Arsip Tag: bantuan pondok pesantren

Alamat mengirim LPJ SPJ BOP Daring Covid TPQ Madin Ponpes

Informasi tentang alamat mengirim SPJ LPJ BOP TPQ Madin Ponpes. Surat dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh para pengelola lembaga pendidikan Islam yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui BOP TPQ Madin Pondok Pesantren.

alamat pengiriman LPJ BOP TPQ Madin Pondok Pesantren Daring Covid

Salah satu kewajiban dari lembaga setelah mendapatkan kucuran dana serta menggunaan uang transfer melalui rekening BRI yaitu membuat laporan dan mengirimkan kepada pemberi bantuan.

Menurut instagram resmi Ditpdpontren, Khusus pengiriman SPJ LPJ Bantuan Operasional Pendidikan masa Pembelajaran Daring atau via online ada 3 macam cara pengirimannya yaitu dengan memilih salah satu dari berikut ;

  1. Mengirimkan hardcopy ke Jakarta
  2. Mengirimkan softcopy lpj via email; dan
  3. Melalui nomor whatsapp

Kemanakah mengirimkannya? kepada siapa alamat pengiriman SPJ LPJ Madin Ponpes TPQ ditulis?

Mari kita bahas satu persatu.

Alamat pengiriman LPJ BOP file hardcopy melalui kurir

Jika anda hendak mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan untuk lembaga anda dengan model hardcopy maka silakan dikirimkan ke alamat dibawah ini;

Kementerian Agama RI
Ditpdpontren – TU Pontren Lt. 8
Jl. Lapangan Banteng Barat no 3-4
Jakarta Pusat 10710
Telp. (021)3811810

alamat pengiriman via jasa ekspedisi

Jangan lupa, pastikan sebelum anda kirim sudah dikonsultasikan kepada para jagoan yang terbiasa membuat laporan seperti surat pernyataan, RAB, kuitansi, tanda tangan dan lain sebagainya.

baca : CONTOH SPJ BANTUAN BOP TPQ BIASA & DARING MASA COVID-19

Pastikan yang diminta apakah berupa berkas asli (kuitansi dll) atau hanya sekedar fotocopy dari LPJ saja, aslinya dibawa oleh lembaga.

Simpan bukti pengiriman SPJ LPJ anda apabila nanti sewaktu – waktu anda ditagih laporan. Paada waktunya tinggal menunjukkan tanda terima jasa pengiriman. Baik via TIKI express pt Pos Indonesia Wahana maupun JNE dan lain sebagainya.

Mengirimkan Laporan BOP Softcopy melalui Email

Cara ini lebih praktis dan hemat (ingat ya, di instgram kemenag pengiriman SPJ atau LPJ dapat memilih salah satu).

Pengiriman softcopy LPJ bantuan BOP covid-19 pembelajaran daring melalui email dengan alamat sebagaimana dibawah ini.

boplpj@gmail.com

alamat pengiriman SPJ Via email

mungkin pertimbangan kepraktisan dan hemat kapasitas hosting sehingga alamatnya memakai gmail.com, bukan dengan ekstensi kemenag.go.id

sebelum anda mengirimkan, pastikan file yang anda kirim dalam format scan PDF, bukan berbentuk PNG.

Kedua, pastikan seluruh form laporan dan lampiran yang seharusnya dikirim semuanya sudah di scan tanpa ada yang ketinggalan.

Ketiga, pastikan alamat pengiriman LPJ sudah diketikkan dengan benar, pastikan anda hafal alamat email untuk mengirim SPJ beserta passwordnya.

untuk kepentingan lembaga anda dan dei menghindari jeratan atau minimal omelan pejabat pemberi bantuan, jaga dan simpan informasi sent pada email anda.

jangan sampai terhapus maupun hilang karena salah pencet dan sebagainya.

Ada baiknya anda kirim email juga dengan bcc kepada alamat rekan anda supaya apabila terjadi kehilangan file pengiriman, jejak digital pengiriman anda mudah dilacak melalui akun teman yang anda bc dan bcc.

