana atau penghormatan lembaga kemudian mengubah nama pondok pesantrennya.
Semula bernama al-‘Urwatul Wustqa menjadi Daarul Amal.
Tentunya perubahan ini memerlukan penanganan administrasi, semisal pada piagam pondok pesantren maupun data online yaitu EMIS.
Bagaimana jika ada kejadian seperti itu menimpa pada lembaga pondok pesantren yang anda kelola?
Cara mengurusnya seperti apa? Syarat yang perlu disiapkan apa saja?
Berikut adalah arahan yang beredar pada grup JFU dalam menangani perubahan atau perbaikan data pondok pesantren mengacu pada arahan Jakarta.
Dokumen PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang perlu disiapkan
Setidaknya ada 3 surat berasal dari lembaga berbeda untuk melakukan ubahan data pokok pada pondok pesantren, yaitu surat Keterangan Kemenag, Domisili Desa/Kelurahan, dan Pernyataan pimpinan pesantren.
Lebih rinci mengenai dokumen surat sebagai berikut;
Surat Keterangan dari Kemenag, menerangkan tentang keterangan dan alasan perbaikan/perubahan data pokok pesantren.
Dalam mendapatkan surat ini mestinya lembaga membuat surat permohonan ke Kemenag perihal perubahan data beserta alasan pengubahan. Lengkap dengan dokuman untuk mengubah data lembaga.
Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/desa. yang mengurus adalah pondok yg ingin melakukan perbaikan/perubahan dokumen resmi.
Pada beberapa kejadian, ada salah paham lembaga mengenai surat keterangan domisili, maksudnya yang membuat surat ini pastikan dari pihak kelurahan atau desa lengkap dengan tanda tangan dan stempel kelurahan atau desa.
Bukan surat keterangan domisili dengan tanda tangan ketua yayasan atau pimpinan pesantren.
Surat Pernyataan bermaterai 10.000 dan tandatangan dari pimpinan Pesantren, yang menyatakan ingin melakukan perbaikan/perubahan data pokok pesantren. yang mengurus Pesantren yg ingin melakukan perbaikan/perubahan data.
Apabila pesantren pendiriannya oleh Yayasan atau Ormas, ada syarat tambahan berupa dokumen SK Kemenkumham dan Akta Notaris (sesuai juknis).
Nah begitulah cara menangani perubahan data pokok pada piagam pondok pesantren ataupun data EMIs, selanjutnya pihak Kemenag berkoordinasi dengan Kanwil berlanjut ke pusat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana SOP.
Format Surat
Nah perihal bagaimana bentuk surat keterangan Kemenag, domisili lembaga maupun pernyataan pimpinan pondok pesantren tidak ada contoh resmi oleh Kemenag.
Sebagaimana edaran WA yang memberikan noted sebagai berikut;
CATATAN:
Tidak ada format baku untuk surat keterangan dari Kemenag
Tidak ada format baku untuk surat pernyataan pimpinan
Kiranya demikian penjelasan kami pada Edaran Verval Data Pesantren, di luar Juknis. Demikian dan terima kasih..
Selamat siang, bagi yang sedang galau semoga segera bahagia, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Beberapa bulan terakhir muncul Peraturan Menteri Agama yang mengatur ngatur tentang pondok pesantren, kemudian beberapa bulan sesudahnya terbit SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.
pontren.com – assalamu’alaikum, flashback alias kembali ke belakang pada bulan Januari tahun 2020 (satu tahun yang lalu) ada petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan al-Qur’an.
Yang jelas baik yang mengatur mengenai Pondok Pesantren maupun penyelenggaraan Al-Qur’an berkenaan dengan tata cara mendaftarkan lembaga ke Kementerian Agama, syarat, pendirian, pencabutan Pesantren maupun LPQ (termasuk TPQ, Rumah Tahfidz, TKQ, TQA dll).
Secara keseluruhan, salah satu syarat untuk mendaftarkan TPQ ke Kemenag alias mengajukan untuk mendapatkan nomor statistik, mensyaratkan lembaga berada dibawah organisasi yang berbadan hukum.
