Arsip Tag: nomor statistik pesantren

TPQ cemburu pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional

(Opini) TPQ cemburu Pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional. Regulasi mengatur pendaftaran keberadaan pesantren (Perdirjen no 511 tahun 2021) serta SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum mas bro dik sist, dengan banjirnya bantuan BOP lembaga pendidikan Islam (TPQ, Madin Ponpes) mendadak banyak lembaga yang beramai ramai untuk mendapatkan piagam tanda daftar untuk lembaganya.

Tentunya piagam ini adalah produk hukum Kementerian Agama sebagai payung lembaga dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dan hal utama mengenai piagam ini adalah syarat untuk mendapatkan dan mencairkan bantuan pemerintah.

Singkatnya no piagam = no pencairan

Ya kira kira bahasa lugasnya seperti itu, kalau bahasa malu malunya adalah sebagai warga negara yang baik hendak mendaftarkan lembaga supaya mengikuti regulasi yang ada.

Kenyataannya para pengelola emis juga ada yang tertawa apabila ada banyak bantuan, maka periode berikutnya akan banyak lembaga mengurus ijop. Gak percaya? Tanya saja kepada operator Kabupaten atau kota.

Aturan TPQ dan Pondok Pesantren berbadan Hukum

Kembali lagi mengenai ijop TPQ dan Pesantren, memiliki kesamaan dan perbedaan.

Salah satunya yaitu berkenaan dengan kewajiban badan hukum.

Untuk pesantren, ada celah bagi penyelenggara perorangan untuk mendapatkan izin operasional.

Bentuknya PSP Piagam Statistik Pesantren dan NSP (Nomor Statistik Pesantren) meski mengajukan tanpa badan hukum.

Hal ini sah dan legal karena ada dalam panduan juknis pendaftaran keberadaan pesantren.

TPQ harus berbadan hukum

Apesnya, untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an beserta wadyabala (lembaga serumpun) tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Maksudnya bagaimana?

Pada ketentuan Juklak penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an lembaga harus berada dibawah organisasi lembaga yang berbadan hukum.

Titik bukan koma, alias tidak ada pengecualian, jadi mau tidak mau, ikhlas tidak iklas jika TPQ hendak mendaftarkan untuk mendapat nomor statistik dan SK Penetapan tanda daftar LPQ.

Nah, meskipun pada bagian tertentu ada kewajiban pengelola pesantren berada dibawah yayasan lembaga berbadan hukum namun untuk pesantren yang didirikan perorangan tidak perlu berbadan hukum.

Beda dengan TPQ, mau pengelolanya yayasan kek, perorangan kek, bapak erte erwe kek, tidak peduli meskipun siapa tetap harus berada dibawah organisasi atau lembaga dengan badan hukum

Alasan TPQ cemburu pada Pondok (Pesantren)

tpq cemburu pesantren tidak berbadan hukum. Kenapa bisa cemburu?

Banyak alasan

Yang pertama, kebanyakan memang TPQ banyak yang tidak berbadan hukum, karena ada syarat ini saja kemudian dengan gontai mengurusnya.

Kedua, mengurus yayasan atau kelompok berbadan hukum itu ada biayanya, tidak gratis, ratusan ribusampai jutaan rupiah perlu keluar dana dari kas TPQ. Padahal menurut saya kebanyakan TPQ dana kasnya bokek alias nirdana.

Ketiga, masa izin pondok pesantren berlaku selamanya, selama tidak menyalahi aturan dan masih aktif. Sedangkan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an setiap 5 tahun harus melakukan daftar ulang kembali ke Kemenag.

Keempat, pesantren merupakan lembaga besar, bisa memiliki ribuan santri untuk satu pondok.

Jarang ada suatu Taman pendidikan Al-Qur’an mempunyai ribuan anak didik, biasanya paling pada kisaran ratusan.

Jika lembaga yang lebih banyak siswanya saja bisa melengang tanpa harus ada badan hukumnya (dalam hal ini pesantren yang didirikan perorangan).

Kenapa TPQ yang sifatnya lebih rileks (pendidikan nonformal harus punya?

Kelima, ijazah pondok pesantren banyak yang laku untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pengakuan secara negara, bahkan pesantren satuan pendidikan muadalah dan PDF bisa untuk mendaftarkan polisi.

Coba untuk apa ijazah TPQ, apakah bisa untuk mendaftar Polisi? Mau tertawa takut kena sawat sandal.

Keenam, lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan pendidikan nonformal, bahkan adapula yang hidup hanya pada waktu bulan ramadhan, bingung mencari sukarelawan guru yang rajin untuk mengajar.

Sedangkan Pondok Pesantren biasanya sudah mempunyai pengajar yang tetap, bahkan masuk kategori pendidikan formal semisal PDF maupun Muadalah.

Ketujuh, entah seberapa sedikit, lazimnya yang mengajar Pondok Pesantren mendapat uang transport dari pengelola.

Kalau TPQ?

Boro boro ada, bahkan lebih mengenaskan malah gurunya nombokin biaya guna mengikuti lomba atau peralatan kantor untuk kegiatan belajar mengajar.

Berdoa supaya regulasi Berbadan Hukum TPQ seperti Ketentuan Ponpes

Ya sebenarnya supaya para pengelola ini berkurang cemburunya dan tidak merasa dikerjain dengan keberadaan regulasi, bisa ada ketentuan sebagaimana pesantren.

Maksudnya? Harus mukim gitu para siswanya?

Ya enggaklah, dalam hal ini yang seperti pesantren yaitu untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh perorangan tidak harus memiliki SK Kemenkumham.

Kasian juga, nombokin biaya untuk KBM, eh masih mikir biaya notaris, apa enggak kasian?

yayasan berbadan hukum TPQ

Memang benar ada TPQ yang kuat dananya, seperti pada kota Besar Jakarta, Surabaya, Karanganyar, Medan dan kota yang lainnya.

Akan tetapi berapa persen TPQ yang mapan secara pendanaan?

Kalau mau survey beneran pasti mayoritas adalah lembaga yang memprihatinkan secara fasilitas dan miskin dana. Lugasnya seperti itu.

