Arsip Kategori: Madrasah Diniyah Takmiliyah

Tidak Aktif, izin Operasional TPQ Madin Ponpes akan Dicabut


Penutupan izin operasional lembaga pendidikan alquran pada lemabaga pendidikan keagamaan islam. Karena tidak aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan jumlah siswa yang belum standar dalam rangka pembinaan, validasi data, dan penetapan kebijakan.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh, wilujeng enjang poro sedulur. Utamanya yang mengelola lembaga pendidikan kegaamaan Islam yang bernaung pada PD Pontren Kemenag RI.

izin operasional tanda daftar tpq dicabut

Adapun lembaga dimaksud yaitu rumpun LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ, Rumah Tahfidz, TQA, dll), Madrasah Diniya Takmiliyah, maupun Pondok Pesantren.

Dalam mengajukan Izin operasional (biasa menyingkat IJOP) ada syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan piagam tanda daftar lembaga. Juga mendapatkan nomor statistiknya.

Dengan perjalan waktu, ternyata dari ribuan lembaga ini ada yang mengalami stagnan, perkembangan, mati suri. Bahkan benar benar mati alias sudah tidak aktif sama sekali.

Sebelum pencabutan izin operasional Nomor statistik lembaga, (seharusnya) ada pengecekan, survey dan berita acara.

Selanjutnya dalam rangka melakukan pembinaan dan penertiban dalam perizinan lembaga pendidikan keagamaan Islam akan ada pengecekan dan pengusulan. Pihak yang melaksanakannya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dimana nanti lembaga yang tidak aktif dan sudah dilakukan verifikasi serta langkah-langkah terukur. Akan diusulkan untuk dicabut izin operasional (nomor statistik lembaga) serta piagam tanda daftar).

baca : ALASAN PROSEDUR PENUTUPAN PENCABUTAN TANDA DAFTAR LPQ

Untuk itu, silakan para pengelola melakukan pengecekan kembali, apakah lembaganya sudah mencapai standar minimal dalam pengelolaan TPQ Madin atau ponpes.

Setidaknya lembaga anda memiliki santri minimal 15 murid atau siswa. Jangan lupa susunan pengurus serta kurikulum apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari Kabupaten atau kota.

Informasi pencabutan Nomor statistik dan piagam tand daftar Lembaga TPQ Madin Ponpes

hasil verifikasi lapangan TPQ

Secara lebih terperinci, beredar whatsapp mengenai instruksi untuk verifikasi lembaga yang sudah tidak aktif ini beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan kalangan JFU pada Sie Pakis atau PD Pontren Kabupaten/Kemenag.

Lengkapnya instruksi pengumuman via whatsapp ini sebagaimana berikut;

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perkembangan data lembaga Pendidikan Keagamaan Islam saat ini masih belum valid sesuai dengan realita yang disebabkan karena ketidakaktifan lembaga dan jumlah siswa yang belum standar. Maka dalam rangka validasi data, pembinaan dan penetapan dalam kebijakan, kami minta Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keaktifan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) di wilayah Saudara (format terlampir);
  2. Apabila ditemukan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) yang sudah tidak aktif / tidak operasional agar diusulkan penutupan Izin Operasional berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan usulan/pernyataan dari lembaga/organisasi/yayasan penyelenggara;
  3. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) secara efektif dan berkala sehingga terjamin validitasnya.
  4. Data hasil validasi di kumpulkan paling lambat pada tangal 01 Februari 2021
    Demikian untuk ditindaklanjuti, dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimana jika lembaga telah dicabut Nomor statistiknya? Apakah lembaga dilarang untuk kegiatan belajar mengajar?

Saya kira ini hanya pencabutan secara administrasi nomornya saja, sampean mulang pada lembaga tetap bisa dilakukan, mosok yo ditutup juga KBMnya. Saya kira sih tidak segitunya juga.

baca : Mengenal PSP Piagam Statistik Pesantren (Ijop Ponpes Terbaru)

Nah, bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam (TPA, MDTA, Pesantren) semoga sudah memiliki syarat dan ketentuan lembaga sehingga NSLPQ, NSDT, NSPP anda aman terkendali.

Terhindar dari pencabutan izin karena tidak aktif atau jumlah santri yang tidak memenuhi syarat.

Wilujeng enjang, selamat beraktivitas, wassalam.

Mengirim Laporan LPJ BOP BPD TPQ Madin Ponpes melalui Google Form

Informasi tentang alamat tautan pengiriman SPJ LPJ Bantuan Operasional Pendidikan dan Pembelajaran Daring Kementerian Agama melalui google form untuk LPQ, taman pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng sonten para ustadz ustadzah pengajar Taman Pendidikan Al Qur’an, LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah maupun Kiai dan Bu Nyai pengasuh Pondok Pesantren.

juknis bantuan pondok pesantren

Pada tahun 2020 banyak bantuan yang beredar di kalangan lembaga taman pendidikan alquran, Pondok Pesantren maupun Madrasah Diniyah dari Kementerian Agama. Dan instansi lain juga memiliki program serupa berbeda nama.

Kewajiban Penerima Bantuan BOP dan BPD mengirim Laporan

Kewajiban lembaga yang menerima bantuan baik berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madin LPQ Pondok Pesantren dan Bantuan Pembelajaran Daring (BPD) Pondok Pesantren, TPA MDTA memiliki kewajiban.

Kewajibannya yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis yang telah beredar melalui perpesanan pada whatsapp.

Adapun contoh LPJ bisa anda simak pada postingan berikut. Contoh SPJ TPQ biasa dan BOP Covid-19

Dalam mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan atau SPJ ini mempunyai beberapa macam metode.

Entah kenapa cara mengirimkan melalui google form ini baru muncul kemarin melalui instagram resmi kemenag (entah pada situs atau medsos resminya kapan pengumuman dilakukan).

Maksudnya, sebelumnya telah ada alamat mengirimkan SPJ LPJ Daring bantuan covid-19 melalui metode whatsapp, email dan mengirimkan berkas file ke jakarta.

Apapun itu, informasi ini saya rasa perlu masyarakat umum utamanya lembaga penerima bantuan untuk mengetahuinya.

Supaya menambah khazanah keilmuan dalam mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang banyak beredar pada tahun 2020.

Tautan untuk menyampaikan LPJ BOP dan BPD melalui Google form

LPJ BOP dan BPD dapat disampaikan dengan mengisi google form dan mengunggah berkas (file) LPJ pada alamat tautan:

Ada 4 form yang bisa untuk mengirimkan SPJ anda yaitu untuk

Bantuan Operasional Pondok Pesantren dengan tautan sebagai berikut;

BOP PP
http://bit.ly/LPJBOPPP2020

Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin/MDTA/MDTU/MDTW/DTA/DTW/DTU, atau apalah anda menyingkatnya)

BOP MDT
http://bit.ly/LPJBOPMDT2020

Bantuan Operasional Pendidikan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ)

BOP TPQ
http://bit.ly/LPJBOPTPQ2020

sayangnya untuk tautan Formulir LPJ BOP TPQ TA. 2020 sudah tidak menerima tanggapan lagi.

