Arsip Tag: pendidikan diniyah formal

Syarat Pencairan Bos Pondok Pesantren

Syarat pencairan bos Pondok Pesantren PKPPS Pendidikan Diniyah Formal Satuan Pendidikan Muadalah Jenjang Ula Wustha Ulya tahun 2021 berdasarkan surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, semakin kesini semakin kuat saja Kemenag dalam menjadikan data emis sebagai acuan dalam berbagai hal. Termasuk dalam mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Pondok Pesantren jenjang Ula Wustha Ulya pada PKPPS, PDF maupun SPM (Satuan Pendidikan Muadalah).

Berikut kami sampaikan isi surat edaran yang menjadi panduan dalam mencairkan ke rekening lembaga yang berisi syarat dan ketentuan mengenai penyaluran dana BOS bagi lembaga penerima bantuan.

Langsung saja berikut liputannya.

Edaran Syarat Pencairan BOS Pondok Pesantren

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
JI. Lapangan Banteng Barat No. 3 -4 Jakarta Pusat

Nomor B-1363/DJJ/Dt.I.V/HM.01/05/2021 Jakarta, 5 Mei 2021.
Sifat Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal pemberitahuan Penerima dana BOS

Kepada Yth.
Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren Jenjang Ula Wustha Ulya (terlampir)

Berpedoman pada Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2289 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 (dan yang lainnya).

Tentang Penetapan Santri Tingkat Ula Wustha dan Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/ PPS Penerima Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2021, diberitahukan bahwa nama Satuan Pendidikan (terlampir) yang Saudara pimpin sebagai penerima penyaluran Dana BOS pada tahap 1.

Adapun untuk proses pencairan agar Saudara segera melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

  1. RAB (Rencana Anggaran Biaya).
  2. Kuitansi/Bukti Penerimaan.
  3. Perjanjian Kerjasama atau kontrak
  4. Foto Copy Rekening yang masih aktif atas nama lembaga PDF/SPM/PKPPS (bukan yayasan atau pribadi).

Kelengkapan persyaratan tersebut di atas segera dikirim ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.q. Subdit Pendidikan Kesetaraan dalam bentuk file Portable Document Format (PDF) dengan format sebagaimana terlampir melalui email pipbosditpdpontren[at] gmail [dot] com, paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

Semua dokumen persyaratan pencairan dijadikan satu file dan diberi nama lembaga.

Jika terdapat lembaga memiliki lebih dari satu jenjang (Ula, Wustha dan Ulya), file dimaksud harus dipilah sesuai dengan masing-masing jenjang.
Untuk inforrnasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Siti Hachfah (085779419878).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)

File berkas pencairan bos

Berdasarkan keterangan dari JFU Kemenag bahwasanya kepada lembaga untuk menggunakan contoh file berkas sebagaimana yang telah beredar pada grup whatsapp.

JFU Kemenag memberi arahan sebagai berikut “ Mohon diinfokan kepada lembaga, berkas pencairan menggunakan ini nggih.

Adapun lampiran file yang kami maksud adalah sebagai berikut;

Sampean bisa mengunduhnya secara langsung melalui tampilan preloved dimaksud.

Bisa sampean download secara langsung kemudian anda tindak lanjuti dengan mengisi sesuai data dan fakta lembaga sampean.

Jika ada kendala kami lampirkan tautan berikut ini.

download File lampiran pengajuan dana BOS Pesantren.

Semoga lancar dan barakah dalam mengelola lembaga.

Kesimpulan.

Untuk mencairkan dana bos maka anda perlu menggunakan file yang sudah dibuat oleh Kemenag.

selanjutnya mengirimkan kepada email yang sudah ada tentunya dalam satu berkas sebagaimana dalam petunjuk.

Adapun lampiran untuk pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah pada pondok pesantren adalah;

  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Kuitansi/Bukti Penerimaan.
  3. Perjanjian kerjasama/kontrak
  4. FC Rekening aktif atas nama lembagaPonpes (bukan yayasan atau pribadi).

Wilujeng dalu, selamat beribadah, salam kenal wassalamu’alaikum.

Dasar Pencairan Insentif ustadz aplikasi sikap yang sudah benar

pontren.com – assalaamu’alaikuum, Walah, kabar rodo ra sip nih buat yang mengisi aplikasi Sikap Kementerian Agama secara asal asalan alias sampar sandungan, ternyata dalam hal pencairan dana bantuan insentif ustadz pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan muadalah dasarnya isian yang sudah benar.

Maksudnya bagaimana?

Kalau mengacu kata kata ini maka apabila isian atau saat mengisi data pada aplikasi sikap ada kesalahan alias belum fix kebenaran datanya maka bantuan dana insentif tidak dicairkan.

Alasannya karena data isian belum fix.

Dimana letaknya koq banyak yang salah atau keliru belum benar tidak fix dalam isian?

Tentunya selain kolom yang belum lengap isiannya, ada penekanan dari pihak Kemenag Jakarta.

Pencairan Insentif Hanya Untuk Ustadz yang Lolos Verval

Informasi ini beredar melalui whatsapp.

Kira kira seperti ini arahan dari Pegawai Kemenag Pusat Jakarta.

data yg sudah diverifikasi udah 36 orang mbak. ditegaskan ke kabupaten dan kota njeh, agar mohon diteliti upload gambar surat2 yg diperlukan agar gak keliru.

teman2 mohon dicek ulang nggih yg sdh pd masuk d sikap, krn dasar pencairan insentif ustad berdasar yg sudah fix d sikap🙏🙏

aplikasi-sikap-sistem-ketenagaan-Pesantren

di menu Verifikasi jadwal dan SKMT sama verifikasi insentif itu dicek semua, krn harus clear mengenai data tugas pokoknya dimana, jadwalnya kayak apa, kalo dumenu verifikasi insentif itu mengenai surat Pernyataan dan penugasannya, mohon dicek lagi nggih mas mba, nuwun

karena data calon penerima insentif yg diambil cm yg lulus verval aja

permasalahan rekening untuk ustadz yang mengajukan

pakde darto dari grobogan ngudoroso mengenai pengajuan insentif ustadz Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Sambatnya mengenai tenaga pendidik atau guru yang belum memiliki nomor rekening.

Begini ukoro dari juragan motor Sudarto “iky pondok mumet yg baru tidak punya rekening”.

Bagi yang mengalami nasib sama sebagaimana Kiai Sudarto maka sampean bisa nyicil ayem, berdasarkan penuturan nona nona kanwil bahwasanya jika nanti lolos verifikasi maka ustadz tersebut akan dibuatkan rekening dari pusat.

Berikut tulisan dalam whatsapp mengenai pembuatan rekening bagi ustadz yang lolos verval dan mendapatkan bantuan insentif ustadz PDF maupun Muadalah.

“diusulkn dl sj, klo mmg lolos verval nnti dibuatkn rek dr pusat”.

