Arsip Tag: izin operasional wajar dikdas

SK izin Operasional PPS Wajardikdas Ula Wustha

izin operasional PPS Wajardikdas Ula Wustha
(C) Faizal Riza

pontren.com – Download contoh SK izin operasional Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Ula dan Wustha berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH.

Bentuk pengakuan secara legal formal penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tingkat Ula dan wustha yang dikenal dengan PPS Wajardikdas Ula/Wustha (Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Pendidikan Dasar Ula/Wustha) adalah adanya Surat Keputusan Penetapan Izin Operasional oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Baca :
– Lampiran SK Izin Operasional PPW Wajardikdas & PMU
– Piagam Izin Operasional PPS dan PMU
– Contoh Proposal Pengajuan PPS Wajardikdas dan PMU Ulya

SK ijob oleh Kemenag Kabupaten/kota dikeluarkan dengan ketentuan :

  • Pondok pesantren melakukan pengajuan sesuai prosedur dan lengkap
  • Telah dilakukan verifikasi data proposal
  • Telah dilakukan verifikasi dan pencocokan data lapangan
  • Memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam KEPUTUSAN Dirjen no 3543 TAHUN 2018.

Lama mengurus SK Penetapan Izin Operasional PPS Wajardikdas

Jika dalam mengurus Izin operasional pondok pesantren ada ketentuan lama waktu dalam penanganan, maka dalam urusan ijob Pendidikan kesetaraan pondok salafiyah ini tidak ada ketentuan dan batasan waktu dalam penerbitan SK. Dengan begitu bagi pondok pesantren seyogyanya aktif dalam berkomunikasi dalam rangka mengawal keluarnya izin.

Komponen Izin Operasional Pendidikan kesetaraan pondok Pesantren Salafiyah Ula Wustha

SK PPS Wajardikdas
(C) Faizal Riza

Pada penerbitan tentang ketetapan suatu pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan, terdapat 3 (tiga) buah surat.

Adapun ketiga komponen dimaksud adalah :

  1. Surat Keputusan Penetapan (3 lembar)
  2. Lampiran Surat Keputusan Penetapan (1 lembar)
  3. Piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (1 lembar)

Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah sebagai bukti pengakuan tentang operasional pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tingkat ula dan wustha.

Download Contoh SK Izin Operasional PPS Wajardikdas Ula dan Wustha

SK Penetapan PPS Wajardikdas Ula Wustha
(C) Faizal Riza

Untuk lebih memudahkan anda melakukan pencetakan dan penataan pada microsoft words, perlu disampaikan beberapa hal dibawah ini.

Pada contoh dari Jakarta (Lampiran dari SK Dirjen Pendis) adalah contoh untuk SK tingkat Ulya yang dikeluarkan oleh Provinsi, lah tersebut mengacu pada kalimat dalam :

  1. SK yang menyebutkan berdasarkan Nota dinas dari Kepala Bidang atau Kabid
  2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan begitu pada contoh ini dibuat untuk Kankemenag. Perubahan yang dilakukan yaitu :

  1. Nota dinas dari Kepala Bidang diganti dengan nota Dinas Kepala Seksi (Kasi)
  2. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian diganti dengan Rekom Kepala Kantor Urusan Agama (Kepala KUA).
Surat Keputusan Ijop Pendidikan kesetaraan pondok pesantren
(C) Faizal Riza

Dalam SK ini tidak ada perbedaan antara tingkat ula dan wustha. Perbedaan peruntukan SK bagi pendidikan Ula atau Wustha dapat diketahui dari piagam dan lampiran SK.

Bentuk file yang akan di download dengan ekstensi doc. Atau microsoft office words tahun 2007

Ukuran page layout menggunakan ukuran kertas f4 atau lebar 21,59 mm dan panjang 32,02 mm.

Pada margin sebelah kiri, atas, bawah 2 cm. Khusus marjin sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm.

