Blog

pontren.com – informasi tentang cara mendapatkan bantuan untuk lembaga pendidikan pondok pesantren dari dana Pemerintah baik Pemda maupun Kementerian berdasarkan analisa dan pengalaman serta observasi lapangan.

Saat ini banyak lembaga pondok pesantren yang mengalami kebutuhan dana guna pengembangan atau bertahan untuk perjalanan kegiatan belajar mengajar.

Hal yang umum terjadi adalah fasilitas yang belum memadai dalam hal asrama, ruang belajar, MCK, fasilitas pendidikan (laboratorium, peralatan praktek, maupun buku kitab) serta kesejahteraan gaji mukafaah guru ustadz ustadzah pengelola yang didalamnya musrif atau pembina asrama pesantren.

Beberapa bantuan saat ini ada di Kementerian Agama maupun Kementerian Tenaga Kerja dan juga Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Contoh bantuan semisal BLK dari Kemennaker, pembangunan asrama dari Kemenag, insentif Guru dari Pemprov Jawa Tengah maupun pemkot yang lain tergantung kebijakan masing masing daerah.

Berikut tips dan kiat supaya mendapatkan bantuan dari dana Pemerintah;

Memastikan pesantren sudah memiliki izin operasional

Salah satu pengakuan negara keberadaan dari pondok pesantren adalah mendapatkan izin operasional. Jika pesantren anda sudah memilikinya, lumayan sudah memiliki salah satu persyaratan mendapatkan bantuan.

Bagi yang belum memiliki, untuk diketahui bahwa Izin operasional ponpes saat ini dipegang oleh Kementerian Agama Jakarta. Bagaimana pengajuannya kalo izinnya berada di jakarta? Cara pengajuan lewat Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota yang telah baku tatacara pengajuan izin operasional

Aktif entry data EMIS

Data EMIS merupakan suatu sistem yang dipakai Kementerian Agama dalam melakukan pendataan lembaga pondok pesantren, saat ini ada beberapa pemerintah daerah yang menyalurkan dana insentif guru pondok pesantren berdasarkan pengajuan dan adanya data pada EMIS. Contohnya insentif guru Keagamaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mengenal Jenis Bantuan yang ada

Dengan mengetahui jenis bantuan yang ada akan memetakan lembaga anda untuk mengajukan bantuan serta syarat dan ketentuan yang berlaku, misalnya bantuan BLK 1 miliar Kemennaker harus memiliki lahan ponpes yang memadai, rehab asrama harus sudah memiliki asrama yang layak dan memerlukan perbaikan dan lain sebagainya.

Cara mengetahui jenis bantuan bisa dengan cara berkonsultasi kepada instansi setempat pemberi bantuan, misalnya Kankemenag atau Kantor Tenaga Kerja setempat atau instansi yang mengucurkan bantuan, bisa searching di internet duluan sebelum konsultasi.

Mengenal pejabat atau jajaran pemberi bantuan

Karena banyaknya lembaga pondok yang memerlukan bantuan dibanding jumlah titik bantuan yang ada, kecenderungan pengelola bantuan akan memberikan dana kepada yang dikenal. Hal ini pentingnya untuk bisa kenal dengan para pemberi bantuan.

Apakah bisa dikatakan KKN? Entahlah, selama syarat dan ketentuan terpenuhi dan tidak melanggar aturan sepertinya akan sulit untuk dikatakan curang.

Kenapa?

Saya contohkan bantuan Operasional Pendidikan Pondok pesantren berjumlah 5 titik di suatu Kabupaten, padahal ada berpuluh atau ratusan pesantren di Kabupaten tersebut, menjadikan supply dan demand yang sangat timpang sehingga lumrah yang dikenal cenderung lebih banyak dapat.

Ikut aktif dalam organisasi Pondok Pesantren

Salah satu kelompok atau kumpulan yang diundang adalah forum atau persatuan pondok pesantren, dimana akses informasi sering lewat grup whatsapp atau pertemuan rutin, dari situ adakalanya penyaluran bantuan lewat lembaga perkumpulan, semisal di Banten yang mana pesantren mendapatkan bantuan masing masing beberapa puluh juta yang dananya dilewatkan organisasi pesantren.

Menjaga Kepercayaan

Jika anda pernah mendapatkan bantuan, buatlah proposal yang sesuai dengan petunjuk teknis dan juga pelaporan yang baik dan sesuai aturan yang ada. Pesantren yang tertib dalam administrasi akan lebih besar mendapatkan bantuan dilain waktu karena lebih memudahkan para pengucur dana dalam pelaporan dan melewati pemeriksaan dari inspektorat.

Mengasih umpan balik alias terima kasih? Setahu saya sih dalam aturan perundang undangan penerima bantuan tidak diperbolehkan memberikan umpan balik atau uang kepada pemberi bantuan (pengelola) karena adanya bantuan tersebut.

Itulah beberapa hal tentang trik dan cara untuk mendapatkan bantuan pondok pesantren, masa sekarang terkadang kenal pejabat saja tidak cukup untuk mengucurkan dana karena terhalang syarat dan ketentuan, misalnya ketiadaan izin operasional pesantren, maka pemberi bantuan akan berpikir ulang untuk memberi bantuan lembaga yang belum ada izinnya.

Bagi anda yang memiliki pengalaman dalam mencari bantuan bagi pondok pesantren, silakan berbagi kisah pengalaman guna mendapatkan kucuran dana.
Salam ayo mondok.