Tidak ada pengecualian siapapun penyelenggara TPQ.
Apakah itu penyelenggara TPQ adalah masyarakat, yayasan, kelompok serikat.
Keharusa Penyelenggara TPQ Berbadan Hukum dan tidak harusnya Pesantren yang diselenggarakan perorangan memiliki SK Kemenkumham
Tidak ada celah perorangan untuk menjadi penyelenggara Taman Pendidikan Al-Qur’an.
Situasi berbeda dalam mengajukan tanda daftar pondok pesantren untuk mendapatkan PSP (Piagam statistik Pesantren).
Pengajuan nomor statistik pesantren dalam rangka mendapatkan PSP ini memiliki istilah pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.
Dalam ketentuan SK Direktur Jenderal Pendis menyebutkan adanya kesempatan bagi perorangan untuk menyelenggaakan pesantren.
Artinya, ada ketentuan dimana lembaga pesantren yang diselenggarakan oleh perorangan (bukan yayasan) bisa mendaftarkan lembaganya (ponpes) ke Kemenag tanpa harus memiliki SK Menkumham alias berbadan hukum.
Lemabaga TPQ lebih sederhana, kenapa syaratnya lebih berat?
Lembaga Pendidikan Al-Qur’an utamanya TPQ menurut saya adalah lembaga generik yang mengajarkan membaca al-Qur’an dengan popularitas begitu mengakar.
Nama TPQ seperti merk odol, aqua, sanyo, pampers, sunlight dan merk kuat lain yang mengakar pada benak masyarakat.
Maksudnya, meskipun lembaga sebenarnya adalah TKQ, Ta’limul Qur’an Lil Aulad maupun madin, masyarakat banyak yang gebyah uyah (memukul rata).
Yaitu dengan menyebut TPQ, atau lebih awam lagi adalah TPA.
Begitu sederhananya lembaga ini, adakalanya pada wilayah yang kurang pengajar, seorang guru pun bisa menjalankan pembelajaran pada TPQ dengan asistensi para peserta didik santri yang sudah IQRA 6 atau mengaji Al-Qur’an.
Sayangnya kesederhanaan lembaga ini tidak sesederhana dalam mengajukan izin operasional TPQ ke Kemenag, untuk mendapatkan nomor statistik TPQ.
Tepatnya bernama Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (NSLPQ), karena TPQ merupakan bagian rumpun LPQ.
Salah satu pukulan telak lembaga TPQ yaitu adanya persyaratan penyelenggaraan TPQ berada dibawah organisasi atau lembaga yang berbadan Hukum.
Singkatnya memiliki SK Kemenkumham dan juga akta yayasan atau kelompok.
Membuat Akta Yayasan berbadan Hukum SK Kemenkumham perlu Biaya Jutaan Rupiah
Untuk mendapatkan Akta yayasan maka perlu mengurusnya ke Notaris.
Apakah gratis?
Tanya saja kepada rumput yang bergoyang.
Jutaan rupiah perlu untuk mewujudkan keberadaan akta yayasan maupun kelompok dengan SK Kemenkumham yang mengurusnya melalui notaris.
Coba anda lakukan cek ricek riset sederhana, dengan bertanya kepada guru TPQ atau takmir masjid.
Berapa gaji, mukafaah atau uang transport para pendidik/ustadz ustadzah pada Taman Pendidikan Al-Qur’an?
Atau mencoba bertanya berapa kas yang ada pada TPQ?
Tentu kebanyakan situasinya adalah memprihatinkan, saya pribadi meyakini mayoritas para pengajar pada TPQ mendapat gaji atau ganti uang transport kurang dari Rp. 200.000 perbulan.
Berapa kas TPQ kebanyakan?
Ah saya juga kurang bisa mencari informasi ini, tapi keyakinan saya kebanyakan kas nya kosong melompong, atau jarang berada diatas satu juta rupiah.
Bahkan ada yang lebih mengenaskan lagi, ada kasus para pendidik alias guru TPQ yang nombokin biaya operasional LPQ.