Bantuan Pembelajaran Daring Pondok Pesantren dengan tautan atau link sebagai berikut;

BPD PESANTREN
http://bit.ly/LPJDaringPP2020

info ini saya sadur dari instagram resmi kemenag pendidikan pesantren, berikut tampilannya;

Yang perlu disiapan untuk mengirim LPJ melalui formulir Google

Sebelum anda mengirimkan Laporan SPJ atau LPJ anda, hal yang perlu dipersiapkan adalah;

  • Alamat email
  • Identitas Lembaga (No statistik, nama lembaga, alamat, Provinsi, Pimpinan, no hp pimpinan/penanggungjawab
  • Nomor rekening yang dipakai untuk penyaluran dana

Apa saja LPJ yang diunggah atau diupload dalam google form ini?

Berkas Laporan Pertanggungjawaban yang diupload sekurang-krangnya berupa laporan penggunaan dan surat pernyataan sesuai dengan petunjuk teknis.

Adapun ketentuan pengiriman LPJ melalui google form ini adalah sebagai berikut;

  • Ukuran berkas maksimal 100 MB
  • Format berkas berupa PDF, jpg/jpeg
  • Maksimal 3 berkas
  • Nama berkas menggunakan NOMOR REKENING (contoh : 1922293556.pdf), jika mengirimkan lebih dari 1 berkas maka setiap berkas diberi angka urutan.

Contoh;

1922293556_1.pdf
1922293556_2.pdf
1922293556_3.pdf

Nah itulah ketentuan mengenai mengirimkan LPJ Laporan SPJ melalui upload pada google form lengkap dengan alamat tautan untuk mengirimkan kepada yang memberikan bantuan, dalam hal ini Kementerian Agama.

Demikian informasi tentang alamat untuk mengirimkan SPJ LPJ bantuan BOP BPD melalui google form. Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Surat Pernyataan Penerima bantuan BOP Daring TPQ Madin Ponpes

Download format Surat pernyataan penerima bantuan BOP Daring TPQ Madin Pondok Pesantren doc ms word dan pdf sebagai kelengkapan lampiran SPJ LPJ bantuan operasional pendidikan masa daring pandemi corona covid-19.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng enjang, selamat pagi para hadirin wal hadirat di dunia maya baik mukminin maupun mukminat.

surat pernyataan penerima bantuan BOP TPQ Madin Ponpes

Tetiba alias mendadak kemaren muncul di instagram Pendidikan Pesantren (IG Resmi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) tentang contoh form blangko Laporan Penggunaan Bantuan Operasional tahun anggaran 2020.

Padahal sebagaimana dalam rilis website ditpdpontren, bantuan mengacu kepada SK yang dibuat oleh Kemenag Jakarta ini telah mencapai pada tahap IV.

Baca : ALAMAT MENGIRIM LPJ SPJ BOP DARING COVID TPQ MADIN PONPES

Entah bagi yang menerima bantuan tahap I II dan III apakah sudah dari awal mengerti contoh surat pernyataan yang dibuat contoh dari IG ini.

Biarlah Tuhan yang Mengetahuinya.

Teks Surat Pernyataan Penerima Bantuan BOP

KOP LEMBAGA
(DENGAN ALAMAT LENGKAP)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ……
Jabatan : …..
Alamat : ……
Nama Lembaga : ……
Alamat lembaga : ……

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

  1. Menerima bantuan berupa BOP Pesantren/BOP Pendidikan Keagamaan Islam* sebesar Rp. ………. Pada tanggal …………. 2020 melalui Bank ……
  2. Menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa potongan dari pihak manapun.
  3. Tidak memberikan sesuatu kepada siapapun berkaitan dengan bantuan tersebut.
  4. Akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………….., … …….. 2020

Pimpinan lembaga

Materai 6000

…………
(nama jelas)

Download Surat Pernyataan BOP TPQ Madin Ponpes Daring Covid-19

Berikut adalah tautan link untuk mengunduh file dalam format doc ms word guna melengkapi laporan pertanggungjawaban atau Surat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional pendidikan masa daring pandemi corona covid-19

Baca : CONTOH SPJ BANTUAN BOP TPQ BIASA & DARING MASA COVID-19

Sebelum mengunduh file format doc ms word berikut tampilan penampakan preloved sebagai pertimbangan untuk unduh gratis free download lampiran LPJ Covid.

Langsung saja, here they are

Pembuatan file ini dibuat dalam ukuran F4 atau kertas US folio, diusahakan sepersis-persisnya sebagaimana unggahan DitpdPontren melalui Instagram resmi Direktorat PD Pontren.

Berikut tautannya.

Download Surat pernyataan penerima bantuan BOP Daring Covid

Nah silakan di cek lagi apakah dalam proposal anda sudah melampirkan surat pernyataan ini apa belum, jika sudah, alhamdulillah, jika belum silakan melampirkannya.

Kesimpulan

berikut merupakan kesimpulan dari keberadaan surat pernyataan diatas;

  • Surat pernyataan diatas merupakan salah satu lampiran yang perlu dimasukkan dalam SPJ
  • Yang menandatangani pernyataan adalah pimpinan lembaga
  • Isi pernyataan berupa pernyataan menerima bantuan BOP, menerimanya secara utuh, tidak memberi sesuatu kepada orang lain terkait bantuan, dan menggunakan bantuan sesuai juknis.

Itulah 3 kesimpulan pokok mengenai surat pernyataan bantuan BOP Covid-19 masa pandemi dalam pembelajaran daring untuk lembaga taman pendidikan alquran, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Pondok pesantren tahun 2020.

Wilujeng enjang menjelang siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Alamat mengirim LPJ SPJ BOP Daring Covid TPQ Madin Ponpes

Informasi tentang alamat mengirim SPJ LPJ BOP TPQ Madin Ponpes. Surat dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh para pengelola lembaga pendidikan Islam yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui BOP TPQ Madin Pondok Pesantren.

alamat pengiriman LPJ BOP TPQ Madin Pondok Pesantren Daring Covid

Salah satu kewajiban dari lembaga setelah mendapatkan kucuran dana serta menggunaan uang transfer melalui rekening BRI yaitu membuat laporan dan mengirimkan kepada pemberi bantuan.

Menurut instagram resmi Ditpdpontren, Khusus pengiriman SPJ LPJ Bantuan Operasional Pendidikan masa Pembelajaran Daring atau via online ada 3 macam cara pengirimannya yaitu dengan memilih salah satu dari berikut ;

  1. Mengirimkan hardcopy ke Jakarta
  2. Mengirimkan softcopy lpj via email; dan
  3. Melalui nomor whatsapp

Kemanakah mengirimkannya? kepada siapa alamat pengiriman SPJ LPJ Madin Ponpes TPQ ditulis?