Wah nanti mereka demo dong aturannya lebih berat dari pesantren dalam mendaftarkan ke kemenag?

Ah saya mayakini tidak mungkin demo.

Paling hanya mengeluh pada media sosial atau antipati dengan regulasi serta manjadi apatis dengan yang membuat regulasi.

Nah itulah obrolan dengan seseorang yang menjadi operator emis, merasa kasihan dengan lembaga.

Sayangnya tidak berkutik untuk melayani dan menolong karena terbentur dengan keberadaan aturannya seperti itu.

tapi saya jadi khawatir, ingat pepatah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, malah nanti kejadian bukan TPQ perorangan bisa tanpa badan hukum.

Tapi malah penyelenggara perorangan Pesantren juga berubah menjadi harus berbadan hukum, lak yo tambah sengsoro wkakakwkakkk.

Salam kenal, selamat siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Perbaikan Perubahan Data Pokok Pondok Pesantren

PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang memerlukan ubahan dokumen karena pergantian nama, yayasan atau apapun itu yang mengakibatkan berubahnya data pondok pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dahulu saya pernah menemukan adanya perubahan nama pondok pesantren.

Alasan berubahnya nama ini karena ada penyandang dana yang memberikan sokongan lumayan berarti bagi suatu lembaga.

Entah memang syarat penyandang dana atau penghormatan lembaga kemudian mengubah nama pondok pesantrennya.

Semula bernama al-‘Urwatul Wustqa menjadi Daarul Amal.

Tentunya perubahan ini memerlukan penanganan administrasi, semisal pada piagam pondok pesantren maupun data online yaitu EMIS.

Bagaimana jika ada kejadian seperti itu menimpa pada lembaga pondok pesantren yang anda kelola?

Cara mengurusnya seperti apa? Syarat yang perlu disiapkan apa saja?

Berikut adalah arahan yang beredar pada grup JFU dalam menangani perubahan atau perbaikan data pondok pesantren mengacu pada arahan Jakarta.

Dokumen PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang perlu disiapkan

Setidaknya ada 3 surat berasal dari lembaga berbeda untuk melakukan ubahan data pokok pada pondok pesantren, yaitu surat Keterangan Kemenag, Domisili Desa/Kelurahan, dan Pernyataan pimpinan pesantren.

Lebih rinci mengenai dokumen surat sebagai berikut;

Surat Keterangan dari Kemenag, menerangkan tentang keterangan dan alasan perbaikan/perubahan data pokok pesantren.

Dalam mendapatkan surat ini mestinya lembaga membuat surat permohonan ke Kemenag perihal perubahan data beserta alasan pengubahan. Lengkap dengan dokuman untuk mengubah data lembaga.

surat keterangan domisili pondok pesantren

Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/desa. yang mengurus adalah pondok yg ingin melakukan perbaikan/perubahan dokumen resmi.

Pada beberapa kejadian, ada salah paham lembaga mengenai surat keterangan domisili, maksudnya yang membuat surat ini pastikan dari pihak kelurahan atau desa lengkap dengan tanda tangan dan stempel kelurahan atau desa.

Bukan surat keterangan domisili dengan tanda tangan ketua yayasan atau pimpinan pesantren.

Surat Pernyataan bermaterai 10.000 dan tandatangan dari pimpinan Pesantren, yang menyatakan ingin melakukan perbaikan/perubahan data pokok pesantren. yang mengurus Pesantren yg ingin melakukan perbaikan/perubahan data.

Apabila pesantren pendiriannya oleh Yayasan atau Ormas, ada syarat tambahan berupa dokumen SK Kemenkumham dan Akta Notaris (sesuai juknis).

Nah begitulah cara menangani perubahan data pokok pada piagam pondok pesantren ataupun data EMIs, selanjutnya pihak Kemenag berkoordinasi dengan Kanwil berlanjut ke pusat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana SOP.

Format Surat

Nah perihal bagaimana bentuk surat keterangan Kemenag, domisili lembaga maupun pernyataan pimpinan pondok pesantren tidak ada contoh resmi oleh Kemenag.

Sebagaimana edaran WA yang memberikan noted sebagai berikut;

CATATAN:

  • Tidak ada format baku untuk surat keterangan dari Kemenag
  • Tidak ada format baku untuk surat pernyataan pimpinan

Kiranya demikian penjelasan kami pada Edaran Verval Data Pesantren, di luar Juknis. Demikian dan terima kasih..

Selamat siang, bagi yang sedang galau semoga segera bahagia, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Persoalan Problem Mengajukan NSP Pesantren dan Solusinya

Berbagai persoalan dan problem pondok pesantren dalam mengajukan NSP beserta solusi cara mengatasinya. Bisa menjadi Kamus JFU PD Pontren atau seksi pakis dalam menangani persoalan Nomor Statistik Pesantren (NSP) atau biasa menyebut dengan NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren).

pontren.com – assalaamu’alaikum pakde bude, pagi pagi jam empat ada share mengenai berbagai situasi problem. Yaitu keadaan lembaga pesantren mengajukan nomor statistik pondok pesantren (NSPP) yang dalam PMA sekarang menyebut dengan NSP (Nomor Statistik Pesantren).

problem mengajukan NSP Pesantren dan solusi mengatasi masalah permasalahannya

NSP ini merupakan bukti keabsaan pesantren telah terdaftar secara resmi pada Kementerian Agama. Adapun bukti keabsahannya berbentuk PSP.

Bukan Portable Playstation, akan tetapi kepanjangan PSP adalah Piagam Statistik Pesantren dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama berbentuk barcode.

Apa saja problematika dalam mengajukan nomor statistik pesantren beserta solusi memecahkannya?

Atau bagaimana menyikapi suatu keadaan berkenaan dengan masalah dalam mengajukan Nomor statistik Pesantren?

Berikut keterangan dan rangkumannya.

Ponpes sudah memiliki NSP dan mengajukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren

Jika ada Pesantren yg telah memiliki NSP ingin mengajukan perpanjangan izin, mohon diarahkan untuk tidak mengajukan perpanjangan atau mendaftar ulang. Dikarenakan Tidak Ada Lagi Ketentuan Perpanjangan Izin. Semua Pesantren yg telah memiliki NSP berlaku dan diakui sebagai Pesantren.