Peralatan kegiatan belajar mengajar juga beli sendiri tiada yang memikirikan. Apakah hal seperti ini ada? Saya pernah mengalami sendiri.
Dengan kondisi keuangan yang bisa disebut “lembaga miskin ekonomi”, tentu biaya mengurus Akta Yayasan SK Kemenkumham merupakan perkara yang mewah dan berbiaya besar untuk TPQ.
Berbadan Hukum merupakan Syarat TPQ mendapatkan nomor Statistik dan Piagam Terdaftar Taman Pendidikan Al-Qur’an
Sayangnya ini merupakan keharusan alias syarat wajib, pada juknis LPQ tidak ada kata ampun sebagaimana dalam juklak Pesantren.
Apabila pesantren memiliki ketentuan “ PSP” bisa terbit dalam kondisi tertentu lembaga belum memenuhi syarat kecuali dalam 5 hal pokok.
yaitu tentang keberadaan santri kiai tempat ibadah kitab kuning asrama.
Dan pada salah satu klausul pendirian pesantren dengan penyelenggara perorangan, Akta Yayasan SK Kemenkumham bukanlah syarat untuk mendaftarkan Pesantren ke Kemenag.
Apakah bukan ironi persyaratan lembaga untuk mendapatkan izin operasional? Lembaga TPQ yang begitu sederhana dan kebanyakan memprihatinkan dalam pendanaan mau tidak mau harus ber SK Kemenkumham.
pengurus yayasan pondok pesantren (ilustrasi)
Sedangkan Pondok Pesantren yang notebene izinnya berlaku selamanya (dengan catatan) malah ada celah untuk bisa mendapatkan izin operasional tanpa harus mempunyai Akta Yayasan (bagi penyelenggara Perorangan).
Dan saya yakin, ada banyak, mungkin lebih dari 30 persen TPQ yang menyelenggarakan atas inisiatif pribadi atau perorangan
Bukan karena adanya yayasan atau lembaga.
Semoga saja ada celah meringankan TPQ untuk mendaftarkan TPQ ke Kemenag dalam hal SK Kemenkumham.
Misalnya TPQ bisa menginduk kepada Badko Kecamatan atau Kabupaten.
Karena dahulu pada saat konsultasi ke pihak PD Pontren Kanwil salah satu provinsi (Dahulu lho ya, siapa tau sudah berubah pikiran).
Ada resistensi untuk bernaung dibawah yayasan Badko.
Alasan yang mengemuka pada saat itu adalah Badko TPQ hanya ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak memiliki Yayasan tingkat Pusat.
Jadi (pada saat itu) yang bisa menjadi tempat bernaung secara yayasan adalah organisasi yang mempunyai kepengurusan sampai tingkat nasional,
contoh kongkritnya semisal Organisasi Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya.
Itulah uneg-uneg pagi hari ini, semoga TPQ semakin maju berkembang tanpa ada pihak pihak yang menghalangi perkembangannya, tidak mengganggu kami ucapkan terima kasih.
Apalagi kalau ikhlas memberikan bantuan. Wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Download format Blangko Formulir Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren format Doc MS Word sebagai bentuk pengajuan izin operasional pondok pesantren ke Kementerian Agama (Kemenag). Mengacu kepada aturan terbaru SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN.
Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, berikut adalah file format doc ms word blangko format atau formulir untuk pengajuan ijop pondok pesantren terbaru. Istilahnya ada perubahan namun intinya sama saja.
Pengajuan pendaftaran pondok pesantren ini memiliki istilah permohonan keberadaan pesantren, yang nantinya apabila permohonan di ACC alias memenuhi syarat dan beres dalam proses birokrasi. Mulai dari tanda tangan RT RW Kepala Desa Lurah, Kakankemenag Kakanwil paraf Kasubdit, Direktur, Dirjen Pendis sampai Menteri Agama maka selanjutnya akan mendapatkan PSP.
Apa itu PSP? PSP merupakan singkatan dari Piagam Statistik Pesantren, yaitu bukti bahwa pondok pesantren tersebut telah memiliki tanda daftar dari Kementerian Agama.