Kesimpulan

Langsung saja kesimpulan tulisan ini adalah;

  • Pencairan bantuan insentif ustadz berdasarkan data isian aplikasi sikap yang sudah fix dan benar
  • Untuk memperhatikan file gambar yang diupload pada aplikasi sikap.
  • menu Verifikasi jadwal dan SKMT sama verifikasi insentif itu dicek semua
  • data calon penerima bantuan insentif yang diambil hanya melalui yang lolos verval.
  • Ustadz yang belum punya rekening tetap diajukan nanti dibuatkan dari pusat jika lolos verifikasi.

Nah demikian kepada para ustadz, selamat semangat entry data sikap, semoga segera cair bantuan insentif, bisa sebagai apa saja untuk keperluan sampean, besarnya dana bantuan dalam juknis dengan nominal Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Entah kemana yang 150 ribu koq enggak digenapin 3 juta sekalian.

Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum.

SK mengajar Ustadz PDF Pendidikan Diniyah Formal

sk mengajar ustadz pdf. Download contoh surat keputusan pengangkatan pengajar guru tenaga pendidik ustadz pada pendidikan diniyah formal (PDF) pondok pesantren dari yayasan sebagai dokumen keabsahan dalam administrasi lembaga.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, berikut adalah contoh format SK pengangkatan guru atau ustadz pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Pondok pesantren yang bisa anda adaptasi ke segala jenjang (ula wustha ulya).

File ini kami buat dalam format doc ms word untuk memudahkan dalam edit maupun mengubah data menyesuaikan dengan kebutuhan lembaga anda.

Tanpa basa basi berikut contohnya.

Teks SK Pengangkatan ustadz PDF Pendidikan Diniyah Formal

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IMAN
Nomor 08 Tahun 2021

TENTANG

PENGANGKATAN USTADZ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL AL-IMAN
HARJAMUKTI CIREBON JAWA BARAT

KETUA YAYASAN Al-IMAN HARJAMUKTI CIREBON JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar perlu diangkat dan ditugaskan ustadz Pendidikan Diniyah Formal oleh Yayasan Pendidikan Islam al-Iman;

2. bahwa untuk mengangkat ustadz Pendidikan Diniyah Formal perlu diterbitkan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam al-Iman sebagaimana tercantum dalam Surat Akta pendirian Lembaga Pendidikan Islam Masjid al-Iman Notaris Nomor 105 Tanggal 11 Maret 2012;

2. Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Masjid al-Iman ;

3. Surat Keputusan Dewan Pembina No : KEP-03/DP-LPI/ al-Iman/I/ 2004, tentang Pokok-Pokok Kebijakan Umum Yayasan Pendidikan Islam Masjid al-Iman;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Dewan Pembina Lembaga Pendidikan Islam Masjid al-Iman Nomor : KEP-04/ DP-LPI/ al-Iman/I/ 2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Personalia Badan ustadz Yayasan Pendidikan Islam Masjid al-Iman masa bhakti 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-IMAN TENTANG PENGANGKATAN USTADZ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL AL-IMAN HARJAMUKTI CIREBON JAWA BAARAT

PERTAMA : Mengangkat ustadz Pendidikan Diniyah Formal dengan Identitas sebagai berikut :

Nama : Soultan
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 30 Desember 1980
Alamat : Harjamukti Cirebon Jawa Barat
Ijazah terakhir/thn : UIN Sunan Gunung Jati/2004
Terhitung mulai tugas : 1 Juli 2009
Tempat bertugas : Pendidikan Diniyah Formal
Alamat : Harjamukti Cirebon Jabar
Jabatan dan Posisi : Guru Pendidikan Diniyah Formal al-Iman

KEDUA : Kepada yang bersangkutan ditugaskan di Pendidikan Diniyah Formal tersebut sesuai dengan jabatan dan mengajar Alqur’an Hadits, tercatat dalam registrasi Yayasan Pendidikan Islam Masjid al-Iman;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagai imbalan jasa sesuai dengan ketentuan, ketetapan, dan kemampuan Lembaga setiap bulan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon.
pada tanggal : 01 Juli 2021
berlaku s/d : 30 Juni 2013

KETUA,

Suciyanti, S.Pd.I.,MM.

Download contoh SK Mengajar Ustadz PDF

sk mengajar ustadz pdf. File ini kami buat dalam format doc ms word sehingga memudahkan anda untuk melakukan edit pada teks yang kami buat contohnya.

Sebelum anda mengunduh gratis free download, akan kami perlihatkan tampilan preloved sebagai pertimbangan anda melanjutkan atau membatalkan pengunduhannya.

Berikut tampilannya.

Jika sampean cocok dengan contoh yang kami buat, sampean bisa unduh secara langsung melalui tampilan yang sudah anda lihat.

Ada kesulitan?

Tenang saja, berikut kami lampirkan tautan untuk mengunduhnya.

Download contoh SK Ustadz Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Pondok Pesantren

Dengan keberadaan sk ini bisa anda lampirkan untuk mengajukan bantuan insentif ustadz pada Pendidikan Diniyah Formal/PDF, syarat melengkapi sertifikasi (jika sudah jalan nanti) atau setidaknya sebagai kelengkapan administrasi.

Demikian semoga lembaga anda semakin maju dan berkembang, serta para pengelola yang berkecimpung pada satuan Pendidikan PDF mendapatkan keberkahan dan limpahan rizki yang tiada tara.

Wilujeng dalu, selamat beribadah, wassalaamu’alaikum.

Data Ustadz aplikasi sikap pindah kab lain sebab cara mengatasinya

Data Ustadz aplikasi sikap pindah kab lain sebab cara mengatasinya menyebabkan data guru atau ustadz ustadzah tenaga pengajar pada Satuan Pendidikan Muadalah maupun Pendidikan Diniyah Formal tidak bisa diverifikasi.

pontren.com – suasana mendadak riuh rendah karena ada beberapa data guru atau ustadz ustadzah tenaga pendidik pada satuan pendidikan muadalah (SPM) dan PDF (Pendidikan diniyah formal) yang lompat pindah ke kabupaten lainnya.

Padahal perlu langkah verifikasi keberadaan data para pengajar ini.

Gunanya macam-macam, setidaknya yang paling dekat ini adalah untuk mengajukan dana insentif ustadz pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren.

Lha kalau loncat ke tempat lain bagaimana cara melakukan konfirmasi atau validasi? Kenapa bisa begitu? Apa sebabnya? Ada solusi mengatasi situasi ini?

Akhirnya setelah beberapa saat merenung dan menggunakan ajian serat jiwa, maka ada informasi dari mbak Ida.

Informasi yaitu penyebab lompat atau pindahnya data ustadz SPM dan PDF ke kota atau kabupaten lain.

Berikut keterangan singkatnya.

Data ustadz pada aplikasi sikap kemenag pindah ke kabupaten atau kota yang lain

aplikasi-sikap-sistem-ketenagaan-Pesantren

Tentu membingungkan lembaga maupun operator aplikasi sikap (biasanya dipegang juga oleh operator emis).

Dimana ada guru yang datanya pindah ke luar kota.

Ternyata ada sebab pada situasi ini.

Sebabnya adalah ada yang merubah profil lembaga menjadi alamat pribadi atau sang guru yang entry data.

Dimana tempatnya?

Yaitu pada profil masing masing asatidznya.