Hal ini Sebagaimana dalam PMA terbaru mengenai Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (PMA no 30 tahun 2020). Termasuk dalam SK Dirjen Pendis no 511 th 2021 tentang Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

dalam pasalnya menyebut bahwasanya izin operasional Pesantren berlaku selamanya dengan catatan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Jika ada Pesantren yg telah memiliki NSP dan terlanjur mengajukan melalui berkas ke Kab/Kota dan melalui aplikasi, kepada Kab/Kota/Provinsi tidak memberikan rekomendasi dan berkas dikembalikan ke Pesantren tersebut.

Pesantren mempunyai Nomor statistik belum mendaftar EMIS

kemenag terbitkan NSPP Pesantren

Jika ada Pesantren yg telah memiliki NSP tetapi belum terdaftar di EMIS, mohon tidak diarahkan mendaftar/mengajukan melalui berkas ke Kab/Kota dan aplikasi.

Karena proses penambahan Pesantren ke EMIS akan disediakan melalui menu “Tambah Pesantren” pada aplikasi dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen. Semoga kesiapan aplikasi dan Edaran resmi bisa segera kami sampaikan.

Data Ganda nomor statistik Pesantren

Jika ada Data Ganda (1 NSP dimiliki lebih dari 1 Pesantren dan/atau 1 Pesantren memiliki lebih dari 1 NSP) mohon bersabar dahulu.

Karena menu laporan/aduan “Data Ganda” akan disediakan melalui aplikasi yg bisa disampaikan oleh operator Kab/Kota/Provinsi dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen.

Semoga kesiapan aplikasi dan Edaran resmi bisa segera kami sampaikan. Amiin amiiin aaamiiiiiin yaa robbal ‘aalamiin.

Merubah data Pesantren pada NSP (Nomor statistik Pondok Pesantren)

apabila ada Pesantren yg telah memiliki NSP dan ingin memperbaiki/merubah data dasar Pesantren, mohon bersabar dahulu.

Alasannya yaitu karena menu laporan/aduan “Perbaikan/Perubahan Data” akan disediakan melalui aplikasi yg bisa disampaikan oleh operator Kab/Kota/Provinsi dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen.

Dalam hal ini ada harapan semoga kesiapan aplikasi segera siap. Dalam hal melakukan perubahan data pada NSP pesantren yang ingin melakukan ubahan data pada lembaganya.

Selamat bersabar dan menunggu.

Piagam NSP Pesantren ada tanggal masa berlaku

Jika ada Pesantren yg telah memiliki NSP dengan Piagam yang tertulis masa berlakunya, mohon bersabar dahulu,.

Karena nanti akan diterbitkan SK Pembaharuan Piagam dan Dicetakkan Piagamnya oleh Pusat dengan Blangko dan Format yang seragam.

Hal ini sangat berkaitan dengan periode proses verifikasi dan validasi yang ditentukan.

Tujuannya untuk menghasilkan data yang sama dan singkron antara aplikasi EMIS dengan aplikasi Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Semoga kesiapan aplikasi dan Edaran resmi bisa segera kami sampaikan.

Pesantren mengajukan pendaftaran sebelum moratorium

seandainya ada Pesantren yang telah mengajukan pendaftaran sebelum moratorium 30 September 2020,

Mohon JFU mengarahkan lembaga untuk login ke akunnya dan hanya melengkapi dokumen dan form isian yang masih kurang yang sesuai dengan ketentuan dalam Juknis terbaru.

Pencabutan izin operasional pesantren

izin operasional tanda daftar tpq dicabut

Jika ada Pesantren yang akan dicabut izinnya oleh Kab/Kota/Provinsi, bisa dilakukan oleh operator. Caranya ada pada menu Pencabutan pada aplikasi dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen.

Jika saat memasukkan NSP dan NSP tersebut ditemui oleh sistem, maka proses pencabutan bisa dilanjutkan.

Tetapi jika saat memasukkan NSP dan NSP tersebut tidak ditemukan oleh sistem, maka bisa dilakukan secara manual dengan bersurat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam

tentunya dengan melampirkan dokumen sesuai permintaan dokumen dalam menu pencabutan pada aplikasi.

Demikian pertanyaan umum yang sudah kami himpun. Mohon dapat disimak dan semoga mudah difahami.

Wassalam. Demikian dan terima kasih..

Nah itulah primbon mengenai problematika seputar nomor statistik pesantren yang berkaitan erat dengan pendaftaran keberadaan pesantren.

Hal ini sebagaimana PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren.

Juga mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 511 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pendaftaran keberadaan Pesantren.

Rangkuman dan Kesimpulan Problem mengajukan NSP Pesantren

Singkatnya mengenai informasi pusat jakarta melalui JFU Kanwil Kemenag adalah sebagai berikut;

  1. Pesantren yg telah memiliki NSP mengajukan perpanjangan izin = diarahkan untuk tidak mengajukan perpanjangan atau mendaftar ulang. Dikarenakan Tidak Ada Lagi Ketentuan Perpanjangan Izin.
  2. Pesantren yg telah memiliki NSP* dan terlanjur mengajukan melalui berkas ke Kab/Kota dan melalui aplikasi = Kab/Kota/Provinsi tidak memberikan rekomendasi dan berkas dikembalikan ke Pesantren tersebut.
  3. Pesantren yg telah memiliki NSP tetapi belum terdaftar di EMIS = tidak diarahkan mendaftar/mengajukan melalui berkas ke Kab/Kota dan aplikasi. Karena proses penambahan Pesantren ke EMIS akan disediakan menu “Tambah Pesantren”
  4. Data Ganda* (1 NSP dimiliki lebih dari 1 Pesantren dan/atau 1 Pesantren memiliki lebih dari 1 NSP) = menu laporan/aduan “Data Ganda” akan disediakan melalui aplikasi yg bisa disampaikan oleh operator Kab/Kota/Provinsi (isih suk emben)
  5. Pesantren yg telah memiliki NSP dan ingin memperbaiki/merubah data dasar Pesantren = menu laporan/aduan “Perbaikan/Perubahan Data” akan disediakan melalui aplikasi yg bisa disampaikan oleh operator Kab/Kota/Provinsi dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen. (suatu hari nanti)
  6. Ponpes yg telah memiliki NSP dengan Piagam yang tertulis masa berlakunya = akan terbit SK Pembaharuan Piagam dan Dicetakkan Piagamnya oleh Pusat dengan Blangko dan Format yang seragam.
  7. Pesantren yang telah mengajukan pendaftaran sebelum moratorium 30 September 2020 = untuk login ke akunnya dan hanya melengkapi dokumen dan form isian yang masih kurang yang sesuai dengan ketentuan dalam Juknis terbaru.
  8. Pesantren yang akan dicabut izinnya oleh Kab/Kota/Provinsi Kemenag, bisa dilakukan oleh operator pada menu Pencabutan dengan mengisi/mengupload beberapa dokumen. Jika saat memasukkan NSP dan NSP tersebut ditemui oleh sistem, maka proses pencabutan bisa dilanjutkan.
  9. Tetapi jika saat memasukkan NSP dan NSP tersebut tidak ditemukan oleh sistem, maka bisa dilakukan secara manual dengan bersurat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan dokumen sesuai permintaan dokumen dalam menu pencabutan pada aplikasi.