Mari kita bahas satu persatu.

Alamat pengiriman LPJ BOP file hardcopy melalui kurir

Jika anda hendak mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan untuk lembaga anda dengan model hardcopy maka silakan dikirimkan ke alamat dibawah ini;

Kementerian Agama RI
Ditpdpontren – TU Pontren Lt. 8
Jl. Lapangan Banteng Barat no 3-4
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021)3811810

alamat pengiriman via jasa ekspedisi

Jangan lupa, pastikan sebelum anda kirim sudah dikonsultasikan kepada para jagoan yang terbiasa membuat laporan seperti surat pernyataan, RAB, kuitansi, tanda tangan dan lain sebagainya.

baca : CONTOH SPJ BANTUAN BOP TPQ BIASA & DARING MASA COVID-19

Pastikan yang diminta apakah berupa berkas asli (kuitansi dll) atau hanya sekedar fotocopy dari LPJ saja, aslinya dibawa oleh lembaga.

Simpan bukti pengiriman SPJ LPJ anda apabila nanti sewaktu – waktu anda ditagih laporan. Paada waktunya tinggal menunjukkan tanda terima jasa pengiriman. Baik via TIKI express pt Pos Indonesia Wahana maupun JNE dan lain sebagainya.

Mengirimkan Laporan BOP Softcopy melalui Email

Cara ini lebih praktis dan hemat (ingat ya, di instgram kemenag pengiriman SPJ atau LPJ dapat memilih salah satu).

Pengiriman softcopy LPJ bantuan BOP covid-19 pembelajaran daring melalui email dengan alamat sebagaimana dibawah ini.

boplpj@gmail.com

alamat pengiriman SPJ Via email

mungkin pertimbangan kepraktisan dan hemat kapasitas hosting sehingga alamatnya memakai gmail.com, bukan dengan ekstensi kemenag.go.id

sebelum anda mengirimkan, pastikan file yang anda kirim dalam format scan PDF, bukan berbentuk PNG.

Kedua, pastikan seluruh form laporan dan lampiran yang seharusnya dikirim semuanya sudah di scan tanpa ada yang ketinggalan.

Ketiga, pastikan alamat pengiriman LPJ sudah diketikkan dengan benar, pastikan anda hafal alamat email untuk mengirim SPJ beserta passwordnya.

untuk kepentingan lembaga anda dan dei menghindari jeratan atau minimal omelan pejabat pemberi bantuan, jaga dan simpan informasi sent pada email anda.

jangan sampai terhapus maupun hilang karena salah pencet dan sebagainya.

Ada baiknya anda kirim email juga dengan bcc kepada alamat rekan anda supaya apabila terjadi kehilangan file pengiriman, jejak digital pengiriman anda mudah dilacak melalui akun teman yang anda bc dan bcc.

Enaknya mengirim lpj via email ini hemat dan praktis.

Alasan hemat yaitu tidak perlu biaya ongkos kirim.

Lumayan beberapa puluh ribu bisa dihemat untuk jasa pengiriman.

Kepraktisannya anda tidak perlu repot repot pergi ke konter jasa ekspedisi untuk mengirimkan berkas laporan anda.

Meskipun saat ini jasa ekspedisi pengiriman banyak yang jemput bola mau mengambil paket yang dikirimkan.

Mengirim SPJ LPJ BOP Via whatsapp

Nah ini adalah aplikasi semiliar umat manusia yang mampu menggusur SMS dari peredaran dunia.

Cara praktis kedua yaitu mengirimkan Laporan pertanggungjawaban BOP Covid melalui nomor whatsapp.

Adapun nomor untuk mengirimkan surat pertanggungjawaban BOP daring masa covid TPQ Madin ponpes adalah sebagaimana nomor dibawah ini;

0858-1779-9442

nomor whatsapp pengiriman SPJ lewat WA

Untuk antisipasi ditagih di akhirat, eh maaf ditagih petugas kemenag atau BPK, simpanlah percakapan pengiriman tersebut, jika perlu anda screen shoot kemudian gambar capture tersebut dicetak sebagai bukti pengiriman.

Ada baiknya yang mengirim para ustadzah saja, karena biasanya para ustadz suka menghapus pesan wa dalam hapenya.

Takutnya nanti tidak sengaja clear pesan wa padahal didalamnya ada bukti pengiriman berkas LPJ.

baca : CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOP MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH BIASA & DARING COVID-19

Pastikan nomor pengiriman LPJ benar supaya tidak salah kirim, jika salah kirim maka tiada gunalah pengiriman anda.

Nah itulah alamat pengiriman LPJ SPJ BOP TPA Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok pesantren. berupa Bantuan Pembelajaran Daring masa Covid-19 yang bisa dipilih salah satunya.
Wilujeng dalu, i love you wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Sebab Tak menemukan no statistik TPQ Madin Ponpes di online, tanya Operator EMIS

Pontren.com – assalaamu’alaikum, Sore hari tadi saat sedang memperbaiki blog yang mengalami permasalahan secara teknis, saya melihat di kolom komentar yang menanggapi atau memberikan komentar.

Seperti ini kurang lebihnya tanggapan mengenai saran saya bertanya kepada operator EMIS Kabupaten atau kota jika ada kendala pencarian online ataupun bahwa operator emis lebih valid dalam pencarian.

bertanya ke operator emis, seharusnya mereka malu, kalau memang sekarang pemerintah menggalakan atau menekan setiap lembaga harus aktif dalam pendataan secara daring. terus teruntuk apa itu program emis ada kalau setiap lembaga tidak terdata padahal sudah tercatat di pusat. semoga saja pada sadar yah. hihi

pendapat pembaca

saya agak gagal paham dengan yang dilontarkan didalam kolom ini, siapa yang ditunjuk harus malu? Apakah operator emis, atau pengelola lembaga yang entry data? Kemudian yang harus sadar siapa? Agak kurang jelas juga bagi saya siapa yang ditunjuk untuk sadar dan malu.

nomor statistik TPQ Madin Ponpes tidak ketemu
muter muter mencari nomor statistik

Baiklah, mungkin bisa jadi maksudnya adalah jika tidak bisa menemukan data secara online, maka harus ada pihak pihak yang malu dan sadar diri kenapa data tidak ketemu, dan kenapa harus bertanya kepad operator EMIS Kabupaten tau Kota.

Kondisi ini membuat saya mencoba menganalisa beberapa faktor kenapa terjadi seseorang yang mencari nomor statistik melalui online tersebut tidak menemukan lembaga yang di Inginkannya.

