Arsip Tag: piagam terdaftar TPQ

tpq enggan mendaftarkan Ke Kemenag karena Syarat Berbadan Hukum

Keengganan pengelola lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) atau yang biasa masyarakat menyebutnya TPA untuk mendaftarkan lembaganya ke Kementerian Agama karena merasa syarat yang begitu memberatkan utamanya berada pada naungan organisasi lembaga yang berbadan hukum.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, sore kemarin saya bersua dengan salah satu penyuluh NON PNS yang sedang mendata masjid karena permintaan KUA untuk mendapatkan piagam surat keterangan nomor statistik.

Selain sebagai penyuluh, beliau juga mengelola sebuah lembaga pendidikan yang fokus kepada hafalan dengan sokongan dari seorang dokter kondang.

Sayangnya pak dokter meninggal dunia, sehingga dukungan dana menjadi surut dan terasa dalam perjalanan pengelolaan lembaga ini.

Sebagai warga negara yang baik, beliau datang ke Kantor Kabupaten tempat lembaganya berdomisili untuk mendaftarkan lembaganya pada rumpun LPQ, memilik Taman Pendidikan Al-Qur’an sebagai jenisnya.

Apa lacur ternyata dua kali mencoba mendaftarkan dan dua kali pula mendapatkan penolakan.

Alasannya karena lembaganya tidak memiliki badan hukum. Jika dalam bahasa Juknis TPQ yang bersangkutan tidak berada dibawah organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.

Syarat mendapatkan izin operasional TPQ memberatkan lembaga (tpq enggan mendaftarkan ke Kemenag)

Akhirnya dengan nada yang tampak jengkel dan menahan gemas mengungkapkan tidak akan mendaftarkan lembaga TPQ nya ke Kemenag karena merasa persyaratan pendaftaran yang begitu memberatkan.

Maksudnya memberatkan disini adalah harus berada dibawah organisasi lembaga berbadan hukum.

Kenapa memberatkan?

ilustrasi guru tpq teladan sedang rapat
ilustrasi guru tpq teladan sedang rapat

Karena untuk memiliki yayasan atau organisasi berbadan hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit bagi lembaga TPQ.

Uang berjuta juta rupiah perlu ada untuk mewujudkan SK Kemenkumham yang menyatakan lembaga ini berbadan hukum.

Lha duit darimana TPQ bisa menghimpun sejumlah uang berjuta juta?

Untuk kegiatan operasional pembelajaran sehari-hari saja mereka irit dan hemat. Alasannya karena memang kas TPQ sangat sedikit.

Apesnya lagi, dia berada di Wilayah Jawa Tengah, yaitu pemberlakuan badan hukum yang sangat ketat.

Bagaimana ketatnya?

Menurut penuturan dari berbagai sumber yang valid beritanya, TPQ boleh saja menginduk kepada yayasan yang berbadan hukum.

Tahukah sampean bahwa Kasi Kanwil yang memegang TPQ memberi ultimatum bahwa organisasi atau yayasan tempat menginduk ini harus yang bonafide.

Bonafide bagaimana? Embuh batasannya piye, Cuma memberi gambaran yang samar tanpa kejelasan ketentuan bonafide nya seperti apa.

Sekilas menyebutkan bahwa yayasan atau organisasi ini sekupnya harus nasional.

Makanya saya hanya menahan tawa takut dosa, disaat badko LPQ ditolak sebagai tempat bernaung TPQ untuk mendapatkan izin operasional dari Kemenag.

Alasannya kenapa?

Karena Badko LPQ (dulu bernama Badko TPQ) kelasnya hanya Jawa Tengah, kelas Provinsi doank, bukan nasional.

Dan yang bikin lebih mengelus elus dada lagi yaitu keberadaan pondok pesantren yang diselenggarakan perorangan ternyata tidak menyaratkan harus berada dibawah organisasi lembaga berbadan hukum.

Padahal pondok pesantren secara lembaga pendidikan lebih serius dan besar apabila berbanding dengan TPQ.

Entah apa yang ada dibenak pembuat juknis penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an yang mencantumkan keharusan berada dibawah yayasan atau organisasi berbadan hukum.

Mungkin mereka hendak memberikan bantuan untuk pembadanhukuman lembaga TPQ seluruh indonesia atau kerjasama dengan notaris, wallahu a’lam.

Engga Entry Data EMIS masih tetap dapat Bantuan BOP TPQ Masa Covid

Yang jelas situasi ini membuat TPQ banyak enggan untuk mendaftarkan diri Ke Kemenag.

bantuan TPQ

Apalagi jika nanti musim tidak ada bantuan, akan tertawa sedih para operator emis kabupaten melihat para pengelola TPQ mengabaikan EMIS dan memandang emis hanyalah sebagai beban hidup dan beban sejarah Lembaga Pendidikan Al-Qur’an.

Ada saja pertanyaan pengelola TPQ menanyakan apa manfaatnya Entry data EMIS untuk TPQ secara langsung?

Tokh pada saat guyuran dana BOP Covid ternyata banyak lembaga TPQ yang tidak entry data emis tetap saja dapat bantuan 10 juta. Bener ga?

Wilujeng siang, selamat melakukan kalkulasi dana untuk biaya pembuatan SK Kemenkumham yayasan atau organisasi berbadan hukum, wassalaamu’alaikum.

TPQ cemburu pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional

(Opini) TPQ cemburu Pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional. Regulasi mengatur pendaftaran keberadaan pesantren (Perdirjen no 511 tahun 2021) serta SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum mas bro dik sist, dengan banjirnya bantuan BOP lembaga pendidikan Islam (TPQ, Madin Ponpes) mendadak banyak lembaga yang beramai ramai untuk mendapatkan piagam tanda daftar untuk lembaganya.

Tentunya piagam ini adalah produk hukum Kementerian Agama sebagai payung lembaga dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dan hal utama mengenai piagam ini adalah syarat untuk mendapatkan dan mencairkan bantuan pemerintah.

Singkatnya no piagam = no pencairan

Ya kira kira bahasa lugasnya seperti itu, kalau bahasa malu malunya adalah sebagai warga negara yang baik hendak mendaftarkan lembaga supaya mengikuti regulasi yang ada.

Kenyataannya para pengelola emis juga ada yang tertawa apabila ada banyak bantuan, maka periode berikutnya akan banyak lembaga mengurus ijop. Gak percaya? Tanya saja kepada operator Kabupaten atau kota.

Aturan TPQ dan Pondok Pesantren berbadan Hukum

Kembali lagi mengenai ijop TPQ dan Pesantren, memiliki kesamaan dan perbedaan.

Salah satunya yaitu berkenaan dengan kewajiban badan hukum.

Untuk pesantren, ada celah bagi penyelenggara perorangan untuk mendapatkan izin operasional.

Bentuknya PSP Piagam Statistik Pesantren dan NSP (Nomor Statistik Pesantren) meski mengajukan tanpa badan hukum.

