Arsip Tag: ijazah wajar dikdas

Kini Ijazah Pesantren diakui oleh pemerintah

Informasi tentang ijazah pondok pesantren diakui keabsahannya secara legal formal atau hukum dalam kedudukan sebagai surat tanda kelulusan santri pondok pesantren yang dipergunakan untuk melanjutkan atau mendaftarkan diri bekerja di Instansi pemerintah maupun institusi di Indonesia.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat malam para kiai masyayikh maupun ustadz ustadzah pemilik dan pengelola pondok pesantren dimanapun berada, semoga kesehatan keberkahan dan kesejahteraan meliputi kehidupan panjenengan sekalian.

Juga bagi simpatisan wali murid putra putrinya yang saat ini menimba ilmu dan pengalaman spiritual di pesantren atau calon wali santri yang hendak menyekolahkan anak di pesantren, doa yang sama juga terucap kagem panjenengan sedoyo.

Ijazah Pesantren dengan Ijazah SD SMP SMU maupun MI MTs MA

Saat ini kebanyakan ijazah santri pondok pesantren yang diakui karena lembaga pondok pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan lain pada ponpes. Satuan pendidikan lain ini bisa berbentuk SD SMP SMA yang berada dibawah naungan kemendiknas maupun satuan pendidikan Madrasah baik MI MTs maupun Madrasah Aliyah.

alumni pesantren menjadi guru
alumni pesantren menjadi guru PNS

Sehingga pengakuan pemerintah atas ijazahnya adalah ijazah hasil sekolah pada satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren. Bukan ijazah pesantren yang dikeluarkan lembaga.

Ijazah Formal Pondok Pesantren

Perkembangan menggembirakan terjadi dimulai dengan keberadaan aturan tentang satuan pendidikan Muadalah yang biasa disingkat dengan SPM dimana ijazah yang dikeluarkan bukan sekolah umum SD SMP SMA atau madrasah dibawah Kemenag semisal MI MTs maupun MA.

Baca ; Ijazah pendidikan formal pada pondok pesantren

Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah atau singkatnya kita sebut dengan Pesantren muadalah dicetak, ditulis dan ditanda tangani oleh pesantren (dalam hal ini pengasuh dan atau direktur SPM).

Meskipun secara pengadaan blangko, penulisan serta penandatanganan keseluruhannya berada di tangan pesantren, ijazah ini diakui oleh pemerintah sebagai ijazah formal dengan tata cara dan petunjuk tenknik yang sudah digariskan.

Ada satu lagi ijazah yang diakui sebagai ijazah formal pada pondok pesantren yaitu Pendidikan Diniyah Formal, suatu lembaga pada pondok pesantren yang dengan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 memiliki posisi sebagai lembaga pendidikan pondok pesantren formal dan dikuatkan keformalannya dengan undang undang nomor 18 tahun 2019.

PMA no 18 tahun 2014 tentang Muadalah

Dengan keberadaan undang undang nomor 18 tahun 2019 pada bab IV pasal 17 memberikan porsi yang kuat tentang keberadaan pondok pesantren sebagai pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari dasar, menengah sampai dengan tingkat perguruan tinggi.

Adapun lembaga yang disebut sebagai penyelenggara pendidikan formal pada pesantren ada 3 yaitu;

PDF (pendidikan diniyah formal)
SPM (Satuan Pendidikan Muadalah); dan
Ma’had Aly.

Keabsahan Ijazah Pesantren di dunia kerja

Bicara realitas kekuatan hukum ijazah pada PDF dan SPM, pada tahun 2020 melalui situs resminya, Lembaga Polisi Republik Indonesia membuka kesempatan bagi lulusan SMA atau yang sederajat untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polri.

baca : Ijazah muadalah dan PDF Pesantren dapat untuk daftar anggota Polri

Dalam situs tersebut dimuat secara terperinci yang salah satunya tentang ijazah, disana disebutkan bahwa ijazah Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal pada pondok pesantren dinyatakan memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai pendaftaran polisi.

