Arsip Tag: pendidikan kesetaraan pondok pesantren

Tanda Terima Bantuan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS

Tanda Terima Bantuan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS download contoh format doc ms word sebagai salah satu syarat untuk mencairkan bantuan dari Kementerian Agama.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, jika anda menengok pada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021, anda akan menemukan syarat dan ketentuan.

Salah satunya berupa syarat pencairan bantuan insentif guru pendidik pada PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) berupa tanda terima bantuan atau dengan kata lain berupa kuitansi tanda terima.

Tidak sembarangan kuitansi, apalagi sebagaimana anda beli pada toko yang beredar banyak masyarakat.

Tetapi sebuah kuitansi tanda terima bantuan tunjangan insentif guru PKPPS yang ada pada petunjuk teknis sebagai pedoman.

Pada kuitansi tanda terima ini juga memuat berbagai pernyataan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai dengan juknis dan siap dilaporkan apabila menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Seperti apa sih kuitansinya?

Berikut adalah teks kuitansi yang kami maksud.

Teks kuitansi Tanda Terima Bantuan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS

Jika dalam juknis isian berupa titik titik kemudian berisi angka sebagai petunjuk untuk mengisinya, maka dalam contoh ini kami buat keterangan ada pada tulisan.

Seperti apa sih emangnya?

Daripada bingung langsung simak saja sebagai berikut;

TANDA TERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (Nama lengkap penerima Bantuan)
Alamat : (Alamat lengkap penerima Bantuan)

adalah Tenaga pendidik dari:

Nama Lembaga : (Nama Lembaga Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan)
Alamat Lembaga : (Alamat Lembaga Pendidikan Kesetraraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan)

adalah Penerima Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (Satker tempat DIPA berada Nomor () Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen) tentang Penetapan Penerima Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan disalurkan melalui rekening nomor ( Nomor rekening penyaluran dana bantuan ) pada bank (Bank penerbit rekening penyaluran dana bantuan) Berdasarkan hal tersebut, saya menyatakan dengan sebenarbenarnya:

  1. akan menggunakan dana Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021;
  2. apabila dari hasil pemeriksaan terdapat sisa dana, bersedia untuk mengembalikan ke Kas Negara secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tasikmalaya, 31 Desember 2021
Penerima Bantuan,
Tanda tangan
Materai Rp.6,000.
Suciyanti

Download Kuitansi

Anda bisa copy paste tulisan yang telah anda baca kemudian pindahkan pada word, sayangnya anda mesti menata ulang letaknya.

Untuk itu kami persiapkan file softcopy sampean tinggal unduh gratis free download jika hendak memilikinya.

Sebelumnya kami tampilkan penampakan kuitansi ini yang bisa anda lihat tanpa harus mengunduhnya sebagai berikut;

Sampean juga bisa mengunduhnya langsung melalui penampakan pra unduh ini.

Apabila ada kendal, kami menyiapkan tautan untuk mengunduhnya.

Download kuitansi tanda terima bantuan Guru PKPPS

Semoga semua tenaga pendidik pada pondok pesantren sampean bisa kebagian bantuan sebesar 3 juta rupiah ini (isunya sih begitu). Apabila belum, selamat bersabar saja.

Wilujeng sonten, selamat sore, salam kenal dan wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh.

Pernyataan Penggunaan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik PKPPS

Pernyataan penggunaan tunjangan PKPPS. Download contoh surat pernyataan penggunaan tunjangan insentif tenaga pendidik pada PKPPS (guru ustadz ustadzah) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, wilujeng enjang para pengelola program PKPPS yang setara dengan pendidikan Paket milik Kemendikbud.

Salah satu syarat dalam mengajukan atau mencairkan dana bantuan tunjangan insentif tenaga pendidik (guru ustadz ustadzah) pada Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) adalah surat pernyaaan penggunaan tunjangan.

Adapun inti dari pernyataan ini ada 2 yaitu;

  1. Bersedia menggunakan dana bantuan sesuai dengan juknis;
  2. Bersedia dituntut apabila dalam menggunakan bantuan menyebabkan kerugian negara.

Seperti apakah bentuk surat pernyataan penggunaan bantuan ini?