Penutup Problem mengajukan NSP Pesantren

Bingkai PSP PIagam Statistik Pesantren
model Bingkai PSP Piagam Statistik Pesantren

Nah itulah rangkuman sebagai primbon dalam mengatasi persoalan NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren).

Atau dalam bahasa PMA dan SK Dirjen adalah Nomor statistik Pesantren (NSP).

Wilujeng enjang, selamat weeked, semoga sehat selalu dan makin keren dan bercahaya, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Sebab Tak menemukan no statistik TPQ Madin Ponpes di online, tanya Operator EMIS

Pontren.com – assalaamu’alaikum, Sore hari tadi saat sedang memperbaiki blog yang mengalami permasalahan secara teknis, saya melihat di kolom komentar yang menanggapi atau memberikan komentar.

Seperti ini kurang lebihnya tanggapan mengenai saran saya bertanya kepada operator EMIS Kabupaten atau kota jika ada kendala pencarian online ataupun bahwa operator emis lebih valid dalam pencarian.

bertanya ke operator emis, seharusnya mereka malu, kalau memang sekarang pemerintah menggalakan atau menekan setiap lembaga harus aktif dalam pendataan secara daring. terus teruntuk apa itu program emis ada kalau setiap lembaga tidak terdata padahal sudah tercatat di pusat. semoga saja pada sadar yah. hihi

pendapat pembaca

saya agak gagal paham dengan yang dilontarkan didalam kolom ini, siapa yang ditunjuk harus malu? Apakah operator emis, atau pengelola lembaga yang entry data? Kemudian yang harus sadar siapa? Agak kurang jelas juga bagi saya siapa yang ditunjuk untuk sadar dan malu.

nomor statistik TPQ Madin Ponpes tidak ketemu
muter muter mencari nomor statistik

Baiklah, mungkin bisa jadi maksudnya adalah jika tidak bisa menemukan data secara online, maka harus ada pihak pihak yang malu dan sadar diri kenapa data tidak ketemu, dan kenapa harus bertanya kepad operator EMIS Kabupaten tau Kota.

Kondisi ini membuat saya mencoba menganalisa beberapa faktor kenapa terjadi seseorang yang mencari nomor statistik melalui online tersebut tidak menemukan lembaga yang di Inginkannya.

Kemudian bisa saya simpulkan beberapa sebabnya sebagai berikut;

Memasukkan ejaan nama lembaga tidak sama persis dengan data yang ada

Yang pertama yaitu ejaan nama lembaga yang dicari tidak sama persis atau presisi, asumsi saya, aplikasi online pencarian lembaga ini dengan 2 cara yaitu, pertama memasukkan nomor statistik, dan kedua memasukkan nama lembaga.

Karena model aplikasi maka pencarian ini bersifat sensitive character dan bahkan mungkin saja sensitive case.

baca : Cara Mencari Nomor Statistik TPQ Madin dan Pondok Pesantren Secara Online

Maksudnya bagaimana?

Maksudnya apabila pengetikan nama lembaga tidak sama persis dengan yang ada pada EMIS maka data tersebut tidak muncul

Contoh kasus : ada lembaga TPQ bernama al Muthohharoh (kata al dan mutohharoh terpisah, huruf H double).

Pada saat dia mengentry atau memasukkan di data pencarian dengan kata almutohharoh (tanpa spasi) atau al Mutoharoh (tanpa huruf H dobel) atau al Mutaharah (menggunakan huruf A, bukan 0).

Dari penulisan karakter yang berbeda tentu lembaga yang diinginkan tidak muncul.

Solisi ; cobalah beberapa alternatif huruf berbagai kemungkinan yang ada sehingga lembaga anda ditemukan, ciri lembaga tersebut adalah yang anda kelola yaitu alamat lembaga tersebut sama dengan milik anda.

Nama Lembaga telah diubah

Pada beberapa kejadian, ada perubahan nama lembaga karena beberapa saat vakum atau memang ingin diganti.

Harap diketahui bahwa data (utamanya) lembaga TPQ saat ini masih merujuk pada hasil kerja keras Operator EMIS jaman dahulu.

Pada era sekitar tahun 2015 dan tahun sebelumnya, sistem entry data yaitu dengan cara upload file excell pada program atau aplikasi yang dibuat oleh Kemenag Jakarta.

Jadi mereka yang memiliki NSLPQ (nomor statistik TPQ) kebanyakan karena adanya campur tangan yang sangat banyak dari operator EMIS Kabupaten Kota zaman dahulu.

baca : NSPP Pesantren ( Nomor Statistik Pondok Pesantren )

kembali lagi ke permasalahan penggantian data atau nama lembaga,

Dampaknya apa dengan perubahan nama tersebut? Dampaknya sudah jelas, apabila anda memasukkan nama lembaga yang baru, sampai lebaran kuda pun tidak akan ketemu karena data yang ada dengan milik anda berbeda.