Kans ijazah pesantren diakui di pendidikan umum

Bagaimana dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Sama saja dengan pendidikan pada umumnya, karena sudah diakui secara formal maka santri lulusan pesantren pemegan ijazah muadalah maupun pendidikan formal pada pondok pesantren memiliki kesempatan dan kans yang sama dengan pemilik ijazah pendidikan umum.

santri di kelas
ilustrasi santri sekolah

Sudah banyak lulusan pesantren yang mengenyam pendidikan tinggi negeri semisal UGM, UNY, Undip, UNNES IPB IPB dan lain sebagainya bahkan ada yang belajar pada universitas diatas karena mendapatkan beasiswa.

Kesimpulan

Saat ini pemerintah telah mengakui ijazah pesantren secara langsung melalui undang undang tanpa harus nebeng dengan menyelenggarakan satuan pendidikan umum semisal SMP atau MTs.

Dalam kepengurusan izin telah diatur secara jelas dan siapapun dapat mengaksesnya.

Yang dimaksud dengan ijazah muadalah diakui pemerintah yaitu ijazah pondok pesantren muadalah yang dikeluarkan oleh pesantren yang telah memiliki izin menyelenggarakan satuan pendidikan muadalah.

baca : Daftar nama nama pesantren muadalah di Indonesia

Kebanyakan santri alumni pesantren dibekali dengan ijazah pendidikan umum semisal SD SMP SMA atau MI MTs MA karena pesantren menyelenggarakan satuan pendidikan umum.

Contoh seperti al irsyad dengan MTs, PPMI Assalaam dengan Ijazah SMU / SMK, al Mukmin Ngruki dengan Ijazah SMP dan lain sebagainya.

Contoh pondok pesantren yang menggunakan ijazah muadalah seperti Pondok Pesantren Gontor, sedangkan contoh pesantren dengan ijazah pendidikan diniyah formal yaitu Pondok Pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo.

Demikian informasi tentang keabsahan ijazah pondok pesantren, semoga semakin maju dan jaya. Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tidak Bisa untuk Daftar Polisi

Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tidak bisa untuk daftar Polisi. Informasi tentang Ijazah PKPPS mengenai boleh tidaknya dipergunakan guna mendaftarkan diri sebagai anggota polri mengacu pada pengumuman persyaratan yang dikeluarkan resmi dalam situs Polri.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sugeng siang poro sedulur dimanapun anda berada, jika anda mengikuti berita tentang penerimaan anggota polisi melalui seleksi di masing masing polda, tentunya anda akan mencari informasinya pada situs lembaga di institusi ini.

Didalamnya terdapat keterangan yang detil mengenai persyaratan dan ketentuan rekrutmen anggota disertai keterangan singkat namun padat dan mudah dipahami.

Baca : ijazah Muadalah Pesantren dan PDF bisa dipergunakan untuk daftar polisi

Ijazah ijazah yang bisa dipergunakan untuk daftar anggota Polisi Polri

Salah satu ketentuan yaitu mengenai daftar ijazah apa saja yang bisa dipergunakan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polisi.

Mengutip dari situs resminya, berikut adalah ijazah dan nama nama jenis lembaga yang mengeluarkan yang bisa untuk mendaftarkan polisi dengan batasan nilai memenuhi syarat pendaftaran.

  • lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A,B dan C);
  • lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini;
  • lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA);
  • lulusan S-I/D-IV, D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Prodi terakreditasi;

Posisi Ijazah PKPPS Pesantren dalam pendaftaran Polri

Jika anda mengamati ketentuan persyaratan ijazah yang diperbolehkan mendaftar sebagai anggota polri, anda tidak akan menemukan secara eksplisit kata ijazah Pendidikan Kesetaraan pada pondok Pesantren.

Yang anda temukan adalah ijazah Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dimana kedua ijazah pesantren ini bisa dipergunakan untuk daftar.