Enaknya mengirim lpj via email ini hemat dan praktis.

Alasan hemat yaitu tidak perlu biaya ongkos kirim.

Lumayan beberapa puluh ribu bisa dihemat untuk jasa pengiriman.

Kepraktisannya anda tidak perlu repot repot pergi ke konter jasa ekspedisi untuk mengirimkan berkas laporan anda.

Meskipun saat ini jasa ekspedisi pengiriman banyak yang jemput bola mau mengambil paket yang dikirimkan.

Mengirim SPJ LPJ BOP Via whatsapp

Nah ini adalah aplikasi semiliar umat manusia yang mampu menggusur SMS dari peredaran dunia.

Cara praktis kedua yaitu mengirimkan Laporan pertanggungjawaban BOP Covid melalui nomor whatsapp.

Adapun nomor untuk mengirimkan surat pertanggungjawaban BOP daring masa covid TPQ Madin ponpes adalah sebagaimana nomor dibawah ini;

0858-1779-9442

nomor whatsapp pengiriman SPJ lewat WA

Untuk antisipasi ditagih di akhirat, eh maaf ditagih petugas kemenag atau BPK, simpanlah percakapan pengiriman tersebut, jika perlu anda screen shoot kemudian gambar capture tersebut dicetak sebagai bukti pengiriman.

Ada baiknya yang mengirim para ustadzah saja, karena biasanya para ustadz suka menghapus pesan wa dalam hapenya.

Takutnya nanti tidak sengaja clear pesan wa padahal didalamnya ada bukti pengiriman berkas LPJ.

baca : CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOP MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH BIASA & DARING COVID-19

Pastikan nomor pengiriman LPJ benar supaya tidak salah kirim, jika salah kirim maka tiada gunalah pengiriman anda.

Nah itulah alamat pengiriman LPJ SPJ BOP TPA Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok pesantren. berupa Bantuan Pembelajaran Daring masa Covid-19 yang bisa dipilih salah satunya.
Wilujeng dalu, i love you wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Pakta Integritas BOP Pondok Pesantren

Downoad Pakta Integritas Bantuan Operasional Pondok Pesantren format doc ms word unduh gratis free download sebagai kelengkapan lampiran dalam Laporan pertanggungjawaban bantuan BOP Ponpes dari PD Pontren Kementerian Agama.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, ditengah banyaknya gelontoran bantuan untuk lembaga pesantren ini, salah satu yang masih ada dan biasanya setiap tahun muncul yaitu BOP pondok pesantren reguler.

surat pernyataan pakta integritas bantuan

Bantuan ini biasanya berada pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Kanwil Kemenag Provinsi dan juga ada di PD Pontren Kemenag RI Pusat Jakarta.

Dalam keberadaannya, pastinya terdapat petunjuk teknis (juknis) sebagai panduan dalam pengajuan, pemilihan lembaga, pencairan serta tahap pelaporan yang didalamnya memuat berbagai hal berkenaan dengan administrasi.

Salah satunya berupa pakta integritas yang dibuat oleh lembaga penerima bantuan dan di tanda tangani oleh pimpinan pengasuh ponpes yang dikucuri dana BOP dari pemerintah melalui Kementerian Agama.

baca : Tips dan Kiat Mendapatkan Bantuan Pondok Pesantren

Dalam pembuatan pakta integritas lampiran dalam SPJ BOP Pondok Pesantren para pengasuh atau penyusun LPJ tidak perlu pusing memikirkan seperti apa dan bagaimana bunyinya.

Kenapa begitu?

Karena sudah dicontohkan dalam buku atau softcopy dalam format PDF bagaimana bentuknya dan kalimat pakta integritas pondok pesantren penerima Bantuan BOP.

Langsung saja, berikut adalah teks pakta integritas dari contoh yang ada dalam juknis BOP Pondok pesantren tersebut

Teks Surat Pernyataan Pakta Integritas Pondok Pesantren Penerima Bantuan

Silakan disimak per kata dan huruf yang ada pada kalimat dibawah ini guna mempelajari apa saja yang menjadi kewajiban lembaga beserta pengelola keuangan bantuaan berkaitan dengan dana BOP.