Hal ini sah dan legal karena ada dalam panduan juknis pendaftaran keberadaan pesantren.

TPQ harus berbadan hukum

Apesnya, untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an beserta wadyabala (lembaga serumpun) tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Maksudnya bagaimana?

Pada ketentuan Juklak penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an lembaga harus berada dibawah organisasi lembaga yang berbadan hukum.

Titik bukan koma, alias tidak ada pengecualian, jadi mau tidak mau, ikhlas tidak iklas jika TPQ hendak mendaftarkan untuk mendapat nomor statistik dan SK Penetapan tanda daftar LPQ.

Nah, meskipun pada bagian tertentu ada kewajiban pengelola pesantren berada dibawah yayasan lembaga berbadan hukum namun untuk pesantren yang didirikan perorangan tidak perlu berbadan hukum.

Beda dengan TPQ, mau pengelolanya yayasan kek, perorangan kek, bapak erte erwe kek, tidak peduli meskipun siapa tetap harus berada dibawah organisasi atau lembaga dengan badan hukum

Alasan TPQ cemburu pada Pondok (Pesantren)

tpq cemburu pesantren tidak berbadan hukum. Kenapa bisa cemburu?

Banyak alasan

Yang pertama, kebanyakan memang TPQ banyak yang tidak berbadan hukum, karena ada syarat ini saja kemudian dengan gontai mengurusnya.

Kedua, mengurus yayasan atau kelompok berbadan hukum itu ada biayanya, tidak gratis, ratusan ribusampai jutaan rupiah perlu keluar dana dari kas TPQ. Padahal menurut saya kebanyakan TPQ dana kasnya bokek alias nirdana.

Ketiga, masa izin pondok pesantren berlaku selamanya, selama tidak menyalahi aturan dan masih aktif. Sedangkan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an setiap 5 tahun harus melakukan daftar ulang kembali ke Kemenag.

Keempat, pesantren merupakan lembaga besar, bisa memiliki ribuan santri untuk satu pondok.

Jarang ada suatu Taman pendidikan Al-Qur’an mempunyai ribuan anak didik, biasanya paling pada kisaran ratusan.

Jika lembaga yang lebih banyak siswanya saja bisa melengang tanpa harus ada badan hukumnya (dalam hal ini pesantren yang didirikan perorangan).

Kenapa TPQ yang sifatnya lebih rileks (pendidikan nonformal harus punya?

Kelima, ijazah pondok pesantren banyak yang laku untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pengakuan secara negara, bahkan pesantren satuan pendidikan muadalah dan PDF bisa untuk mendaftarkan polisi.

Coba untuk apa ijazah TPQ, apakah bisa untuk mendaftar Polisi? Mau tertawa takut kena sawat sandal.

Keenam, lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan pendidikan nonformal, bahkan adapula yang hidup hanya pada waktu bulan ramadhan, bingung mencari sukarelawan guru yang rajin untuk mengajar.

Sedangkan Pondok Pesantren biasanya sudah mempunyai pengajar yang tetap, bahkan masuk kategori pendidikan formal semisal PDF maupun Muadalah.

Ketujuh, entah seberapa sedikit, lazimnya yang mengajar Pondok Pesantren mendapat uang transport dari pengelola.

Kalau TPQ?

Boro boro ada, bahkan lebih mengenaskan malah gurunya nombokin biaya guna mengikuti lomba atau peralatan kantor untuk kegiatan belajar mengajar.

Berdoa supaya regulasi Berbadan Hukum TPQ seperti Ketentuan Ponpes

Ya sebenarnya supaya para pengelola ini berkurang cemburunya dan tidak merasa dikerjain dengan keberadaan regulasi, bisa ada ketentuan sebagaimana pesantren.

Maksudnya? Harus mukim gitu para siswanya?

Ya enggaklah, dalam hal ini yang seperti pesantren yaitu untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh perorangan tidak harus memiliki SK Kemenkumham.

Kasian juga, nombokin biaya untuk KBM, eh masih mikir biaya notaris, apa enggak kasian?

yayasan berbadan hukum TPQ

Memang benar ada TPQ yang kuat dananya, seperti pada kota Besar Jakarta, Surabaya, Karanganyar, Medan dan kota yang lainnya.

Akan tetapi berapa persen TPQ yang mapan secara pendanaan?

Kalau mau survey beneran pasti mayoritas adalah lembaga yang memprihatinkan secara fasilitas dan miskin dana. Lugasnya seperti itu.

Wah nanti mereka demo dong aturannya lebih berat dari pesantren dalam mendaftarkan ke kemenag?

Ah saya mayakini tidak mungkin demo.

Paling hanya mengeluh pada media sosial atau antipati dengan regulasi serta manjadi apatis dengan yang membuat regulasi.

Nah itulah obrolan dengan seseorang yang menjadi operator emis, merasa kasihan dengan lembaga.

Sayangnya tidak berkutik untuk melayani dan menolong karena terbentur dengan keberadaan aturannya seperti itu.

tapi saya jadi khawatir, ingat pepatah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, malah nanti kejadian bukan TPQ perorangan bisa tanpa badan hukum.

Tapi malah penyelenggara perorangan Pesantren juga berubah menjadi harus berbadan hukum, lak yo tambah sengsoro wkakakwkakkk.

Salam kenal, selamat siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Syarat Pendirian TPQ TKQ Mengacu Aturan Kemenag

Syarat pendirian TPQ atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) serta TKQ atau TKA (Taman Kanak-kanak Al-Qur’an) mengacu kepada aturan dan ketentuan Kementerian Agama SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang juklak pendidkan Al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bagi anda penggiat pendidikan Islam yang bergerak pada bidang membaca tulis al-Qur’an utamanya lembaga TPQ, jika sampean hendak mendirikannya maka perlu melihat aturannya berdasarkan rilis Kementerian Agama.

Ketentuan dan syarat pendirian TPQ ini ada dalam perdirjen (Keputusan Direktur Jenderal) Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020.

Adapun jika pendirian telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan ACC Kemenag (dalam hal ini Kabupaten atau kota) maka lembaga akan mendapatkan surat Keputusan penetapan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, dalam hal ini TPQ yang sampean dirikan.

Apa saja syarat pendiriannya?

Mari kita simak satu persatu yang menjadi persyaratan pendirian TPQ

Peyelenggara TPQ berbadan hukum

Sampean tidak bisa menyelenggarakan TPQ sebagai perorangan, karena salah satu syarat utama mendirikan TPQ adalah lembaga ini berada dibawah organisasi berbadan hukum.

Pada ketentuan ini tidak menyebut satu TPQ harus 1 badan hukum, ada yang memberikan kelonggaran kepada TPQ untuk menginduk kepada yayasan yang sudah eksis sebelumnya.

