Arsip Tag: nomor statistik majelis taklim

Kode diambil Rumah Tahfidz bagaimana no statistik Majelis Taklim

Assalamu’alaikum. Dalam dunia EMIS (education management and information system : kalau gak salah begitu singkatannya), masing masing lembaga yang berada dibawah Dirjen Pendis telah mendapatkan kode kode tersendiri sebagai sarana penyusunan nomor statistik identitas lembaga.

pontren.com – Kemudian pada tahun 2019 terbitlah peraturan menteri Agaman nomor 29 yang mengatur ngatur mengenai majelis taklim mulai dari bagaimana proses pendaftaran ke Kementerian Agama dan juga harus mendaftarkan diri Ke Kemenag.

Jika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya lembaga majelis taklim akan mendapatkan Surat Keterangan Tanda Daftar.

Sebelum kedatangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 maka pembuatan surat keterangan terdaftar lembaga dalam penyusunan nomor statistiknya dengan mengacu panduan penomoran kode yang dipergunakan dalam EMIS.

Adapun mengenai alasan penggunaan kode emis disebabkan majelis taklim masuk dalam rumpun Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang mendapatkan Kode 3 digit awal yaitu 431 dan dilanjutkan 9 deret angka yang telah dirumuskan dari Jakarta.

Tak dinyana tak diduga, pda tanggal 7 Januari tahun 2020 terbit SK Dirjen Pendis tahun 2020 tentang Juklak penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an.

Dari keberadaan SK Dirjen tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an ini muncul lembaga baru dalam nomenklatur lembaga pada LPQ.

Ada 3 lembaga baru yang tetiba muncul yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur’an sebagai pendidikan formal (mungkin untuk mengimbangi PAUD TPQ milik diknas?), rumah tahfidz Al-Qur’an (RTQ) dan satu lagi pesantren takhassus tahfidz.

Disinilah awal mula disadari atau tidak ada pemakaian kode yang sama untuk RTQ (Rumah Tahfidz Al-Qur’an) dengan Majelis Taklim. Kode dimaksid adalah 3 digit angka awal yaitu 431 dari 12 digit kode unik untuk satuan lembaga yang biasa disebut nomor statistik.

Akan tetapi menurut analisa pribadi aye, kemungkinan kode nomor statistik dengan kepala 431 akan diberikan kepada rumah tahfidz dan majelis taklim akan memiliki kode tersendiri.

Hal ini berdasarkan pada dimasukkannya lembaga rumah tahfidz kedalam rumpun pendidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an dan terlemparnya Majelis taklim dari rumpun LPQ.

Dengan begitu nantinya entah kapan atai berapa bulan atau tahun lagi akan ada suatu SK Dirjen yang menjadi pedoman dalam pembuatan nomor statistik untuk Majelis taklim.

Yang belum diketahui saat ini adalah bagaimana memberikan nomor khusus untuk majelis taklim yang mendaftarkan ke Kemenag?

Menurut saya pribadi, cara paling simpel untuk memberi nomor urut tanda daftar sebagai kode statistik adalah dengan cara membuat 12 kotak kolom yang kosong kemudian diiai 4 digit terakhir sesuai nomor urut lwndaftaran, dimana nanti jika sudah ada SK Dirjen yang mengaturnya tinggal mencantumkan angka2 yang belum terisi sesuai dengan petunjuk yang dishare dari Jakarta.

Tapi harap dimaklumi, pengecualian PAUD-Q, yang merupakan pendidikan formal, semua lembaga rumpun LPQ (pengecualian paud-Q tentunya) adalah pendidikan nonformal termasuk majelis taklim.

Entah prasangka atau hanya analisa, keberadaan lembaga yang kelasnya hanya nonformal mungkin tidak memiliki posisi yang sama dengan lembaga formal semisal MI MTs ataupun Madrasah Aliyah.

Termasuk juga dalam hal pendanaan.

Yang jelas menurut terawangan aye, nanti akan ada SK Dirjen yang memberikan keterangan rinci tentang majelis taklim, bisa jadi termasuk contoh proposal pengajuan mwndaptkan SKT dan juga cara penyusunan nomor statistik dan diakhiri dengan endorse untuk entry EMIS.

Dan kemungkinan terburuk adalah ikut-ikutan mensyaratkan badan hukum untuk mendapatkan surat ketwramgan terdaftar dari Kemenag. Entahlah, ditunggu saja. Wassalamu’alaikum.