KOP LEMBAGA PONDOK PESANTREN (DENGAN ALAMAT LENGKAP) _______________________________________
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………..……………………………………
Jabatan : ……………………………………..……………………………………
Alamat : ……………………………………..……………………………………
Kab/Kota : ……………………………………..……………………………………
Propinsi : ……………………………………………………………………………

Menyatakan sebagai berikut:

  1. Akan menjalankan Bantuan BOP Pondok Pesantren dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
  2. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
  3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturanaturan lain terkait dengan program dimaksud;
  4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

……….………., ….. ………. 2020
Pimpinan Pondok Pesantren
Materai Rp. 6.000,-
……….……….………. (Nama Jelas)

Baca : Macam Bentuk Bantuan untuk Pondok Pesantren

Nah seperti itulah teks kalimat yang dicontohkan dalam juknis terbaru BOP (setidaknya sampai saat artikel ini diturunkan).

Tampilan Preloved Pakta Integritas

Tampilan preloved adalah penampakan file yang dibuat yang bisa dilihat tanpa perlu anda mengunduhnya, jadi tidak memenuhi drive pada hape canggih atau kapasitas hard disk pada komputer pc laptop anda.

Dan yang lebih penting, tidak kebanyakan file tersimpan sehingga memusingkan mencari

Berikut adalah tampilan prelovednya.

Oh iya, file diatas dibuat dalam format doc ms word microsoft office seri tahun 2007, sehingga apabila dibuka pada file lain akan ada perbuhan sedikit.

Tenang saja, meskipun pada file tampak agak mbreyot, saat di unduh akan bisa tampil rapi jika dengan seri office yang sama.

Download Pakta Integritas BOP Pesantren

Jika memang berkenan memiliki softcopy surat pernyataan pakta integritas pimpinan lembaga pondok pesantren penerima bantuan BOP ini maka anda bisa mengunduhnya langsung dari penampakan preloved diatas.

Apabila mengalami kesulitan atau trouble, kami siapkan tautan pengunduhannya sebagaimana berikut;

Download pakta integritas Bantuan BOP Pesantren

Demikian salah satu lampiran yang terdapat dalam SPJ, semoga bermanfaat dana yang dikucurkan, serta secara teknis pelaporan semua memenuhi syarat dan sesuai dengan juknis, apabila ada pemeriksaan dari irjen ataupun BPK tidak ada kendala dan kesalahan yang ditemukan.

Wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Bantuan Operasional Pendidikan Pondok Pesantren 2020 Petunjuk Teknis

petunjuk-teknis-bantuan

pontren.com – Download petunjuk teknis BOP Pondok Pesantren PDF Bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia baik di Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Jakarta Pusat. Dalam juknis dengan format PDF ini terdapat berbagai contoh blangko yang diperlukan dalam pengajuan bantuan, kelengkapan SPJ maupun kuitansi sebagai perlengkapan administrasi pra pencairan maupun pasca pengucuran dana.

Berikut adalah informasi mengenai petunjuk teknis bantuan serta pertimbangan dan kenapa bantuan ini diadakan disertai informasi yang dirasa perlu guna kelancaran dalam penyaluran bantuan yang sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar tata perundang undangan yang ada di Negara Indonesia.

Petunjuk Teknis BOP Pondok Pesantren tahun 2020 ini merupakan juknis bantuan operasional ponpes non Covid – 19 atau daring, dan sepertinya merupakan limpahan anggaran dari atasnya yang kewalahan dalam pencairan.