TPQ harus berbadan hukum

Sangat terbuka adanya beda penafsiran kabupaten atau kota satu dengan yang lain berkenaan dengan badan hukum sebagai TPQ bernaung.

Yang jelas dalam ketentuan SK Direktur Jenderal tidak mensyaratkan secara detil badan hukum tempat bernaung TPQ, yang penting berada dibawah organisasi berbadan hukum, itu saja.

Memiliki strukur organisasi lembaga

Aturan mengenai struktur organisasi lembaga TPQ ini adalah setidaknya berupa bagan struktur organisasi dan nama pengelola (maksudnya organisasi atau yayasan).

Bagaimana dan seperti apa?

Jika kita melihat syarat mengenai tenaga pendidik dan kependidikan maka setidaknya struktur organisasi lembaga TPQ untuk mendaftarkan pendiriannya ke Kemenag adalah

  • Nama organisasi atau Yayasan pengelola
  • Kepala TPQ
  • Guru TPQ (ustadz ustadzah)
  • Tenaga Pendidik (TU/Administrasi)

Silakan anda jadikan dalam bentuk bagan mengenai para personal yang kami sebut ini.

tentunya anda bisa menambahkan person yang lain semisal bendahara, wakil kepala, sekretaris, petugas pustaka maupun yang lain.

Jumlah minimal santri 15 orang

Untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur’an, setidaknya lembaga tersebut memiliki 15 anak didik atau santri.

Jumlah ini adalah akumulasi keseluruhan siswa pada semua jenjang TPQ, bukan rombongan belajar.

Jadi keseluruhan santri yang menjadi peserta didik pada lembaga yang mendirikan minimal jumlahnya adalah 15 anak atau siswa.

Mendapatkan rekomendasi Pejabat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang berwenang

Agak rancu saya memahami rekomendasi ini, mungkin maksudnya adalah rekomendasi setelah visitasi dan verifikasi berkas pengajuan proposal lembaga.

Karena dalam syarat ini menyebut pejabat pada Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota.

Padahal yang mengeluarkan izin pendirian berupa SK Tanda daftar LPQ adalah Kepala Kantor Kemenag, jadi kenapa yang mengeluarkan rekom pihak kankemenag juga?

Ya mungkin maksudnya itu tadi, yaitu rekomendasi setelah verifikasi berkas pengajuan dan verifikasi kunjungan serta visitasi ke lokasi lembaga.

Jadi jelas ya, bukan rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam SK Dirjen ini tidak menyebutkan sama sekali memerlukan rekomendasi dari KUA setempat.

memiliki 1 set Kurikulum

Maksud dari kurikulum sebagai syarat ini adalah satu set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

Yang membuat saya agak bingung, kenapa dari pihak kemenag tidak memberikan contoh kisi-kisi berbagai standar yang ada dalam persyaratan ini.

Bukannya memandang rendah para pengelola TPQ.

Tetapi membuat 1 set dokumen kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang relatif ribet apabila bukan orang yang ahli pada bidangnya.

Setidaknya ada satu acuan contoh (yang menjadi opsi, mau mengikuti atau membuat sendiri yang beda) bagi para pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Dengan begitu akan sangat memudahkan dan meringankan para pejuang pendidikan islam yang banyak tanpa gaji serta mukafaah selayaknya upah minimal regional ini.

Ketentuan Jumlah guru dan tenaga kependidikan

Urusan jumlah guru adalah berdasarkan rasio dengan jumlah santrinya.

Ketentuan rasio ustadz ustadzah TPQ dengan santri anak didik yaitu 1 orang guru berbanding dengan 20 siswa santri anak didik.

Selain ketentuan rasio guru, ada syarat mengikat lainnya.

Yaitu mengenai kompetensi Kepala TPQ.

Adapun syarat Kepala TPQ dalah memiliki kompetensi dalam hal manajerial.

Selanjutnya tenaga kependidikan juga harus memiliki kompetensi secara administrasi.

Ada catatan khusus mengenai guru atau ustadz, yaitu guru pada TPQ.

catatannya adalah; memiliki kompetensi sebagai pendidik dengan bukti salinan ijazah atau sertifikat kompetensi maupun bukti lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sarana Prasarana

Nah ini salah satu syarat yang sangat berat apabila yang memberlakukan aturan secara kaku dan tegas.

Kenapa bisa begitu?

Coba anda simak mengenai syarat sarana TPQ.

Adapun syarat sarana prasarana yaitu ketersediaan tempat dan sarana KBM yang representatif dan memadai berupa ruang belajar.

adapun wujud ruang belajar ini bisa berupa gedung/musholla/rumah dan atau tempat lainnya.

Sampai sini masih enak.

rasakan dan resapi kalimat pada catatan dalam juknis.

Catatannya adalah untuk TPQ syaratnya memiliki ruang belajar, ruang guru, ruang kepala, ruang administrasi, ruang ibadah, ruang bermain, dan ruang tempat bersuci.

Jika syarat mengenai ruangan ini harus berbentuk ruangan masing masing tersendiri, halah banyak lembaga TPQ yang tidak mampu memenuhi syaratnya.

Pernah ngobrol dengan mantan JFU pada PD Pontren salah satu Kabupaten Jawa Tengah, dia tidak terlalu menerapkan aturan ini secara kaku.

Jadi urusan ruang boleh misalnya masjid besar kemudian ada meja kursi khusus kepala, tenaga administrasi, guru dan yang lainnya sebagai ruangan.

Meskipun masih berada dalam satu ruangan.

Saya kira hal seperti ini lebih bijak demi pelayanan dalam pendirian TPQ.

Rangkuman dan kesimpulan Syarat Pendirian TPQ

Jika kita singkat mengenai persyaratan pendirian TPQ, maka rangkumannya adalah sebagai berikut;

  • Berbadan hukum
  • Memiliki struktur organisasi lembaga
  • Jumlah minimal santri 15 orang
  • rekomendasi pejabat Kankemanag Kabupaten/Kota
  • 1 set kurikulum
  • kompetensi kepala, guru dan tenaga kependidikan
  • ruang KBM yang representatif

Nah itulah syarat pendirian TPQ sebagaimana anda bisa baca secara seksama dalam aturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

tepatnya nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an.

Semoga lembaga anda bisa segera mendapatkan nomor statistik dan SK Penetapan Tanda Daftar PPQ beserta piagam tanda daftar (keduanya merupakan satu kesatuan).

Wilujeng dalu, selamat malam, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

TPQ harus berbadan hukum Yayasan, pesantren tidak harus, Kenapa?