Tanda daftar ini bukan hanya bertanda tangan kelasnya Kankemenag, akan tetapi TTD dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama (sepertinya bentuknya adalah barcode).
Seperti apakah contoh formulir blangko permohonan Keberadaan pondok pesantren? Pengajuan ini ada 2 yaitu pesantren biasa dan yang satunya lagi adalah pondok pesantren cabang.
Untuk teks isi kalimatnya dalam permohonan ini adalah sebagai berikut;
Teks kalimat Permohonan Keberadaan Pesantren
langsung saja inilah isi tulisan dalam Formulir Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren.
KOP SURAT YAYASAN ATAU ORMAS (Jika Pesantren didirikan oleh perseorangan atau perkumpulan masyarakat maka kop surat tidak diperlukan)
Nomor : … (1) …., ………………. (2) Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) Bundel Hal : Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren
Kepada Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ……….. (3) Di – Tempat
Dengan hormat, bersama ini kami menyampaikan Permohonan Pendaftaran Keberadaan Pesantren dengan data sebagaimana dokumen kelengkapan terlampir sebagai berikut:
Struktur Organisasi Pesantren
Data Tenaga Pendidik
Data Tenaga Kependidikan
Data Santri
Data Kurikulum
Data Kitab Kuning
Asli Formulir Pengajuan Izin Terdaftar Pesantren
Asli Surat Pernyataan
Asli Surat Keterangan Domisili Kelurahan/Desa
Salinan Akta Notaris Yayasan
Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan
Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan
Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Salinan Nomor Wajib Pajak (NPWP) (Jika ada)
Salinan Akta Notaris Perkumpulan/AD-ART Ormas Islam
Salinan SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas
Salinan Nomor Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum Ormas
Salinan Bukti Kepemilikan Tanah Milik atau Wakaf
Salinan Coer Sertifikat Hak Milik (SHM)
Dokumentasi Ppan Nama Pesantren
Dokumentasi Asrama
Doumentasi Masjid/Mushalla
Dokumentasi ruang belajar
Dokumentasi Aktivitas Pembelajaran Kitab Kuning
Dokumentasi Denah Pesantren
Dokumentasi Dapur
Dokumentasi MCK
Untuk Keperluan tersebut, kami bersedia untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan kami sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
……(4) Pimpinan,
Tanda tangan dan stempel lembaga (jika ada)
…………….(5)
Keterangan isian angka
NO URAIAN ISI (1) Nomor Surat Permohonan (jika ada) (2) Tanggal Surat (3) Kabupaten/Kota kedudukan (domisili) Pesantren (4) Nama Pesantren (5) Nama Lengkap Pimpinan Pesantren
Nah seperti itulah bunyi teks dalam blangko yang kami unggah pada situs ini, anda bisa unduh gratis free download untuk memilikinya.
Catatan! Ukuran Dokumen memakai kertas A4 Kuarto
Sekedar catatan, file yang kami buat dalam ukuran kertas A4 alias kuarto.
Kenapa pakai kuarto?
Alasannya adalah karena nanti file ini setelah anda cetak harus anda scan guna registrasi secara online melalui situs resmi milik Kementerian Agama.
Jadi format file dalam ukuran kertas A4 alias kuarto dalam rangka memudahkan scanning file melalui printer anda. biasanya printer kebanyakan yang hemat harganya hanya menyediakan dalam ukuran kertas A4 untuk scan atau pindai data.
pemakaian dan pemilihan font mengggunakan huruf Arial menyesuaikan contoh dan mengacu pada file Juknis dalam SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021.
Menggunakan ukuran font 11 untuk mengakomodasi surat permohonan dalam satu lembar kertas saja, kemudian memang contoh dari sono (jakarta seperti itu).
jika memakai ukuran size 12 dengan font arial maka akan lebih dari 1 lembar permohonan.
Download Formulir Permohonan Keberadaan Pesantren Doc MS Word
Berikut kami bagikan file form permohonan keberadaan pesantren dalam format doc ms word bisa diedit menyesuaikan dengan kebutuhan anda.