Contoh : dahulu TPQ bernama Al Khanifah, kemudian diganti menjadi An Nafi’ah. Maka jika anda mengetikkan nama an Nafi’ah tentu bukan lembaga anda yang muncul pada kolom hasil pencarian.

Solusi : cek data lembaga melalui operator emis Kabupaten atau kota

Lembaga memang belum terdaftar pada EMIS Kemenag

Nah ini sudah jelas, pada masa sebelum bantuan sebanyak sekarang, para operator emis merasa berat hati dan kepayahan dalam mendapatkan data lembaga utamanya TPQ, Madin maupun pondok pesantren.

Karena biasanya pada saat diminta bantuan tentang data lembaganya mereka para pengelola akan bertanya, apakah akan mendapat bantuan?

Selain itu banyak faktor yang lain semisal lembaga tidak merasa perlu didata, berat entry, tidak melihat adanya manfaat setor data ke Kemenag dan lain sebagainya.

baca : Membuat nomor induk santri TPQ TPA pedoman cara dan aturan

Dengan belum terdata lembaga otomatis tidak akan pernah menemukannya secara online, bahkan jika anda bertanya kepada operator EMIS sekalipun. Tentunya tidak bisa menemukan keberadaan lembaga beserta nomor statistiknya.

Solusi : mendaftarkan lembaga anda ke Kemenag sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Data Lembaga sudah dihapus dari EMIS

Beberapa tahun yang lalu ada surat dari Jakarta tentang pemutihan nomor statistik pondok pesantren bagi lembaga ponpes, dimana pontren diminta melakukan daftar ulang lembaga.

Berbagai form dan ketentuan sudah dibuat dan pada beberapa situasi ada lembaga yang belum memenuhi syarat sebagai pesantren, adapula pengasuh yang tidak berminat untuk memutihkan lembaganya.

Dengan tidak memenuhi persyaratan atau pengelola tidak melakukan daftar ulang alias pemutihan pesantren maka nomor statistik ponpes tersebut dihapus dari EMIS, alias hilang dari peredaran.

Sekalipun mencari seharian hasilnya akan nihil karena memang datanya sudah dihapus.

Solusi : lakukan pendaftaran lembaga pondok pesantren ke Kementerian Agama melalui Kankemenag Kabupaten atau Kota.

Alasan kenapa bertanya kepada operator EMIS Kabupaten atau Kota

bertanya tentang NSLPQ NSDT NSPP
siap siap bertanya tentang nomor statistik

Tidak usah malu atau sungkan bagi pengasuh pengelola lembaga baik madin TPQ maupun pondok pesantren untuk berkomunikasi dengan operator Kabupaten.

Saya yakin petugas pemegang EMIS merupakan person yang memiliki dedikasi tinggi untuk membantu lembaga dalam apapun itu berkenaan dengan kemajuan pendidikan Islam.

Apakah operator EMIS harus malu jika ada lembaga yang tidak menemukan nomor statistiknya secara online?

Saya kira tidak juga, kenapa harus malu?

Tidak ditemukan no statistik secara online bukanlah kesalahan operator emis Kab atau kota, memang pemerintah mendorong lembaga untuk terdaftar di EMIS, akan tetapi harap dicatat, Kemenag sifatnya hanya menunggu.

baca : Kekurangan pada Juknis TPQ Madin Pesantren dari masa kemasa

Maksudnya menunggu bagaimana?

Yaitu menunggu lembaga aktif mendaftarkan dan entry lembaganya secara online, sehingga operator EMIS kabupaten kota hanya sifatnya menghimbau, mendampingi dan konsultan mengenai entry data tersebut.

Kembali lagi kenapa bertanya kepada operator emis adalah cara yang paling valid untuk tahu NSPP, NSDT maupun NSLPQ?

Karena operator ini bisa mengunduh file lembaga dalam format excel.

Dengan pencarian data di file berbentuk excel akan lebih mudah praktis dimana terdapat pembagian kecamatan dan nama desa tempat lembaga berada.

Apabila anda (dan saya yakin) hafal alamat keberadaan TPQ Madin atau pondok pesantren yang dikelola, tentu akan cepat ditemukan Nomor statistiknya meskipun ada perubahan nama atau perbedaan ejaan.

Nah itulah alasan kenapa menurut saya cek ke operator emis merupakan cara yang paling valid, meskipun tentunya tidak ada salahnya anda mencoba mencari secara online, saya pribadi juga bisa menemukan lembaga yang pernah saya kelola koq secara pencarian online.

Salam kenal, wassalam.

Cara Mencari Nomor Statistik TPQ Madin dan Pondok Pesantren Secara Online

Cara untuk mengetahui nomor statistik lembaga Taman Pendidikan al Qur’an (atau yang serumpun), Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren. Lembaga pendidikan yang berada dibawah Direktrat Jenderal Pendidikan Islam dan lebih spesifik di Direktorat PD Pontren Kemenag RI

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng enjang para penggiat lembaga keagamaan khususnya TPQ, Madin, maupun ponpes, pada wilayah lokasi tempat tertentu, untuk lembaga TPQ biasa diucapkan dengan TPA, sedangkan Madin ada yang menyebutnya sekolah arab, MDT, MDTA MDTW, PMDT, sedangkan pondok pesantren, ada pula yang hanya memanggil dengan pondok.

Jika anda pernah mendengar Education Managemen Information System, mestinya anda juga sekilas tahu apa itu yang dinamakan dengan nomor statistik lembaga.

Emangnya apa sih Education Managemen Information System? Itu adalah kepanjangan dari EMiS, yang oleh banyak operator di plesetkan menjadi pengemis (orang yang bertugas untuk entry EmiS), dibikin persis dengan kata yang memiliki arti orang peminta-minta.

Akan tetapi kita tidak akan membahas mengenai arti pengemis secara bahasa baik dimaknai dengan peminta minta atau petugas entry data kelembagaan secara online yang berada dibawah Dirjen Pendis.

baca : TAK MENEMUKAN NO STATISTIK TPQ MADIN PONPES DI ONLINE TANYA OPERATOR EMIS

Yang akan kita bahasa kali ini yaitu bagaimana caranya untuk melakukan cek nomor statistik lembaga pada EMIS baik TPQ TKQ TQA Madin Awaliyah wustha Ulya Aljamiah maupun Pondok pesantren PKPPS Ma’had Aly SPM dan Pendidikan Diniyah Formal.

