Arsip Tag: piagam terdaftar pesantren

1 nomor statistik 2 Pesantren, cara Menyelesaikan kepemilikan NSP

Ketentuan 1 nomor statistik Pondok Pesantren (NSPP) atau sekarang bernama NSP yang dimiliki oleh 2 (dua) pondok Pesantren, ketentuan menyelesaikan dualisme kepemilikan ini mengacu kepada arahan lewat pesan whatsapp.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, saya pribadi belum pernah menemukan kasus kejadian adanya dualisme kepemilikan 1 nomor statistik pondok pesantren.

Maksudnya adalah sebuah nomor statistik ternyata dimiliki oleh pondok pesantren. Lha sepertinya kejadian ini memang benar adanya tetapi entah dimana dan siapa yang memilikinya saya juga tidak tahu menahu, tidak pula berminat untuk investigasi. Lha ngopo, kurang gawean timen.

Yang jelas apabila ada kejadian pada kabupaten atau kota provinsi dan Negara Indonesia keberadaan satu nomor statistik dobel lembaga, ada petunjuk untuk menyelesaikannya.

Maksudnya petunjuk ini bukan berupa juknis, akan tetapi arahan bagaimana cara menyelesaikan situasi keberadaan sebuah statistik dengan ganda lembaga pondok pesantren.

Adapun arahan ini berbunyi sebagai berikut;

Surat Keterangan dari Kemenag, menerangkan Pesantren yg ditentukan memiliki dan melekat dengan NSP tersebut. Sementara Pesantren lainnya diarahkan untuk mengajukan izin baru.

menyelesaikan dualisme kepemilikan NSP

Langkah mengatasi 1 NSP 2 Pondok Pesantren

Mengacu arahan yang ada (via WA yang beredar pada grup) yaitu menentukan pondok pesantren yang melekat dengan nomor statistik tersebut.

Caranya bisa dengan melakukan pengecekan bukti fisik kepunyaan piagam yang berlaku atau data sebelumnya.

Apabila keduanya masih sama kuat, bisa dengan melihat mana yang lebih dahulu mengajukan dan memiliki nomor statistik ini.

Bisa juga metode yang lain yang bisa memberikan kemantapan JFU PD Pontren atau Seksi PAKIS untuk memberikan nomor statistik kepada salah satu lembaga pondok pesantren.

point utama pemilihan lembaga yang memiliki NSP ini harapannya bisa diterima oleh kedua lembaga dengan baik.

Dalam artian tidak menimbulkan kontroversi dan perpecahan, melakukan penilaian secara adil dan proporsional.

Selesai menentukan lembaga, langkah selanjutnya yaitu membuat surat keterangan yang berisi menentukan pesantren yang ditentukan memiliki dan melekat dengan NSP tersebut.

Seperti apakah atau bagaimana bentuk dan isi surat keterangan ini? Dalam formatnya tidak ada contoh baku dari atas.

Kabupaten/Kota bisa membuat sesuai selera mengacu kepada tata persuratan surat keterangan umum.

yang jelas isi surat menerangkan NSP tersebut melekat pada pondok pesantren yang telah anda lakukan pengecekan sebagai pemilik yang sah.

piagam statistik pesantren

Bagaimana dengan pondok pesantren yang satunya?

Dalam arahan menyebutkan bahwa lembaga pondok pesantren yang satunya untuk diarahkan mengajukan ijin baru.

Mestinya yaitu melalui pendaftaran keberadaan pesantren sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2020.

Dan juga form blangko dan syaratnya sebagaimana dalam SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021.

Kesimpulan

1 nomor statistik 2 pesantren. apabila ada dualisme kepemilikan 1 NSPP oleh 2 Pondok Pesantren maka langkah-langkahnya adalah;

  • menentukan pemilik NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesaantren) yang sah.
  • Membuat surat keterangan kepemilikan NSP / NSPP yang melekat pada pesantren yang absah memiliki Nomor statistik;
  • mengarahkan pesantren yang lain (yang tadi ikut dalam dualisme) untuk mendaftarkan lembaganya dengan pendaftaran baru.

Demikian informasi singkat yang sepertinya sangat jarang terjadi pada lembaga pondok pesantren yaitu 1 NSPP menjadi milik oleh 2 Pondok Pesantren.

Wilujeng enjang, selamat pagi, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ukuran Kertas Proposal Pendaftaran Keberadaan Pesantren A4

pontren.com – assalaamu’alaikum poro rawuh, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya mulai tahun 2021 Kementerian Agama mulai membuka kembali pengajuan izin operasional pondok pesantren. Dalam mengajukan ijop ini memiliki istilah baru.