Baca;
Juknis Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren
Juknis BOS Pondok Pesantren
Juknis BOP TPQ

Pertimbangan Pemberian alokasi Bantuan BOP Pondok pesantren

Berdasarkan dalam SK dirjen juknis bantuan BOP Pondok Pesantren tahun 2020 disebutkan bahwa pertimbangan Bantuan Operasional Pondok pesantren diantaranya adalah;

dalam rangka dalam rangka penyediaan biaya operasional pendidikan pada Pondok Pesantren untuk meringankan biaya operasional, mengurangi angka putus sekolah, memberikan kesempatan setara bagi santri-santri kurang mampu dan mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi santri, perlu diberikan Bantuan Operasional Pondok Pesantren;

Nominal Bantuan BOP Pondok Pesantren

Jika mengacu kepada surat perjanjian ataupun contoh kuitansi tanda terima yang terdapat pada juknis, maka masing masing lembaga yang mendapatkan kucuran dana BOP dari Jakarta adalah seperti yang ada dalam petunjuk.

Akan tetapi berapa jumlah lembaga pondok pesantren yang mendapatkan bantuan tidak tercantum dalam buku panduan ataupun juknis dan mungkin berbeda di tingkat Kabupaten/Provinsi.

Syarat Pesantren untuk mengajukan Proposal BOP

bantuan-pondok-pesantren

Tidak semua pondok pesantren bisa mendapatkan bantuan ini, akan tetapi ada syarat dan ketentuan dalam pengajuan kepada instansi yang memiliki anggaran DIPA ini.

Adapun syarat dan ketentuan pesantren yang bisa mengajukan bantuan BOP adalah sebagai berikut;

  1. Aktif menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan dan dibuktikan dengan jadwal kegiatan.
  2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab./Kota setempat dibuktikan dengan piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
  3. Mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan.
  4. Memiliki Akte Notaris pendirian yayasan atau lembaga/ Sertifikat Wakaf/Akta Ikrar Wakaf/Akta Hibah.
  5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
  6. Memiliki rekening bank yang aktif atas nama lembaga yang bersangkutan.

Kelengkapan administrasi pengajuan Proposal

Berikut adalah kelengkapan yang harus dilengkapi oleh lembaga yang mengajukan bantuan operasional Pondok pesantren yang minimal meliputi;

Kelengkapan persyaratan BOP Pondok Pesantren:

  • Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).
  • Surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan lembaga penerima bantuan.
  • Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga.
  • NPWP atas nama lembaga.
  • Nomor rekening bank calon penerima bantuan, dilampirkan dengan salinan/foto kopi buku rekening.

Download Juknis Bantuan BOP Pesantren tahun 2020

Berikut adalah file dari Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pondok Pesantren PDF yang bisa diunduh dengan gratis dan menjadi panduan dalam pengajuan proposal, jika belum bisa memenuhi syarat pada tahun ini, anda bisa mempersiapkan lembaga anda di tahun 2020 atau tahun 2021.

Biasanya petunjuk teknis tidak terlalu mengalami perubahan siginifikan dari tahun ke tahun dan umumnya banyak mempunyai kesamaan sebagaimana petunjuk teknis sebelumnya.

Pun begitu ada baiknya dalam pergantian tahun untuk mencermati petunjuk teknis mutakhir yang dipergunakan dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah yang utamanya dana DIPA.

Dibawah ini adalah tautan untuk mengunduh file dimaksud jika anda mengalami kesulitan untuk download dari gambar tampilan juknis diatas.

Download juknis BOP ponpes 2020 PDF

Unduh Juknis BOP Ponpes PDF 2019

Penutup

yang namanya bantuan BOP Pondok Pesantren adalah kucuran dana dari pemerintah yang disalurkan melalui DIPA yang berada pada Kementerian Agama Republik Indonesia entah itu melalui tingkat Kabupaten/Kota (Kankemenag), Provinsi (Kanwil Kemenag) maupun langsung dari Pusat (Kemenag RI).

karena sumber dana yang berasal dari plat merah, maka sebagai kewajiban lembaga penerima bantuan, dalam hal ini Pondok Pesantren memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis.

dalam pelaporan, selain tepat guna dalam penggunaan bantuan sesuai seperti yang sudah digariskan, juga perlu diperhatikan ketepatan dalam pelaksanaan penggunaan dana yang diberikan.

dan yang perlu menjadi perhatian para pengelola bantuan ini adalah ketepatan waktu dalam menyampaikan LPJ kepada pemberi dana bantuan, dalam hal ini Kemenag.