Beberapa bulan terakhir muncul Peraturan Menteri Agama yang mengatur ngatur tentang pondok pesantren, kemudian beberapa bulan sesudahnya terbit SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.

pontren.com – assalamu’alaikum, flashback alias kembali ke belakang pada bulan Januari tahun 2020 (satu tahun yang lalu) ada petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan al-Qur’an.

tpq berbadan hukum yayasan

Yang jelas baik yang mengatur mengenai Pondok Pesantren maupun penyelenggaraan Al-Qur’an berkenaan dengan tata cara mendaftarkan lembaga ke Kementerian Agama, syarat, pendirian, pencabutan Pesantren maupun LPQ (termasuk TPQ, Rumah Tahfidz, TKQ, TQA dll).

Secara keseluruhan, salah satu syarat untuk mendaftarkan TPQ ke Kemenag alias mengajukan untuk mendapatkan nomor statistik, mensyaratkan lembaga berada dibawah organisasi yang berbadan hukum.

Tidak ada pengecualian siapapun penyelenggara TPQ.

Apakah itu penyelenggara TPQ adalah masyarakat, yayasan, kelompok serikat.

Keharusa Penyelenggara TPQ Berbadan Hukum dan tidak harusnya Pesantren yang diselenggarakan perorangan memiliki SK Kemenkumham

Tidak ada celah perorangan untuk menjadi penyelenggara Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Situasi berbeda dalam mengajukan tanda daftar pondok pesantren untuk mendapatkan PSP (Piagam statistik Pesantren).

Pengajuan nomor statistik pesantren dalam rangka mendapatkan PSP ini memiliki istilah pendaftaran Keberadaan Pondok Pesantren.

Dalam ketentuan SK Direktur Jenderal Pendis menyebutkan adanya kesempatan bagi perorangan untuk menyelenggaakan pesantren.

Artinya, ada ketentuan dimana lembaga pesantren yang diselenggarakan oleh perorangan (bukan yayasan) bisa mendaftarkan lembaganya (ponpes) ke Kemenag tanpa harus memiliki SK Menkumham alias berbadan hukum.

Lemabaga TPQ lebih sederhana, kenapa syaratnya lebih berat?

Lembaga Pendidikan Al-Qur’an utamanya TPQ menurut saya adalah lembaga generik yang mengajarkan membaca al-Qur’an dengan popularitas begitu mengakar.

Nama TPQ seperti merk odol, aqua, sanyo, pampers, sunlight dan merk kuat lain yang mengakar pada benak masyarakat.

Maksudnya, meskipun lembaga sebenarnya adalah TKQ, Ta’limul Qur’an Lil Aulad maupun madin, masyarakat banyak yang gebyah uyah (memukul rata).

Yaitu dengan menyebut TPQ, atau lebih awam lagi adalah TPA.

Begitu sederhananya lembaga ini, adakalanya pada wilayah yang kurang pengajar, seorang guru pun bisa menjalankan pembelajaran pada TPQ dengan asistensi para peserta didik santri yang sudah IQRA 6 atau mengaji Al-Qur’an.

Sayangnya kesederhanaan lembaga ini tidak sesederhana dalam mengajukan izin operasional TPQ ke Kemenag, untuk mendapatkan nomor statistik TPQ.

Tepatnya bernama Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (NSLPQ), karena TPQ merupakan bagian rumpun LPQ.

Salah satu pukulan telak lembaga TPQ yaitu adanya persyaratan penyelenggaraan TPQ berada dibawah organisasi atau lembaga yang berbadan Hukum.

Singkatnya memiliki SK Kemenkumham dan juga akta yayasan atau kelompok.

Membuat Akta Yayasan berbadan Hukum SK Kemenkumham perlu Biaya Jutaan Rupiah

Untuk mendapatkan Akta yayasan maka perlu mengurusnya ke Notaris.

Apakah gratis?

Tanya saja kepada rumput yang bergoyang.

Jutaan rupiah perlu untuk mewujudkan keberadaan akta yayasan maupun kelompok dengan SK Kemenkumham yang mengurusnya melalui notaris.

biaya membuat yayasan TPQ

Coba anda lakukan cek ricek riset sederhana, dengan bertanya kepada guru TPQ atau takmir masjid.

Berapa gaji, mukafaah atau uang transport para pendidik/ustadz ustadzah pada Taman Pendidikan Al-Qur’an?

Atau mencoba bertanya berapa kas yang ada pada TPQ?

Tentu kebanyakan situasinya adalah memprihatinkan, saya pribadi meyakini mayoritas para pengajar pada TPQ mendapat gaji atau ganti uang transport kurang dari Rp. 200.000 perbulan.

Berapa kas TPQ kebanyakan?

Ah saya juga kurang bisa mencari informasi ini, tapi keyakinan saya kebanyakan kas nya kosong melompong, atau jarang berada diatas satu juta rupiah.

Bahkan ada yang lebih mengenaskan lagi, ada kasus para pendidik alias guru TPQ yang nombokin biaya operasional LPQ.

Peralatan kegiatan belajar mengajar juga beli sendiri tiada yang memikirikan. Apakah hal seperti ini ada? Saya pernah mengalami sendiri.

Dengan kondisi keuangan yang bisa disebut “lembaga miskin ekonomi”, tentu biaya mengurus Akta Yayasan SK Kemenkumham merupakan perkara yang mewah dan berbiaya besar untuk TPQ.

Berbadan Hukum merupakan Syarat TPQ mendapatkan nomor Statistik dan Piagam Terdaftar Taman Pendidikan Al-Qur’an

Sayangnya ini merupakan keharusan alias syarat wajib, pada juknis LPQ tidak ada kata ampun sebagaimana dalam juklak Pesantren.

Apabila pesantren memiliki ketentuan “ PSP” bisa terbit dalam kondisi tertentu lembaga belum memenuhi syarat kecuali dalam 5 hal pokok.

yaitu tentang keberadaan santri kiai tempat ibadah kitab kuning asrama.

Dan pada salah satu klausul pendirian pesantren dengan penyelenggara perorangan, Akta Yayasan SK Kemenkumham bukanlah syarat untuk mendaftarkan Pesantren ke Kemenag.

Apakah bukan ironi persyaratan lembaga untuk mendapatkan izin operasional? Lembaga TPQ yang begitu sederhana dan kebanyakan memprihatinkan dalam pendanaan mau tidak mau harus ber SK Kemenkumham.

mengurus IMB Pondok Pesantren
pengurus yayasan pondok pesantren (ilustrasi)

Sedangkan Pondok Pesantren yang notebene izinnya berlaku selamanya (dengan catatan) malah ada celah untuk bisa mendapatkan izin operasional tanpa harus mempunyai Akta Yayasan (bagi penyelenggara Perorangan).

Dan saya yakin, ada banyak, mungkin lebih dari 30 persen TPQ yang menyelenggarakan atas inisiatif pribadi atau perorangan

Bukan karena adanya yayasan atau lembaga.

Semoga saja ada celah meringankan TPQ untuk mendaftarkan TPQ ke Kemenag dalam hal SK Kemenkumham.

Misalnya TPQ bisa menginduk kepada Badko Kecamatan atau Kabupaten.