Istilah baru ini bernama pengajuan pendaftaran Keberadaan pondok pesantren yang nantinya bagi yang memenuhi syarat dan lolos berbagai macam verifikasi akan mendapatkan Ijop tersebut.

ukuran kertas pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren

Apa sih ijop itu?

Ijop yaitu singkatan dari ijin operasional, saya juga baru ngeh kata ini setelah mendengar kalimat dari rekan yang berada pada daerah pantura.

Selain ijop saya juga mendengar namanya suket, awalnya saya kira maksudnya adalah rumput (suket = bahasa jawa dari rumput). Ternyata suket merupakan akronim Surat keterangan. Lain lokasi lain singkatan, begitulah ternyata.

Kembali lagi ke Ijop alias izin operasional pondok pesantren, beberapa istilah mengalami pembaharuan penyebutan.

Termasuk bentuk produk hukum sebagai hasil verifikasi lembaga pondok pesantren yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi dokumen dan lapangan

setelah lolos kedua verifikasi, lembaga akan mendapatkan bukti tanda daftar bagi ponpes dimaksud.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama nomor 511 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren, bentuk Bukti Tanda Daftar pesantren adalah PSP.

Apa itu PSP?

Yaitu Piagam Statistik Pesantren, dahulu berwujud SK dan Piagam tanda daftar, dengan kemunculan PMA no 30 th 2020

dan juga ada pada SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021, kemudian istilahnya menjadi baku sebagaimana kami sebutkan.

Alasan Menggunakan ukuran Kertas Kuarto untuk mengajukan Pendaftaran Keberadaan Pesantren

Dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan bukti tanda daftar Pesantren yang berbentuk Piagam Statistik, lembaga harus menempuh 2 jalur.

2 jalur ini bukan memilih salah satu dari dua jalan, akan tapi harus melakukan kedua proses pendaftaran ini, jangan hanya satu saja.

Yang pertama yaitu dengan mengajukan proposal ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berbentuk hard copy alias versi cetak kertas proposal anda.

Kedua yaitu melalui pendaftaran secara online melalui situs Kementerian Agama khusus untuk melakukan registrasi secara online.

inilah manfaat memilih ukuran kertas A4 alias kuarto dalam mengajukan proposal pendaftaran pondok pesantren supaya mendapat pengakuan keabsahan eksistensinya di Negara Indonesia.

Piagam Statistik Pesantren SK Dirjen Pendis no 511 th 2021

Dalam mengajukan pendaftaran secara online, lembaga atau pengelola harus mengunggah (upload) file berkas pengajuan menggunakan file dengan format PDF ataupun Gambar sesuai permintaan.

Karena unggahan file dalam bentuk softcopy, tentu memerlukan pemindaian scan proposal menyesuaikan permintaan dari pemberi izin.

Kebanyakan ukuran scanner yang ada berupa printer dan alat pindai dengan ukuran kertas yang hanya mengakomodasi ukuran kertas kuarto alias A4.

Apabila sampean memilih size F4 atau folio, dampaknya ada tulisan teks yang terpotong tidak masuk saat anda melakukan pemindaian. Tentu memiliki resiko mendapat penolakan karena berkas masuk kategori tidak memenuhi syarat.

Alasannya yaitu tidak terpindai secara keseluruhan dokumen dalam unggahan pengajuan pendaftaran pesantren secara online.

Alasan lainnya yaitu, pada SK Dirjen no 511 tahun 2021 anda akan mendapatkan berbagai contoh formulir dalam mengajukan proposal.

Ternyata apabila anda mengaplikasikan contoh pada Perdirjen ini anda akan mendapatkan ukuran yang tepat untuk menirunya dalam ukuran kerta A4. Makanya berbagai file pengajuan kali ini kami memakai ukuran kuarto (biasanya kami memakai ukuran kertas Us Folio atau F4).

Bukti Tanda Daftar Pesantren Berlaku Selamanya, dengan syarat dan Ketentuan Berlaku

Berbeda dengan ketentuan Dirjen sebelumnya, untuk Piagam Statistik Pesantren (istilah awamnya Izin operasional) berlaku tanpa ada batas waktu dan melakukan perpanjangan izin.

Masa berlaku Piagam Statistik Pondok Pesantren ini berlaku selama lembaga memenuhi syarat dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Hal ini termasuk menjadi salah satu alasan kenapa begitu panjangnya birokrasi mendapatkan Ijop pesantren.

termasuk begitu banyaknya berkas yang harus ada dalam pengajuannya.

Dalam contoh proposal Kemenag anda akan mendapatkan 27 item lampiran untuk mengajukan izin operasional.