Salam ayo mondok. Selamat tadarus.

Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tahun 2020

Download Juknis dalam format PDF Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah(PKPPS) tahun 2020 dari Direktorat PD Pontren Kemenag RI SK Dirjen Pendis no 7354 tahun 2019 tentang juknis dimaksud.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sebuah informasi tentang Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tahun 2020 dimana dalam pengajuannya diajukan secara online maupun ofline.

Pengajuan proposal Bantuan secara online maupun secara tertulis

Pengajuan secara online ini melalui website direktorat Jenderal Pendidikan Islam atau proposal tertulis yang di tanda tangani oleh pimpinan pesantren ditujukan kepada Direktur Pendidikan Diniyah pada Pondok Pesantren.

Adapun proposal ini dikirimkan ke alamat Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4-4 Jakarta.

Syarat Penerima Bantuan Rehab Ruang Belajar PKPPS Pesantren

Persyaratan lembaga untuk mengajukan bantuan dari PD Pontren ini adalah sebagai berikut;

  • Aktif sebagai penyelenggara PKPPS;
  • Belum memiliki ruangan yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar;
  • Lembaga yang mengajukan terdaftar di Kemenag setempat dengan bukti nomor statistik (NSPP);
  • Mendapat rekomendasi dari Kanwil atau Kankemenag setempat.
  • Lembaga memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika ada.

Itulah 5 hal sebagai persyaratan pondok pesantren yang akan mengajukan untuk mendapatkan bantuan rehab ruang kelas bagi penyelengara pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah yang dahulu bernama PPS Wajar Dikdas.

Bentuk dan nilai Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar PKPPS

Berapa sih jumlah nominal untuk bantuan rehab ruang belajar atau kelas untuk Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah dari Direktorat PD Pontren?

Dalam juknis disebutkan bahwa bantuan ini berbentuk uang dengan jumlah nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tentunya bantuan ini akan di transfer oleh lembaga jika memang lembaga dipilih untuk mendapatkan bantuan.

Ada berapa lembaga? Entahlah berapa.

Prosedur Pengajuan Proposal dan Seleksi

Yang perlu dilakukan oleh lembaga yaitu membuat proposal untuk pengajuan pendaftaran.

Sebagaimana diinformasikan diatas bahwa pendaftaran ini dapat dilakukan secara online maupun offline dengan pengiriman proposal.

Adapun yang perlu dilampirkan ataupun dicantumkan dalam proposal adalah;

  • Nama Lembaga;
  • Alamat Lembaga;
  • Nama penanggungjawab lembaga yang mengajukan permohonan bantuan;
  • Jumlah santri.

Sedangkan kelengkapan dari persyaratan bantuan adalah;

  • Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
  • Surat Rekomendasi dari Kanwil atau Kankemenag;

Selanjutnya didalam proposal ini perlu memuat tentang;

  • Jenis usulan bantuan rehabilitasi ruang belajar;
  • Jumlah usulan bantuan rehabilitasi ruang belajar; dan
  • Dokumen penunjang seperti foto atau kondisi fisik dan kondisi ruang belajar.

Syarat Kelengkapan administrasi bagi lembaga yang dinyatakan mendapatkan bantuan Rehab

juknis bantuan pondok pesantren

Apabila lembaga lolos dalam proses verifikasi dan pemilihan untuk mendapatkan bantuan, selanjutnya adalah mempersiapkan administrasi kelengkapan yang diminta dari pihak Direktorat PD Pontren.

Apa saja syarat yang perlu dipersiapkan? Berikut persyaratannya;

  • Permohonan pencairan
  • RAB
  • SPTB
  • Rekening Lembaga
  • Kuitansi atau bukti penerimaan
  • Perjanjuan Kerjasama atau Kontrak

Pencairan dana bantuan

Pencairan bantuan rehabilitasi ruang belajar ini akan dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.