Seperti apa tampilannya? Berikut preloved sebelum anda mengunduhnya.
Nah seperti itulah pengajuan pendaftaran pondok pesantren di Kementerian Agama terbaru mengacu kepada SK Dirjen Pendis dan PMA nomor 30 tahu 2020 tetang pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.
Ada kesulitan dalam mengunduh file? Berikut kami lampirkan tautan untuk mengunduh.
CONTOH DAFTAR KITAB KUNING YANG MENJADI RUJUKAN PEMBELAJARAN DAN KEILMUAN PESANTREN
FORMULIR PENGAJUAN PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN (tinggal fotocopy dan isi tulisan tangan)
FORMULIR PENGAJUAN PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN CABANG (tinggal fotocopy form dan isi dengan tulisan tangan pakai tinta hitam).
Demikian informasi terbaru, jangan lupa pesantren lama paling akhir melakukan daftar ulang selambat-lambatnya pada bulan desember tahun 2021 (tanggal 3).
Wilujeng dalu, selamat malam, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh.
Informasi keharusan bagi pengasuh pondok pesantren untuk mengurus pendaftaran keberadaan pondok pesantren mengacu kepada SK Dirjen Pendis nomor 511 tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN.
pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, selain semakin panjang jauh dan dan berliku, mendaftarkan pondok pesantren ke Kemenag semakin ribet saja.
apabila anda membaca juknis terbaru tentang pendaftaran pondok pesantren ke Kementerian Agama, anda akan menemukan klausul mengenai tata cara prosedur pengajuan pendaftaran ponpes.
Apabila lolos setelah melalui proses berliku dan mulai dari RT RW sampai dengan menteri Agama, lembaga ponpes akan mendapatkan Ijop.
Apabila anda belum atau tidak memenuhi syarat maka silakan mencoba kembali.
Caranya dengan melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan berlaku.
Pengajuan Keberadaan Pendaftaran Pesantren dengan 2 Jalur
Bukan hanya melalui satu cara saja, akan tetapi poro kiai ustadz ustadzah harus menempuh kedua cara untuk pendaftaran pondok pesantren ke Kemenag.
Adapun kedua cara prosedur ini yaitu dengan pengajuan berkas langsung secara fisik (proposal hardcopy) dan yang kedua harus melalui proses alur data dengan basis elektronik. Intinya online.
Seperti apa sih pengajuannya?
Prosedur pengajuan secara tertulis
Mengajukan secara tertulis (dokumen fisik/hardcopy) disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat sesuai kedudukan (domisili) Pesantren.
dalam pengajuan proposal inidengan melampirkan hardcopy seluruh Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Keberadaan Pesantren;
Pengajuan Pesantren secara online
Adapun langkah kedua yaitu secara alur data berbasis elektronik atau online melalui daftarkeberadaanpesantren dengan memilih menu “Registrasi” pada halaman beranda.
Jangan lupa melampirkan softcopy seluruh Dokumen Kelengkapan Pendaftaran Keberadaan Pesantren serta melengkapi beberapa formulir isian dalam aplikasi.
Dalam aplikasi online pendaftaran ini ada petunjuk dan tulisan untuk memudahkan sampean melakukan registrasi maupun pendaftaran.
Lazimnya secara online, scan semua data berkas hardcopy yang anda ajukan ke Kemenag Kabupaten.
Nantinya akan meminta softcopy scan berupa JPG atau format PDF.
Kebiasaan kegagalan upload file PDF ataupun JPG karena pihak lembaga kurang memperhatikan ukuran size maksimal yang anda unggah dalam aplikasi.
Simak aturan ketentuan maksimal batasannya, apabila melebihi besar file (biasanya dalam ukuran Kilobyte atau Megabyte kb/MB).
Apabila melebihi ukuran maka silakan anda kecilkan dengan melakukan resize file sampean.
Pendaftaran Pesantren 2 Jalur ; Proposal dan Registrasi Online
Dalam SK Dirjen ini menyebutkan bahwa;
Tidak dibenarkan melakukan pengajuan pendaftaran keberadaan Pesantren hanya dengan salah satu prosedur.