Berikut silakan anda simak

Teks surat pernyataan penggunaan bantuan insentif tenaga pendidik PKPPS

Berikut adalah untaian kalimat teks dalam contoh sebagaimana dalam lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021.

proposal insentif pendidik pkpps

Langsung saja berikut suratnya beserta contoh isian, silakan anda nikmati.

PERNYATAAN PENGGUNAAN TUNJANGAN INSENTIF
TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Elly Bintun
Alamat : Jalan Pendma no. 36c Kendal Jawa Tengah

adalah Ustadz/Ustadzah dari:

Nama Lembaga : Pondok Pesantren Al Ittihad
Alamat Lembaga : Jalan Lawu nomor 42 Kendal Jawa Tengah

menyatakan bahwa:

  1. bersedia menggunakan dana Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021;
  2. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan usulan/proposal Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021.

Kendal, 30 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,
tanda tangan .
Materai Rp.6,000.-

Elly Bintun

Download Surat Pernyataan

Apabila anda hendak mengunduh file, sekedar informasi, ukuran kertas menggunakan size us Folio atau ukuran lebar 21,5 cm x tinggi 33,02 cm.

Menggunakan font bookman old style memakai ukuran 12 merujuk kepada bentuk tulisan dalam juknis.

Sebelum anda mengunduh, anda bisa melakukan pengecekan secara online melalui tampilan yang ada sebagai berikut.

Sampean bisa mengunduhnya langsung melalui tampilan preloved yang akan mengarahkan anda pada file penyimpanan kemudian mudah saja tinggal download.

Apabila ada kendala sampean tidak perlu khawatir, kami siapkan tautan untuk unduh gratis free download dokumen surat ini.

Berikut tautannya.

Download surat Pernyataan penggunaan tunjangan PKPPS

Demikian tambahan informasi pagi ini melengkapi tulisan sebelumnya mengenai bantuan insentif guru PKPPS yang besaran dananya tidak lebih dari 5 juta untuk satu orang. Tepatnya sih 3 juta.

Wilujeng enjing, selamat pagi, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Proposal Usulan Pengajuan Bantuan Insentif tenaga Pendidik PKPPS

Proposal bantuan insentif tenaga pendidik pkpps. Download format surat proposal pengajuan usulan penerima bantuan insentif tenaga pendidik pada PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) ke Kementerian Agama (Kemenag).

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salah satu poin dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021 adalah yang mengajukan bantuan adalah lembaga.

Perihal seperti apa surat atau proposal usulan pengajuan bantuan insentif tenaga pendidik pada PKPPS sudah ada contohnya pada juknis ini.

Dalam surat pengajuan ini juga mencantumkan syarat lampiran yang harus(nya) ada sebagai kelengkapan proposal untuk guru tenaga pendidik calon penerima tunjangan insentif bantuan Kementerian Agama.

Seperti apa teks tulisan surat permohonan ini? Mari kita simak sebagaimana berikut;

Teks Proposal bantuan insentif tenaga pendidik pkpps

Berikut adalah contoh proposal mengajukan insentif guru PKPPS atau tenaga pendidik ustadz ustadzah pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren sekaligus isian sebagai panduan untuk mengisi kolomnya.

KOP LEMBAGA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

Nomor : 23/PKPPS.darul.mubtadi-ien/III/2021 Karanganyar, 28 Maret 20021
Sifat : Biasa
Lampiran : –
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan

Kepada Yth. Kepala Kankemenag Kab. Karanganyar
cq. Kasi Pakis
di tempat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sutarno
Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mubtadi-ien Jomblang Kaliwuluh Kebakkramat Karanganyar

Bersama ini mengusulkan Tenaga Pendidik Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah pada satuan pendidikan yang kami pimpin sebagai calon penerima Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No.Nama LengkapTanggal LahirNIKMasa Kerja
1Gunawan Heri Santoso1 Januari 197012 tahun 1 bulan
2Sita Panuntun, SE, MM14 Agustus 198211 tahun 2 bulan
3Eko Prasetyo, S.Pd.I2 Maret 198410 tahun 3 bulan
4Hartiti5 Agustus 196240 tahun 4 bulan
5Hajuan Flicka12 November 20142 tahun 5 bulan