Kemudian bisa saya simpulkan beberapa sebabnya sebagai berikut;

Memasukkan ejaan nama lembaga tidak sama persis dengan data yang ada

Yang pertama yaitu ejaan nama lembaga yang dicari tidak sama persis atau presisi, asumsi saya, aplikasi online pencarian lembaga ini dengan 2 cara yaitu, pertama memasukkan nomor statistik, dan kedua memasukkan nama lembaga.

Karena model aplikasi maka pencarian ini bersifat sensitive character dan bahkan mungkin saja sensitive case.

baca : Cara Mencari Nomor Statistik TPQ Madin dan Pondok Pesantren Secara Online

Maksudnya bagaimana?

Maksudnya apabila pengetikan nama lembaga tidak sama persis dengan yang ada pada EMIS maka data tersebut tidak muncul

Contoh kasus : ada lembaga TPQ bernama al Muthohharoh (kata al dan mutohharoh terpisah, huruf H double).

Pada saat dia mengentry atau memasukkan di data pencarian dengan kata almutohharoh (tanpa spasi) atau al Mutoharoh (tanpa huruf H dobel) atau al Mutaharah (menggunakan huruf A, bukan 0).

Dari penulisan karakter yang berbeda tentu lembaga yang diinginkan tidak muncul.

Solisi ; cobalah beberapa alternatif huruf berbagai kemungkinan yang ada sehingga lembaga anda ditemukan, ciri lembaga tersebut adalah yang anda kelola yaitu alamat lembaga tersebut sama dengan milik anda.

Nama Lembaga telah diubah

Pada beberapa kejadian, ada perubahan nama lembaga karena beberapa saat vakum atau memang ingin diganti.

Harap diketahui bahwa data (utamanya) lembaga TPQ saat ini masih merujuk pada hasil kerja keras Operator EMIS jaman dahulu.

Pada era sekitar tahun 2015 dan tahun sebelumnya, sistem entry data yaitu dengan cara upload file excell pada program atau aplikasi yang dibuat oleh Kemenag Jakarta.

Jadi mereka yang memiliki NSLPQ (nomor statistik TPQ) kebanyakan karena adanya campur tangan yang sangat banyak dari operator EMIS Kabupaten Kota zaman dahulu.

baca : NSPP Pesantren ( Nomor Statistik Pondok Pesantren )

kembali lagi ke permasalahan penggantian data atau nama lembaga,

Dampaknya apa dengan perubahan nama tersebut? Dampaknya sudah jelas, apabila anda memasukkan nama lembaga yang baru, sampai lebaran kuda pun tidak akan ketemu karena data yang ada dengan milik anda berbeda.

Contoh : dahulu TPQ bernama Al Khanifah, kemudian diganti menjadi An Nafi’ah. Maka jika anda mengetikkan nama an Nafi’ah tentu bukan lembaga anda yang muncul pada kolom hasil pencarian.

Solusi : cek data lembaga melalui operator emis Kabupaten atau kota

Lembaga memang belum terdaftar pada EMIS Kemenag

Nah ini sudah jelas, pada masa sebelum bantuan sebanyak sekarang, para operator emis merasa berat hati dan kepayahan dalam mendapatkan data lembaga utamanya TPQ, Madin maupun pondok pesantren.

Karena biasanya pada saat diminta bantuan tentang data lembaganya mereka para pengelola akan bertanya, apakah akan mendapat bantuan?

Selain itu banyak faktor yang lain semisal lembaga tidak merasa perlu didata, berat entry, tidak melihat adanya manfaat setor data ke Kemenag dan lain sebagainya.

baca : Membuat nomor induk santri TPQ TPA pedoman cara dan aturan

Dengan belum terdata lembaga otomatis tidak akan pernah menemukannya secara online, bahkan jika anda bertanya kepada operator EMIS sekalipun. Tentunya tidak bisa menemukan keberadaan lembaga beserta nomor statistiknya.

Solusi : mendaftarkan lembaga anda ke Kemenag sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Data Lembaga sudah dihapus dari EMIS

Beberapa tahun yang lalu ada surat dari Jakarta tentang pemutihan nomor statistik pondok pesantren bagi lembaga ponpes, dimana pontren diminta melakukan daftar ulang lembaga.

Berbagai form dan ketentuan sudah dibuat dan pada beberapa situasi ada lembaga yang belum memenuhi syarat sebagai pesantren, adapula pengasuh yang tidak berminat untuk memutihkan lembaganya.

Dengan tidak memenuhi persyaratan atau pengelola tidak melakukan daftar ulang alias pemutihan pesantren maka nomor statistik ponpes tersebut dihapus dari EMIS, alias hilang dari peredaran.

Sekalipun mencari seharian hasilnya akan nihil karena memang datanya sudah dihapus.

Solusi : lakukan pendaftaran lembaga pondok pesantren ke Kementerian Agama melalui Kankemenag Kabupaten atau Kota.

Alasan kenapa bertanya kepada operator EMIS Kabupaten atau Kota

bertanya tentang NSLPQ NSDT NSPP
siap siap bertanya tentang nomor statistik

Tidak usah malu atau sungkan bagi pengasuh pengelola lembaga baik madin TPQ maupun pondok pesantren untuk berkomunikasi dengan operator Kabupaten.

Saya yakin petugas pemegang EMIS merupakan person yang memiliki dedikasi tinggi untuk membantu lembaga dalam apapun itu berkenaan dengan kemajuan pendidikan Islam.

Apakah operator EMIS harus malu jika ada lembaga yang tidak menemukan nomor statistiknya secara online?

Saya kira tidak juga, kenapa harus malu?

Tidak ditemukan no statistik secara online bukanlah kesalahan operator emis Kab atau kota, memang pemerintah mendorong lembaga untuk terdaftar di EMIS, akan tetapi harap dicatat, Kemenag sifatnya hanya menunggu.

baca : Kekurangan pada Juknis TPQ Madin Pesantren dari masa kemasa

Maksudnya menunggu bagaimana?

Yaitu menunggu lembaga aktif mendaftarkan dan entry lembaganya secara online, sehingga operator EMIS kabupaten kota hanya sifatnya menghimbau, mendampingi dan konsultan mengenai entry data tersebut.

Kembali lagi kenapa bertanya kepada operator emis adalah cara yang paling valid untuk tahu NSPP, NSDT maupun NSLPQ?

Karena operator ini bisa mengunduh file lembaga dalam format excel.

Dengan pencarian data di file berbentuk excel akan lebih mudah praktis dimana terdapat pembagian kecamatan dan nama desa tempat lembaga berada.

Apabila anda (dan saya yakin) hafal alamat keberadaan TPQ Madin atau pondok pesantren yang dikelola, tentu akan cepat ditemukan Nomor statistiknya meskipun ada perubahan nama atau perbedaan ejaan.