Cara pencairannya adalah diberikan kepada pihak penerima sekaligus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pemberian atau transfer dana sekaligus sebesar diatas dilakukan karena nilai bantuan dibawah 100 juta.

Apabila nilai bantuan diatas seratus juta maka pencairan akan dilakukan secara bertahap.

Dalam penggunaan dana bantuan ini disertai dengan bukti penggunaan dana bantuan.

Laporan Pertanggungjawaban

Kemudian jangan lupa untuk membuat laporan pertanggungjawaban hasil dari program bantuan rehabilitasi ruang belajar kepada Direktorat PD Pontren/Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Dalam penyusunan laporan ini setelah pekerjaan selesai 100%.

Hal hal yang terdapat dalam LPJ meliputi;

  • Identitas penerima bantuan;
  • Jenis Bantuan yang diterima
  • Jumlah Bantuan yang diterima;
  • Penggunaan Dana Bantuan;
  • BAST (Berita Acara Serah Terima);
  • Foto dan dokumentasi dari hasil pekerjaan yang telah rampung.

Selanjutnya penyerahan laporan akhir pekerjaan ini dibuat tertulis dan diserahkan atau dikirimkan kepada pihak yang memberikan bantuan.

Downlod File Juknis Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah

Untuk lebih jelasnya dan detil mengenai bantuan ini termasuk spesifikasi bangunan serta contoh SK rehab bantuan, anda dapat mengunduh juknis rehab ruang belajar PKPPS dalam format PDF sebagaimana dibawah ini.

Sebelumnya akan kami lampirkan dalam bentuk tampilan preloved dalam rangka memudahkan membaca juknis tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu sehingga penghematan kuota internet serta drive pada hape komputer anda.

Berikut tampilannya.

Begitulah informasi mengenai juknis rehab ruang belajar pesantren penyelenggara PKPPS yang mana diatas sudah disampaikan syarat dan ketentuan lembaga yang dapat mengajukan serta kelengkapan administrasi bagi ponpes yang lolos mendapatkan bantuan.

Harapannya semakin banyak lembaga pesantren yang memiliki akses bantuan dan dikucuri dana dalam rangka pembenahan rehab ruangan maupun pengadaan kelas karena memang diperlukan.

Ada problem dalam pengunduhan melalui tampilan preloved diatas?

Kami lampirkan tautan untuk pengunduhannya dibawah ini.

Download Juknis Bantuan Rehab Ruang Belajar PKPPS Pondok Pesantren

Itulah informasi yang dapat disampaikan pada sore hari ini, semoga bukan hanya orang yang mengenal yang mendapatkan bantuan akan tetapi pemerataan keadilan sosial bagi seluruh pengelola pondok pesantren di Indonesia.

Wilujeng sonten, selamat menikmati liburan bagi yang sedang lbur, semoga corona segera berlalu.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah 2020

Download file PDF Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah 2020 sebagai dasar acuan dalam pengajuan proposal bagi lembaga ponpes yang berminat untuk mengajukannya ke Kemenag RI Pusat Jakarta.

pontren.com – lazimnya dalam DIPA Kementerian Agama baik tingkat pusat Provinsi dan Kabupaten atau Kota di PD Pontren atau Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) terdapat bantuan untuk lembaga.

Adapun lembaga yang berada dibawah Ditpdpontren yaitu Taman Pendidikan Al-Qur’an tepatnya rumpn LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan satunya lagi yaitu Pondok Pesantren, termasuk para pengajarnya yang disebut dengan guru ngaji atau ustadz.

Dalam pengajuan bantuan ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan juknis yang mengatur tatacara pengajuan proposal serta pencairan dan juga pelaporan setelah selesai dipergunakan dana bantuan yang diperbantukan.

Ada baiknya sebelum mengunduh file juknis ini anda membaca apa saja syarat dan ketentuan bagi pondok pesantren yang hendak mengajukan bantuan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

Oh iya, disini hanya Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah saja yang dapat mengajukan, bukan pesantren pada umumnya.