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tenaga Pendidik yang kami usulkan adalah:

  1. Tenaga pendidik non PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik;
  2. Berstatus sebagai Tenaga Pendidik tetap pada satuan pendidikan yang kami pimpin dan ditetapkan dengan SK;
  3. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Lembaga Pendidikan Kesetaraan pada Pondok PesantrenSalafiyah pada satuan pendidikan yang kami pimpin, serta belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir:

  1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing Tenaga Pendidik yang masih berlaku;
  2. Fotocopy Buku Rekening Bank atas nama masing-masing Tenaga Pendidik disertai dengan Surat Keterangan dari bank penerbit rekening yang menerangkan bahwa rekening tersebut berstatus aktif;
  3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga yang bersangkutan;
  4. Pernyataan Penggunaan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021 dari masing-masing Ustadz/Ustadzah.

Demikian, usulan ini kami buat sebagai bagian dari persyaratan usulan/proposal Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun anggaran 2021.

Pimpinan
Pondok Pesantren Daarul Mubtdi-ien

Sutarno

Nah seperti inilah kiranya proposal untuk mengajukan tenaga pendidik guru ustadz ustadzah pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren (PKPPS).

Lebih praktisnya sampean bisa mengunduhnya pada bagian bawah artikel ini.

Download surat pengajuan bantuan

Pada proposal ini kami membuat dalam 2 model.

Yang pertama adalah dalam ukuran tulisan 12 dan yang sudah ada contohnya kami mengetiknya dalam ukuran 11.

Menggunakan huruf bookman old style meniru sebagaimana pilihan jenis font pada juknis.

Sebelum mengunduhnya, sampean bisa melihat tampilan preloved berikut;

Anda bisa mengunduh atau download secara langsung melalui tampilan preloved seperti yang sudah kami unggah.

Apabila ada kendala, berikut kami siapkan tautan unduh gratis free download surat atau proposal pengajuan bantuan insentif tenaga pendidik pada PKPPS.

Download Form Proposal Bantuan Insentif Guru PKPPS 2021

Semoga anda yang mengajukan segera mendapatkan bantuan yang masuk ke rekening anda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Jangan lupa untuk menyusun LPJ atau SPJ sebagaimana pedoman yang ada pada juknis, wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Syarat mengajukan bantuan insentif tenaga pendidik PKPPS

Syarat mengajukan insentif pendidik pkpps. Informasi mengenai apa saja persyaratan untuk pengajuan bantuan insentif tenaga pendidik (guru ustadz ustadzah) pada Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Kemenag.

Pontren.com – assalaamu’alaikum, mengacu kepada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021 bahwasanya ada syarat dalam mengajukan bantuan.

Beberapa hal yang perlu anda perhatikan dalam mengajukan bantuan insentif guru PKPPS adalah syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rincian persyaratan dan pencairannya adalah sebagai berikut.

Syarat Tenaga Pendidik Penerima Bantuan

Yang pertama yaitu syarat guru atau tenaga pendidik yang menerima bantuan, ada 3 persyaratan yaitu;

  • Tenaga pendidik tetap pada PKPPS dengan status non PNS/ASN;
  • Minimal mengajar 2 tahun berturut turut tanpa henti; dan
  • Yang mengusulkan adalah lembaga melalui aplikasi emis.

Yang kedua yaitu syarat berkas lampiran proposal pengajuan bantuan.

juknis bantuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah

Apa saja berkas yang harus anda siapkan?

Data calon penerima bantuan, berupa;

  • Nama Penerima Bantuan;
  • Alamat (pendidik) Penerima bantuan insentif;
  • Izin Operasional Pondok Pesantren.
  • Usulan Calon Penerima Bantuan dari Lembaga

Kemudian, dalam mencairkan bantuan, apa saja persyaratannya?