Nah itulah alasan kenapa menurut saya cek ke operator emis merupakan cara yang paling valid, meskipun tentunya tidak ada salahnya anda mencoba mencari secara online, saya pribadi juga bisa menemukan lembaga yang pernah saya kelola koq secara pencarian online.

Salam kenal, wassalam.

Contoh Laporan Pertanggungjawaban BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah Biasa & Daring Covid-19

Download contoh Surat atau Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah baik Awwaliyah (MDTA) Wustha (MDTW) dan juga Ula (MDTU) dari Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kementerian Agama juga BOP Daring Covid-19.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sugeng enjang para pengelola madrasah Diniyah Takmiliyah di penjuru negeri, salah satu bantuan dari Kementerian Agama baik lewat Kanwil maupun Kankemenag adalah BOP Madin.

baca;
Juknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah ;
Kerangka Acuan Kerja BOP Madin ;
Standar Minimal Pelayanan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Biasanya anggaran bantuan ini ada di DIPA Kemenag setiap tahunnya, dan masing masing tahun sudah ada juknis cara penyaluran maupun peruntukan b antuan. Meskipun setiap tahun terbit juknis yang mengatur umumnya tidak banyak perubahan aturan dari tahun ke tahun.

Salah satu syarat pengajuan biasanya lembaga madin dipersyaratkan sudah terdaftar di Kemenag dengan bukti piagam keterangan terdaftar atau surat keterangan dengan nomor statistik yang telah tercantum.

Selanjutnya dalam proposal pengajuan ini dicantumkan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan dalam juknis atau sesuai permintaan yang menyalurkan bantuan. Contoh lampiran yaitu susunan pengurus, RAB bantuan, fotocopy rekening lembaga yang masih aktif, SIK dan sebagainya.

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah

Sebelum pencairan, proposal akan di cek dan juga pengurus utamanya ketua/pimpinan madin melakukan penandatanganan berbagai dokumen seperti SPTB, Pakta Integritas, Surat Perjanjiak Kerja, SIK dan kuitansi tanda terima yang mestinya dibuatkan dari pihak pemberi bantuan (kemenag).

Jangan lupa anda simpan file tersebut sebagai lampiran surat pertanggungjawaban BOP nantinya.

Selesai proposal pengajuan dan bantuan di ACC kemudian melalui proses KPPN setempat, maka dana BOP berpindah dari Rekening Negara ke Rekening lembaga.

Selanjutnya tugas dari lembaga adalah melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan peruntukannya.

Bagaimana mengetahui peruntukan pembuatan SPJ yang benar? Anda dapat melihat bagaimana seharusnya pelaporan disusun dengan cara mempelajari juknis atau berkonsultasi kepada pegawai di PD Pontren atau Seksi Pakis.

Setidaknya dalam pelaporan SPJ atau LPJ BOP Madin ini memuat, surat pengantar, pendahuluan dan narasi peruntukan bantuan, data pengurus madin (Kepala, guru maupun tenaga pendidik/bagian tata usaha), lampiran lampiran kuitansi tanda pembelian atau belanja maupun kuitansi tanda terima honor.

ilustrasi santri madin

Sebaiknya pembuatan laporan ini dibuat dengan segera demi kebaikan bersama (untuk madrasah diniyah dan para pejabat dan PNS di Kemenag sebagai penyalur bantuan). Jangan sampai anda membuat laporan setelah dioyak oyak dari pihak kemenag.

Logika saya, laporan pertanggungjawaban BOP Madin ini diserahkan bulan Januari setelah bantuan cair di tahun sebelumnya, pengecualian jika ada ketentuan atau permintaan khusus dari aparat yang berwenang.

Maksud saya begini, jika madin anda mendapatkan bantuan Madin yang realisasinya tahun 2020 maka setidaknya laporan pertanggungjawaban BOP Madin pada Bulan Januari tahun 2021.

SPJ BOP Madin

Seperti judul postingan yang kami buat, berikut kami share atau bagikan contoh LPJ Bantuan Operasional Madrasah Diniyah dari Kemenag yang merupakan kebaikan dari Boss Sudarto yang mengirimkan kepada kami. Salim rumiyin pak Erte Sudarto.

Selanjutnya file ini kami unggah atau upload dengan hasil tampilan seperti dibawah ini.

Dalam file yang kami unggah ini LPJ terdiri dari;

Surat pengantar;
Pendahuluan;
Tujuan;
Realisasi;
REALISASI PENERIMAAN DANA DAN PENGELUARAN
Data Guru.

Selanjutnya untuk berbagai lampiran silakan anda buat sendiri atau minta kuitansi dari Toko Warung tempat anda belanja maupun kuitansi penerimaan dana jika ada uang yang disalurkan sebagai transport atau uang saku guru Madin.

Jika anda menginginkan contoh SPJ diatas dan hendak mengunduh atau download SPJ BOP Madin, anda dapat mengikuti link atau tautan dibawah ini.

Download Contoh LPJ Madin

Sukur sukur anda memiliki contoh lain yang lebih baik dan dapat di share tautannya kepada kami. Jangan lupa segera dikumpulkan ya, kasian petugasnya yang mengurus bantuan .

Jika nanti diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dan SPJ belum dikumpulkan, bisa bisa pemberi bantuan mendapat sanksi baik pencopotan jabatan atau penurunan pangkat, opo ora mesakne?

Berikut tautan link unduhan untuk download SPJ BOP

Download SPJ LPJ BOP Madin

Contoh LPJ BOP Daring Covid-19 Madin

pada bulan bulan pertengahan di tahun 2020, ada banyak gelontoran dana bantuan untuk lembaga pendidikan Islam termasuk bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Kucuran dana dari pemerintah ini bernama Bantuan Operasional Pendidikan Pembelajaran Daring dan Covid-19.

selazimnya bantuan dari plat merah, maka lembaga tidak terlepas dari yang namanya Surat Pertanggungjawaban alias SPJ atau Laporan Pertanggungjawaban LPJ BOP Daring Covid-19.

dibawah ini adalah penampakan contoh LPJ BOP Covid-19 atau daring untuk Madin.

silakan dilihat tampilan review sebagaimana berikut;

anda dapat mengunduhnya langsung dari tampilan penampakan preloved diatas,

apabila ada permasalahan unduh gratis free download contoh LPJ bop Covid-19 atau Daring bagi Madin diatas, akan kami lampirkan tautannya sebagaimana dibawah ini.

Unduh LPJ BOP Daring Covid-19 Madin

Penutup

Sekali lagi ucapan terima kasih dan apresiasi kepada ustadz Sudarto dari Toroh Grobogan yang berbaik hati membagikan contoh laporan pertanggungjawaban yang dapat dijadikan parameter lembaga dalam melakukan tertib administrasi dalam pelaporan bantuan Madin dari Kemenag.