Karena dahulu pada saat konsultasi ke pihak PD Pontren Kanwil salah satu provinsi (Dahulu lho ya, siapa tau sudah berubah pikiran).

Ada resistensi untuk bernaung dibawah yayasan Badko.

Alasan yang mengemuka pada saat itu adalah Badko TPQ hanya ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak memiliki Yayasan tingkat Pusat.

Jadi (pada saat itu) yang bisa menjadi tempat bernaung secara yayasan adalah organisasi yang mempunyai kepengurusan sampai tingkat nasional,

contoh kongkritnya semisal Organisasi Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya.

Itulah uneg-uneg pagi hari ini, semoga TPQ semakin maju berkembang tanpa ada pihak pihak yang menghalangi perkembangannya, tidak mengganggu kami ucapkan terima kasih.

Apalagi kalau ikhlas memberikan bantuan. Wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Juknis Izin Operasional TPQ SK Dirjen Pendis no 91 th 2020

Petunjuk Teknis Juknis izin operasional TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an atau TPA terbaru mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an.

pontren.com – assalamu’alaikum wr. wb. petunjuk teknis izin operasional Taman Pendidikan Al-Qur’an ini sifatnya lebih komperehensif, maksudnya adalah petunjuk untuk Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang didalamnya termasuk TPQ.

juknis izin operasional TPQ
mantan JFU PD Pontren Kemenag yang menangani TPQ

Pada petunjuk teknis izin operasional TPQ (Lebih tepatnya kita menyebut untuk LPQ) memuat berbagai ketentuan berkenaan dengan lembaga pendidikan al-Qur’an yang dalam SK Dirjen setidaknya ada 6 lembaga yaitu; TKQ, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz, PAUDQu dan Pondok Pesantren tahfidz.

Berikut adalah rangkuman pada SK Dirjen Pendis berkenaan dengan perizinan alias ijop (ijin operasional) Taman Pendidikan Al-Qur’an mulai dari alur, syarat ketentuan dan bentuk SK Pendirian TPQ.

Langsung saja berikut rangkumannya.

Syarat pendirian TPQ

Bagi lembaga yang hendak mengajukan izin operasional bagi lembaganya, entah apa itu (yang penting masuk dalam rumpun LPQ) maka membuat proposal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Komponen Proposal Pengajuan izin

Adapun proposal ini memuat;

  • Surat pengantar proposal pendaftaran lembaga
  • Formulir pendaftaran lembaga
  • Profil Lembaga
  • Tanda terima proposal pendaftaran TPQ

Selanjutnya persyaratan yang lain berupa administratif maupun keberadaan guru ustadz ustadzah beserta sarana prasarana ruangan kegiatan belajar mengajar.

Syarat Administratif Pendaftaran

Berikut ketentuan persyaratannya.

  • Lembaga berbadan hukum;
  • Struktur organisasi pengelola lembaga berupa bagan dan nama pengelola
  • Minimal santri 15 anak didik
  • Rekomendasi pejabat yang berwenang pada Kankemenag

Persyaratan Teknis

persyaratan teknis LPQ

Syarat teknis ii berupa 1 set dokumen kurikulum lembaga pendidikan yang mengajukan dalam hal ini adalah Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Syarat Jumlah dan Kompetensi ustadz ustadzah beserta Tendik

Jumlah dan kompetensi guru & tenaga kependidikan, Rasio jumlah guru dan santri (TPQ 1:20)

Sarana prasarana

Tempat ruang belajar (gedung/masjid/mushalla.rumah, dll)
Khususnya TPQ mendapat syarat ruangan;

  • Tempat belajar
  • Ruangan guru
  • Ruangan kepala;
  • Ruang administrasi;
  • Tempat ibadah;
  • Ruang bermain; dan
  • Tempat bersuci.

Sekedar informasi, mengenai syarat 1 set kurikulum memuat berbagai macam tuntutan dari kemenag lepada lembaga TPQ yang hendak mendaftarkan diri pada Kementerian ini. Mulai dari rencana kerja tahunan dan seabreg lainnya.

Alur mengajukan ijop dalam Juknis izin operasional TPQ

Sebelum anda mengajukan proposal ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota, hendaknya anda melengkapi persyaratan teknis 1 set Dokumen Kurikulum.

Adapun kelengkapan 1 set dokumen kurikulum TPQ meliputi;

  • Standar kompetensi lulusan
  • Standa isi
  • Standard proses dan;
  • Standar evaluasi.

Dalam pasal sebelumnya menyebutkan berbagai standar ini merupakan dasar pengelolaan TPQ mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan yang berisi standar-standar tersebut.

Dan masih ada tambahan pada RKT berupa kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, kegiatan penilaian, kegiatan ekstra kurikuler dan hari libur.

Selanjutnya membuat daftar nama santri (minimal 15 orang anak).

syarat kompetensi dan jumlah pendidik TPQ LPQ

Urusan kolom isian mengacu kepada permintaan Kemenag setempat.

Setidaknya anda perlu membuat kolom berupa nomor, nama, alamat, tanggal lahir, orang tua, wali.

Setelah anda selesai urusan dengan kelengkapan lampiran mengajukan, selanjutnya mengisi form blangko pengajuan (silakan anda unduh pada blog ini, sudah kami sediakan sebagaimana dalam juknis).

Adapun form pengajuannya yaitu berupa;

  • Surat pengantar proposal pendaftaran lembaga TPQ;
  • Formulir pendaftaran lembaga (khususnya Taman Pendidikan Al-Qur’an);
  • Profil Lembaga TPQ yang anda kelola; dan
  • Tanda terima proposal pendaftaran TPQ.

Rampung dengan proposal (jangan lupa tanda tangan beserta stempel lembaga), biasanya Kankemenag meminta surat rekomendasi.

Rekomendasi ini ada 2 macam berupa;

  1. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan; dan
  2. Rekomendasi Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).

Setelah mendapatkan kedua surat ini, bawa proposal anda ke kantor Kementerian Agama untuk pengajuan ijo TPQ.

Proses Penanganan Pengajuan Izin Operasional TPQ di Kemenag

Kejadian selanjutnya yaitu anda menunggu kabar berita mengenai proposal pengajuan anda.

Adapun proses selanjutnya (pada kemenag) adalah sebagai berikut;

Kepala Kankemenag memberi tugas kasi PD Pontren/Pakis/tekait untuk membentuk tim verifikasi;

Kemudian tim melakukan verifikasi dokumen dan visitasi lapangan untuk memberikan penilaian tentang kelayakan mendapatkan izin operasional.

Selanjutnya berdasarkan penilaian kelayakan tim verifikasi, Kankemang memberi tugas kepala Seksi terkait untuk mengadakan rapat pertimbangan untuk memberikan tanda daftar LPQ. Tentu dengan melibatkan tim verifikasi.

Selanjutnya kepala seksi melaporkan hasil rapat kepada Pak boss Kankemenag.