Singkatan Nomor Statistik Lembaga

Disebutkan diatas, pada emis memiliki istilah untuk masing-masing lembaga yang disebutkan yaitu;

NSLPQ = Nomor Statistik Lembaga Pendidikan al-Qur’an. Nomor ini dipergunakan bagi lembaga dalam rumpun LPQ (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an) seperti TKQ, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur’an (PAUDQU).

NSDT = singkatan dari Nomor statistik Diniyah Takmiliyah, dipakai untuk penomoran Madin baik jenjang Awaliyah Wustha Ulya dan al Jami’ah.

NSPP = Nomor statistik Pondok Pesantren, baik itu hanya pondok saja tanpa menyelenggarakan layanan pendidikan, atau pesantren yang memiliki lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), termasuk pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan lain lintas Kementerian (misalnya SMP SMA SD dll).

Ramai ramai mengecek saat ada bantuan

Ini bisa di titeni, disaat ada banyak bantuan berhamburan dari pemerintah pusat Jakarta, maka akan banyak pengurus lembaga turun gunung datang ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota untuk menanyakan maupun konfirmasi tentang lembaganya.

Apa pasal? Karena saat ini salah satu persyaratan lembaga pendidikan keagamaan Islam semisal TPQ madin maupun ponpes yang dikucuri dana akan diminta persyaratan berupa ijin operasional atau tanda daftar lembaga di Kemenag, ataupun minimal telah terdaftar di kemenag dengan kepemilikan nomor statistik.

baca : Cara Menyusun Nomor Induk Santri Pondok Pesantren

Keberadaan syarat ini sering membuat kelimpungan pengelola lembaga, utamanya jika nominalnya fantastis, semisal bantuan dimasa covid saat ini yang nilainya puluhan juta rupiah untuk setiap lembaga.

Bahkan ada beberapa situasi dimana orang yang kuat secara kedudukan di pemerintahan yang menggunakan pengaruhnya bagaimana supaya suatu ijin operasional maupun nomor statistik bisa dibuatkan secara instan.

Untuk madin dan TPQ, bisa jadi bolehlah bisa dibuat secara instan, akan tetapi untuk pondok pesantren saat ini sudah ditarik ke pusat jakarta, sehingga mau di bolak balik kayak apapun Kemenag Kabupaten Kota nirwenang urusan penerbitan dan perpanjangan no statistik pondok pesantren.

Cek nomor statistik secara online

cari-nspp-secara-online

Di dunia online saat ini tentu pencarian menggunakan tenaga internet bisa memudahkan orang di segala penjuru dunia yang memiliki akses internet untuk mencari informasi.

Termasuk juga metode pencarian nomor statistik lembaga dibawah PD Pontren.

baca : Sistematika penyusunan nomor statistik TPQ Taman Pendidikan Al Qur’an

Ada cara pengecekan secara online, akan tetapi memang perlu kesabaran untuk TPQ dan madin karena banyaknya lembaga yang ada di Indonesia.

Bagaimana caranya?

Silakan disimak cara pengecekan NSTPQ NSLPQ maupun NSDT dengan cara online melalui situs EMIS kemenag

Cara cek NSLPQ NSTPQ dan NSDTT secara online

Yang perlu anda lakukan adalah mengakses situs kemenag yang berisi tentang emis, alamatnya adalah http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/

Selanjutnya silakan dilihat pojok kanan atas ada gambar suryokontho alias loop atau gambar kaca cembung seperti milik sherlock holmes, pencetlah gambar tersebut.

Kemudian akan muncul gambar sebagaimana dibawah ini;

cek-no-statistik-TPQ-Madin
pojok kanan atas ono gambar suryokontho

Setelah itu, pilihlah direktorat (dalam hal ini PD Pontren) seperti dalam gambar dibawah ini, selanjutnya lebih spesifik ada baiknya ada shortir Provinsi, misalnya Jawa Tengah Barat Timur atau Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Papua, terserah lokasi anda.

Lihat penampakan berikut.

cek-nomor-nsplq-nsdt-secara-online
jangan lupa ubah pilihan ke PD Pontren

Contoh hasil pencarian lembaga madin yang bernama Baiturrahman. Saya pilih PD Pontren, kemudian Provinsi Jawa Tengah dan memasukkan nama lembaga “Baiturrahman”. Anda juga bisa mencoba memasukkan dengan nomor statistik.

Kemudian hasilnya tralalaalaaa….

hasil-pencarian-online-NSLPQ-NSTPQ-NSDT
penampakan hasil pencarian secara online

Ternyata sangat banyak lembaga yang bernama Baiturrahman, estimasi saya mencapai 890 lembaga (1 halaman ada 10 tampilan lembaga, padahal di situ tertera 89 halaman, klenger ra sampean golek I (kalau tidak di shortir provinsinya.

Kemudian saya coba pilih provinsi, akhirnya tinggal 11 halaman saja.

Cara Cek NSPP Pondok Pesantren

Ada aplikasi besutan kementerian agama yang bernama PDPP yang merupakan singkatan dari Pangkalan data Pondok Pesantren, disitu anda bisa memasukkan nama pesantren anda dan kemudian akan muncul beberapa pesantren, silakan dicari yang sesuai alamat dengan lembaga anda.

Pastinya untuk pencarian model ini, anda harus memasukkan nama lembaga anda secara presisi persis huruf nya satu persatu karena apabila meleset satu huruf saja akan berbeda hasilnya, misalnya Baitur Rahman, Baiturrohman, Baiturrahman, Bait Rahman, perlu dicoba satu persatu.

Untuk mencobanya anda dapat mengikuti tautan ini https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/about

Kemudian masukkan nama pesantren pada kolom yang telah disediakan (contoh dalam gambar dibawah), untuk memudahkan, silakan anda pilih kabupaten/kota beserta provinsinya.

cek-nspp-pondok-pesantren-online
aplikasi pangkalan data pondok pesantren (PDPP)

Disitulah dapat diketahui nomor statistiknya.