Akan tetapi ijazah PKPPS bukan berasal dari rumpun PDF maupun SPM, lebih tepatnya masuk dalam kategori pada Lulusan Paket A, B, dan C.

santri-pendidikan-kesetaraan-pada-pondok-pesantren-salafiyah-(ilustrasi)
santri Pendidikan kesetaraan sedang kegiatan out door (ilustrasi)

Hal ini dapat diketahui dari ijazahnya yang tercantum tulisan Paket A/Ula, Paket B/Wustha yag dalam ujian mengacu kepada syarat dan ketentuan untuk pendidikan Paket A B maupun C.

Dengan begitu mengenai ketentuan pendaftaran polisi dengan kategori ijazah, lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren masuk dalam tulisan Lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A, B, dan C).

baca : berbagai macam model ijazah yang dikeluarkan pesantren

sebenarnya bukan hanya Paket C dan PKPPS saja yang tidak dapat mendaftar, dari kalangan ijazah SMK juga terdapat jurusan tata busana dan tata kecantikan yang ijazahnya tidak dapat dipakai untuk daftar polisi.

belum tahu nanti di tahun berikutnya apakah ada perubahan persyaratan tentang ijazah mengenai tidak bolehnya lulusan PKPPS ini untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polisi Republik Indonesia.

Bisa untuk Daftar CPNS

Meskipun ijazah PKPPS tidak memiliki kemampuan dipergunakan dalam mendaftar polisi, akan tetapi di instansi non militer masih memiliki kans sebagai ASN atau PNS.

Hal ini berdasarkan twitter dari Kemenkumham menjawab pertanyaan warganet apakah ijazah Paket C dapat dipergunakan untuk daftar CPNS di Kemenkumham? Dijawab bisa.

Rekannya teman saya pun saat ini juga menjadi ASN dengan modal ijazah PPS Wajar Dikdas (kala itu).

Catatan Khusus Tentang Ijazah Pesantren

Masih banyaknya wali santri yang belum memahami bahwa pesantren memiliki berbagai macam ijazah perlu adanya pemberitahuan yang detil dari pesantren tentang ijazah yang dipergunakan oleh lembaganya.

Manfaat dari pemberitahuan ini adalah orang tua atau santri tidak berang karena ketidaktahuan tentang ijazah pesantren yang bukan hanya satu macam serta memiliki implikasi dampak kedepannya.

Demikian, sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ijazah Pesantren

ijazah-pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantren

Pontren.com – Informasi tentang ijazah santri lulusan dari pondok pesantren dengan harapan tidak ada lagi kesalahpahaman pada masyarakat bahwa lulusan pondok tidak bisa bekerja melanjutkan sekolah kuliah karena ijazahnya yang tidak diketahui juntrungnya.

Ditulis dengan harapan menambah wawasan masyarakat dan sosialisasi bahwasanya santri juga memiliki ijazah yang dapat dipergunakan guna melanjutkan pendidikan dan kuliah ke perguruan tinggi maupun universitas negeri atau swasta bahkan keluar negeri dan diakui keabsahan ijazahnya.

Baca;
sertifikat kesetaraan rekognisi santri pondok pesantren
Profesi yang di lakoni oleh santri selepas lulus dari Pesantren
Apakah Lulusan Pesantren bisa Kuliah Kedokteran?

Berikut isi tulisan pada postingan kali ini;

Ijazah pesantren pendidikan formal

Merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren berupa sekolah-sekolah pada umumnya.

Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Termasuk juga ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Pendidikan Formal Tingkat Dasar

Pada pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar, maka akan memiliki salah satu dari sekolahan dibawah ini yaitu ;

Sekolah Dasar,
Madrasah Ibtidaiyah,
Pendidikan Diniyah Formal Ula

Pendidikan Formal Lanjutan Pertama

santri assalaam sukoharjo 2017
santri Setingkat SLTP

Pada jenjang ini ditemukan banyak sekali lembaga ponpes yang memilikinya karena umumnya pesantren membuka penerimaan santri baru untuk setingkat SLTP dan SLTA, walaupun ada juga yang setingkat Sekolah Dasar atau pendidikan Universitas tapi tak sebanyak seperti sekolah lanjutan.