Selanjutnya, merujuk hasil rapat, Kepala Kantor Kemenag menetapkan keputusan layak tidaknya lembaga mendapatkan izin operasional.

Apabila ternyata lolos dan mendapatkan izin, selanjutnya Kasi menyampaikan asli Keputusan Kepala Kankemenag Kabupaten atau kota, serta asli piagam kepada pengelola TPQ.

Selanjutnya seksi PD Pontren/pakis menyimpan salinan SK dan Piagam sebagi arsip dan dokumen.

Bentuk izin operasional TPQ

Adapun bentuk izin operasional TPQ ini berupa SK Penetapan Tanda Daftar LPQ dan Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an LPQ) dalam bentuk selembar kertas (biasanya agak tebal).

Adapun SK Tanda daftar LPQ (termasuk didalamnya TPQ) ini berlaku selama 5 tahun, dan lembaga perlu mengajukan perpanjangan izin jika hampir habis masa berlakunya.

Apabila lembaga menyalahi aturan yang telah ditetapkan, pihak kementerian Agama bisa mencabut SK ini setelah melalui proses yang ada Standar Operasionalnya berupa tindakan yang terukur.

Download Juknis izin operasional TPQ

Untuk lebih lanjut dan detil mengenai juknis TPQ pada SK Dirjen Pendis no 91 th 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an yang TPQ termasuk dalam kategori lembaga dalam juknis ini.

Bentuknya dalam format PDF sebagaimana penampakan berikut ini.

Pada juknis izin operasional TPQ ini merupakan panduan dan juga untuk petunjuk teknis lembaga yang lain yaitu Taman Kanak-kanak Al-Qur’an, Ta’limul Qur’an Lil Aulad, Rumah Tahfidz, dan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an (PAUDQu).

Beserta informasi lengkap teknis menyusun nomor statistik lembaga beserta kodenya (ini merupakan kewenangan Kemenag, anda hanya sekedar menyimak saja rumusannya).

Apabila ada kendala dalam mengunduh juknis ini, kami lampirkan tautan untuk mengunduhnya.

Unduh Juknis TPQ SK Dirjen Pendis 91 th 2020

Demikian ringkasan mengenai petunjuk teknis berkenaan dengan pengajuan lembaga untuk mendapatkan ijop atau ijin operasional TPQ yang detilnya bisa anda simak sebagaimana pada juknis yang anda unduh.

Wilujeng dalu, selamat malam, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

SK Pendirian TPQ, contoh dan bentuknya seperti ini

Contoh Surat Keputusan SK Pendirian TPQ sebagai pengakuan bukti eksistensi lembaga secara kelembagaan penyelenggara pendidikan Islam nonformal mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020.

pontren.com – assalamu’alaikum, sebelum melanjutkan pada materi isi contoh SK Pendirian TPQ, perlu adanya pemetaan keinginan anda, apakah model SK yang hanya dari lokal saja atau Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama yang mengeluarkan.

SK Pendirian TPQ Kemenag
Pegawai Kantor Kemenag Kabupaten Seksi PAKIS

Perbedaannya dimana?

Apabila yang mengeluarkan SK keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an adalah yayasan atau masjid maupun tokoh masyarakat maka seca legal formal administrasi Negara.

Maksudnya adalah keputusan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tanpa dampak apapun secara resmi.

Apabila SK Pendirian yang mengeluarkan adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, SK ini mempunyai nilai hukum atau legalitas lembaga yang mendapatkan SK.

Itulah beda kedudukan dan kekuatan hukum mengacu kepada pihak yang mengeluarkannya.

Yang akan kami bahas adalah contoh SK mengacu kepada Kementerian Agama, jika hendak mencari contoh yayasan atau masjid terus terang kami tidak mempunyai contoh koleksi seperti itu.

Istilah resmi SK Pendirian TPQ pada Kementerian Agama

SK Pendirian TPQ Kemenag ini mempunyai 2 bentuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang pertama berupa surat penetapan, yang kedua yaitu Piagam tanda Daftar.

Adapun namanya secara resmi adalah Surat Penetapan Tanda Daftar LPQ dan Piagam Tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Kenapa namanya bukan Tanda Daftar TPQ dan Piagam tanda Daftar Taman Pendidikan Al-Qur’an?

Karena SK ini berlaku untuk rumpun pendidikan yang berada pada naungan LPQ.

Setidaknya ada 6 lembaga yang termasuk dalam rumpun Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yaitu;

  1. TKQ;
  2. TPQ;
  3. TQA;
  4. PAUDQu;
  5. RTQ; dan
  6. Pondok Pesantren Tahfidz

Kenapa ada kata kata setidaknya?

Karena pada juklak juga menyebutkan istilah lembaga lain yang sejenis atau jenis yang sama yaitu bergerak pada Pendidikan Al-Qur’an entah apa itu namanya.

Cara mendapatkan SK TPQ dari Kemenag

Untuk mendapatkan pengakuan lembaga TPQ secara legal formal negara, maka pengurus atau pengelola lembaga perlu mengajukan proposal untuk mendaftarkan ke Kementerian Agama.

pada halaman muka berupa FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LPQ KE KEMENAG selanjutnya form lain ada pada sekitar posting artikel, anda tinggal mengikuti tautannya.

Dalam mengajukan proposal, sudah ada contoh formulir blangko beserta syarat ketentuan dan lampiran untuk mengajukan.

Ketentuan pengajuan proposal TPQ ke Kemenag baik syarat dan contoh blangkonya ada secara detil dalam SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an.

Download contoh SK

Seperti apa contohnya?

Sebelum anda mengunduhnya, kami tampilkan dalam bentuk preloved alias bisa anda lihat sebelum anda download guna menghemat kuota dan drive penyimpanan anda.

Juga meminimalisir jumlah file pada gadget anda untuk memudahkan menemukan file yang anda cari.

Berikut penampakannya Surat Penetapan Tanda Daftar LPQ.

Adapun untuk tampilan Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (termasuk TPQ) memiliki format satu lembar beserta 12 kolom digit angka nomor statistik lembaga sebagai nomor unik identitas lembaga.

Berikut tampilan piagam tanda daftar yang kami maksud.

Nah seperti itulah informasi mengenai contoh surat keputusan pendirian TPQ yang mempunyai istilah khusus pada Kementerian Agama.

Untuk mendapatkan SK Pendirian TPQ, lembaga atau pengelola mengajukan proposal sebagaimana dalam juknis.