Oh iya, contohnya dibuat kepada Kanwil, silakan anda ubah ke Kemenag Kabupaten jika bantuan dari Kemenag Kabupaten, dan kop lembaga serta alamat disesuaikan dengan lembaga penerima bantuan nggih, jangan sampai nanti lembaga anda di Kabupaten Nganjuk ternyata file masih Kabupaten Grobogan, lak yo ora lucu tur saru.

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Cara Mencari Nomor Statistik TPQ Madin dan Pondok Pesantren Secara Online

Cara untuk mengetahui nomor statistik lembaga Taman Pendidikan al Qur’an (atau yang serumpun), Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren. Lembaga pendidikan yang berada dibawah Direktrat Jenderal Pendidikan Islam dan lebih spesifik di Direktorat PD Pontren Kemenag RI

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng enjang para penggiat lembaga keagamaan khususnya TPQ, Madin, maupun ponpes, pada wilayah lokasi tempat tertentu, untuk lembaga TPQ biasa diucapkan dengan TPA, sedangkan Madin ada yang menyebutnya sekolah arab, MDT, MDTA MDTW, PMDT, sedangkan pondok pesantren, ada pula yang hanya memanggil dengan pondok.

Jika anda pernah mendengar Education Managemen Information System, mestinya anda juga sekilas tahu apa itu yang dinamakan dengan nomor statistik lembaga.

Emangnya apa sih Education Managemen Information System? Itu adalah kepanjangan dari EMiS, yang oleh banyak operator di plesetkan menjadi pengemis (orang yang bertugas untuk entry EmiS), dibikin persis dengan kata yang memiliki arti orang peminta-minta.

Akan tetapi kita tidak akan membahas mengenai arti pengemis secara bahasa baik dimaknai dengan peminta minta atau petugas entry data kelembagaan secara online yang berada dibawah Dirjen Pendis.

baca : TAK MENEMUKAN NO STATISTIK TPQ MADIN PONPES DI ONLINE TANYA OPERATOR EMIS

Yang akan kita bahasa kali ini yaitu bagaimana caranya untuk melakukan cek nomor statistik lembaga pada EMIS baik TPQ TKQ TQA Madin Awaliyah wustha Ulya Aljamiah maupun Pondok pesantren PKPPS Ma’had Aly SPM dan Pendidikan Diniyah Formal.

Singkatan Nomor Statistik Lembaga

Disebutkan diatas, pada emis memiliki istilah untuk masing-masing lembaga yang disebutkan yaitu;

NSLPQ = Nomor Statistik Lembaga Pendidikan al-Qur’an. Nomor ini dipergunakan bagi lembaga dalam rumpun LPQ (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an) seperti TKQ, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur’an (PAUDQU).

NSDT = singkatan dari Nomor statistik Diniyah Takmiliyah, dipakai untuk penomoran Madin baik jenjang Awaliyah Wustha Ulya dan al Jami’ah.

NSPP = Nomor statistik Pondok Pesantren, baik itu hanya pondok saja tanpa menyelenggarakan layanan pendidikan, atau pesantren yang memiliki lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), termasuk pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan lain lintas Kementerian (misalnya SMP SMA SD dll).

Ramai ramai mengecek saat ada bantuan

Ini bisa di titeni, disaat ada banyak bantuan berhamburan dari pemerintah pusat Jakarta, maka akan banyak pengurus lembaga turun gunung datang ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota untuk menanyakan maupun konfirmasi tentang lembaganya.

Apa pasal? Karena saat ini salah satu persyaratan lembaga pendidikan keagamaan Islam semisal TPQ madin maupun ponpes yang dikucuri dana akan diminta persyaratan berupa ijin operasional atau tanda daftar lembaga di Kemenag, ataupun minimal telah terdaftar di kemenag dengan kepemilikan nomor statistik.

baca : Cara Menyusun Nomor Induk Santri Pondok Pesantren

Keberadaan syarat ini sering membuat kelimpungan pengelola lembaga, utamanya jika nominalnya fantastis, semisal bantuan dimasa covid saat ini yang nilainya puluhan juta rupiah untuk setiap lembaga.

Bahkan ada beberapa situasi dimana orang yang kuat secara kedudukan di pemerintahan yang menggunakan pengaruhnya bagaimana supaya suatu ijin operasional maupun nomor statistik bisa dibuatkan secara instan.

Untuk madin dan TPQ, bisa jadi bolehlah bisa dibuat secara instan, akan tetapi untuk pondok pesantren saat ini sudah ditarik ke pusat jakarta, sehingga mau di bolak balik kayak apapun Kemenag Kabupaten Kota nirwenang urusan penerbitan dan perpanjangan no statistik pondok pesantren.

Cek nomor statistik secara online

cari-nspp-secara-online

Di dunia online saat ini tentu pencarian menggunakan tenaga internet bisa memudahkan orang di segala penjuru dunia yang memiliki akses internet untuk mencari informasi.

Termasuk juga metode pencarian nomor statistik lembaga dibawah PD Pontren.

baca : Sistematika penyusunan nomor statistik TPQ Taman Pendidikan Al Qur’an

Ada cara pengecekan secara online, akan tetapi memang perlu kesabaran untuk TPQ dan madin karena banyaknya lembaga yang ada di Indonesia.

Bagaimana caranya?

Silakan disimak cara pengecekan NSTPQ NSLPQ maupun NSDT dengan cara online melalui situs EMIS kemenag

Cara cek NSLPQ NSTPQ dan NSDTT secara online

Yang perlu anda lakukan adalah mengakses situs kemenag yang berisi tentang emis, alamatnya adalah http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/

Selanjutnya silakan dilihat pojok kanan atas ada gambar suryokontho alias loop atau gambar kaca cembung seperti milik sherlock holmes, pencetlah gambar tersebut.

Kemudian akan muncul gambar sebagaimana dibawah ini;

cek-no-statistik-TPQ-Madin
pojok kanan atas ono gambar suryokontho

Setelah itu, pilihlah direktorat (dalam hal ini PD Pontren) seperti dalam gambar dibawah ini, selanjutnya lebih spesifik ada baiknya ada shortir Provinsi, misalnya Jawa Tengah Barat Timur atau Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Papua, terserah lokasi anda.

Lihat penampakan berikut.

cek-nomor-nsplq-nsdt-secara-online
jangan lupa ubah pilihan ke PD Pontren

Contoh hasil pencarian lembaga madin yang bernama Baiturrahman. Saya pilih PD Pontren, kemudian Provinsi Jawa Tengah dan memasukkan nama lembaga “Baiturrahman”. Anda juga bisa mencoba memasukkan dengan nomor statistik.