Ada banyak persyaratan, akan tetapi bagi lebaga atau guru yang menerima bantuan maka perlu menyiapkan berkas sebagai berikut;

  • SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kemenag)
  • SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja)
  • SK Bantuan ditandatangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA (Kemenag)
  • Daftar nominatif penerima bantuan yang terdiri atas tujuh kolom sesuai aplikasi SPM (Kemenag)
  • DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) (Kemenag)
  • Fotocopy Nomor Rekening Penerima (guru)
  • Referensi Bank (guru)
  • Daftar nominatif bantuan sesuai aplikasi SPM (Kemenag)
  • SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) (Guru)
  • Arsip Data Komputer (ADK) (Kemenag)
  • Tanda Terima Bantuan/Kuitansi (guru)

Adapun mengenai usulan calon penerima bantuan dari lembaga sudah ada contoh file softcopy berupa PDF dalam juknis, sampean tinggal mengetik seperti pada juknis dan mengisi sesuai dengan kenyataan data yang anda miliki.

Kemudian lembar berkas yang perlu anda buat yaitu PERNYATAAN PENGGUNAAN TUNJANAGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021.

Sudah ada contohnya, anda tinggal mengetik ulang atau sekedar mengisi pada kolom titik-titiknya.

Dan bagian terakhir yaitu kuitansi tanda terima bantuan dengan format yang sudah baku sebagaimana ada dalam juknis ini.

Kesimpulan Syarat mengajukan insentif pendidik pkpps

Yang perlu lembaga atau guru siapkan untuk mengajukan bantuan adalah;

  • Usulan Calon Penerima Bantuan dari Lembaga
  • Data guru; (mungkin bisa saja kirim softcopy via excel)
  • Fotocopy izin operasional pondok pesantren;
  • Nomor rekening dan referensi bank;

Sedangkan nanti pada saat pencairan maka perlu menyiapkan file

  • Laporan pertanggungjawaban atau SPJ
  • PERNYATAAN PENGGUNAAN TUNJANAGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021
  • Kuitansi TANDA TERIMA BANTUAN

Demikian sekilas info, selamat pagi, wilujeng rehat liburan, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Ketentuan LPJ Bantuan Insentif Tenaga Pendidik PKPPS

Ketentuan LPJ insentif PKPPS. Sepanjang yang saya tahu, segala bentuk macam bantuan yang dananya bersumber dari pemerintah mensyaratkan Laporan Pertanggungjawaban dan ada petunjuk teknis apa saja komponen yang harus ada pada SPJ ini.

pontren.com – assalaamu’alaikum, mengacu kepada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021 maka ketentuan LPJ nya adalah sebagai berikut;

Ketentuan LPJ Insentif PKPPS : Pengumpulan Laporan

Penerima Bantuan dalam hal ini tunjangan insentif Tenaga Pendidik (Guru ustadz ustadzah) pada Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2021.

Apa saja isi Laporan Pertanggungjawaban insentif guru PKPPS?

Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi:

  • Identitas Penerima Bantuan.
  • Jenis Bantuan.
  • Jumlah Bantuan.
  • Penggunaan Dana Bantuan.
  • Foto-Foto/Dokumen Lain.

Bagaimana cara menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban?

juknis bantuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah

Cara menyerahkan laporan bisa secara langsung atau online (jika memungkinkan) menyertakan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kepada siapa menyerahkan pengumpulan LPJ alias SPJ ini?

Laporan diserahkan/dikirim pada pemberi bantuan dalam hal ini Kementerian Agama.

Pajak Bantuan

Ketentuan Perpajakan PenerimaTunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Larangan dan Sanksi

Dalam menggunakan bantuan ini ada rambu – rambu penggunaannya, ada hal yang boleh dan adapula yang tidak boleh, apabila melanggar larangan maka jika ketahuan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Apa saja larangannya? Sanksinya berupa apa?

Larangan dalam Ketentuan LPJ Insentif PKPPS

Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS ini tidak boleh (larangan) untuk hal hal sebagai berikut:

  • Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil;
  • Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan;
  • digunakan dengan meminjamkan kepada pihak lain;
  • Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan program Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS, contohnya iuran dalam rangka perayaan Haul, hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
  • Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana pesantren;
  • Membangun gedung/ruangan baru;
  • Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan;
  • Membiayai kegiatan yang telah mendapat biaya dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  • untuk biaya kegiatan yang tidak termasuk dalam Rencana Pemanfaatan program Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS ;
  • Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang penyelenggaranya lembaga di luar Kementerian Agama.