Nomor Statistik Majelis Taklim pada Kemenag

jamaah majelis taklim (ilustrasi)
jamaah majelis taklim (ilustrasi)

pontren.com Salah satu bukti bahwa lembaga keagamaan sudah dapat dikatakan terdaftar di Kementerian agama adalah dengan mendapatkan nomor statistik. Dalam aturan pemberian nomor statistik ini telah diatur sedemikian rupa dengan kode kode sebagai lembaga, kode kabupaten dan kode provinsi.

Dengan adanya kode ini akan mudah mengidentifikasi bentuk lembaga, dari kabupaten dan provinsi dari daerah mana. Ada pembagian klasifikasi lembaga yang diberikan nomor statistik sebagai bukti telah terdaftar di Kementerian agama. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Lembaga

Lembaga pendidikan diniyah jalur formal,yang terdiri dari

Diniyah Athfal,

Diniyah Ula,

Diniyah Wustha,

Diniyah Ulya, Ma’had Aly.

Lembaga pendidikan diniyah jalur non-formal berjenjang, yang terdiri dari

Diniyah Takmiliyah Awaliyah,

Diniyah Takmiliyah Wustha,

Diniyah Takmiliyah Ulya dan

Diniyah Takmiliyah Aly.

Lembaga pendidikan diniyah jalur non-formal tanpa jenjang, yang terdiri dari

TKQ,

TQA,

TPQ,

dan Majelis Taklim.

Dan lembaga khusus yaitu

Lembaga Pondok Pesantren.

Adapun tata cara dan rumus dalam membuat dan menyusun nomor statistik seperti dibawah ini

santri assalaam sukoharjo 2017
santri assalaam sukoharjo 2017

Kode lembaga Keagamaan Islam pada Kementerian Agama

Setelah mengetahui rumus dari penyusunan nomor statistik, berikut adalah kode-kode lembaga pada kementerian Agama

101 = Rudhatul Athfal (RA)

111 = Madrasah Ibtidaiyah (MI)

121 = Madrasah Tsanawiyah (MTs)

131 = Madrasah Aliyah (MA)

141 = Universitas Islam

142 = Institut Agama Islam

143 = Sekolah Tinggi Agama Islam

144 = Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta

201 = Diniyah Athfal (DA)

211 = Diniyah Ula (DU)

221 = Diniyah Wustha (DW)

231 = Diniyah Ulya (DUy)

241 = Ma’had Aly (MAy)

311 = Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)

321 = Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)

331 = Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)

341 = Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)

401 = Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ)

411 = Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ)

421 = Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA)

431 = Majelis Taklim

Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Majelis Taklim

Setelah mengetahui kode-kode diatas, karena yang dibahas adalah tentang nomor statistik Majelis taklim, maka selanjutnya tinggal memasukkan kode-kode yang ada.

Rumus menyusun nomor statistik

kode kabupaten provinsi nomor statistik kementerian agama

Kode Majelis Taklim, diisi dengan kode: 431

Kode Status Lembaga (kotak ke-4), diisi dengan kode:1 = Negeri 2 = Swasta (diisi dengan no 2 karena lembaga majelis taklim adalah swasta

Kode Provinsi (kotak ke-5 dan 6)

Kode Kabupaten/Kota (kotak ke-7 dan 8)

Nomor Urut Lembaga (kotak ke-9 sampai 12)

Contoh penomoran majelis taklim sragen (kode kabupaten 12) dan provinsi Jawa Tengah (kode 33) dengan nomor urutan pertama adalah sebagai berikut :

431233120001

Adapun kode provinsi lengkap seluruh indonesia bisa dilihat di kode provinsi dan kabupaten Kementerian Agama

Sayangnya, walaupun sudah dibuatkan kode dan tata cara penyusunan nomor statistik bagi majelis taklim, sampai saat ini kami belum menemukan ketentuan dan tata cara pengajuan suatu lembaga untuk mendapatkan nomor statistik. Dan juga syarat serta ketentuan suatu lembaga bisa mendapatkan nomor statistik. Selain itu bagaimana suatu kegiatan masyarakat bisa dikatakan sebagai suatu majelis taklim. Dan kesulitan yang lain adalah ketika lembaga majelis taklim didata. Dan mereka bertanya, apakah mau mendapatkan bantuan? Maka tersenyum pahitlah orang yang akan mendata lembaga tersebut.Apapun itu yang jelas sudah ada petunjuk tentang nomor statistik lembaga majelis taklim. Semoga segera ada kejelasan kongkrit bagaimana bentuk dari pengakuan lembaga majelis taklim serta tata cara dan syarat dalam pemberian nomor statistik majelis taklim.