Larangan Kemenag
Dari tulisan ini maka bagi lembaga ponpes untuk menempuh pendaftaran 1 pesantren dengan melewati 2 proses.
Yang pertama melalui proses pendaftaran proposal cetak melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tempat lembaga berada.
Yang kedua yaitu dengan melakukan registrasi secara online melalui situs resmi website untuk mendaftarkan pondok pesantren.
Jangan sampai lupa untuk menyiapkan softcopy scan proposal anda.
Demikianlah situasi untuk mendaftarkan lembaga pondok pesantren supaya mendapatkan ijop. Atau kita mengenal ijin operasional pondok pesantren pada era pemangkasan birokrasi yang kita rasakan saat ini.
Selamat menempuh proses pendaftaran ulang untuk pesantren yang sudah memiliki SK ijin operasional sebelumnya.
Bagi ponpes baru selamat mendaftarkan lembaga. Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Download Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021 tentang TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN PDF sebagai aturan terbaru mengenai izin operasional pondok pesantren.
Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, wilujeng enjang semua pengelola pengasuh pondok pesantren, poro kiai, nyai, ustadz ustadzah yang khidmat pada lembaga pendidikan Islam.
Pada tangal 27 Januari tahun 2021 di Jakarta terbit aturan tentang juknis pendaftaran keberadaan pondok pesantren dengan tanda tangan DIREKTUR JENDERAL Pendidikan Islam MUHAMMAD ALI RAMDHANI.
Latar belakang SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.
Aturan ini mewajibkan seluruh Pesantren baik yang telah didirikan maupun yang akan didirikan memiliki izin terdaftar pada Kementerian Agama.
Izin terdaftar bagi Pesantren diwujudkan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang sedikitnya memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP), Nama Pesantren, Alamat Pesantren, dan Pendiri Pesantren.
Kemudian dengan keberadaan Perdirjen nomor 511 tahun 2021 tentang pendaftaran Keberadaan pesantren sebagai penjelasan detil PMA no 30 tahun 2020.
Maksud keberadaan juknis pendaftaran keberadaan pesantren untuk memberikan penjelasan alur proses mengenai pendaftaran keberadaan pesantren.
Yaitu dalam bentuk izin terdaftar bagi Pesantren sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
Tujuannya untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin terdaftar bagi Pesantren.
Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pendaftaran Pondok Pesantren
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren ini meliputi
Pendahuluan,
Mekanisme Pendaftaran Keberadaan Pesantren,
Penetapan,
Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data,
dan Ketentuan Peralihan, Pencabutan Izin Terdaftar Pesantren,
Pembinaan dan Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat,
serta Penutup.
Selanjutnya dalam penutup, juknis ini mengakhiri petunjuknya dengan kalimat “Demikian Petunjuk Teknis Izin Pendaftaran Keberadaan Pesantren ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak. Dalam proses pengajuan dan pengelolaan pendaftaran keberadaan Pesantren untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin terdaftar bagi Pesantren.”
Download TAHUN 2021 Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren SK Dirjen Pendis nomor 511 PDF
Bagi yang hendak melihat langsung petunjuk teknis terbaru mengenai pendaftaran pondok pesantren ke Kemenag ini secara virtual.
Maksudnya tanpa harus mengunduh, kami lampirkan format dalam bentuk preloved.
Yaitu tampilan yang bisa anda baca dan lihat tanpa perlu mengunduhnya.
Berikut tampilan juknis pendirian pondok pesantren terbaru dari Kemenag pada tahun 2021.
Nah seperti itulah lengkap dan ribetnya dalam mendaftarkan pondok pesantren pada era pemerintahan di tahun 2021.
Jika pada tahun sebelumnya dahulu kala pemangkasan birokrasi pesantren cukup mengurusnya di Kabupaten atau Kota (Kankemenag Kab/Kota).