Nah sekarang sudah ketahuan penyebab lompat atau berpindahnya data guru pada aplikasi Sikap Kementerian Agama sehingga verifikasi menjadi gagal atau minimal kacau balau.

Solusi dan cara mengembalikan data yang pindah ke kabupaten atau kota lain

Caranya tidak sulit, sampean tinggal mengubah data lembaga pada aplikasi sikap sesuai dengan alamat semula alias alamat sesuai dengan domisili lembaga.

Karena sebelumnya alamat ini telah diutak atik oleh ustadz yang mengisi profil. Kemudian mengisi kolom dengan alamat pribadinya.

Padahal kolom ini merupakan alamat lembaga, bukan alamat dia sebagai warga negara indonesia.

Akibatnya data dia mengikuti alur alamat pribadinya yang membawanya pergi dari daerah asal lembaga. (halah sok puitis).

Dengan begitu, mengembalikan alamat seperti semula adalah solusi praktis mengembalikan data sesuai dengan kabupaten atau kota dalam aplikasi sikap.

Selamat mengajukan sertifikasi ataupun bantuan insentif, semoga lancar barakah dan sehat selalu. Wassalamu’alaikum.

Pengajuan Usulan Penerima Insentif Ustadz PDF Muadalah

Download contoh surat Pengajuan Usulan Penerima Insentif Ustadz Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) format doc ms word bisa edit sesukanya.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah, dalam mengajukan guru ustadz tenaga pendidik untuk mendapatkan insentif pada lembaga Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah harus ada usulan dari lembaga asal.

Surat usulan untuk mengajukan ustadz mendapatkan insentif ini sudah ada contoh baku sebagaimana dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7245 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INSENTIF USTADZ PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Selanjutnya mengacu pada SK ini kami ketik ulang dan kami buat semirip mungkin sebagaimana dalam juknis, memakai font bookman old style dengan font size ukuran 11.

Adapun bunyi teks dalam contoh SK adalah sebagai berikut;

Surat Pengajuan Usulan Penerima Insentif Ustadz PDF Muadalah

KOP LEMBAGA PDF atau SPM

Nomor : ………………..(1)
Sifat : Biasa
Lampiran : –
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan

Kepada Yth … (Kuasa Pengguna Anggaran) ……. (2)
cq. (Pejabat Pembuat Komitmen)
di tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : ………(3)
Jabatan : Pimpinan ………… (4)

Bersama ini mengusulkan ustadz Pendidikan Diniyah Formal/ Pendidikan Muadalah pada satuan pendidikan yang kami pimpin sebagai calon penerima Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No.Nama LengkapTanggal LahirNIKMasa Kerja
(5)(6)(7)(8)(9)
     
     
     

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Ustadz yang kami usulkan adalah:

  1. Ustadz non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik;
  2. Berstatus sebagai Ustadz tetap pada satuan pendidikan yang kami pimpin dan ditetapkan dengan SK;
  3. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Lembaga Pendidikan Diniyah Formal/ Pendidikan Muadalah pada satuan pendidikan yang kami pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

  1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing Ustadz yang masih berlaku;
  2. Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama masing-masing Ustadz disertai dengan Surat Keterangan dari bank penerbit rekening yang menerangkan bahwa rekening tersebut berstatus aktif;
  3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga yang bersangkutan;
  4. Pernyataan Penggunaan Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021 dari masing-masing Ustadz/Ustadzah.

Demikian, usulan ini kami buat sebagai bagian dari persyaratan usulan/ proposal Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021.

Pimpinan / Kepala
(10)

tanda tangan dan Stempel
Lembaga PDF/ SPM

……………………..(11)

KETERANGAN PENGISIAN USULAN CALON PENERIMA TUNJANGAN

NO URAIAN ISI

(1) Nomor Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
(2) Tanggal Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Nama lengkap Pimpinan Lembaga Pendidikan Diniyah
(3) Formal atau Pendidikan Muadalah
(4) Nama Lembaga PDF/SPM berikut dengan alamat lengkap

(5) Nomor urut
(6) Nama Lengkap Ustadz/Ustadzah yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan
(7) Tanggal Lahir Ustadz/Ustadzah yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
(8) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ustadz/Ustadzah yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan, diterbitkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan
(9) Bulan dan Tahun masa kerja Ustadz/Ustadzah yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan

(10) Nama Lembaga PDF/SPM
( 1 1) Diisi sama dengan nomor (3)

Download File dalam format doc ms word

Berikut adalah hasil ketikan kami dalam format doc ms word seri tahun 2007, semoga bisa mempermudah sampean untuk mengajukan bantuan insentif ini.

Oh iya, sebagaimana kebiasaan kami, berikut kami tampilkan hasil ketikan dalam penampakan preloved, sampean bisa melihatnya tanpa harus mengunduhnya.

Ini dia penampilannya.

Alasan kami membuatnya dalam format word tentu untuk memudahkan sampean mengisi ketikan ini alias tinggal mengisi pada kolom yang sudah ada petunjuknya.

Sampean bisa mengunduhnya langsung dari tampilan preloved.

Jika ada kesulitan mengunduh lewat preloved, berikut kami bagikan tautannya.

Download surat pengajuan insentif guru PDF Muadalah

Demikian tambahan file untuk mengajukan dana insentif untuk lembaga PDF maupun Muadalah yang berada pada naungan pondok pesantren anda.

Selamat beraktivitas, moga barakah, aman terkendali sehat selalu dan termasuk dalam golongan yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT. Wilujeng dalu, wassalam.

Pernyataan Kebenaran Data Bantuan Insentif Ustadz PDF dan Muadalah

Download surat Pernyataan Kebenaran Data Bantuan Insentif Ustadz pada PDF (Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah sebagai salah syarat mengajukan bantuan . contoh dalam format doc bisa edit.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, salah satu syarat untuk mengajukan insentif guru ustadz pada PDF maupun Satuan Pendidikan Muadalah adalah surat pernyataan kebenaran data.

Surat ini sudah ada contoh pada juknis bantuan insentif ustadz pada pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan Muadalah.

Adapun dasarnya yaitu KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7245 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INSENTIF USTADZ PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH TAHUN ANGGARAN 2021

Seperti apakah tampilannya? Langsung saja berikut teks tulisan yang bisa anda copy paste. Tenang saja, mendingan anda mengunduh file nya yang sudah jadi.

Surat Pernyataan Kebenaran Data Ustadz Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah

PERNYATAAN KEBENARAN DATA BANTUAN INSENTIF USTADZ PADA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : …………………………………….(1)
Alamat : …………………………………….(2)

Pimpinan PDF dan SPM:

Nama Lembaga : ……………………………………. (3)
Alamat Lembaga : ……………………………………. (4)

menyatakan bahwa:

  1. bersedia menggunakan dana Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021;
  2. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan usulan/proposal Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun anggaran 2021.