Bagaimana jika tidak ditemukan data lembaga yang saya cari? Ada 2 kemungkinan, yang pertama cara penulisan anda yang tidak pas dengan data lembaga, yang kedua memang lembaga anda belum masuk datanya.

Cara paling akurat mengecek nomor statistik Lembaga

Nah ini merupakan cara paling akurat untuk mengecek nomor statistik lembaga, caranya manual yaitu mendatangi seksi Pakis atau PD Pontren Kemenag Kabupaten/Kota selanjutnya silakan ditanyakan berapa nomor statistik lembaga anda.

Jika tidak diketemukan nomor statistiknya maka positif bahwa lembaga yang dikonfirmasi nomor statistiknya memang belum terdaftar atau belum mengajukan permohonan nomor statistik.

Jadi kesimpulannya, guna menemukan nomor statistik yang akurat pada lembaga baik TPQ Madin maupun ponpes, silakan datang ke Kemenag Kabupaten atau Kota tempat lembaga beroperasi, dan bertanyalah secara manual, karena taktik pengecekan online memang belum efektif.

Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

5.757 Nomor Statistik Pondok Pesantren diputihkan

Lima ribu lebih nomor statistik pondok pesantren dilakukan pemutihan karena berbagai situasi dan keadaan yang menjadikan adanya kesalahan penomoran maupun nomor statistik ganda yang tidak sesuai dengan juknis yang telah dibuat dari Kemenag RI Jakarta.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, dalam rangka ketertiban dan kebenaran nomor statistik lembaga pondok pesantren di Indonesia.

Kenapa diperlukan nomor statistik bagi lembaga Pondok Pesantren?

Perlu disampaikan bahwa keberadaan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) yang valid akan berdampak pada perolehan layanan pendidikan pondok pesantren oleh Kementerian Agama.

Entah kenapa hal tersebut diatas menjadi tanda tanya dengan turunnya bantuan BOP dimasa covid-19 ini, ternyata ada beberapa pondok pesantren yang tidak memiliki nomor statistik ternyata tercantum dalam SK yang mendapatkan bantuan yang jumlahnya puluhan juta.

Selanjutnya daftar pondok pesantren yang telah dilakukan pemutihan nomor statistik pondok Pesantren (NSPP) dapat dilihat di informasi penting http://www.pendis.kemenag.go.id dan informasi lebih lengkap dapat menghubungi Bapak Prihatin Dwi Susilo (nomor kontaknya tercantum).

Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan pemutihan nomor statistik sejumlah 5.757 (lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) mencapai 21,2% (dua puluh satu koma dua persen).

Ketentuan pemutihan NSPP Pondok Pesantren

Adapun dalam surat yang beredar di kalangan whatsapp, pada saat pemutihan ini jumlah pesantren yaitu 27.154 (dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) ponpes.

Bagaimanakah ketentuan pemutihan ini terjadi?

Ada 3 hal yaitu;

  1. Pemutihan nomor statistik hanya diberlakukan kepada nomor statistik yang tidak sesuai dengan aturan penyusunan nomor statistik (buku panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam)
  2. Pemutihan nomor statistik hanya diberlakukan terhadap nomor statistik yang tidak sesuai dengan kode wilayah dimana lembaga tersebut berdomisili
  3. Pemutihan nomor statistik hanya diberlakukan terhadap nomor statistik yang ganda, nomor statistik pemutihan.

Kemudian dari ketentuan diatas (surat dari Dirjen Pendis nomor B-2520/DJ-1/Set-I/PP.00.7/08/2019) wow, sudah setahun juga suratnya. Baru tahu saya informasi ini kepada pihak Kabupaten atau Kota menetapkan hasil pemutihan NSPP dalam Surat Keputusan (SK).

dari ketentuan diatas, maka kesimpulan tentang pemutihan nomor statistik ponpes yang 1) tidak sesuai aturan penyusunan, 2) hanya berlaku pada statistik domisili lembaga, 3) nomor ganda.

Akumulasi pemutihan NSPP pesantren setiap provinsi

Data ini diambilkan dari situs resmi Kemenag yang mengunggah nama nama provinsi beserta jumlah pesantren dan jumlah ponpes yang mendapatkan pemutihan nomor statistik.

Berikut adalah data dimaksud yang terdapat dalam lampiran surat Pemutihan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor B-2520/DJ.1/set.I/PP.00.7/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Sedangkan nama nama pondok pesantren yang mendapatkan pemutihan NSPP secara detil adalah sebagaimana file dibawah ini yang ditandai dengan warna merah.

Untuk melakukan pengecekan, silakan anda unduh melalui tampilan dibawah ini.

Data ponpes pemutihan NSPP tahun 2019

dalam file diatas mencapai jumlah lembaran ratusan, diatas lima ratus lembar file, tepatnya adalah 679 lembar halaman format PDF yang memuat 27.154 (dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat) dengan pesantren yang diputihkan NSPP nya sejumlah 5.757 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) pontren.

Demikian informasi tentang pemutihan nomor statistik pondok pesantren, semoga lembaga yang mendapatkan pemutihan telah memegang SK dari Kankemenag mengenai pemutihan dimaksud.

Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

NSPP Pesantren ( Nomor Statistik Pondok Pesantren )

nomor statistik pondok pesantrenNSPP ( nomor statistik pondok pesantren )

Kode Provinsi dan Kabupaten bisa di download di bagian bawah tulisan ini

Bagi kalangan pondok pesantren mungkin pernah mendengar namanya NSPP alias Nomor Statistik Pondok Pesantren. Apakah NSPP? NSPP merupakan kode unik bagi pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mana nomor statistik ini tidak akan sama antara satu pondok dengan pondok yang lain. dalam penyusunan NSPP bisa di simak dalam tulisan dan gambar ilustrasi di bawah ini.

Latar Belakang dilakukan penomoran statistik

  • Perlunya peningkatan tata kelola dan administrasi di lingkungan Kementerian Agama, yang meliputi bidang kelembagaan, tata laksana, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.
  • Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam.
  • Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  • Makin maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia.
  • Perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian terhadap panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang ada selama ini.