Adapun pendidikan formal tingkat Pertama yaitu;

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Madrasah Tsanawiyah
Pendidikan Diniyah Formal Wustha

Pendidikan Formal Lanjutan Atas

Jenjang setingkat SMU ini juga banyak diminati oleh pesantren untuk membuka layanan pendidikan, adapun sekolah formal pada jenjang ini adalah;

Sekolah Menengah Umum (SMU)
Madrasah Aliyah
Pendidikan Diniyah Formal Ulya

Para santri yang lulus dari pondok pesantren penyelenggara pendidikan formal, jika pada masanya nanti lulus dalam pendidikan akan mendapatkan ijazah dari pemerintah sesuai jenis pendidikannya.

Misalnya ijazah SD SMP SMA jika dibawah Diknas atau MI MTs MA jika pendidikan berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Selain itu MI MTs MA, santri dibawah kemenag yang sekolah pada Pendidikan Diniyah Formal akan mendapatkan Ijazah PDF yang sama sederajat dengan ijazah SD SMP ataupun SMA dalam fungsi kekuatan hukum dan kebergunaan manfaatnya.

Ijazah Pondok Pesantren Pendidikan Nonformal

Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal disini adalalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas.

raport-pps-wajardikdas-wustha

Pendidikan nonformal yang terkenal adalah paket A, B, C, yang berada dibawah naungan Kemendiknas.

Sedangkan pada kementerian Agama memiliki lembaga yang dinamakan dengan PPS Wajardikdas Ula Wustha dan Pendidikan Menengah Universal Ulya.

Dari sini para santri yang lulus akan mendapatkan ijazah sesuai dengan pendidikannya yaitu ijazah Paket A, B, C atau

ijazah PPS Wajardikdas Ula Wustha maupun Pendidikan Menengah Universal Ulya yang mana ijazahnya diakui oleh negara dan dapat dipergunakan untuk mendaftarkan dan melanjutkan pendidikan ke Jenjang lebih tinggi (misalnya Universitas atau sekolah tinggi maupun SMP SMA.)

Ijazah Pesantren Muadalah

Yang dimaksud dengan pesantren muadalah yaitu ;

pondok pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan keagamaan Islam dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Disambung lagi aturan mengikat tentang muadalah yaitu pada Dalam pasal 13 bagian kesatu NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN pendirian Pendirian satuan pendidikan muadalah wajib memperoleh izin dari Menteri Agama dan Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren.

Posisi ijazah pada pondok pesantren muadalah yaitu ijazah yang dikeluarkan sendiri oleh pondok yang diakui oleh negara dan dapat dipergunakan guna bekerja maupun melanjutkan pendidikan yang diatur oleh peraturan menteri atau undang undang maupun petunjuk dari Direktur Jenderal.

Contoh

muadalah pondok pesantren KMI Gontor Ponorogo
Dayah Ma’had Ulum Diniyah (MUDI) Mesjid Raya Bireuen Aceh
Madrasah Miftahul Huda PP. Manonjaya Tasikmalaya

Ijazah Rekognisi Kesetaraan bagi Santri Pondok Pesantren

sertifikat rekognisi pondok pesantren salafiyah

Yaitu Sertifikat Kesetaraan untuk santri Pondok Pesantren Tanpa Ijazah dimana bagi santri bisa mendaftarkan ujian akhir pada kementerian Agama guna mendapatkan sertifikat kesetaraan pendidikan guna kelanjutan sekolah atau bekerja sesuai dengan tingkat pendidikan.

Sertifikat kesetaraan ini ditujukan kepada santri pondok pesantren yang hanya mengaji kitab kuning saja, dan dapat mendaftarkan ujian secara pribadi ke Kantor Kementerian Agama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Menurut saya syaratnya masuk akal dan tidak terlalu bertele tele.

Ijazah ini dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dengan syarat dan ketentuan pendaftaran yang telah diatur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam SK Dirjen Pendis NOMOR 4831 TAHUN 2018 REKOGNISI LULUSAN PESANTREN MELALUI UJIAN KESETARAAN.