………………………………….(5)
Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan

Materai Rp.10,000.-

…………………………………..(6)

Keterangan pengisian

(1) Nama Lengkap Ustadz/Ustadzah calon penerima bantuan
(2) Alamat Lengkap Ustadz/Ustadzah calon penerima bantuan
(3) Nama Lembaga Pendidikan Diniyah Formal atau Pendidikan Muadalah
(4) Alamat Lembaga Pendidikan Diniyah Formal atau Pendidikan Muadalah
(5) Nama Kota/ Kabupaten, tanggal penandatanganan Pernyataan Penggunaan Bantuan
(6) Diisi sama dengan nomor (1)

Download surat pernyataan

Berikut adalah tautan untuk mengunduh yang kami buat dalam format doc ms word bisa anda edit dan tinggal isi sesuai dengan data orang maupun lembaga anda.

Sebelum anda mengunduhnya, sampean bisa melihat tampilan file ini melalui penampakan preloved.

Oh iya, ada satu lagi, guna memudahkan mengisi kolom, kami lampirkan petunjuk pengisiannya sebagaimana dalam juknis.

Langsung saja berikut tampilan preloved surat pernyataan kebenaran data.

Nah seperti itulah penampakannya, jadi kami buat sepersis mungkin sebagaimana dalam juknis serta kalimat maupun keterangannya.

Sampean bisa mengunduh melalui tampilan preloved, atau jika ada kendala, kami siapkan tautan untuk anda unduh secara gratis free download. Here the file;

Download surat pernyataan kebenaran data ustadz SPM maupun PDF

Demikianlah informasi malam ini, semoga sampean bisa mendapatkan bantuan yang nominalnya sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dalam waktu 12 bulan.

Salam kenal, wilujeng dalu dan akhirul kalaam, wassalaamu’alaikum.

Syarat Penerima bantuan insentif Ustadz PDF dan Muadalah

Syarat Penerima bantuan insentif Ustadz pada Pendidikan diniyah formal (PDF) dan Satuan Pendidikan muadalah (SPM) pada pondok pesantren.

persyaratan mengajukan diri untuk dapat insentif PDF maupun Muadalah.

pontren.com – Assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

wilujeng enjang para pengajar pada pondok pesantren yang mempunyai lembaga Pendidikan Diniyah Formal maupun mengelola Satuan Pendidikan Muadalah.

Sepertinya sertifikasi sudah mulai mengintai para ustadz.

Yaitu mereka yang mengajar pada pendidikan diniyah formal maupun satuan pendidikan Muadalah.

Yaitu keberadaan bantuan insentif ustadz (guru/pengajar/tenaga pendidik) pada kedua lembaga tersebut.

Sebagaimana umumnya bantuan berasal dari plat merah, maka ada alur birokrasi dalam mencairkannya.

Tentunya dalam proses pencairan ini tidak serta merta cair masuk kedalam rekening para ustadz yang mengajar, tetapi memerlukan syarat kelengkapan berkas pengajuan, kemudian Surat Keputusan, pencairan dan lanjut dengan laporan pertanggungjawaban.

Syarat ustadz penerima bantuan insentif ustadz pada pendidikan formal dan satuan pendidikan muadalah

Syarat Umum dan Khusus untuk mengajukan Bantuan insentif

Ada pembagian global dalam persyaratan ini yaitu yang bersifat umum dan ketentuan yang khusus.

santri berpikir muadalah pendidikan formal apa bukan

Adapun ketentuan umum calon penerima ada 2 yaitu’

  1. Berstatus sebagai tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Satuan Pendidikan Muadalah;
  2. Bukan Aparatur Sipil Negara.

sedangkan Ketentuan Khususnya adalah;

  1. Tenaga Pendidik adalah pengajar kurikulum pesantren ataupun kurikulum Pendidikan umum pada Pendidikan Diniyah FormalDan Pendidikan Muadalah yang masih aktif dan terdaftar pada aplikasi SIKAP;
  2. Belum lulus sertifikasi Guru;
  3. Bertugas pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah yang telah mempunyai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan pesantren oleh kementerian agama dan terdaftar pada Emis;
  4. Telah mengajar pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah selama 1 (satu) tahun tahun berturut turut dan wajib menyertakan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM);
  5. Memenuhi kualifikasi Pendidikan yang telah ditentukan

adapun ketentuan kualifikasi pendidikan penerima bantuan ini adalah;

  1. Lulusan Pendidikan pesantren dinyatakan dengan surat lulus/ syahadah dari Pesantren yang mendapat persetujuan dari Masyayikh atau;
  2. Lulus Ma’had Aly;
  3. Memiliki ijazah Pendidikan Tinggi yang terakreditasi, baik D-I ataupun Si.

Tidak menerima bantuan yang sama dari Kementerian Agama;

Lembaga PDF dan Muadalah

yang perlu siap dalam hal bantuan insentif Tenaga Pendidik non ASN pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Penerima Bantuan Insentif.

  1. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran Bantuan Insentif Ustadz Pada PDF dan SPM/Muadalah.
  2. Menyampaikan dokumentasi pelaksanaan program Bantuan Insentif yang meliputi:
    • Identitas penerima bantuan
    • Menyerahkan Foto kopi tanda kelulusan/ijazah sah
    • SK mengajar dari pimpinan PDF dan SPM
    • Jadwal kegiatan mengajar
    • Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data:

selanjutnya pihak lembaga (biasanya sih yang sering ya yang menurus ya ustadznya yang dapat bantuan.

Bukan lembaganya) Wajib menyerahkan seluruh berkas diatas ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai dasar usulan.

Rangkuman bantuan insentif ustadz pdf

Singkatnya untuk mengajukan bantuan insentif guru mudalah dan PDF maka yang perlu anda siapkan adalah;

  • Fotocopy KTP
  • Fotocopy Ijazah/tanda lulus
  • SK mengajar dari pimpinan PDF dan SPM
  • Jadwal mengajar
  • Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data:

Adapun ketentuan lain yang mengikat yaitu;

  • Guru PDF atau Muadalah
  • Penerima bantuan Bukan PNS;
  • aktif mengajar dan terdaftar pada aplikasi SIKAP Kemenag
  • Belum lulus sertifikasi Guru;
  • Bertugas pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah yang berizin dan terdaftar pada Emis;
  • d.Mengajar minimal 1 tahun berturut turut;
  • Menyertakan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM);
  • Memenuhi kualifikasi Pendidikan yang telah ditentukan (lulusan pesantren/ma’had Aly/perguruan tinggi).

Belum lagi jika nanti pihak kanwil atau kemenag tempat anda berdomisili menambahkan syarat tambahan sebagai tindakan kehati hatian dalam menairkan dana insentif.

Demikian informasi pagi ini, semoga sehat selalu, salam kenal ciao dan wassalaamu’alaikum.

Juknis Bantuan Insentif Ustadz Pendidikan Diniyah Formal & Muadalah

juknis insentif ustadz pdf muadalah. Download Juknis Bantuan Insentif Ustadz Pendidikan Diniyah Formal (PDF) & Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai panduan dalam mengajukan guru maupun ustadzah pengajar tenaga pendidik mendapatkan dana intensif.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, alhamdulillah ada file jukins bantuan insentif ustadz PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dan SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) pada pondok Pesantren.

File ini sampai ke tangan anda atas budi baik salah satu dewi kebaikan yang saya kenal, semoga kesehatan dan kemakmuran senantiasa dilimpahkan kepada dia.

