Petunjuk Teknis Bantuan BOP Taman Pendidikan Al Qur’an

petunjuk-teknis-bantuan

Juknis BOP TPQ
Pontren.com – Download Juknis Petunjuk Teknis BOP Taman Pendidikan Al Qur’an format PDF yang kali ini merupakan tahun 2019 yang rencananya jika nanti ada lagi juknis baru tahun 2020 juga akan di unggah pada postingan ini, termasuk tahun 2021 guna penghematan kapasitas hosting dan juga kepraktisan dalam upload file.

Bantuan Operasional Pendidikan TPQ ini berasal dari DIPA Kementerian Agama yang biasanya terdapat pada setiap Kabupaten atau Kota, satu bantuan nilainya berubah ubah dari tahun ke tahun, pernah 3 juta @ TPQ, ataupun 5 juta.

Baca;
Contoh Proposal BOP TPQ
Juknis Bantuan BOP Madin

Guru TPQ Biasanya berprofesi ini

Dalam pembuatan petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan ini tidak luput dari pertimbangan dan juga keputusan pejabat yang membuat, untuk pertimbangan dan keputusan dalam juknis bantuan BOP TPQ bisa disimka dibawah ini;

Menimbang;

Pertama; bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Al-Qurán serta peningkatan layanan Pendidikan Al-Qurán, perlu adanya program pemberian bantuan operasional kepada lembaga Pendidikan Al-Qurán.

Kedua; bahwa dalam rangka memberikan acuan teknis pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qurán, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2019;

Ketiga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertama dan kedua, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qurán Tahun Anggaran 2019;

Kemudian setelah 3 pertimbangan diatas maka dicantumkan juga aturan perundangan lain yang termuat dalam;

Mengingat

Insentif Guru TPQ
Ustadzah TPQ (ilustrasi)
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
  17. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

Aturan diatas bisa jadi pedoman bagi anda jika memerlukan SK atau hal berkaitan dengan pencairan anggaran hehehee..

Download Petunjuk Teknis Bantuan BOP TPQ

Berikut adalah link atau tautan yang bisa anda unduh untuk mengambil file bantuan BOP TPQ PDF sebagai panduan dalam pelaksanaan pencairan maupun pengajuan bantuan. Diatas merupakan gambaran atau tampilan file yang akan anda unduh.

File ini juga bisa anda download langsung dari gambar dengan klik pojok kanan atas sehingga nanti anda akan diarahkan menuju google drive guna pengunduhan file.

Jika mengalami kendala unduh lewat file gambar diatas, anda bisa mengikuti tautan dibawah ini

Unduh Juknis BOP TPQ 2019

Demikian informasi tentang file PDF Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Taman Pendidikan Al Quran tahun 2019 dan insyaallah tahun 2020 dan tahun 2021 akan diupload juga seandainya terdapat informasi dari sumber yang baik dan terpercaya.

Salam TPQ.

loading...

2 komentar untuk “Petunjuk Teknis Bantuan BOP Taman Pendidikan Al Qur’an”

  1. apakah masih berlaku untuk proposal bantuan tpq tahun anggaran 2019 ini, kami dari TPQ Al-Khusaini Dusun Panjer RT.002 RW.002 Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

    1. Itu juknis tahun 2019 mas, jadi utk tahun 2019 masih berlaku, masalah bantuannya masih ada atau sudah selesai dibagi saya pribadi kurang paham. Monggo ada baiknya konsultasi ke Kemenag kab Mojokerto.

Silakan berkomentar