Sanksi

Dalam juknis menyebutkan bahwa Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS yang tidak sesuai dengan ketentuan akan mendapat sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Jadi tidak menyebutkan secara rinci ancaman kongkritnya melalui pasal apa ayat berapa dalam penanganan penyimpangan penggunaan dana bantuan insentif tenaga pendidik pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah.

Wilujeng enjang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

3 Syarat Penerima Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS

Syarat tunjangan insentif pendidik PKPPS. Informasi persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan bantuan tunjangan insentif bagi guru ustadz ustadzah tenaga pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mengacu kepada petunjuk teknis tunjangan insentif guru PKPPS ada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini mengacu kepada KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021

Setidaknya ada 3 syarat pokok dalam mengajukannya sebagaimana berikut ini.

Persyaratan penerima Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

  1. Tenaga Pendidik tetap pada Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah non ASN;
  2. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus di lembaga Pendidikan Kesetraraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
  3. Diusulkan oleh pimpinan lembaga Pendidikan Kesetraraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tempat bertugas, melalui aplikasi EMIS.

Dari ketentuan syarat ini masih ada kelengkapan berkas dalam mengajukan yang akan kami bahas pada postingan yang lain.

Mari kita bahas satu persatu syarat pokok yang sudah kami sampaikan.

Guru PKPPS dan statusnya bukan Pegawai Negeri (syarat penerima insentif pendidik PKPPS)

Syarat pertama yang berhak mengajukan untuk mendapatkan bantuan adalah tenaga pendidik yang statusnya tetap (dalam hal ini guru ustadz ustadzah) pada Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Kemudian syarat lainnya adalah status guru yang menerima bantuan bukanlah pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara.

tenaga pendidik dan kependidikan pondok pesantren

Bagi PNS yang menjadi pengajar pada PKPPS tidak bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan.

Masa Kerja 2 tahun berturut turut

Bagi guru yang diajukan untuk menerima bantuan, Masa kerja mengajar pada lembaga PKPPS ini minimal 2 tahun berturut turut.

Maksudnya adalah selama 2 tahun mengajar berturut turut tanpa terputus menjadi guru pada pondok pesantren dalam program PKPPS.

Jelasnya apabila terputus dan kurang dari 2 tahun maka secara teknis tidak bisa mendapatkan bantuan.

Pengusulan melalui aplikasi EMIS oleh lembaga

syarat penerima insentif pendidik PKPPS. Dalam hal mengajukan bantuan, dalam juknis menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan adalah lembaga tempat dia mengajar.

Pengajuan usulan bantuan insentif guru tenaga pendidik pada PKPPS melalui aplikasi yang kondang mendunia bagi pesantren atau madrasah yaitu EMIS.

Sekedar guyonan, biasanya operator yang bertugas melakukan entry data pada aplikasi ini disebut dengan pengEMIS.

Nah itulah 3 syarat guru yang hendak mengajukan untuk mendapatkan bantuan tunjangan tenaga pendidik pada PKPPS dari Kementerian Agama (Kemenag). Wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Download Juknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik PKPPS

Juknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik PKPPS, kabar lumayan indah bagi para ustadz ustadzah guru yang mengajar pada Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yaitu adanya bantuan insentif guru PKPPS.

Lembaga ini dahulu bernama PPS Wajardikdas.

pontren.com – assalaamu’alaikum, perihal bagaimana pengajuannya kepada siapa mengajukan tinggal menunggu pengumuman JFU Pegawai pada Seksi PD Pontren atau PAKIS Kabupaten/Kota tempat anda berdomisili.

Jika hendak mempelajari juknis tunjangan insentif tenaga pendidik PKPPS, berikut sekilas rangkuman seperti apa, berapa besaran bantuan dan ketentuan yang lain.

Langsung saja Berikut adalah rangkuman petunjuk teknis ini.

Juknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik PKPPS tahun 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7036 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN INSENTIF TENAGA PENDIDIK PADA PKPPS TAHUN ANGGARAN 2021

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik pada pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetraraan, perlu adanya program pemberian tunjangan insentif tenaga pendidik pada PKPPS ;

untuk pengelolaan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis;

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS ini mengatur tentang:

  • Pendahuluan;
  • Pelaksanaan bantuan;
  • Laporan Pertanggungjawaban;
  • Larangan dan Sanksi;
  • Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi;
  • Pengendalian dan Pengawasan; serta
  • Penutup.

Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS adalah bantuan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama secara langsung kepada Tenaga Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah

juknis bantuan pondok pesantren

tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran;

Bentuk Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Tahun Anggaran 2021 adalah Bantuan dengan jenis Bantuan lainnya.

Penyalurannya dalam bentuk uang secara langsung ke rekening yang bersangkutan.

Besaran Dana Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Alokasi setiap orang penerima dana tunjangan insentif tenaga pendidik pada PKPPS tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Rincian Pemanfaatan Tunjangan Insentif Tenaga Pendidik pada PKPPS Pemanfaatannya, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai berikut: 1. Stimulan peningkatan kesejahteraan; 2. Biaya personal lainnya.

Download Petunjuk Teknis insentif guru Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

Sebelum anda mengunduhnya alias unduh gratis free download file format pdf, sampean bisa melihat tampilan file ini tanpa harus mendownloadnya. Kami setting anda bisa melihat langsung melalui blog ini.

Lumayan hemat kuota jika hanya ingin sekedar melihat saja tanpa harus menyimpan dalam hape anda.

Hemat ruangan kapasitas Hape yang semakin tahun rasanya semakin kecil saja (padahal karena semakin banyak file yang ada pada drive).

Berikut penampakan juknis.

Mmbaca juknis perlu dengan cermat, dengan mencermati setiap kata dan kalimat yang ada bisa meminimalisir salah dan keliru dalam memahami serta mengajukan bantuan.

Utamanya dalam syarat pengajuan dan menyusun LPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban.

yaitu penerima insentif tenaga pendidik (guru/ustadz/ustadzah) Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah (PKPPS).

Apabila hendak mengunduhnya, kami siapkan tautan berikut;

Download juknis insentif guru PKPPS

Nah demikian informasi gress malam ini meskipun tidak baru sangat.

Bisa saja sudah beredar kemana mana pada kalangan pengelola pesantren, hanya antisipasi saja jika file anda ketlisut.

Wilujeng dalu, selamat malam dan wassalaamu’alaikum wa rahmatullah.

Download Checklist persyaratan pendirian PKPPS Ponpes tingkat Ulya

Download form blangko check list daftar pengecekan untuk pengajuan pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren jenjang tingkat ulya atau biasa disingkat dengan sebutan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng sonten pakde bude yang mengabdi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota utamanya di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Seksi PD Pontren) maupun pada seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Seksi PAKIS).

Salah satu layanan yang ada pada seksi ini yaitu melayani pengajuan pendaftaran pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pondok pesantren, baik ula wustha maupun ulya.

Sebagaimana orang orang yang lawas di seksi PD Pontren atau Pakis tentu masih ingat nama dari PKPPS ini sebelumnya yaitu disebut dengan PPS Program Wajardikdas (Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar).

Bedanya apabila PPS wajardikdas hanya mengakomodasi jenjang Ula dan wustha, maka pendidikan kesetaraan lebih lengkap yaitu mulai dari tingkat ula, wustha sampai dengan ulya.

Tingkat Kesetaraan Ula Wustha dan Ulya sama setingkat dengan jenjang pendidikan Umum

persiapan-unbk-pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantren

Sekedar mengingatkan kembali bagi para pembaca diluar kalangan pesantren maupun para JFU Pelaksana di Kemenag, padanan atau istilah ula wustha ulya ini merujuk kepada tingkat pendidikan yang diselenggarakan.

Adapun kesetaraan pendidikan dimaksud adalah sebagaimana berikut;

  • Jenjang ula setara dengan MI atau SD
  • Jenjang wustha setara dengan MTs atau SMP; dan
  • Jenjang ulya setara dengan Madrasah Aliyah atau SMA.

Sekarang sudah jelas bagaimana tingkatan kesetaraan dari pendidikan jenjang diatas,

Guyonannya orang PD Pontren dan dinas ketika menyebut ula biasa menyebutnya dengan ulo, sedangkan wustha (dibaca wustho) malah disebut dengan akhiran huruf a alias Wustha (bukan dibaca wustho).

Namanya juga bercanda alias guyon, tentunya jangan diambil hati.

Checklist/ daftar pengecekan syarat pendirian pendidikan kesetaraan pesantren Ulya

Baru saja barusan (maksudnya tadi siang pada tanggal 14 Oktober 2020 mendapatkan contoh dalam format PDF berupa checklist persyaratan pendirian kesetaraan ulya pondok pesantren kabupaten atau kota.

Dalam check list ini terdiri dari kolom, uraian, ada/tidak ada dan keterangan.

Terdapat 14 pokok isian dalam kolom, dan pada nomor 14 tentang sarpras yang dimiliki dibagi lagi menjadi sub kolom yang berjumlah 10, akan tetapi hanya 7 saja yang ada isinya, untuk 3 kolom sebagai jaga-jaga kelengkapan fasilitas diluar kelaziman yang dimiliki pesantren.

Langsung saja, berikut adalah teks isian daftar atau check list syarat pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tingkat ulya.

NouraianadaTidak adaKeterangan
1Proposal lengkap (permohonan kepada Kakanwil)   
2Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)   
3Rekomendasi dari Kankemenag Kab/Kota   
4Memiliki struktur Organisasi   
5AD/ART   
6Kurikulum   
7Kualifikasi Tenaga Pendidikan   
8Jumlah Tenaga Kependidikan   
9Sumber Pembiayaan   
10Status Tanah   
11Luas Tanah   
12Jumlah santri kelas X …… santri Jumlah santri kelas XI …… santri Jumlah santri kelas XII …… santri   
13Usia sntri lebih dari 24 tahun …. santri   
14Sarpras yang dimiliki :   
 1 Ruang belajar …… lokal   
 2 Ruang Kepala   
 3 Ruang ustadz/ustadzah   
 4 Ruang Perpustakaan   
 5 Asrama santri …….. lokal   
 6 Tempat ibadah   
 7 Toilet ….. ruang   
 8   
 9   
 10   
isian daftar syarat pengajuan pkpps jenjang Ulya

Nah seperti itulah daftar isian yang menjadi checklist dalam pengajuan pendidikan kesetaraan salafiyah pondok pesantren, anda dapat mengunduh gratis free download pada lampiran file dibawah ini.

Download checklist persyaratan pendirian kesetaraan tingkat ulya untuk ponpes

Sebelum melakukan pengunduhan, akan kami tampilkan bentuk file dalam format doc ms word dalam versi preloved.

Tujuannya supaya para mbak mbak jfu pada PD pontren yang saya sayangi dan para mas mas di Seksi Pakis/Pontren yang saya hormati dapat menentukan sikap untuk lanjut unduh atau hanya sekedar melihat lihat saja.

Tanpa basa basi, berikut adalah tampilannya dalam bentuk preloved (versi doc ms word office tahun 2007).

Hendak mengunduhnya dalam versi pdf? Tenang saja, disediakan pula dengan model format PDF maupun word sebagaimana tautan dibawah ini;

Checklist pkpps format doc ms word
Checklist pkpps format pdf

Nah begitulah tambahan tulisan sore hari ini (mulai nulise awan, rampunge sore, diselani beberapa gawean), semoga memudahkan dalam bekerja bagi yang ketlisut file checklist nya, sungkan minta kepada tetangga kabupaten atau kota.

Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Mengetahui Setara Ula Wustha Ulya dengan Pendidikan Umum

Informasi tentang tingkatan jenjang pendidikan ula wustha ulya pada pondok pesantren dibanding dengan jenjang pendidikan umum yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama maupun Kemendiknas.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, bagi para santri dan pengelola lembaga pendidikan pondok pesantren tentu bukan masalah untuk mengetahui apakah itu ula wustha ulya setara dengan SD SMP atau SMA.