Baiklah, tanpa basa basi, berikut beberapa cuplikan tulisan dalam juknis yang tidak ada salahnya anda baca sejenak supaya bisa paham dan tidak salah dalam mengajukan dana insentif ustadz Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah.

Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah (juknis insentif ustadz pdf muadalah)

Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun Anggaran 2021 adalah bantuan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama secara langsung kepada ustadz pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran;

Tenaga Pendidik adalah Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Anjengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figure, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren atau merupakan tenaga pengajar pendidikan formal sesuai dengan kurikulum Pendidikan umum;

Maksud dan Tujuan Bantuan

Pertama, Meningkatkan mutu Pendidikan dan kesejahteraan Ustadz selaku tenaga pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada pondok pesantren penyelenggara Pendidikan diniyah formal dan Satuan Pendidikan muadalah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Kedua, Menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan insentif pada tenaga pendidik bukan Aparatur Sipil Negara pada pondok pesantren penyelenggara Pendidikan diniyah formal dan Pendidikan muadalah Tahun Anggaran 2021 berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan penerima bantuan syarat mengajukan insentif ustadz PDF dan Muadalah

Ketentuan penerima bantuan insentif Ustadz pada Pendidikan diniyah formal dan Satuan Pendidikan muadalah tahun 2021 ada berupa ketentuan umum dan khusus.

nah silakan anda simak juknis insentif ustadz pdf muadalah mengenai ketentuan umum dan khusus sebagai berikut;

Ketentuan Umum

  • Berstatus sebagai tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Satuan Pendidikan Muadalah;
  • Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS/TNI/Polri dll).

Ketentuan Khusus

  1. Tenaga Pendidik adalah pengajar kurikulum pesantren ataupun kurikulum Pendidikan umum pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah yang masih aktif dan terdaftar pada aplikasi SIKAP;
  2. Belum lulus sertifikasi Guru;
  3. Bertugas pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah yang telah mempunyai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan pesantren oleh kementerian agama dan terdaftar pada Emis;
  4. elah mengajar pada Pendidikan Diniyah Formal Dan Pendidikan Muadalah selama 1 (satu) tahun tahun berturut turut dan wajib menyertakan Surat Pertanggung jawaban Mutlak (SPTJM);
  5. Memenuhi kualifikasi Pendidikan yang telah ditentukan
    • Lulusan Pendidikan pesantren dinyatakan dengan surat lulus/ syahadah dari Pesantren yang mendapat persetujuan dari Masyayikh atau;
    • Lulusan Ma’had Aly;
    • Lulusan Pendidikan Tinggi yang terakreditasi, baik D-1 ataupun Si.
  6. Tidak menerima bantuan yang sama dari Kementerian Agama;

Sumber dana

Bantuan Insentif tenaga Pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun Anggaran 2021 adalah Bantuan dengan jenis Bantuan lainnya yang disalurkan dalam bentuk uang secara langsung ke rekening yang bersangkutan.

Adapun besaran bantuan adalah sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dalam waktu 12 bulan.

Bantuan Insentif dan wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Penerima Bantuan Insentif

Melakukan pembelajaran ataupun tugas lainnya yang telah diberikan oleh pimpinan Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Tahun 2021;

Pemberian Insentif dihentikan apabila tenaga pendidik pada Pendidikan

penerima insentif pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah sudah dinyatakan mengundurkan diri ataupun meninggal dinyatakan dengan Surat Keputusan penghentian .

TATA KELOLA PELAKSANAAN BANTUAN

Lembaga Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Tenaga Pendidik non ASN pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah Penerima Bantuan Insentif.

Satu. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah.

Dua. Menyampaikan dokumentasi pelaksanaan program Bantuan Insentif Ustadz Pada Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah yang meliputi:

  1. Identitas penerima bantuan
  2. Menyerahkan Foto kopi tanda kelulusan/ijazah sah
  3. SK mengajar dari pimpinan PDF dan SPM
  4. Jadwal mengajar
  5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kebenaran Data:

Tiga. Wajib menyerahkan seluruh berkas diatas ke Kemenag Kabupaten/Kota sebagai dasar usulan.

Download Juknis Bantuan Insentif Ustadz Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah

Sebagaimana dalam judul, kami sampaikan file format petunjuk teknis bantuan insetif untuk guru ustadz ustadzah pengajar tenaga pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) maupun satuan pendidikan Muadalah (SPM).

Sebelum sampean mengunduhnya, anda bisa melihat atau review pada tampilan preloved sebagaimana berikut ini.

Sampean bisa mengunduhnya melalui tampilan preloved secara langsung, atau apabila anda mendapatkan kendala maupun kesulitan, kami lampirkan pada tautan berikut ini;

Download juknis insentif guru PDF dan Muadalah

Demikianlah informasi kali ini semoga semua guru maupun tenaga pendidik pada SPM maupun PDF, semoga segera mendapatkan sertifikasi dan barakah dalam mengajar 24 jam.

Wilujeng dalu, selamat menjalankan ibadah puasa, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

PMA NO 31 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN

Download Peraturan Menteri Agama PMA no 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren format PDF unduh gratis free download sebagai pelaksanaan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, dalam turunan ketentuan dari UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren, maka selanjutnya terbitlah beberapa Peraturan menteri Agama yang diantaranya yaitu nomor 30 31 dan 32.

PMA nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Kali ini akan merangkum dan meringkas isi kandungan dalam PMA nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Dan di penghujung rangkuman anda bisa mengunduh gratis file format PDF tentang Peraturan Menteri Agama nomor 31 ini.

baca : PMA no 30 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pesantren

Langsung saja, PMA ini terdiri dari 11 bab dan 95 pasal. Adapun bab yang ada dalam PMA ini adalah sebagai berikut

  • BAB I KETENTUAN UMUM
  • BAB II JALUR, JENJANG, DAN BENTUK PENDIDIKAN PESANTREN
  • BAB III PENDIDIKAN MUADALAH
  • BAB IV PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
  • BAB V MA’HAD ALY
  • BAB VI PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM BENTUK LAIN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM
  • BAB VII PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN
  • BAB VIII PENDANAAN
  • BAB IX PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
  • BAB X KETENTUAN PERALIHAN
  • BAB XI KETENTUAN PENUTUP

BAB I KETENTUAN UMUM PMA No 30 tahun 2020

Dalam bab I ini memuat tentang maksud dari berbagai sebutan pesantren, pengertian pendidikan pesantren, kitab kuning dan dirasah islamiah pola pendidikan muallimin, pendidikan muadalah, pendidikan diniyah formal, Ma’had Aly, santri, figur teladan dan atau pengasuh pesantren, dewan Masyayikh, majelis masyayikh, ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) Piagam statistik Pesantren, kemudian istilah dalam Kementerian Agama.