Ijazah Pesantren Muadalah Luar Negeri

Ada juga pesantren yang menjalin kerjasama dengan universitas di luar negeri sehingga ijazahnya diakui atau mendapatkan pengakuan oleh lembaga atau perguruan tinggi dimaksud sehingga para santri bisa mendaftarkan sekolah menjadi mahasiswa dengan ijazah dari pondoknya.

Contoh
Pondok Pesantren Imam Bukhari Dengan muadalah dari Universitas Al Madinah KSA

Ijazah Internal Pesantren

Ada juga pondok pesantren yang membuat ijazah khusus pada pesantren sebagai pendamping ijazah resmi. Contohnya ijazah hafalan 30 juz atau lulus alfiyah maupun ijazah secara keseluruhan.

Itulah informasi mengenai ijazah pada pondok pesantren yang dimana banyak orang awam mengira bahwa pesantren memiliki ijazah yang berbeda serta tidak laku di pasaran dalam pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke SMP SMA Perguruan tinggi universitas.
Salam ayo mondok.

Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren levelnya untuk anak Putus Sekolah

pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantrenSekitar dua atau tiga tahun yang lalu (kira-kira tahun 2016-2017) saya berkesempatan mendampingi salah satu pondok pesantren dalam rangka mengumpulkan Lembar Jawab Komputer Ujian Nasional (UN). Pondok pesantren tersebut memiliki dua jenjang pendidikan yaitu PPS Wajardikdas Ula dan PPS Wajar Dikdas Wustha.

Baca :

Keterkejutan KASI pada PNFI Disdikpora

Pada saat mengumpulkan lembar UN kepada petugas, salah seorang Kepala Seksi (Kasi) pada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) melihat lihat kelengkapan arsip dan perabot lainnya.level-anak-putus-sekolah

Pada saat melihat nama peserta ujian dan tanda tangan, beliau terkejut dengan umur para santri yang mengikuti ujian pendidikan non formal. Dimana untuk tingkat Ula rata rata usia 12-13 tahun dan tingkat Wustha berusia kisaran 15-16 tahun.

Dari keterkejutan tersebut terlontar kalimat bahwasanya peserta Ujian Sekolah/Madrasah PPS Wajardikdas Ula dan Ujian Nasional santri Wustha adalah anak pada usia produktif sekolah. Bukan mereka yang putus sekolah.

Hal ini dimaklumi karena lembaga Paket A, B, maupun C yang bukan pondok pesantren banyak memiliki siswa yang berumur senior atau dikatakan bangkotan untuk anak usia sekolah setingkat SD ataupun SMP.

Dari kekagetan ibu Kasi diatas bahwasanya diketahui umumnya anak didik peserta pendidikan kesetaraan pondok pesantren baik tingkat Ula Wustha maupun Ulya bukanlah mereka yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan. Akan tetapi memang memilih jalur ini karena pertimbangan dan pemikiran masing masing.

Dianggap Level pendidikan anak putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan

Sayangnya hal ini malah tidak mendapatkan naungan yang memadai dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH dimana dikatakan bahwa Pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren ditujukan bagi peserta didik karena berbagai alasan tidak menyelesaikan pendidikan atau putus sekolah.ijazah-sekelas-anak-putus-sekolah
Kata kata tersebut termuat dalam bab I pada pendahuluan huruf A latar belakang. Tepatnya berada pada paragraf ketiga.

Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca dibawah ini.

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK

Dengan demikian, bagi para lulusan pendidikan kesetaraan pondok pesantren akan mendapatkan ijazah yang peruntukannya hanyalah sekelas anak putus sekolah atau tidak bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA.ijazah-pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantren

Sangat disayangkan sekali padahal secara kenyataan situasinya tidak seperti itu. Hal ini mudah di deteksi dengan umur para peserta pendidikan kesetaraan pondok pesantren, apakah mereka usia produktif belajar atau sudah bangkotan untuk menjadi pelajar setingkat SD, SMP, SMA.