Berikut file yang bisa anda unduh dan tinggal melakukan penyesuaian sedikit dengan mengisi nama kabupaten atau kota dan nama pejabat yang menandatangani

Download SK Ijob PPS Wajar Dikdas Ula dan Wustha

Demikian terkait tentang surat keputusan penetapan penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren.
Semoga lancar dan benar serta barakah dan bermanfaat.

izin PPS Wajardikdas dan PMU
(C) Faizal Riza

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PPS WAJARDIKDAS ULA WUSTHA PMU ULYA

piagam PPS Wajardikdas Ula
(c) Faizal Riza

pontren.com – Piagam untuk penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren baik tingkat Ula Wustha maupun Pendidikan Menengah Universal Ulya.
Selain SK Penetapan Izin operasional dan lampirannya, pondok pesantren yang telah mengajukan proposal izin operasional penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, dalam hal ini baik ula wustha maupun ulya, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi data dan lokasi oleh yang berwenang maka diberikanlah piagam ini.
Untuk piagam ula atau setingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), piagam ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Baca :
Fancy Paper Jenis Karton Warna Broken White
Lampiran SK Izin Operasional PPW Wajardikdas & PMU
Syarat Pendirian PPS Wajardikdas dan PMU Ulya

Begitu pula piagam untuk tingkat Wustha yang sering disebut dengan PPS Wajardikdas Wustha, pihak berwenang yang menandatangani adalah Kepala Kemenag Kabupaten / Kota.
Berbeda dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Pondok Pesantren Salafiyah, izin operasional serta verifikasi data dikeluarkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dengan begitu yang menandatangani Piagam ini adalah Kakanwil Kemenag Provinsi.

Data isian piagam

piagam pps wajardikdas wustha
(C) Faizal Riza

Dalam piagam izin operasional PPS Wajardikdas ataupun PMU berisi tentang data identitas lembaga pondok pesantren yang mendapatkan izin. Adapun data dimaksud yaitu :

  • Nama Pondok Pesantren
  • Nomor Statistik Pondok Pesantren
  • Alamat
  • Desa/Kelurahan
  • Kecamatan
  • Kabupaten
  • Provinsi
  • Nama Penyelenggara/Yayasan

Selain data diatas, hal yang perlu diisi adalah nomor, kemudian tanggal Masa berlaku izin operasional sampai dengan kapan.

Kemudian tulis nama ibukota kabupaten/provinsi, Tidak lupa juga cantumkan tanggal penandatanganan piagam ini (tentunya harus

sama dengan tanggal SK Penetapan). Kemudian tulis juga nama Kabupaten atau Kota atau Provinsi yang mengeluarkan piagam ini. Untuk memudahkan, item yang diganti diberikan warna merah untuk memudahkan pencarian.

Aturan kertas piagam izin operasional PPS Wajardikdas dan PMU

Terkait kertas yang dipergunakan dalam mencetak piagam ini, pihak Kementerian Agama RI Jakarta memberikan ketentuan sebagai berikut :

  • Jenis Kertas yang dipakai merupakan kertas khusus, dinamakan dengan fancy paper jenis karton. Entah kenapa pada juknis ditulis dengan pancy. Entah mungkin orang sunda yang mengetik juknis tersebut, atau bisa jadi nona muda yang sedang memikirkan memasak menggunakan pancy.
  • Ukuran kertas yang dipilih adalah A4, jika dikonversi dalam milimeter yaitu lebar 21 cm X 29,7 cm
  • Bukan hanya ukuran dan jenis kertas, beratpun diatur oleh orang Jakarta. Adapun kertas yang dipakai mempunyai berat 190 gram/m2
  • Warna kertas untuk piagam yang dipilih orang Kemenag Jakarta adalah Broken White, kira kira warnanya hampir seperti kuning gading.

Download piagam izin operasional PPS Wajardikdas Ula Wustha PMU Ulya Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

piagam izin operasional PMU Ulya
(C) Faizal Riza

Berikut adalah file dengan ekstensi doc. Dalam format microsoft words. Tahun yang dipergunakan untuk membuat adalah office 2007. Dengan ukuran kertas menyesuaikan yaitu A4 dengan margin atas 2 cm, bawah 2 cm kiri 2 cm kanan 1,5 cm

Berikut file untuk diunduh.

Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Salam,

Lampiran SK izin Operasional PPS Wajardikdas dan PMU

lampiran SK izin operasional PPS Wajardikdas Ula Wustha
(c) Faizal Riza

Lampiran Surat Keputusan Penetapan Pondok Pesantren Salafiyah baik tingkat Ula Wustha maupun Pendidikan Kesetaran Universal Ulya.
Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Bagi PPS Ula Wustha dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk PMU Ulya.

Baca
Contoh Proposal Pengajuan PPS Wajardikdas dan PMU Ulya
Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah
– Link3

Hal ini dapat dibaca pada keputusan kesatu yang terdapat dalam SK dengan bunyi Menetapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota … Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Tentunya kata kabupaten kota provinsi menyesuikan dengan peruntukan dari SK dimaksud.

Isi Lampiran SK

lampiran SK PMU Ulya
(c) Faizal Riza

Apa saja sih data lampiran yang tercantum?
Pada lampiran ini terdapat data data pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan yang ditetapkan. Data tersebut berupa identitas lembaga, pimpinan serta jumlah santri dan jumlah sarana prasarana yang ada. Ada 9 (sembilan) kolom yang diisi sebagai lampiran data. Berikut adalah perincian data yang dimuat dalam lampiran.

  1. Nama Pondok Pesantren
  2. Nomor Statistik Pondok Pesantren
  3. Alamat Pondok Pesantren (lengkap)
  4. Nama Pimpinan Pondok Pesantren
  5. Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan
  6. Jumlah Peserta Didik/Santri
  7. Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz
  8. Jumlah Sarana Pendidikan
  9. Nama Organisasi Penyelenggara

Kemudian pada bagian bawah terdapat tanda tangan kepala kantor Kementerian Agama untuk PPS Wajardikdas Ula Wustha dan pada Pendidikan Menengah Universal Pondok Pesantren Salafiyah yang menandatangai adalah kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Informasi Keterangan Ukuran Kertas dan Margin

Bagi anda yang ingin download file lampiran dengan ekstensi doc. Ini perlu disampaikan bahwa :

  • File berbentuk microsoft words office tahun 2017
  • Ukuran kertas menggunakan f4 atau ukuran 21,59 mm X 32,02 mm
  • Margin atas 2 cm
  • Margin bawah 2 cm
  • Margin kiri 2 cm
  • Margin kanan 1,5 cm
  • Menggunakan huruf bookman old style dengan ukuran 12

Download Lampiran SK Ijob pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Bagi anda yang meluncur langsung ke bawah ini dipersilakan untuk membaca ari atas guna menghindari rusaknya bentuk file karena perbedaan ukuran kertas maupun jenis huruf. Selain itu juga bisa menambah pengetahuan tentang lampiran sk ini jika ada beberapa hal yang terlewat.

Berikut link untuk mengunduh atau download lampiran yang dimaksud
Lampiran SK Ijob PPS Wajardikdas Ula Wustha
Lampiran SK Ijin operasional PMU Ulya

Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Salam.

lampiran SK PPS Ula Wustha Ulya
(c) Faizal Riza

PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

Berikut adalah tata cara pengajuan penyelenggaraan progam wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren (PPS Wajar Dikdas) contoh proposal pengajuan piagam terdaftar bisa di download di bagian paling bawah pada tulisan ini.  

Pengantar

Dalam perjalanan pondok pesantren, untuk memenuhi kebutuhan saat ini yang membutuhkan pengakuan secara ijazah maka pondok pesantren saat ini banyak yang mengakomodasi keperluan santi dalam mendapatkan ijazah, diantaranya dengan  membuka sendiri sekolah atau madrasah, misalnya SD atau MI MTs atau SMP yang merupakan sekolah formal.mendaftarkan PPS Wajardikdas

Sedangkan ijazah yang bersifat kesetaraan ada yang berupa Paket A, Paket B. sedangkan pendidikan kesetaraan yang berada dibawah lingkup Kementerian Agama adalah PPS Wajar Dikdas Ula/Wustha. Kelebihan pendidikan kesetaraan adalah memiliki waktu yang lebih fleksibel dalam mengatur pelajaran dan waktu dalam bidang belajar dan mengajar, kelemahannya seara umum adalah belum banyak diketahui oleh masyarakat tentang ijazah Wajar Dikdas Ula/Wustha. Dan juga stereotip bahwa lulusan pendidikan kesetaraan dianggap tidak mempunyai kompetensi yang layak dalam memegang ijazah, istilahnya ijazah tukon (ijazah hasil beli). Dengan adanya hal ini maka merupakan tugas bersama dalam menyosialisasikan dan meyakinkan kompetensi lulusan PPS Wajar dikdas baik ula maupun wustha.

Baca juga Piagam Terdaftar PPS Wajar Dikdas

Berikut langkah-langkah umum dalam pengajuan izin penyelenggaraan program wajar dikdas pada pondok pesantren salafiyah

  1. Membuat surat kepada KUA sebagai pengantar pengajuan penyelenggaraan program wajib belajar pada pondok pesantren salafiyah dilampiri proposal yang akan diajukan ke Kankemenag
  2. Mengajukan Permohonan Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas (ada contoh dibawah) kepada Kankemenag Kab/Kota yang dilampiri
  • Surat pengantar KUA yang berisi tentang domisili serta Keaktifan Pondok Pesantren (ada juga kabupaten yang mensyaratkan rekomendasi dari Pengawas PAI)
  • Susunan Pengurus Yayasan, susunan pengurus PPS, daftar siswa PPS
  • Fotocopy Izin Operasional Pondok Pesantren
  • Fotocopy Akta Tanah Pondok (jika ada)
  • Catatan : kadang beberapa kabupaten memberikan syarat tambahan guna ketertiban dan pengelolaan yang lebih baik.

Baca Juga Kekuatan hukum ijazah PPS Wajar Dikdas

Berikut aturan tentang penyelengaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah

BAB III

PENYELENGGARAAN

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

  1. Prosedur Penyelenggaraan

Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Kementerian Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini.

(contoh Formulir Pendaftaran sebagaimana dalam lampiran 1)

Laporan atau pemberitahuan tersebut mencakup data-data sebagai berikut :

  1. Nama Pondok Pesantren dan alamat lengkap;
  2. Nama pimpinan pesantren dan penanggung jawab program (keduanya dapat sama/seorang atau berbeda);
  3. Jenjang pendidikan yang akan diselenggarakan, baik jenjang Salafiyah Dasar (Ula) atau Salafiyah Lanjutan (Wustho);
  4. Jumlah santri yang mengikuti program pada masing-masing jenjang minimal 10 orang;
  5. Nama tenaga guru yang mengajar 3 mata pelajaran umum;
  6. Sarana pendidikan yang telah ada, termasuk perpustakaan dan sumber belajar lainnya.

Berdasarkan laporan/pendaftaran tersebut, Kantor Kementerian Agama setempat bersama instansi terkait lainnya akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan piagam pengesahan tentang penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, kemudian penetapan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi setempat dan Kementerian Agama Pusat (contoh Piagam Penetapan sebagaimana dalam lampiran 2).

ustadzah PPS Wajar Dikdas (ilustrasi)
ustadzah PPS Wajar Dikdas (ilustrasi)

Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren tersebut ialah:

  1. Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelaj aran;
  2. Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu kiasikal, tutorial, sorogan wetonan, atau individual;
  3. Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan, atau lainnya;
  4. Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pesantren baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya;
  5. Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan pesantren baik dan pemerintah maupun masyarakat.

 

Lampiran I    :   Permohonan Menjadi Penyelenggara Wajar Dikdas 

KOP PONDOK PESANTREN

Nomor        :

Lampiran    :

Perihal        :    Permohonan Menyelenggarakan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

 

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab/Kota

Di Tempat

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bersarna ini kami Pimpinan Pesantren ____________________________ mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pola Pesantren Salafiyah. Adapun data pesantren kami adalah sebagai berikut :

  1. Nama Pondok Pesantren : …………………………………….
  2. Alamat Iengkap : …………………………………….
  3. Nama pimpinan pesantren : …………………………………….
  4. Penanggung Jawab Program : …………………………………….
  5. Jumlah santri
  6. Salafiyah Ula/Dasar : …………………………….. santri
  7. Salafiyah Wustha/Lanjutan : …………………………….. santri
  8. Guru Mata Pelajaran Umum
  9. IPS : …………………………………….
  10. Matematika : …………………………………….
  11. Indonesia : …………………………………….
  12. Mapel Umum Lainnya : …………………………………….
  13. Sarana Pendidikan yang telah ada : …………………………………….
  14. ………………………………………………………………………….
  15. ………………………………………………………………………….
  16. ………………………………………………………………………….

Demikian atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pimpinan Pondok Pesantren

 

……………………………..

Tembusan :

  1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi .
  2. DirekturJenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama.

untuk file nya bisa di unduh  disini.