Dalam Pasal 2 disebut bahwa Pesantren menyelenggarakan Pendidikan Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adapun maksud dari pesantren bagian pendidikan nasional diselenggarakan dalam bentuk;

a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning;
b. bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
c. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

dalam Pasal 3, Pendidikan Pesantren diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

Pendidikan Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
Santri sebagaimana dimaksud diatas mempunyai:

a. akhlak mulia;
b. kedalaman ilmu agama Islam;
c. keteladanan;
d. kecintaan terhadap tanah air;
e. kemandirian;
f. keterampilan; dan
g. wawasan global.

BAB II JALUR, JENJANG, DAN BENTUK PENDIDIKAN PESANTREN

Pendidikan Pesantren diselenggarakan melalui jalur:

a. pendidikan formal; dan/atau
b. pendidikan nonformal.

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam jenjang pendidikan:

a. dasar;
b. menengah; dan
c. tinggi.

Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan formal diselenggarakandalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Muadalah;
b. satuan Pendidikan Diniyah Formal; dan
c. Ma’had Aly.

Sedangkan Pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam:

a. bentuk Pengkajian Kitab Kuning; dan
b. bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

BAB III PENDIDIKAN MUADALAH

Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. satuan Pendidikan Muadalah salafiyah; dan
b. satuan Pendidikan Muadalah muallimin.

Satuan Pendidikan Muadalah pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan dalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Muadalah ula; dan/atau
b. satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Satuan Pendidikan Muadalah jenjang pendidikan menengah diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya.

Jenjang satuan Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah ula atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Muadalah wustha atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Muadalah ulya.

Kompetensi ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah.

Santri pada satuan Pendidikan Muadalah yang diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan dikecualikan dari ketentuan ayat (3).

Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Muadalah dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.

Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Muadalah yang bersangkutan.

Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri dari kurikulum Pesantren; dan kurikulum pendidikan umum.

Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah dan Pendidikan Muadalah muallimin dikembangkan oleh Pesantren.

Kurikulum Pendidikan Muadalah salafiyah berbasis Kitab Kuning.

Kurikulum Pendidikan Muadalah mualliminsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pengembangan kurikulum Pesantren disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Dalam merumuskan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren , Majelis Masyayikh memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Materi muatan kurikulum pendidikan umum dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.

Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Muadalah dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pendidik dalam penyelenggaraan Pendidikan Muadalah harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:

a. latar belakang pendidikan;
b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau
c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat:

a. berpendidikan Pesantren; dan/atau
b. pendidikan tinggi.

adapun maksud Berpendidikan Pesantren merupakan lulusan sarjana dari Ma’had Aly; atau lulusan Pesantren.

Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh.

Kompetensi pendidik satuan penddidikan muadalah sebagaimana dimaksud harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga lain sebagaimana dimaksud merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud minimal terdiri atas:

a. pimpinan satuan Pendidikan Muadalah;
b. tenaga perpustakaan;
c. tenaga administrasi; dan
d. tenaga laboratorium.

Penilaian pada Pendidikan Muadalah dilakukan oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.

Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:

a. penilaian harian; dan
b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang Pendidikan Muadalah.

Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian berkala dan penilaian akhir.

Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syahadah atau ijazah paling sedikit memuat:

a. lambang negara;
b. nomor syahadah atau ijazah;
c. nama satuan pendidikan;
d. nomor statistik satuan pendidikan;
e. nama Santri;
f. tempat dan tanggal lahir Santri;
g. nomor induk Santri; dan
h. nomor induk siswa nasional.

Santri yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan muadalah (SPM) berhak:

a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
b. mendapatkan kesempatan kerja.

Format syahadah atau ijazah pendidikan Muadalah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Satuan Pendidikan Muadalah wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan disusun oleh Majelis Masyayikh.

Menteri Agama dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Muadalah untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Sarana dan prasarana diatas paling sedikit terdiri atas:

a. ruang kelas;
b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
c. ruang pendidik;
d. ruang tata usaha;
e. ruang perpustakaan; dan
f. ruang laboratorium.

Pendirian satuan Pendidikan Muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri.

Izin dari Menteri diperoleh setelah memenuhi persyaratan:

  • berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  • memiliki PSP (piagam statistik pesantren;
  • didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
  • memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
  • Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  • memiliki rencana kurikulum Pendidikan Muadalah;
  • memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
  • memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  • rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
  • memiliki sistem evaluasi pendidikan;
  • memiliki rencana kalender pendidikan; dan
  • memiliki Santri mukim paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang.

Perihal kaldik (Kalender pendidikan) satuan pendidikan muadalah memuat:

a. jadwal pembelajaran;
b. evaluasi berkala;
c. ujian;
d. kegiatan ekstra kurikuler; dan
e. hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan Satuan Pendidikan Muadalah adalah sebagai berikut;

  • Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izinpendirian satuan Pendidikan Muadalah secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
  • Permohonan diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan pendirian satuan pendidikan muadalah
  • Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  • Apabila dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
  • Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
  • Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
  • Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan Izin Pendirian SPM

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.

Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud memuat:

a. nama dan alamat satuan pendidikan;
b. nama dan alamat Pesantren; dan
c. nomor statistik satuan pendidikan.

Izin pendirian berlaku sepanjang satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

Satuan Pendidikan Diniyah Formal diselenggarakan dalam bentuk:

a. satuan Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
b. satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diselenggarakan dalam bentuk satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal ula diselenggarakan paling singkat selama 6 (enam) tahun.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya diselenggarakan paling singkat selama 3 (tiga) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal ula atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki ijazah satuan Pendidikan Diniyah Formal wustha atau sederajat; dan
b. memenuhi kompetensi untuk mengikuti satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya.

Kompetensi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Santri yang tidak menyelesaikan jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal dihargai sesuai kelas pada jenjangnya dengan bukti yang cukup.

Bukti yang cukup berupa raport dan/atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal yang bersangkutan.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.

Majelis Masyayikh menyusun rumusan kerangkadasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud diatas dengan berbasis Kitab Kuning.

Rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren ditetapkan oleh Menteri.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ula dan wustha wajib memasukkan materi muatan:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Kurikulum pendidikan umum pada satuan Pendidikan Diniyah Formal ulya wajib memasukkan materi muatan:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika;
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial; dan
e. seni dan budaya.

Materi muatan dapat berbentuk mata pelajaran atau kajian yang terintegrasi dengan kurikulum Pesantren.

Kurikulum pendidikan umum disusun oleh penyelenggara satuan Pendidikan Diniyah Formal dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

Kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional ditentukan berdasarkan:

a. latar belakang pendidikan;
b. kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu; dan/atau
c. sertifikat pendidik.

Latar belakang pendidikan dapat:

a. berpendidikan Pesantren; dan/atau
b. pendidikan tinggi.

Berpendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud merupakan:

a. lulusan sarjana dari Ma bad Aly; atau
b. lulusan Pesantren.

Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pendidik yang berasal dari lulusan Pesantren dapat mengajar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Masyayikh.

Kompetensi pendidik harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga lain merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Diniyah Formal sedikit terdiri atas:

a. pimpinan satuan Pendidikan Diniyah Formal;
b. tenaga perpustakaan;
c. tenaga administrasi; dan
d. tenaga laboratorium.