PSP Piagam Statistik Pesantren belaku selamanya

Mulai dari berbagai blangko, lampiran keadaan, denah dan lain sebagainya.

Saking banyaknya lampiran sampai sampai saya harus membuka file jika hendak mengetahui secara pasti apa saja lampirannya.

Nah itulah alasan kenapa sebaiknya menggunakan ukuran kertas kuarto dalam pengajuan pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Yaitu dalam rangka memudahkan pemindaian dan mengunggahnya untuk mendaftarkan secara online. Dan alasan kedua yaitu contoh dalam Juknis juga memakai format kertas A4.

Oh iya, ini hanya saran saja sih, bukan keharusan mutlak, lebih tepatnya opini pribadi dengan memandang prinsip asas kepraktisan dan sikon.

Jika sampean memiliki scanner untuk format folio tentu bukan halangan dalam melakukan pemindaian.

Wilujeng enjang, selamat pagi, salam kenal dan wassalamu’alaikum.

Mengenal PSP Piagam Statistik Pesantren

Mengenal PSP dalam Keputusan Menteri Agama nomor 30 31 31 tahun 2020 penandatanganan pada masa (mantan) Menag Fachrul Razi yang dicopot oleh Jokowi pada akhir tahun 2020. Kemudian Yaqut cholil Qoumas menggantikannya.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah. Keberadaan PMA no 30 sampai dengan 32 tahun 2020 memunculkan istilah baru yaitu PSP.

PSP Piagam Statistik untuk Pondok Pesantren

Apabila anda membaca judulnya, mestinya sudah paham, PSP adalah singkatan dari Piagam Statistik Pesantren.

Pengertian PSP Piagam Statistik Pesantren

Apa itu piagam Statistik Pesantren?

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 7 menyebutkan bahwa Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

Dari sini maka istilah baru dalam perizinan pondok pesantren, atau istilah baku dalam PMA yaitu tanda bukti daftar saat ini bernama Piagam Statistik Pesantren yang kemudian disingkat dengan PSP.

singkatnya, ijop pesantren (ponpes) berupa PSP dimaksud.

Bagaimana cara mendapatkan PSP sebagai bukti bahwa pesantren telah terdaftar di Kemenag?

Caranya dengan membuat proposal dan mengajukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

mendaftarkan pondok pesantren ke Kemenag

Untuk lebih jelas silakan membaca cara mendaftarkan Pondok Pesantren Ke Kemenag.

Dalam pembuatan proposal untuk mengajukan Piagam Statistik pesantren ini sudah ada rambu-rambu atau ketentuan dalam pengajuannya.

Adapun dalam proposal lembaga ke Kantor Kementerian Agama harus melampirkan syarat dan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa oleh Kemenag.

Apa saja syarat lampiran yang harus ada dalam proposal pengajuan PSP?

Diantaranya yaitu surat pernyataan, daftar nama ustadz dan santri. Ada 9 lampiran. Lebih jelas tentang syaratnya dapat anda baca pada syarat Pendirian Pondok Pesantren.

syarat pendirian pondok pesantren

Selanjutnya apabila proposal pengajuan permohonan Piagam Tanda Daftar Pondok Pesantren ini dinyatakan lengkap, selanjutnya pihak Kantor Kemenag melakukan visitasi dan pencocokan data secara langsung ke lembaga.

Apabila benar atau sesuai antara proposal dan kenyataan dilapangan, serta mendapat persetujuan, selanjutnya Kankemenag membuat surat rekomendasi kepada kanwil kemenag.

Isi surat rekomendasi berupa surat pernyataan bahwasanya pondok pesantren yang mengajukan izin memenuhi syarat ketentuan dan sesuai dengan perundang undangan.

Proposal Pengajuan Tidak Lengkap atau Kenyataan Faktual Tidak sama dengan Berkas

Bagaimana jika proposal tidak lengkap?

Apabila ada kekurangan dalam proposal pengajuan, maka kankemenag memberitahukan secara tertulis kepada lembaga mengenai kekurangan tersebut. Kepada lembaga untuk melengkapinya.

Apabila 7 hari tidak dilengkapi kekurangannya maka proposal dianggap ditarik oleh lembaga.

kemenag terbitkan NSPP Pesantren

Bagaimana jika yang terjadi adalah tidak sesuai antara proposal dengan kenyataan faktual lapangan?

Maka Kepala Kantor Kemenag menolak permohonan pengajuan ini secara tertulis disertai dengan alasan.