Baca Juga Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren

Dasar Hukum

  • UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • PP RI No. 27, 28 dan 29 Thn 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  • PP RI No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  • PP RI No. 55 Thn 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  • Keppres No. 49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
  • KMA RI No. 37 Thn 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
  • KMA RI No. 3 Thn 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  • SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga pendidikan Islam

dalam hal ini pondok pesantren adalah sebagai berikut :

  • Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren.
  • Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
  • Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
  • Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

Sebelumnya telah dilakukan perumusan dalam penomoran statistik lembaga, dalam perjalanan waktu dilakukan perubahan guna penataan yang lebih baik. Perubahan rumus nomor statistik seperti gambar dibawah ini.

perbedaan nomor lama dan baru

Secara umum, selain pondok pesantren, ada juga lembaga pendidikan Islam yang mendapatkan nomor statistik, kode untuk nomor statistik lembaga dimaksud seperti dibawah ini.

Kode Jenis Lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode:

101         =             Rudhatul Athfal (RA)

111         =             Madrasah Ibtidaiyah (MI)

121         =             Madrasah Tsanawiyah (MTs)

131         =             Madrasah Aliyah (MA)

141         =             Universitas Islam

142         =             Institut Agama Islam

143         =             Sekolah Tinggi Agama Islam

144         =             Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta

201         =             Diniyah Athfal (DA)

211         =             Diniyah Ula (DU)               311        =             Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)

221         =             Diniyah Wustha (DW)     321        =             Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)

231         =             Diniyah Ulya (DUy)          331        =             Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)

241         =             Ma’had Aly (MAy)           341        =             Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)

401         =             Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ)

411         =             Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ)

421         =             Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA)

  • = Majelis Taklim

Baca Juga Metode Sorogan pada Pondok Pesantren

Bagaimanakah Penyusunan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)? silakan disimak seperti gambar dibawah ini :

penomoran NSPP

Berikut simulasi pembuatan Nomor Statistik Pondok Pesantren atau NSPP di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

contoh penulisan nspp

contoh penulisan nspp 2

Siapakah yang bertanggungjawab untuk penyusunan NSPP?

Penanggung jawab penyusunan NSPP adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS

Sampai Kapan NSPP Berlaku?

Masa berlaku NSPP

  • Nomor statistik lembaga pendidikan Islam, mulai diberlakukan secara resmi pada awal TP 2010-2011 (per tanggal 1 Juli 2010).
  • Nomor statistik ini berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif.
  • Pada aturan yang paling baru tentang NSPP berlaku 5 tahun dan sebelum 6 bulan habis masa berlaku izin operasional Pondok Pesantren untuk melakukan pembaharuan izin.

Bagaimana Pemberian Nomor Statistik lembaga yang baru?

Pemberian nomor statistik yang baru dengan langkah sebagai berikut :

  • Apabila terdapat lembaga pendidikan Islam yang baru berdiri, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk memberikan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut.
  • Pemberian nomor statistik dapat dilakukan apabila lembaga pendidikan yang baru tersebut sudah memperoleh ijin operasional dari Dep. Agama.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang pemberian nomor statistik baru yang disebabkan adanya lembaga pendidikan yang baru berdiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pemberian nomor statistik, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Bilamana suatu lembaga pesantren ditutup?

Penutupan Lembaga

  • Apabila terdapat lembaga pendidikan yang tutup, maka unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Jika suatu saat lembaga tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali, maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.
  • Penyampaian laporan tentang penghapusan nomor statistik kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Baca juga Alasan santri pindah dari pondok pesantren

Bagaimana jika dua atau lebih suatu lembaga bergabung?

Penggabungan / merger lembaga

  • Apabila terdapat dua atau lebih lembaga pendidikan sejenis yang melakukan penggabungan (merger), maka unit penanggungjawab berhak untuk menetapkan nomor statistik yang dipertahankan, dalam hal ini adalah nomor statistik lembaga induk.
  • Lembaga induk diputuskan berdasarkan kesepakatan dari lembaga-lembaga pendidikan yang merger.
  • Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik dari lembaga-lembaga lain (lembaga non-induk).
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Jika suatu saat lembaga pendidikan yang merger tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali secara terpisah (berdiri sendiri), maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang penetapan nomor statistik lembaga induk dan penghapusan nomor statistik lembaga non-induk, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Alasan apa nomor statistik lembaga berubah?

Perubahan nomor statistik terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :

  • Nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan masih mungkin mengalami perubahan.
  • Perubahan nomor statistik harus dilakukan oleh unit penanggungjawab dan tetap berpedoman pada sistematika penyusunan nomor statistik yang sudah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam.
  • Setidaknya ada 2 alasan yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan nomor statistik, yaitu:
  1. Perubahan Status Lembaga (penegerian lembaga; atau alih status PTAIN)
  2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota)

Perubahan status lembaga

  • Apabila terjadi perubahan status lembaga, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut.
  • Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Baca Juga Artis pernah di pondok pesantren

Pemekaran Wilayah

  • Salah satu unsur yang digunakan untuk membentuk nomor statistik lembaga pendidikan Islam adalah kode wilayah. Kode wilayah yang digunakan adalah yang disusun oleh Depdagri dan BPS.
  • Apabila terjadi pemekaran wilayah, maka unit penanggungjawab tidak berkewajiban untuk melakukan perubahan terhadap nomor statistik lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk.
  • Nomor statistik yang berlaku bagi lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya (tetap).
  • Bagi lembaga pendidikan Islam yang setelah terjadi pemekaran wilayah masuk ke wilayah baru, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
  • Akan tetapi proses perubahan nomor statistik ini baru dapat dilakukan setelah Ditjen Pendidikan Islam melakukan penyempurnaan susunan kode wilayah sesuai dengan kode wilayah yang dikeluarkan oleh Dedagri dan BPS.
  • Sebelum ada penyesuaian kode wilayah yang baru, maka nomor statistik yang berlaku adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya.
  • Perubahan nomor statistik lembaga pendidikan Islam harus tetap berpedoman kepada sistematika penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam.
  • Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga-lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Sumber Tulisan : BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA R.I  TAHUN 2009

Dalam SOSIALISASI PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

kode provinsi bisa di download Kode Provinsi EMIS

Kode kabupaten bisa di download Kode Kabupaten Data EMIS