Kemudian hasilnya tralalaalaaa….

hasil-pencarian-online-NSLPQ-NSTPQ-NSDT
penampakan hasil pencarian secara online

Ternyata sangat banyak lembaga yang bernama Baiturrahman, estimasi saya mencapai 890 lembaga (1 halaman ada 10 tampilan lembaga, padahal di situ tertera 89 halaman, klenger ra sampean golek I (kalau tidak di shortir provinsinya.

Kemudian saya coba pilih provinsi, akhirnya tinggal 11 halaman saja.

Cara Cek NSPP Pondok Pesantren

Ada aplikasi besutan kementerian agama yang bernama PDPP yang merupakan singkatan dari Pangkalan data Pondok Pesantren, disitu anda bisa memasukkan nama pesantren anda dan kemudian akan muncul beberapa pesantren, silakan dicari yang sesuai alamat dengan lembaga anda.

Pastinya untuk pencarian model ini, anda harus memasukkan nama lembaga anda secara presisi persis huruf nya satu persatu karena apabila meleset satu huruf saja akan berbeda hasilnya, misalnya Baitur Rahman, Baiturrohman, Baiturrahman, Bait Rahman, perlu dicoba satu persatu.

Untuk mencobanya anda dapat mengikuti tautan ini https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/about

Kemudian masukkan nama pesantren pada kolom yang telah disediakan (contoh dalam gambar dibawah), untuk memudahkan, silakan anda pilih kabupaten/kota beserta provinsinya.

cek-nspp-pondok-pesantren-online
aplikasi pangkalan data pondok pesantren (PDPP)

Disitulah dapat diketahui nomor statistiknya.

Bagaimana jika tidak ditemukan data lembaga yang saya cari? Ada 2 kemungkinan, yang pertama cara penulisan anda yang tidak pas dengan data lembaga, yang kedua memang lembaga anda belum masuk datanya.

Cara paling akurat mengecek nomor statistik Lembaga

Nah ini merupakan cara paling akurat untuk mengecek nomor statistik lembaga, caranya manual yaitu mendatangi seksi Pakis atau PD Pontren Kemenag Kabupaten/Kota selanjutnya silakan ditanyakan berapa nomor statistik lembaga anda.

Jika tidak diketemukan nomor statistiknya maka positif bahwa lembaga yang dikonfirmasi nomor statistiknya memang belum terdaftar atau belum mengajukan permohonan nomor statistik.

Jadi kesimpulannya, guna menemukan nomor statistik yang akurat pada lembaga baik TPQ Madin maupun ponpes, silakan datang ke Kemenag Kabupaten atau Kota tempat lembaga beroperasi, dan bertanyalah secara manual, karena taktik pengecekan online memang belum efektif.

Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

BOP Pesantran TPQ Madin Tahap II cair mulai senin 19 Oktober ini syaratnya

Informasi tentang surat Pemberitahuan Mekanisme Aktivasi dan Pencairan Dana Bantuan Tahap II yang berisi ketentuan pencairan dana BOP masa covid-19 untuk pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan al-Qur’an termasuk TPQ yang dapat dicairkan mulai hari senin tanggal 19 Oktober di Bank BNI 46 setempat.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ingat ya, mulai hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020 0 dapatmengurusaktivasi dan pencaian dana bantuan.

Ditengah gayengnya memithati lembaga yang mendapatkan bantuan karena keantikan dalam penunjukan, akhirnya ada surat yang menjadi landasan bagi lembaga untuk mencairkan bantuan BOP tahap dua bagi ponpes madin maupun TPQ.

Secara teknis untuk syarat dan ketentuan tidak ada perubahan sebagaimana persyaratan sebelumnya. Pengecualian untuk pesantren ada syarat tambahan berupa nomor pokok wajib pajak yang disingkat NPWP (jangan dikira singkatan dari Naik Pangkat Wani Piro ya..).

Adapun persyaratan pencairan dana BOP tahap 2 ringkasnya adalah sebagai berikut;

  • KTP asli beserta fotocopu
  • fotocopy SK Pengurus Lembaga
  • fotocopy NSPP atau Izin Operasional Lembaga
  • Fotocopy NPWP Lembaga khusus Pesantren)
  • 3 lembar materai 6000
  • Stempel Lembaga; dan

Untuk lebih detil tentang isi surat tersebut sudah kami pindahkan dalam blog ini dan nantinya akan kami tampilkan file surat dimaksud.

Berikut isi teks surat tentang pencairan BOP tahap II

Pemberitahuan MekanismeAktivasi dan Pencairan Dana Bantuan Tahap II

Yth. Penerima Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Serta Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Tahap II Di Tempat

Sesuai dengan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor 5133 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor 1247 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor 5134 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1248 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020, dengan hormat kami beritahukan hal-hal sebagai berikut

Pertama, Penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pendidikan Islam Nomor 5162 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah, Nomor 5163 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren, Nomor 5164 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Al-Qurian, dan Nomor 5165 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Daring pada Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19Tahun Anggaran 2020 dapatmengurus aktivasi dan pencaian dana bantuan mulai Senen, 19 Oktober 2020 di bank penyalur (BNIsetempat)

Kedua, .Penerima bantuan membawa Surat Pemberitahuan Bantuan dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Tahap II berserta Lampirannya (sesuai nama penerima bantuan) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Membawa KTP (asli dan foto copy)
  2. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy)
  3. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy)
  4. Membawa NPWP Lembaga (foto copy-khusus Pesantren)
  5. Membawa Materai 6000 (3 lembar)
  6. Membawa Stempel Lembaga

Ketiga, Penerima bantuan tidak diperbolehkan melakukan aktivasi dan pencairan dana bantuan lebih darisatu kali pada satu jenis bantuan

Nah seperti itulah isi surat diatas tentang pencairan BOP covid-19 tahap II untuk lembaga Madin TPQ maupun pondok pesantren.

Jika hendak melihat sumber suratnya, anda dapat mengikuti tautan dibawah ini;

download surat pencairan BOP tahap II TPQ Madin Ponpes masa covid-19

Lebih Cepat mengurus Pencairan, belanja Sesuai Ketentuan dan Jangan Lupa Bikin SPJ

jangan lupa segera diurus syarat dan ketentuan diatas, kemudian silakan dibelanjakan uang bantuan yang jumlahnya puluhan juta ini.

Dalam pembelanjaan perlu melihat mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, karena secara keduniaan anda akan diminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP masa covid ini.

Setidaknya dalam laporan terdapat Penggunaan dana, kuitansi tanda pembelian barang dan foto dokumen barang yang dibeli.

Lebih cepat dicairkan dan di belanjakan serta terselesaikan pembuatan laporan tentu akan lebih baik, begitulah fatwa salah satu pegawai Kanwil Kemenag.