Kembali lagi mengenai surat rekomendasi Kankemenag kepada Kakanwil. Selanjutnya kanwil kemenag meneruskan kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pemberian Izin Terdaftar bagi Pesantren dalam Bentuk Piagam Statistik Pesantren

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, selanjutnya Menteri memberikan izin terdaftar bagi Pesantren yang memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam PMA no 30 tahun 2020 Pasal 9.

rumus urutan nomor statistik pondok pesantren

Izin terdaftar sebagaimana telah ada pada tulisan diatas diberikan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren atau disingkat dengan PSP.

Dalam PSP ini memuat paling sedikit data berupa;

a. nomor statistik Pesantren;
b. nama Pesantren;
c. alamat Pesantren; dan
d. pendiri Pesantren.

Yang menandatangani Piagam Statistik Pesantren ini dalah Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Perubahan data pada Piagam

Bagaimana jika terjadi perubahan data dalam PSP yang telah turun kepada lembaga?

Dalam PMA telah diatur mengenai perubahan data pada Piagam Statistik Ponpes.

Ketentuan perubahannya sebagai berikut;

Apabila terjadi perubahan data pada Piagam Statistik Pesantren yang diterbitkan, maka Kiai atau pimpinan Pesantren melaporkan perubahan data secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Adapun pelaporan perubahan data ini dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi perubahan data PSP.

Masa Berlaku (PSP) Piagam Statistik Pesantren

Piagam sebagai bukti pondok pesantren telah terdaftar pada Kementerian ini berlaku selamanya dengan catatan.

Catatannya adalah sepanjang pesantren memenuhi syarat dan ketentuan dalam pendiriannya.

masa berlaku izin operasional TPQ rumah Tahfidz

Hal ini termaktub dalam pasal 12 PMA no 30 tahun 2020.

Berikut bunyi lengkap pasal tersebut.

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

PMA no 30 tahun 2020 pasal 12

Apakah nanti akan ada pembaharuan Piagam setiap lima tahun sekali?

Nah ini menarik, tentu nanti akan ada aturan turunan dari PMA ini berupa SK Dirjen yang menjelaskan detil aturan dan ketentuan beserta contoh proposal pengajuannya.

Kita tunggu saja perkembangan yang akan terjadi.

Jangan terlalu optimis keluar, karena jarak Undang-undang Pesantren sampai dengan PMA no 30 – 32 adalah 1 tahun lebih.

Bisa jadi nanti jarak PMA no 30 dengan SK Dirjen lebih dari satu tahun keluarnya, mungkin tahun 2022 baru terbit ketentuan detil SK Dirjen tentang Pendirian dan penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Entahlah, ditengah pemangkasan birokrasi, bahkan ijin SIUP usaha cukup pada kantor Kecamatan, kenapa khusus perizinan pondok Pesantren ini melalui birokrasi yang panjang dan berliku, bahkan izinnya dari Menteri.

Wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Contoh SK izin Operasional Pondok Pesantren

santri assalaam

Contoh SK izin operasional pondok pesantren bisa di download di bagian paling bawah tulisan ini. jika setelah klik muncul iklan adf tunggu beberapa detik, sampai muncul tulisan skip di pojok kanan. jika sudah muncul klik tulisan skip dimaksud dan file berformat word bisa di download.

Berdasarkan surat edaran dikatakan bahwa pondok pesantren sekarang bukan hanya berdasarkan piagam terdaftar saja. akan tetapi juga sudah ada SK yang menjadi dasar sebagai bukti izin operasional pondok pesantren dimaksud.

SK ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota. dalam pengajuan izin operasional ini telah disusun semua hal terkait izin operasional pondok pesantren, mulai dari syarat dan ketentuan, contoh proposal pengajuan, contoh rekomendasi domisili dari desa/kelurahan, rekomendasi dari KUA Kecamatan serta form yang harus diisi. semuanya sudah ada panduannya.

untuk contoh proposal dan proses pengajuan bisa dibaca di pengajuan izin operasional Pondok Pesantren

baca juga : NSPP Pesantren ( Nomor Statistik Pondok Pesantren )

PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH WAJARDIKDAS

selanjutnya juga telah disusun langkah langkah pengajuan, verifikasi dan jawaban tentang pengajuan  izin operasional pondok pesantren. dengan adanya sk izin operasional pondok pesantren maka pondok pesantren berhak untuk mendapatkan rekomendasi maupun pengajuan Kartu Indonesia Pintar, dana BOS PPS Wajardikdas maupun rekomendasi santri asing dari Kementerian Agama, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku menurut juknis dan perundang undangan yang ada.

untuk contoh file SK Izin operasional Pondok Pesantren bisa di download disini