Penilaian dan Kelulusan

Penilaian Pendidikan Diniyah Formal dilakukan oleh pendidik, satuan Pendidikan Diniyah Formal, dan Menteri.
Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar Santri.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam bentuk:

a. penilaian harian; dan
b. penilaian berdasarkan tugas terstruktur.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan Santri di setiap jenjang satuan Pendidikan Diniyah Formal.
Penilaian dilakukan dalam bentuk penilaian tengah semester; dan penilaian akhir semester.

Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional (imtihan wathani).

Ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional dilakukan oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Hasil ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal digunakan oleh Menteri untuk mengukur capaian kompetensi Santri.

Santri pada satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui penilaian diberikan syahadah atau ijazah.

Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

  1. lambang negara;
  2. nomor syahadah atau ijazah;
  3. nama satuan pendidikan;
  4. nomor statistik satuan pendidikan;
  5. nama Santri;
  6. tempat dan tanggal lahir Santri;
  7. nomor induk Santri:
  8. nomor induk siswa nasional; dan
  9. nomor ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.

Santri yang dinyatakan lulus Pendidikan Diniyah Forma berhak:

  • melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/ atau
  • b. mendapatkan kesempatan kerja.

Format syahadah atau ijazah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam hal syahadah atau ijazah diterbitkan oleh Pesantren induk yang tidak memberikan kewenangan penerbitan syahadah atau ijazah oleh Pesantren cabang, nomor statistik Pesantren menggunakan nomor statistik Pesantren induk.

Sarana dan Prasarana

Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada satuan Pendidikan Diniyah Formal untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

a. ruang kelas;
b. ruang pimpinan satuan pendidikan;
c. ruang pendidik;
d. ruang tata usaha;
e. ruang perpustakaan; dan
f. ruang laboratoraium.

Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal

Persyaratan

Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal wajib memperoleh izin dari Menteri.

Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud diperoleh setelah memenuhi persyaratan:

  1. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
  2. memiliki Piagam Statistik Pesantren (PSP);
  3. didirikan di lingkungan Pesantren yang dibuktikan dengan denah lokasi;
  4. memiliki struktur organisasi pengelola Pesantren;
  5. Pesantren sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak didirikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  6. memiliki rencana kurikulum Pendidikan Diniyah Formal;
  7. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang pendidik dan 2 (dua) orang tenaga kependidikan;
  8. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di dalam Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
  9. rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya;
  10. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
  11. rencana kalender pendidikan;
  12. memiliki Santri mukim paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
  13. Santri yang terdaftar sebagai calon Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi 1 (satu) rombongan belajar.

Kalender pendidikan Pendidikan Diniyah Formal memuat:

  • jadwal pembelajaran;
  • evaluasi berkala;
  • ujian ;
  • kegiatan ekstra kurikuler; dan
  • hari libur.

Prosedur Pengajuan Permohonan

  1. Pimpinan Pesantren mengajukan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
  2. Permohonan izin pendirian diajukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud sebelumnya.
  3. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  4. Dalam hal dokumen tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Pesantren untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
  5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pimpinan Pesantren tidak melengkapi dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.
  6. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
  7. Dalam hal berdasarkan basil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan sebagaimana dimaksud ketidaksesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.

Penetapan lzin Pendirian

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/ atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menetapkan izin pendirian.
Penetapan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama dan alamat satuan pendidikan;
b. nama dan alamat Pesantren; dan
c. nomor statistik satuan pendidikan.

Izin pendirian sebagaimana dimaksud berlaku sepanjang satuan Pendidikan Diniyah Formal menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MA’HAD ALY

Ma’had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.
Ma’had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program:

a. sarjana (marhalah ula);
b. magister (marhalah tsaniyah); dan
c. doktor (marhalah tsalisah).

Ma’had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.

Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma’had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.

Ma’had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.

Kurikulum Ma’had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Ma’had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma’had Aly.

Santri Ma’had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ma’had Aly diatur dalam Peraturan Menteri.

PENGKAJIAN KITAB KUNING DAN PENDIDIKAN PESANTREN DALAM BENTUK LAIN YANG TERINTEGRASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM

Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dapat diselenggarakan secara:

a. berjenjang; atau
b. tidak berjenjang.

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara berjenjang dilaksanakan pada jenjang:

a. dasar (ula dan wustha); dan
b. menengah (ulya).

Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal.

Dalam hal Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dilakukan secara tidak berjenjang dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, dan/atau metode pembelajaran lain.

Dalam pelaksanaan Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum , Pesantren menetapkan Kitab Kuning tertentu dalam pembelajaran.

Kitab Kuning sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan:

a. rumpun ilmu;
b. konsentrasi kajian; dan/atau
c. tema kajian.

Selain melakukan Pengkajian Kitab Kuning, Pesantren dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum pendidikan umum.

Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial.

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.

Syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

a. lambang negara;
b. nomor syahadah atau ijazah;
c. nama Pesantren;
d. nomor statistik Pesantren;
e. nama Santri;
f. tempat dan tanggal lahir Santri; dan
g. nomor induk santri nasional.

Format syahadah atau ijazah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Lulusan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum diakui sama dengan lulusan pendidikan formal setelah dinyatakan lulus ujian kompetensi.

Ujian kompetensi sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Pesantren.

Ujian kompetensi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pesantren setelah memperhatikan kriteria lulusan Pesantren yang ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Ujian kompetensi dapat diikuti oleh Santri yang memenuhi persyaratan:

a. mukim yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pesantren;
b. memiliki nomor induk siswa nasional; dan
c. aktif mengikuti pembelajaran yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Majelis Masyayikh menyusun kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Menteri dapat memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan nonformal dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN

Majelis Masyayikh menyelenggarakan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Untuk menyelenggarakan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh menyusun sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren memuat standar:

a. kurikulum;
b. lembaga;
c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. lulusan.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren ditetapkan oleh Menteri.

Fungsi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren berfungsi:

a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.

Sistem penjaminan mutu dimaksud diarahkan pada aspek:

a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

Pembentukan Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh

Majelis Masyayikh
Menteri menetapkan Majelis Masyayikh.
Majelis Masyayikh beranggotakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.

Majelis Masyayikh berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan merepresentasikan rumpun ilmu agama Islam.

Majelis Masyayikh paling sedikit terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada dipilih dari dan oleh anggota.

Ketentuan mengenai pemilihan ketua dan sekretaris Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Majelis Masyayikh.

Masa khidmat Majelis Masyayikh selama 5 (lima) tahun.

Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa khidmat berturut-turut.

Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.

AHWA sebagaimana dimaksud bersifat ad-hoc.

AHWA sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:

  1. memiliki komitmen kebangsaan;
  2. memiliki integritas;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait Pendidikan Pesantren;
  5. memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
  6. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih; dan
  7. bukan pengurus partai politik.

AHWA terdiri atas unsur:

  • a. pemerintah; dan
  • b. asosiasi Pesantren yang beranggotakan Pesantren yang menyelenggarakan kajian Kitab Kuning,Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Unsur AHWA ditunjuk oleh Menteri dan berjumlah 1 (satu) orang.

Unsur AHWA :

  • berasal dari Dewan Masyayikh;
  • berasal dari asosiasi Pesantren berskala nasional; dan
  • memperhatikan jumlah keanggotaan Pesantren secara proporsional.

AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.

AHWA ditetapkan oleh Menteri.

Direktur Jenderal menetapkan 9 (sembilan) orang bakal calon anggota AHWA berdasarkan prinsip proporsional.

Direktur Jenderal menyampaikan surat permintaan bakal calon anggota AHWA kepada pimpinan asosiasi Pesantren.

Pimpinan asosiasi Pesantren mengajukan usulan bakal calon AHWA secara tertulis kepada Direktur Jenderal disertai dengan daftar riwayat hidup calon AHWA.

Daftar riwayat hidup paling sedikit memuat keterangan mengenai:

  1. nama lengkap bakal calon AHWA;
  2. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
  3. alamat kantor dan rumah;
  4. riwayat pendidikan;
  5. riwayat pekerjaan; dan
  6. pengalaman mengelola Pesantren.

Direktur Jenderal mengusulkan calon anggota AHWA kepada Menteri.

Menteri menetapkan calon anggota AHWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi anggota AHWA dengan Keputusan Menteri.

Majelis Masyayikh dipilih oleh AHWA.

Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

  • memiliki komitmen kebangsaan;
  • memiliki integritas;
  • sehat jasmani dan rohani;
  • memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait Pendidikan Pesantren;
  • memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam;
  • berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih;
  • bukan pengurus partai politik; dan
  • bukan anggota AHWA.

AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan prinsip:

a. proporsionalitas; dan
b. representasi rumpun ilmu agama Islam.

Penetapan bakal calon anggota Majelis Masyayikh dilakukan melalui musyawarah mufakat.

AHWA menyampaikan surat permohonan kesediaan kepada bakal calon anggota Majelis Masyayikh yang telah ditetapkan.

AHWA menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh menjadi calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan surat kesediaan

AHWA menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud kepada Menteri.

Menteri menetapkan calon anggota Majelis Masyayikh menjadi anggota Majelis Masyayikh dengan Keputusan Menteri.

Keanggotaan Majelis Masyayikh berakhir apabila:

  • a. meninggal dunia;
  • b. mengundurkan diri;
  • c. dipidana berdasarkan kekuatan hukum tetap;
  • d. terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung dalam organisasi yang dilarang; dan/atau
  • e. melanggar kode etik Majelis Masyayikh.

Penetapan berakhirnya keanggotaan Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui sidang Majelis Masyayikh.

Dalam hal anggota Majelis Masyayikh berakhir, Ketua Majelis Masyayikh dapat mengusulkan pengganti kepada Menteri.

Pengusulan didasarkan pada hasil musyawarah yang disepakati paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Majelis Masyayikh.

Menteri menetapkan pengganti anggota Majelis Masyayikh.

Dalam melaksanakan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi Pe santren .

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas:

  • a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan;
  • b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan;
  • c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  • d. menyusun pertanggungjawaban keuangan; dan
  • e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Majelis Masyayikh.

Dewan Masyayikh

Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
Dewan Masyayikh ditetapkan oleh Kiai.

Dewan Masayayikh sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. ketua; dan
b. anggota.

Ketua sebagaimana dimaksud dijabat oleh Kiai.

Anggota Dewan masyayikh berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas:

a. penjaminan mutu eksternal; dan
b. penjaminan mutu internal.

Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara eksternal dilakukan oleh Majelis Masyayikh.

Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren secara internal dilakukan oleh Dewan Masyayikh.

Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu eksternal direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Majelis Masyayikh.

Untuk melakukan penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Majelis Masyayikh mempunyai tugas:

  • menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
  • memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
  • merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
  • merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  • melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
  • memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh Dewan Masyayikh.
Penjaminan mutu internal berpedoman pada sistem penjaminan mutu eksternal.

Pemetaan, Perencanaan, serta Afirmasi dan Fasilitasi

Penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu dilakukan paling sedikit melalui asesmen; dan / atau survei.

Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal rnelakukan:

  • pemetaan mutu;
  • perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
  • pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

Pemetaan mutu diwujudkan dalam bentuk laporan.

Laporan sebagaimana dimaksud dipublikasikan melalui sistem informasi dan manajemen data Pesantren.

Perencanaan target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksu disusu berdasarkan laporan atas hasil pemetaan mutu.

Perencanaan target meliputi perencanaan target tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Perencanaan target menjadi bagian dari rencana strategis kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama.

Afirmasi dan fasilitasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu dilakukan paling sedikit dalam bentuk:

  1. pengembangan kajian tafaqquh fiddin;
  2. penguatan kelembagaan Pesantren;
  3. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  4. pengakuan lulusan Pesantren.

PENDANAAN

Majelis Masyayikh didanai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pendanaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk:

a. operasional Majelis Masyayikh; dan/atau
b. penyelenggaraan kegiatan.

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Direktur Jenderal mengembangkan sistem informasi dan manajemen data Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren

Sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat data mengenai

a. kurikulum;
b. kelembagaan;
c. sarana dan prasarana;
d. jenis layanan pendidikan Pesantren;
e. pendidik dan tenaga kependidikan;
f. santri;
g. lulusan;
h. kekhasan Pesantren;
i. peran dakwah Pesantren; dan
j. potensi ekonomi Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan manajemen kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Pendidikan Pesantren berbentuk Pengkajian Kitab Kuning diselenggarakan secara terintegrasi dengan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.

Sistem informasi dan manajemen diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

Pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah dapat diintegrasikan dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan, pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi lain berdasarkan kebijakan dari Menteri.

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pendidikan Muadalah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 ini mulai berlaku:

status dan peringkat akreditasi satuan Pendidikan Pesantren yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai masa akreditasi berakhir;

semua ketentuan yang mengatur mengenai penjaminan mutu Pendidikan Pe santren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan dan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

semua ketentuan yang mengatur mengenai Pendidikan Diniyah Formal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan dan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

KETENTUAN PENUTUP

Majelis Masyayikh wajib dibentuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Sistem informasi dan manajemen data Pesantren wajib tersedia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); dan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, (pada saat itu) FACHRUL RAZI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1405 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI Kpala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, .M. Mudho ir, M.Si

Download Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren PDF

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas, tulisan diatas merupakan ringkasan atau rangkuman dalam ketentuan yang ada dalam PMA no 31 th 2020 tentang pendidikan pesantren.

Adapun penampilan atau penampakan preloved secara lengkap dari PMA diatas dapat anda saksikan sebagaimana dibawah ini dalam format bentuk file PDF.

Silakan disimak.

Jika menginginkan free download unduh gratis file Peraturan Agama tentang pendidikan Pesantren (PMA no 31 th 2020) sampean bisa mengunduhnya langsung dari penampakan diatas.

Apabila ada kendala, kami siapkan tautannya dibawah ini.

Download PMA no 31 tahun 2020 PDF

Demikian informasi mengenai ketentuan pendidikan pondok pesantren yang muncul pada bulan akhir di penghujung tahun 2020, semoga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pesantren. Wilujeng enjang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa baraaatuh.