Selamat mengurus bantuan, wilujeng siang, semoga sehat selalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Kekurangan pada Juknis TPQ Madin Pesantren dari masa kemasa

Opini pribadi admin pontren pada petunjuk teknis lembaga pendidikan baik LPQ Madrasah Diniyah Takmiliyah maupun pondok pesantren yang membuat pengelola serta JFU Pelaksana PD Pontren ataupun Seksi Pakis kewalahan menghadapi situasi yang tanpa pegangan.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, sebelum terjadi salah paham, ini bukan kritik atau melakukan koreksi terhadap juknis yang telah ada. bukan kelemahan juga atau apalah namanya. intinya semua juknis bagus sih. meskipun ada pepatah, tiada gading yang utuh.

Lebih tepatnya curhatan ungkapan hati melihat situasi dan keadaan dimana para JFU Pelaksana di Seksi PD Pontren atau Pakis Kabupaten yang mengalami keadaan bingung apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak tercantum pada juknis.

atau singkatnya bisa disebut sebagai masalah kendala dan problematika penanganan perizinan SK Izin Operasional Pesantren dan SK Piagam Tanda Daftar TPQ maupun MDT.

Maksudnya dari masa kemasa ini juga dibatasi pada masa yang diketahui oleh admin saja, karena sampai saat ini kami belum dapat menyusun berbagai juknis dari awal mula sampai paling mutakhir sebagai koleksi sejarah keberadaan petunjuk teknis untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah maupun Pondok Pesantren.

Memangnya apa saja sih yang adakalanya membuat pelaksana atau JFU pada PD Pontren dan Seksi Pakis seperti pepatah “Bagai anak ayam kehilangan induknya?”.

Nah inilah yang akan dicoba admin menganalisa beberapa hal yang belum ada pada juknis(bisa saja ada hal yang terlewat kami baca).

Perubahan data Lembaga termasuk pimpinan lembaga

Pada piagam terdaftar LPQ maupun madin serta Surat Keputusan tanda terdaftar dan izin operasional pondok pesantren mencantumkan beberapa data lembaga, adapula berupa nama yayasan dan nama pimpinan pondok pesantren.

Pernah suatu waktu karena adanya kerja sama atau bantuan untuk pesantren maka pimpinan lembaga datang ke Kemenag hendak meminta perubahan dokumen nama pesantrennya.

Diketahui bahwa dalam juknis TPQ madin atau pondok pesantren sepanjang yang saya tahu tidak diketemukan mekanisme perubahan data lembaga, entah itu nama, alamat, nama yayasan atau yang lain lain.

Kepala Rumah Tahfidz al-Qur'an
ilustrasi pimpinan lembaga pendidikan

Apalagi mekanisme pengajuan perubahan data sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak lembaga.

Padahal di lapangan, pihak Kabupaten atau kota yang dikejar-kejar oleh lembaga untuk melayani perubahan ini.

Apakah memang tidak bisa diubah karena tidak terdapat dalam juknis atau dituruti saja sesuai dengan keinginan lembaga? Kalau iya, bagaimana mekanismenya?

Beda kabupaten kota yang menangani sangat diduga keras ada perbedaan dalam penanganan.

Penanganan SK Izin Operasional Pesantren dan Piagam Terdaftar TPQ Madin belum pernah diterbitkan tapi sudah punya Nomor Statistik

Pada beberapa kasus, dahulu kala lembaga hanya dimasukkan saja nomor statistik kedalam aplikasi EMIS, tanpa dikeluarkan piagam tanda daftar, hal ini paling lazim terjadi pada Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.

Kejadian ini bisa saja terjadi sampai dengan adanya perubahan pimpinan entah Kasi atau Kepala Kantor Kemenag.

Dimusim bantuan, biasanya pengelola TPQ ramai ramai mendatangi Kemenag untuk meminta piagam atau izin operasional TPQ.

Keberadaan surat keterangan tanda daftar pada beberapa kasus tidak diakui oleh pemberi bantuan.

Kejadian ini dapat membuat kelabakan para JFU yang berhadapan dengan pengasuh TPQ utamanya yang di bekingi oleh anggota DPR.

Bisa dikatakan maju kena, mundur juga kena.

Penggantian SK Izin Operasional dan Piagam Tanda Daftar yang Hilang

Kehilangan merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun kecuali lawan atau orang yang tidak suka kepada orang yang hilang barangnya.

Dalam juknis baik TPQ madin ataupun Pondok Pesantren sepanjang admin baca, tidak diketemukan tata cara penerbitan kembali SK lembaga yang hilang atau piagam yang lenyap tidak ketemu walau sudah dicari cari.

Kondisi ini merupakan dilema bagi lembaga ataupun JFU Pegawai pada Kemenag di Kabupaten.

Tidak dibuatkan kasihan, dibuatkan juga seperti apa dan bagaimana bentuknya, apalagi jika sudah ada pergantian kepala.

Belum lagi (lagi-lagi) jika berurusan dengan dana bantuan, dan para kiai menyebut bahwa pondoknya sudah mendapatkan SK bantuan, akan semakin menyesakkan bagi yang mengurusi perizinan Pesantren Madin TPQ maupun lembaga keagamaan pendidikan Islam yang berada dibawah Direktrat PD Pontren.

Khusus LPQ, tentang Ketentuan Organisasi lembaga dibawah Badan Hukum

1 badan hukum untuk beberapa Lembaga

Satu lagi, mungkin bisa dikatakan spesifik, keberadaan kewajiban LPQ dikelola dibawah organisasi atau lembaga dibawah badan hukum juga menjadi persoalan dan multitafsir.

Maksudnya bagaimana?

Informasi yang beredar, bahwasanya TPQ bisa menginduk kepada yayasan yang sifatnya Nasional secara beramai ramai.

Akan tetapi apabila itu yayasan atau badan hukum tidak bersifat nasional maka tidak bisa untuk dipakai beramai ramai oleh lembaga, dicontohkan Badko TPQ tidak bisa dipergunakan TPQ sebagai organisasi atau lembaga yang menaungi beberapa TPQ.

Kenapa sampai terjadi kebingungan?

Karena tidak ada surat yang menjelaskan dengan pasti ketentuan ini, hanya ada peredaran secara lisan dan rapat serta diskusi.

Apabila memang seperti itu keinginan dari pihak pembuat juknis, dalam hal ini Kemenag RI di Jakarta, maka ada baiknya terdapat edaran yang jelas mengenai ketentuan lembaga atau organisasi badan hukum untuk naungan TPQ secara jelas.

Harapan yang ada yaitu keberadaan ketentuan yang jelas yang mengatur tentang Piagam Terdaftar serta SK izin Operasional Lembaga dalam perubahan data, hilang, belum diterbitkan serta penjelasan Penggunaan badan hukum bagi LPQ.

Itu saja kira kira beberapa hal yang menjadi kendala di lapangan para PNS di PD Pontren atau Seksi Pakis dalam melakukan pelayanan perizinan untul LPQ, Madin, maupun Pondok Pesantren.
Tetap sehat, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaaatuh.