Arsip Tag: nomor induk ponpes

Cara Menyusun Nomor Induk Santri Pondok Pesantren

nomor induk santri pondok pesantrenpontren.com – Cara menyusun nomor induk bagi santri pondok pesantren berdasarkan peraturan Kementerian Agama.
Nomor Induk Santri diterbitkan untuk keperluan bagi pondok pesantren guna identifikasi dan klasifikasi anak didik pada ponpes atau pontren. Umumnya dibuat berdasarkan tahun masuk dan urutan siswa entah berdasarkan pendaftaran masuk ataupun diurutkan sesuai alphabeth absensi.

Pedoman Penyusunan Nomor Induk Santri Pondok Pesantren

Terkait tentang penyusunan nomor ini, Kementerian Agama sebagai instansi yang menaungi pondok pesantren telah membuat regulasi penyusunan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ.I/456.A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Selanjutnya dalam hal pembuatan nomor Induk bagi santri maka akan sangat terkait erat dengan adanya SK Dirjen Pendis ini. Hal ini terjadi karena dalam komponen penyusunan nomor Induk Santri Ponpes terdapat unsur nomor statistik pondok pesantren tersebut.

Komponen Penyusunan Nomor Induk Santri Ponpes

Secara umum, ada 3 (tiga) komponen umum yang dipergunakan untuk menyusun nomor induk. Adapun ketiga komponen dimaksud yaitu :

  1. Nomor Statistik Pondok Pesantren
  2. Tahun masuk santri
  3. Nomor Urut santri

Dari ketiga komponen tersebut disatukan sehingga memunculkan nomor unik bagi masing masing siswa didik di ponpes. Jika penyusunan dilakukan dengan benar maka tidak ada satu pun nomor Induk se Indonesia yang sama antara santri satu dengan santri yang lain.

Untuk mengetahui bagaimana proses suatu nomor statistik pondok pesantren di susun silakan dibaca pada  pada kode susunan nomor statistik Pondok Pesantren.

Cara Menyusun Nomor Induk Santri Pondok pesantren

mars hubbul wathonBerikut adalah cara untuk membuat nomor Induk bagi siswa yang belajar pada pondok pesantren. Prinsipnya pembuatan nomor ini termasuk mudah akan tetapi jangan ceroboh dalam menyusunnya.

Hal yang patut diketahui bahwa nomor Induk santri berdasarkan aturan Kemenag terdiri dari 18 (delapan belas) digit. Delapan belas deret angka tersebut berfungsi sebagai kode unik suatu siswa berasal dari lembaga pendidikan apa, provinsi mana, kabupaten apa, urutan pendaftaran yang keberapa, masuk tahun berapa dan urutan santri.

Seperti disampaikan diatas, nomor induk ini merupakan kombinasi dari nomor statistik pondok pesantren + tahun masuk santri + nomor urut santri. Keterangannya adalah 12 digit no statistik ponpes + 2 digit tahun masuk + 4 digit nomor urut santri.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengetahui 12 digit nomor statistik pondok pesantren. Jika belum memiliki maka diperlukan pengajuan izin operasional pondok pesantren untuk mendapatkan izin sekaligus nomor statistik. Aturan cara dan blangko pengajuan bisa disimak di Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren.

Yang kedua yaitu identifikasi santri masuk pada tahun berapa, diambil 2 angka belakang tahun. Misalnya santri masuk 2018, maka diambil angka 18 untuk mengisi 2 digit pada kolom ke 13 dan 14 nomor induk.

Selanjutnya komponen terakhir atau ke-3 yaitu 4 digit nomor urut santri masuk tahun pelajaran, dimulai dengan 0001 – jumlah santri. Untuk mempermudah memahami silakan dilihat gambar dibawah ini :nomor induk santri ponpes

susunan nomor induk santri pondok pesantren

Contoh Menyusun nomor Induk Santri :

Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, ada sebuah pondok pesantren (sebut saja Ponpes Daarul Mubtadi-ien) yang memiliki nomor statistik 510333130005. Ada enam orang santri yang belajar pada pondok tersebut. Keenamnya masuk ke pesantren dengan berbeda beda tahun. Adapun perincian mendaftar adalah sebagai berikut :

Irfa’i & Uripah masuk tahun 2017
Agus Junaidi dan Riva Susanty tahun 2018
Akhsan dan Rodhiyah tahun 2019

Untuk santri putra mendaftar urutan 1 dan yang putri urutan 2.

Sesuai rumusan, bahwasanya pembuatan nomor induk yaitu 12 digit nomor statistik + 2 digit tahun masuk + 4 digit nomor urut.

pondok pesantren langitan
santri belajar (ilustrasi)

Dengan begitu maka nomor induk untuk para santri diatas adalah :

Irfa’i 510333130005170001 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 17 tahun masuk, 0001 urutan masuk)
Uripah 510333130005170002 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 17 tahun masuk, 0002 urutan masuk)

Agus Junaedi 510333130005180001 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 18 tahun masuk, 0001 urutan masuk)
Riva Susanty 510333130005180002 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 18 tahun masuk, 0002 urutan masuk)

Akhsan 510333130005190001 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 19 tahun masuk, 0001 urutan masuk)
Ridhiyah 510333130005190001 (510333130005 adalah no statistik ponpes, 19 tahun masuk, 0002 urutan masuk)

Untuk nomor induk santri selanjutnya tinggal diurutkan sesuai dengan rumusan yang telah ada.

Penutup

Jika pondok pesantren belum mendapatkan izin operasional, lembaga bisa menyusun nomor induk santri dengan membuat enam digit nomor induk. Enam digit tersebut terdiri dari dari 2 digit tahun masuk dan empat digit nomor urut santri.nomor induk santri

Dengan begitu pada saat nanti pondok pesantren mendapatkan nomor statistik maka akan memudahkan dalam entry data emis di lingkungan pesantren.
Demikian semoga bermanfaat.

NSPP Pesantren ( Nomor Statistik Pondok Pesantren )

nomor statistik pondok pesantrenNSPP ( nomor statistik pondok pesantren )

Kode Provinsi dan Kabupaten bisa di download di bagian bawah tulisan ini

Bagi kalangan pondok pesantren mungkin pernah mendengar namanya NSPP alias Nomor Statistik Pondok Pesantren. Apakah NSPP? NSPP merupakan kode unik bagi pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mana nomor statistik ini tidak akan sama antara satu pondok dengan pondok yang lain. dalam penyusunan NSPP bisa di simak dalam tulisan dan gambar ilustrasi di bawah ini.

Latar Belakang dilakukan penomoran statistik

  • Perlunya peningkatan tata kelola dan administrasi di lingkungan Kementerian Agama, yang meliputi bidang kelembagaan, tata laksana, ketenagaan, serta sarana dan prasarana.
  • Pesatnya perkembangan lembaga pendidikan Islam.
  • Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  • Makin maraknya pemekaran wilayah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di sebagian wilayah Indonesia.
  • Perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian terhadap panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam yang ada selama ini.

Baca Juga Pengajuan Izin Operasional Pondok Pesantren

Dasar Hukum

  • UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  • PP RI No. 27, 28 dan 29 Thn 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  • PP RI No. 19 Thn 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  • PP RI No. 55 Thn 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
  • Keppres No. 49 Thn 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
  • KMA RI No. 37 Thn 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
  • KMA RI No. 3 Thn 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  • SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

Tujuan penyusunan Nomor Statistik Lembaga pendidikan Islam

dalam hal ini pondok pesantren adalah sebagai berikut :

  • Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren.
  • Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
  • Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
  • Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.

Sebelumnya telah dilakukan perumusan dalam penomoran statistik lembaga, dalam perjalanan waktu dilakukan perubahan guna penataan yang lebih baik. Perubahan rumus nomor statistik seperti gambar dibawah ini.

perbedaan nomor lama dan baru

Secara umum, selain pondok pesantren, ada juga lembaga pendidikan Islam yang mendapatkan nomor statistik, kode untuk nomor statistik lembaga dimaksud seperti dibawah ini.

Kode Jenis Lembaga (kotak ke-1, 2, dan 3), diisi dengan kode:

101         =             Rudhatul Athfal (RA)

111         =             Madrasah Ibtidaiyah (MI)

121         =             Madrasah Tsanawiyah (MTs)

131         =             Madrasah Aliyah (MA)

141         =             Universitas Islam

142         =             Institut Agama Islam

143         =             Sekolah Tinggi Agama Islam

144         =             Fakultas Agama Islam pada PTU Swasta

201         =             Diniyah Athfal (DA)

211         =             Diniyah Ula (DU)               311        =             Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA)

221         =             Diniyah Wustha (DW)     321        =             Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW)

231         =             Diniyah Ulya (DUy)          331        =             Diniyah Takmiliyah Ulya (DTUy)

241         =             Ma’had Aly (MAy)           341        =             Diniyah Takmiliyah Aly (DTAy)

401         =             Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ)

411         =             Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ)

421         =             Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA)

  • = Majelis Taklim

Baca Juga Metode Sorogan pada Pondok Pesantren

Bagaimanakah Penyusunan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)? silakan disimak seperti gambar dibawah ini :

penomoran NSPP

Berikut simulasi pembuatan Nomor Statistik Pondok Pesantren atau NSPP di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

contoh penulisan nspp

contoh penulisan nspp 2

Siapakah yang bertanggungjawab untuk penyusunan NSPP?

Penanggung jawab penyusunan NSPP adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS

Sampai Kapan NSPP Berlaku?

Masa berlaku NSPP

  • Nomor statistik lembaga pendidikan Islam, mulai diberlakukan secara resmi pada awal TP 2010-2011 (per tanggal 1 Juli 2010).
  • Nomor statistik ini berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif.
  • Pada aturan yang paling baru tentang NSPP berlaku 5 tahun dan sebelum 6 bulan habis masa berlaku izin operasional Pondok Pesantren untuk melakukan pembaharuan izin.

Bagaimana Pemberian Nomor Statistik lembaga yang baru?

Pemberian nomor statistik yang baru dengan langkah sebagai berikut :

  • Apabila terdapat lembaga pendidikan Islam yang baru berdiri, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk memberikan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut.
  • Pemberian nomor statistik dapat dilakukan apabila lembaga pendidikan yang baru tersebut sudah memperoleh ijin operasional dari Dep. Agama.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang pemberian nomor statistik baru yang disebabkan adanya lembaga pendidikan yang baru berdiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses pemberian nomor statistik, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Bilamana suatu lembaga pesantren ditutup?

Penutupan Lembaga

  • Apabila terdapat lembaga pendidikan yang tutup, maka unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Jika suatu saat lembaga tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali, maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.
  • Penyampaian laporan tentang penghapusan nomor statistik kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Baca juga Alasan santri pindah dari pondok pesantren

Bagaimana jika dua atau lebih suatu lembaga bergabung?

Penggabungan / merger lembaga

  • Apabila terdapat dua atau lebih lembaga pendidikan sejenis yang melakukan penggabungan (merger), maka unit penanggungjawab berhak untuk menetapkan nomor statistik yang dipertahankan, dalam hal ini adalah nomor statistik lembaga induk.
  • Lembaga induk diputuskan berdasarkan kesepakatan dari lembaga-lembaga pendidikan yang merger.
  • Selanjutnya, unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik dari lembaga-lembaga lain (lembaga non-induk).
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Jika suatu saat lembaga pendidikan yang merger tersebut memutuskan untuk beroperasional kembali secara terpisah (berdiri sendiri), maka lembaga itu harus mengajukan perijinan kembali kepada Dep. Agama dan akan mendapat nomor statistik baru.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang penetapan nomor statistik lembaga induk dan penghapusan nomor statistik lembaga non-induk, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses penghapusan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Alasan apa nomor statistik lembaga berubah?

Perubahan nomor statistik terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :

  • Nomor statistik yang sudah diberikan kepada lembaga pendidikan masih mungkin mengalami perubahan.
  • Perubahan nomor statistik harus dilakukan oleh unit penanggungjawab dan tetap berpedoman pada sistematika penyusunan nomor statistik yang sudah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam.
  • Setidaknya ada 2 alasan yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perubahan nomor statistik, yaitu:
  1. Perubahan Status Lembaga (penegerian lembaga; atau alih status PTAIN)
  2. Pemekaran Wilayah (Provinsi; Kabupaten/Kota)

Perubahan status lembaga

  • Apabila terjadi perubahan status lembaga, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga pendidikan tersebut.
  • Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Baca Juga Artis pernah di pondok pesantren

Pemekaran Wilayah

  • Salah satu unsur yang digunakan untuk membentuk nomor statistik lembaga pendidikan Islam adalah kode wilayah. Kode wilayah yang digunakan adalah yang disusun oleh Depdagri dan BPS.
  • Apabila terjadi pemekaran wilayah, maka unit penanggungjawab tidak berkewajiban untuk melakukan perubahan terhadap nomor statistik lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk.
  • Nomor statistik yang berlaku bagi lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjadi binaan wilayah induk adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya (tetap).
  • Bagi lembaga pendidikan Islam yang setelah terjadi pemekaran wilayah masuk ke wilayah baru, maka unit penanggungjawab berkewajiban untuk melakukan perubahan nomor statistik bagi lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
  • Akan tetapi proses perubahan nomor statistik ini baru dapat dilakukan setelah Ditjen Pendidikan Islam melakukan penyempurnaan susunan kode wilayah sesuai dengan kode wilayah yang dikeluarkan oleh Dedagri dan BPS.
  • Sebelum ada penyesuaian kode wilayah yang baru, maka nomor statistik yang berlaku adalah nomor statistik yang sudah disusun sebelumnya.
  • Perubahan nomor statistik lembaga pendidikan Islam harus tetap berpedoman kepada sistematika penyusunan nomor statistik yang telah disusun oleh Ditjen Pendidikan Islam.
  • Unit penanggungjawab berhak untuk mencabut dan menghapus nomor statistik lama lembaga-lembaga tersebut.
  • Nomor statistik yang sudah dicabut dan dihapus itu tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain.
  • Penyampaian laporan kepada Ditjen Pendidikan Islam (Bagian Perencanaan dan Data) tentang terjadinya perubahan nomor statistik lembaga, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses perubahan, dengan menggunakan format tabel yang ditetapkan.

Sumber Tulisan : BAGIAN PERENCANAAN DAN DATA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA R.I  TAHUN 2009

Dalam SOSIALISASI PANDUAN PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

kode provinsi bisa di download Kode Provinsi EMIS

Kode kabupaten bisa di download Kode Kabupaten Data EMIS