Saat ini mengurusnya perlu menjalani perjalanan dari mulai RT RW (pengantar desa) sampai ke Tingkat Menteri. Tinggal selangkah lagi sampai presiden, untungnya tidak.
berikut tautan Apabila anda mengalami kendala dalam unduh gratis free download Juknis Pendaftaran Pondok Pesantren terbaru. sebagaimana dalam SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021
Semoga birokrasi semakin ringkas memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhan maupun keperluan. Baik secara pribadi dan berorganisasi masyarakat utamanya yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya Islam.
Kami ucapkan salut setinggi tingginya kepada pesantren yang telah berjuang keras mendapatkan PSP (Piagam Statistik Pesantren).
Yang memulai tanda tangan dari RT, RW, Lurah/Kepala Desa, Kepala KUA (jika Kankemenag minta Rekomendasi), Kepala Kantor Kemenag, Kepala Kanwil, Paraf Kasubdit, Direktur, TTD Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan akhirnya menteri dengan TTD Dirjen a.n. Menteri Agama.
Wilujeng siang, selamat berkarya, semoga iso ndang pijetan supaya kondisi badan dalam keadaan fit selalu, kudu kuat. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
pontren.com – informasi tentang petunjuk teknis izin operasional pondok pesantren di lingkungan Kementerian Agama terbaru baik PMA maupun Perdirjen.
Berdasarkan Surat Keputusan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 511 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK Pendaftaran Keberadaan Pesantren yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021 oleh DIREKTUR JENDERAL beserta download file dalam bentuk PDF.
Pada Surat Keputusan tersebut dalam diktum kelima disebutkan bahwa keputusan dimaksud berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. Praktis peraturan tentang juknis ini seharusnya mulai aktif dilaksanakan per tanggal 27 Januari 2021.
SK Dirjen dimaksud juga merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Agama / PMA nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren.
dengan keberadaan aturan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam mendaftarkan lembaga Pendidikan Pondok Pesantren di Kementerian Agama.
Pertimbangan SK Juknis
bahwa dalam rangka melaksanakan melaksanakan PMA no 30 tahun 2020 selanjutnya muncullah Perdirjen yang mengatur mengenai pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren;
Hubungan Peraturan Lama dan yang Baru
Peraturan yang baru atau PMA no 30 tahun 2020 dan SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021 ini memberikan perubahan signifikan dalam syarat pengajuan, ada tambahan syarat bahkan jika anda hitung mencapai 27 item.
kemudian dalam aturan ini masih tetap membutuhkan tanda tangan dari yang terkecil yaitu RT RW sampai dengan tingkat Nasional Tanda Tangan Dirjen Pendis atas nama Menteri Agama.
jika juknis pendirian pondok pesantren sebelumnya mensyaratkan daftar ulang dan pengajuan pendaftaran pesantren maka aturan yang baru menghilangkannya.
maksudnya sudah tidak ada lagi masa berlaku pondok pesantren yang mana setiap 5 tahun sekali harus melakukan pembaharuan izin operasional.
ketentuan masa berlaku menjadi berlaku selama memenuhi syarat dan ketentuan perundang undangan.
Maksud dan Tujuan Juknis
Maksud Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren dimaksudkan untuk memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren dalam bentuk izin operasional pondok pesantren sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.
Tujuan Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren.
Hal yang perlu dicatat dari juknis ini adalah acuan
Dalam Keputusan ini disebutkan dalam diktum kesatu yaitu Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Akan tetapi pada diktum kedua tertulis Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren.
Kalau dikatakan sebagai acuan, maka bisa dikatakan tidak mengikat harus persis 100 persen? Entahlah mungkin nanti akan dijelaskan oleh para ahli atau pihak yang berwenang mengenai kata acuan pada diktum kedua dalam surat keputusan dimaksud.