Akan tetapi bagi orang awam belum tentu tahu bahkan mengenali jenjang ini.

Contoh lebih ekstrim lagi seorang teman yang lulusan MTs, pernah ditanya oleh orang lain, MTs itu apa?

Lha begitulah kenyataan di Indonesia, tidak semua orang paham dengan jenjang pendidikan bahkan untuk MTs pun ada yang tidak tahu.

Sebelum membahas jenjang ula wustha ulya itu setara dengan pendidikan apa, ada baiknya kita mengenal lembaga apa saja yang menggunakan jenjang pendidikan ini.

Lembaga yang menggunakan jenjang Ula Wustha dan Ulya

santri langitan sedang belajar (ilustrasi)
santri langitan sedang belajar (ilustrasi)

Secara khusus, bisa dikatakan bahwa lembaga yang memakai jenjang ula wustha dan ulya adalah pondok pesantren.

Sepanjang yang saya ketahui setidaknya ada 3 satuan pendidikan dibawah pondok pesantren yang menggunakan penamaan ini.

Adapun ketiga satuan pendidikan tersebut adalah

  1. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, disingkat PKPPS,
  2. Pendidikan Diniyah Formal, disingkat PDF, dan
  3. Satuan Pendidikan Muadalah disingkat dengan SPM

Adapun yang dimaksud pendidikan keseteraan pada pondok pesantren Salafiyah (PKPPS) adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah.

Baca : Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Sedangkan pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal

Untuk pengertian dari Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) yaitu satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Ketiga lembaga diatas (PKPPS, PDF dan SPM) memiliki karakteristik sendiri sendiri, untuk PKPPS termasuk dalam pendidikan nonformal, sedangkan PDF dan SPM masuk dalam kategori Pendidikan Formal.

Untuk itulah kenapa SPM dan PDF santrinya dapat mendaftarkan diri ke Polisi (Polri) sedangkan PKPPS tidak karena PKPPS memiliki karakter yang sama dengan Paket A, B, dan C.

Dalam materi pembelajaran, untuk PKPPS dan PDF memiliki materi kurikulum yang lebih terpancang dari atas atau Kemenag dan Kemendikbud.

Baca : Pengertian Pendidikan Diniyah Formal pada Pondok Pesantren

Sedangkan SPM memiliki keleluasaan mengembangkan materi kurikulum yang telah diberikan rambu rambu dan batasannya.

Mengetahui jenjang Ula Wustha Ulya Setara dengan Jenjang pada Pendidikan Umum/Madrasah

ijazah pendidikan kesetaraan pesantren

Meskipun ketiganya memiliki karakter yang berbeda serta khas yang tidak dimiliki lembaga lain, ada persamaan penggunaan jenjang pendidikan yaitu ula, wustha dan ulya.

Ula memiliki arti permulaan atau awal,
Wustha mempunyai arti tengah atau menengah, dan
Ulya berarti tinggi (tingkat tinggi).

Bagaimana jika di konversi jenjang pendidikan ula wustha dan ulya kedalam pendidikan umum semisal SD SMP SMA atau MI MTs Madrasah Aliyah?

Berikut adalah setaranya ula wustha ulya dalam tingkat pendidikan.

  • Jenjang Ula setara dengan SD MI atau Paket A,
  • Jenjang Wustha setara dengan SMP MTs atau Paket B, dan
  • Jenjang Ulya setara dengan SMA Madrasah Aliyah atau paket C.

Nah sekarang terjawab sudah bagaimana kesetaraan tingkatan pendidikan pada pondok pesantren yang menggunakan istilah ula wustha ulya.

Baca : Jenis, Nama dan Penyelenggaraan Pendidikan Muadalah

Semoga informasi ini menambah pengetahuan bagi orang tua wali murid santri pada pondok pesantren ataupun para pegawai di lingkungan Kemendikbud Kemendiknas dan Kementerian Agama (diluar PD Pontren/Seksi Pakis/Madrasah).

Ada tambahan satu lagi informasi yaitu ma’had Aly, merupakan suatu pendidikan formal pada pondok pesantren yang setara dengan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi atau universitas Strata 1 (S1).

Demikian informasi sore ini, wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.