Wis nasibmu ndok pondok, ijazahmu dianggap selevel itu. Semoga kedepannya ada pengakuan lebih baik bagi para peserta Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren bukan hanya sebagai anak didik yang dianggap putus sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Legalisir Ijazah PPS Wajar Dikdas

Dalam melanjutkan sekolah atau syarat mendaftar di instansi pemerintah umumnya diperlukan fotocopy yang sudah di sahkan/dilegalisir oleh yang berwenang dalam hal ini pihak yang berwenangmelakukan pengesahan salinan/fotocopy ijazah adalah

  1. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program, atau
  2. Kepala Seksi PD POntren/TOS Pada Kantor Kementerian, atau
  3. Kepala Bidang Pada Bidang PD Pontren/TOS atau
  4. Kepala Subdit PD Pontren

Aturan ini berdasarkan pada  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: E / 239 / 2001 TENTANG PANDUAN TEKNIS PEYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH 

BAB VII

PENGESAHAN SALINAN IJAZAH

Pasal 6

Pengesahan salinan/fotocopy Ijazah dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program atau kepala seksi pada Kantor atau kepala Seksi pada Bidang atau Kepala Bidang atau kepala Subdit

Kekuatan hukum ijazah PPS Wajar Dikdas & PMU

Update terbaru tanggal 21 Agustus 2018

Berikut adalah informasi tentang kekuatan ijazah pendidikan kesetaraan pondok pesantren penyelenggara program baik PPS Wajardikdas ula wustha maupun PMU tingkat ulya.

Dalam keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor  3543 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pada pondok pesantren salafiyah disebutkan agak terperinci terkait hak dari pemegang ijazah PPS Baik Ula Wustha serta Ulya dalam kesetaraan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maupun bidang pekerjaan. Berikut aturannya :

Baca : 

Lulusan Dan Kualifikasi Ijazah

  1. Daftar nilai murni hasil Ujian Nasional, Kriteria kelulusan, penetapan kelulusan dan pengumuman kelulusan serta Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya mengacu pada Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional  Pendidikan dan/atau Kementerian atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
  3. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
  4. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya mempunyai hak yang sama dengan pemegang Ijazah SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
  5. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk semua jenjangnya dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  6. Bentuk dan penerbitan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diatur dengan keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Rangkuman dan kesimpulan.

Dari aturan SK Dirjen pendis diatas tentang Ijazah PPS Ula Wustha dan Ulya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya mengacu pada POS Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional  Pendidikan dan/atau Kementerian atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah mempunyai hak yang sama dengan pemegang yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan. Perinciannya sebagai berikut :

  1. Ula = SD/MI
  2. Wustha = SMP/MTs/Bentuk lain sederajat
  3. Ulya = SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat

jet bus sugeng rahayu by golden express

STTB atau ijazah pendidikan kesetaraan pada PPS untuk semua jenjangnya dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kankemenag Kabupaten/Kota.

Bentuk dan penerbitan STTB atau Ijazah diatur dengan keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Demikian informasi terkait ijazah PPS Ula Wustha maupun Ulya, dimana memiliki kekuatan dan hak yang sama dengan ijazah yang sederajat.

dari keterangan tentang kekuatan hukum ijazah wajardikdas dan kesempatan melanjutkan pendidikan serta mendapatkan pekerjaan maka dapat disimpulkan bahwa pemegang ijazah ini mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan pemilik ijazah yang lain semisal ijazah SD maupun SMP atau MI dan MTs maupun SMA/Madrasah Aliyah.

dengan informasi yang gamblang diharapkan para santri maupun wali murid tidak ada keraguan ihwal legalitas ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren penyelenggara salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar (PPS Wajardikdas) karena sudah memiliki payung hukum yang kuat dan jelas serta diakui ijazahnya oleh negara. pada akhir informasi bahwa PPS Ulya disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU).

untuk informasi lebih lanjut dan detil anda bisa menuju ke seksi PAKIS atau PD Pontren Kabupaten setempat berkaitan dengan informasi ijazah, legalitas pendidikan dan yang diperlukan berkait dengan Pendidikan Kesetaraan pada PPS.