Download Juknis IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
Berikut adalah link untuk download tentang petunjuk teknis ijin operasional pondok pesantren. Entahlah saya masih ragu apakah memang sudah benar benar disosialisasikan kepada para pihak yang berkepentingan, ataupun memang juknis ini masih dalam keadaan …………
yang jelas sumber dari file ini berasal dari situs resmi Kementerian Agama sehingga seharusnya bisa dijadikan pegangan dalam keabsahannya. Berikut link untuk membaca rangkuman aturan beserta mengunduh file dokumen format PDF
Bagi para pihak yang mengetahui lebih dalam terkait petunjuk teknis ini dimohon kesediaan membagi ilmu maupun keterangan apapun berkaitan izin operasional pondok pesantren terbaru
Penutupan izin operasional lembaga pendidikan alquran pada lemabaga pendidikan keagamaan islam. Karena tidak aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan jumlah siswa yang belum standar dalam rangka pembinaan, validasi data, dan penetapan kebijakan.
Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh, wilujeng enjang poro sedulur. Utamanya yang mengelola lembaga pendidikan kegaamaan Islam yang bernaung pada PD Pontren Kemenag RI.
Adapun lembaga dimaksud yaitu rumpun LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ, Rumah Tahfidz, TQA, dll), Madrasah Diniya Takmiliyah, maupun Pondok Pesantren.
Dalam mengajukan Izin operasional (biasa menyingkat IJOP) ada syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan piagam tanda daftar lembaga. Juga mendapatkan nomor statistiknya.
Dengan perjalan waktu, ternyata dari ribuan lembaga ini ada yang mengalami stagnan, perkembangan, mati suri. Bahkan benar benar mati alias sudah tidak aktif sama sekali.
Sebelum pencabutan izin operasional Nomor statistik lembaga, (seharusnya) ada pengecekan, survey dan berita acara.
Selanjutnya dalam rangka melakukan pembinaan dan penertiban dalam perizinan lembaga pendidikan keagamaan Islam akan ada pengecekan dan pengusulan. Pihak yang melaksanakannya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Dimana nanti lembaga yang tidak aktif dan sudah dilakukan verifikasi serta langkah-langkah terukur. Akan diusulkan untuk dicabut izin operasional (nomor statistik lembaga) serta piagam tanda daftar).
Untuk itu, silakan para pengelola melakukan pengecekan kembali, apakah lembaganya sudah mencapai standar minimal dalam pengelolaan TPQ Madin atau ponpes.
Setidaknya lembaga anda memiliki santri minimal 15 murid atau siswa. Jangan lupa susunan pengurus serta kurikulum apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari Kabupaten atau kota.
Informasi pencabutan Nomor statistik dan piagam tand daftar Lembaga TPQ Madin Ponpes
Secara lebih terperinci, beredar whatsapp mengenai instruksi untuk verifikasi lembaga yang sudah tidak aktif ini beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan kalangan JFU pada Sie Pakis atau PD Pontren Kabupaten/Kemenag.
Lengkapnya instruksi pengumuman via whatsapp ini sebagaimana berikut;
Assalamualaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan perkembangan data lembaga Pendidikan Keagamaan Islam saat ini masih belum valid sesuai dengan realita yang disebabkan karena ketidakaktifan lembaga dan jumlah siswa yang belum standar. Maka dalam rangka validasi data, pembinaan dan penetapan dalam kebijakan, kami minta Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keaktifan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) di wilayah Saudara (format terlampir);
Apabila ditemukan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) yang sudah tidak aktif / tidak operasional agar diusulkan penutupan Izin Operasional berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan usulan/pernyataan dari lembaga/organisasi/yayasan penyelenggara;
Melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) secara efektif dan berkala sehingga terjamin validitasnya.
Data hasil validasi di kumpulkan paling lambat pada tangal 01 Februari 2021 Demikian untuk ditindaklanjuti, dan kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bagaimana jika lembaga telah dicabut Nomor statistiknya? Apakah lembaga dilarang untuk kegiatan belajar mengajar?
Saya kira ini hanya pencabutan secara administrasi nomornya saja, sampean mulang pada lembaga tetap bisa dilakukan, mosok yo ditutup juga KBMnya. Saya kira sih tidak segitunya juga.
Nah, bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam (TPA, MDTA, Pesantren) semoga sudah memiliki syarat dan ketentuan lembaga sehingga NSLPQ, NSDT, NSPP anda aman terkendali.
Terhindar dari pencabutan izin karena tidak aktif atau jumlah santri yang tidak memenuhi syarat.