Selanjutnya pihak Kantor Kemenag (dalam hal ini seksi PD Pontren/Pakis) akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila memenuhi syarat akan mendapatkan Surat Penetapan Tanda Daftar LPQ beserta Piagam tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Tentu beserta nomor statistik lembaga sebagai identitas lembaga yang kondang dengan sebutan NSLPQ.

oh iya, anda bisa mengunduhnya melalui tampilan preloved tampilan yang telah anda lihat.

apabila ada kendala, sampean dapat unduh gratis free download SK Pendirian TPA ini pada tautan berikut;

Download Surat Penetapan Tanda Daftar LPQ
Unduh Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-QUr’an (LPQ)

Demikian informasi singkat kali ini, semoga menembah informasi mengenai administrasi lembaga khususnya Taman Pendidikan Al-Qur’an dalam hal SK Pendiriannya. Wilujeng sonten, wassalamu’alaikum.

Tidak Aktif, izin Operasional TPQ Madin Ponpes akan Dicabut


Penutupan izin operasional lembaga pendidikan alquran pada lemabaga pendidikan keagamaan islam. Karena tidak aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan jumlah siswa yang belum standar dalam rangka pembinaan, validasi data, dan penetapan kebijakan.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh, wilujeng enjang poro sedulur. Utamanya yang mengelola lembaga pendidikan kegaamaan Islam yang bernaung pada PD Pontren Kemenag RI.

izin operasional tanda daftar tpq dicabut

Adapun lembaga dimaksud yaitu rumpun LPQ (PAUDQU, TPQ, TKQ, Rumah Tahfidz, TQA, dll), Madrasah Diniya Takmiliyah, maupun Pondok Pesantren.

Dalam mengajukan Izin operasional (biasa menyingkat IJOP) ada syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan piagam tanda daftar lembaga. Juga mendapatkan nomor statistiknya.

Dengan perjalan waktu, ternyata dari ribuan lembaga ini ada yang mengalami stagnan, perkembangan, mati suri. Bahkan benar benar mati alias sudah tidak aktif sama sekali.

Sebelum pencabutan izin operasional Nomor statistik lembaga, (seharusnya) ada pengecekan, survey dan berita acara.

Selanjutnya dalam rangka melakukan pembinaan dan penertiban dalam perizinan lembaga pendidikan keagamaan Islam akan ada pengecekan dan pengusulan. Pihak yang melaksanakannya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dimana nanti lembaga yang tidak aktif dan sudah dilakukan verifikasi serta langkah-langkah terukur. Akan diusulkan untuk dicabut izin operasional (nomor statistik lembaga) serta piagam tanda daftar).

baca : ALASAN PROSEDUR PENUTUPAN PENCABUTAN TANDA DAFTAR LPQ

Untuk itu, silakan para pengelola melakukan pengecekan kembali, apakah lembaganya sudah mencapai standar minimal dalam pengelolaan TPQ Madin atau ponpes.

Setidaknya lembaga anda memiliki santri minimal 15 murid atau siswa. Jangan lupa susunan pengurus serta kurikulum apabila sewaktu-waktu ada pengecekan dari Kabupaten atau kota.

Informasi pencabutan Nomor statistik dan piagam tand daftar Lembaga TPQ Madin Ponpes

hasil verifikasi lapangan TPQ

Secara lebih terperinci, beredar whatsapp mengenai instruksi untuk verifikasi lembaga yang sudah tidak aktif ini beserta langkah-langkah yang perlu dilakukan kalangan JFU pada Sie Pakis atau PD Pontren Kabupaten/Kemenag.

Lengkapnya instruksi pengumuman via whatsapp ini sebagaimana berikut;

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan perkembangan data lembaga Pendidikan Keagamaan Islam saat ini masih belum valid sesuai dengan realita yang disebabkan karena ketidakaktifan lembaga dan jumlah siswa yang belum standar. Maka dalam rangka validasi data, pembinaan dan penetapan dalam kebijakan, kami minta Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keaktifan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) di wilayah Saudara (format terlampir);
  2. Apabila ditemukan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) yang sudah tidak aktif / tidak operasional agar diusulkan penutupan Izin Operasional berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan usulan/pernyataan dari lembaga/organisasi/yayasan penyelenggara;
  3. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan lembaga Pondok Pesantren (PONPES), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) secara efektif dan berkala sehingga terjamin validitasnya.
  4. Data hasil validasi di kumpulkan paling lambat pada tangal 01 Februari 2021
    Demikian untuk ditindaklanjuti, dan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bagaimana jika lembaga telah dicabut Nomor statistiknya? Apakah lembaga dilarang untuk kegiatan belajar mengajar?

Saya kira ini hanya pencabutan secara administrasi nomornya saja, sampean mulang pada lembaga tetap bisa dilakukan, mosok yo ditutup juga KBMnya. Saya kira sih tidak segitunya juga.

baca : Mengenal PSP Piagam Statistik Pesantren (Ijop Ponpes Terbaru)

Nah, bagi lembaga pendidikan keagamaan Islam (TPA, MDTA, Pesantren) semoga sudah memiliki syarat dan ketentuan lembaga sehingga NSLPQ, NSDT, NSPP anda aman terkendali.

Terhindar dari pencabutan izin karena tidak aktif atau jumlah santri yang tidak memenuhi syarat.

Wilujeng enjang, selamat beraktivitas, wassalam.

Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an LPQ

Download file word format doc piagam tanda daftar lembaga pendidikan al-Qur’an sebagai bukti bahwa TPQ TQA Rumah Tahfidz Paud Q ataupun lembaga sejenis telah mendapatkan nomor statistik dari Kementerian Agama setelah melalui proses verifikasi dokumen dan lapangan serta rapat penilaian kelayakan lembaga untuk mendapatkan SK Penetapan Tanda Daftar dari Kankemenag Kab. Atau Kota.

Baca;

Link1
Link2
Link3

Sebagaimana dalam ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 tentang Juklak Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, didalamnya tercantum aturan ketentuan dalam pengajuan lembaga untuk mendapatkan nomor statistik yang biasa disebut kalangan masyarakat dengan izin operasional.

Proses pengajuan ini melampirkan proposal dengan persyaratan tertentu yang kemudian dilakukan 2 kali proses verifikasi dan pembuatan berita acara.

Selesai verifikasi dan dilakukan rapat yang memutuskan bahwa lembaga pendidikan al-Qur’an yang mendaftarkan lembaga TPQ Rumah Tahfidz TQA ataupun Paud dinyatakan layak untuk diberikan tanda terdaftar, selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat Konsep Surat Keputusan Penetapan dan juga Piagam tanda daftar (lihat SK Dirjen).

Selesai semua dicetak SK dan juga piagam kemudian atas nama Menteri Agama, Kakankemenag atau PLT menandatangani SK beserta piagam tanda daftar ini kemudian diserahkan kepada lembaga yang mengajukan.

pegawai kemenag temanggung
dhiyah

Pihak PD Pontren atau Seksi Pendidikan Agama Islam sebelumnya telah menggandakan dokumen SK maupun Piagam sebagai arsip yang diperlukan setiap saat sebagai lampiran catatan yang dibuat oleh para JFU atau Pelaksana.

Seperti apakah contoh dari piagam Tanda Terdaftar Lembaga ini?

Berikut silakan disimak

Teks Piagam Tanda Daftar LPQ

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA …. (1)
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR’AN (LPQ)
Nomor : ………………………….. (2)

Diberikan kepada:

Nama LPQ : ……………………………………………………… (3)
Alamat : ………………………………………………………
……………………………………………………… (4)
Desa/Kelurahan : ……………………………………………………… (5)
Kecamatan : ……………………………………………………… (6)
Kabupaten/Kota : ……………………………………………………… (7)
Provinsi : ……………………………………………………… (8)
Penyelenggara Lembaga : ……………………………………………………… (9)
Akte Notaris Penyelenggara : ….………………………………………………… (10)

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur’an:

……………………….. (12)
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota ……………………… (13)

…………………………………….(14)

Download Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an LPQ

Berikut adalah file dokumen dalam preview atau preloved yang dapat dilihat sebelum anda mengunduh atau download file piagam terdaftar TPQ TQA paud Al-Qur’an maupun Rumah Tahfidz Al-Qur’an mengacu pada SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020.

Berikut tampilannya.

Sebagai keterangan tambahan, file piagam tanda daftar LPQ ini dibuat dalam format doc ms word yang bisa diedit dalam ukuran kertas A4 alias kuarto (ukuran 21,59 cm x 27,94) dengan margin atas bawah kiri kanan yaitu 2.54 cm.

Jika ada kendala silakan mengunduhnya melalui tautan link dibawah ini.

Unduh Piagam Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an LPQ

Demikian contoh yang dibuat dengan font ukuran 12 dan model huruf bookman old style, semoga menambah tambahan file dokumen tentang kelembagaan utamanya LPQ.

Sugeng sonten, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Contoh Piagam Penghargaan lomba kejuaraan format doc

Unduh atau download contoh format piagam penghargaan untuk kejuaraan lomba maupun kegiatan OSIS, juara kelas pramuka, olahraga futsal maupun dalam bentuk kosong, tinggal edit isi sesuai dengan yang diperlukan dalam format doc ms word office.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wr. Wb. Good afternon para pembaca yang budiman, alhamdulillah kali ini saya dapat kiriman contoh piagam kejuaraan dari seorang Macan Naga (si cantik Manis Anaknya Tiga) dari Kota Ukir Jepara, dimana format ini merupakan kertas bernilai penghargaan untuk kegiatan MQK tingkat Kabupaten.

Karena berbentuk file berupa softcopy format doc microsoft word, bentuk format piagam ini dapat diubah disesuaikan dengan tema maupun lomba yang sedang diadakan oleh panitia, entah itu pramuka, OSIS, juara kelas termasuk lomba mewarnai baik umum TK SD dan juga pendidikan Keagamaan Islam semisal TPQ Madrasah Diniyah Takmiliyah ataupun pondok pesantren.

juara porsadin (ilustrasi)
juara pemenang lomba (ilustrasi)

Singkatnya anda dapat menjadikan contoh ini sebagai acuan dalam membuat sertifikat penghargaan bagi para peserta maupun pemenang kejuaraan lomba sebagai bukti otentik atas partisipasi dan hasil yang diperoleh kontingen suatu cabang lomba.

Garis besar format piagam penghargaan lomba

Dalam format ini dibuat dengan model landscape, alias model kertas tidur, dengan ukuran 21 cm x 33,3 cm dengan format microsoft word office tahun 2007, jadi supaya pas dengan ukuran, silakan dibuat persamaan baik dari segi margin maupun size nya.

Kemudian dari segi susunan, urutan kata kata atau kalimat yang tercantum didalamnya adalah sebagai berikut:

contoh-piagam-penghargaan
tampilan piagam yang bisa di download

Pertama, Kop Lembaga, Paling atas memuat kop lembaga atau kegiatan sebagai penyelenggara lomba, misalnya Badko TPQ Kecamatan Ngargoyoso, atau Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Cirebon, atau juga Panitia Peringatan Hari Besar Islam Masjid Baiturrahman Gadungan Girimulyo dan sebagainya.

Kedua, Tulisan Piagam, Selanjutnya tulisan piagam, dengan model yang dibuat artistik (banyak di word, tinggal pilih mau model seperti apa juga ada).

Ketiga, Nama yang mendapat piagam Dibawah tulisan piagam, dibawahnya tulisan “diberikan kepada” dan dilanjut nama anak atau orang sebagai peserta lomba, ada baiknya ditulis lengkap dan sesuai dengan akta, manfaat nantinya jika dapat diakui sebagai nilai tambahan dalam memasuki pendidikan formal (jika dapat).

Keempat, cabang lomba. Setelah nama juara atau peserta, dilanjutkan dengan cabang lomba yang diikuti oleh penerima surat berharga (secara nilai pendidikan) ini. Misalnya lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba karikatur dan lain sebagainya.

Kelima, Nama Kegiatan atau lomba. Lanjut lagi sesudahnya adalah pada kegiatan apa atau momen apa perlombaan ini dilakukan, contoh Lomba Musabaqah Qiroatil Kutub Tingkat Kabupaten, Peringatan Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad saw SD Negeri Gelatik Cirebon dan lain sebagainya sesuai dengan moment perlombaan.

Atau yang bersifat kelas seperti dalam kegiatan belajar mengajar semester genap kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Gelatik Cirebon.

Keenam, Rampung nama kegiatannya, tibalah yang terakhir yaitu nama kota, tanggal serta nama pejabat atau penyelenggara kegiatan (semisal Kepala, Ketua, dan sebangsanya) dan diisi nama serta tanda tangan beliau. Jangan lupa nanti dikasih stempel atau cap pengesahan sebagai bukti keabsahan surat berharga dalam bentuk piagam ini.

Download contoh piagam penghargaan format doc ms word

Berikut ini adalah penampakan piagam serta contoh kongkrit pengisiannya, ada juga yang berupa blangko kosong sehingga anda nantinya tinggal mengisi sesuai dengan keinginan, atau yang diantara contoh dan kosong, yaitu keberadaan tulisan sebagai panduan dalam pembuatannya.

Untuk melihat sebelum memutuskan mengunduh, silakan anda review penampakannya dibawah ini.

Oh iya, akan sangat praktis jika piagam ini melibatkan banyak nama dan kejuaraan, penggunaan mail merge merupakan pilihan yang bijak guna pencetakan di printer tanpa perlu banyak repot bolak balik edit dan perubahan pada piagam.

Anda dapat browsing di internet tentang tutorial pembuatan piagam dengan mail merger baik dengan master data berupa excell maupun word.

Ada problem mengunduh dari tampilan gambar diatas? Ya sudah klik aja tautan link dibawah ini untuk mengunduhnya.

Download contoh piagam penghargaan.

Demikian tulisan tentang contoh form blangko piagam lomba yang dapat diedit menyesuaikan dengan cabang lomba yang diselenggarakan oleh panitia.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.