Apa itu Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yaitu pendidikan kesetaraan yang dimiliki kemenag, apabila pada Kemendikbud biasa disebut dengan paket A B maupun C.

Bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan PKPPS silakan mundur balik kanan.

Syarat Pesantren Penerima Bantuan Ruang Belajar Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

dana Bantuan Majelis Taklim Kemenag
dana Bantuan Kemenag

Bagi pesantren penyelenggara PKPPS yang hendak mengajukan bantuan ini maka hendaknya memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada dalam juknis.

Adapun syarat dan ketentuan pengajuan bantuan adalah sebagai berikut;

  • Aktif sebagai penyelenggara Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah
  • Belum memiliki ruang belajar yang memadai sehingga berdampak pada penurunan perkembangan pendidikan dan mutu pendidikan;
  • Terdaftar pada Kementerian Agama dengan Bukti Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)
  • Mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Kemenag atau Kankemenag Kabupaten/Kota yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan
  • Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP, jangan disingkat naik pangkat wani piro) atas nama lembaga (jika ada).

Itulah persyaratan yang harus dimiliki bagi pesantren yang hendak mengajukan bantuan ruang belajar PKPPS ini, kalau salah satu dari syarat diatas tidak ada jangan harap dapat kecuali anda atau orang dibelakang anda adalah orang yang hebat.

Nominal bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

jumlah besaran dana bantuan BOP Covid-19

Berapa sih jumlah bantuan yang diterima jika mendapatkan bantuan ruang belajar?

Dalam juknis disebutkan bahwa bantuan ini berbentuk uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Lumayan banyak khan bagi pesantren yang sedang berkembang dan membutuhkan dana, tentunya uang sebesar 80 juta bukan nominal yang kecil.

Kelengkapan administrasi Pondok Pesantren yang ditetapkan menerima bantuan

Ini bagi pesantren yang sudah positif ditunjuk untuk menerima bantuan, selanjutnya untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai berikut;

  • Permohonan pencairan
  • RAB (Rencana Anggaran Biaya)
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
  • Rekening lembaga;
  • Kuitansi/bukti penerimaan
  • Perjanjian kerjasama atau kontrak.

Selanjutnya persyaratan administasi diatas dikirim melalui jasa atau layanan pos pengiriman atau diantar secara langsung kepada pemberi bantuan, dalam hal ini ditpdpontren RI di Jakarta.

Laporan Pertanggungjawaban

Apabila dana sudah masuk rekening dan dilaksanakan pembangunan ruang belajar dimaksud, selanjutnya pihak pondok pesantren menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penerima bantuan.

Apa saja isi yang ada dalam laporan tersebut?

Dalam laporan atau LPJ bantuan ruang belajar PKPPS ini meliputi;

  • Identitas penerima bantuan
  • Jenis bantuan yang diterima;
  • Jumlah bantuan yang diterima;
  • Penggunaan dana bantuan;
  • Berita acara serah terima (BAST)
  • Foto dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Selanjutnya laporan ini dibuat dalam bentuk tertulis sebagai laporan akhir pekerjaan yang diserahkan kepada pemberi bantuan dengan cara diantar atau dikirim melalui jasa pengiriman.

Download Juknis Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah PDF

Sebenarnya masih banyak lagi keterangan tentang bantuan ini utamanya dalam hal spesifikasi bangunan baik ukuran maupun bahan yang dipergunakan, akan tetapi sampean dapat membacanya nanti jika sudah ada transfer bantuan yang masuk ke rekening atau anda baca langsung pada juknis.

Sebelum anda mengunduh file dalam format PDF ini akan kami tampilkan dalam penampakan preloved supaya anda dapat mempelajari isi kandungan juknis tanpa terlebih dahulu untuk mengunduhnya.

Berikut tampilannya

Meskipun ini dipergunakan sebagai acuan bantuan dalam tahun anggaran 2020 akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga akan dipergunakan pada tahun anggaran bantuan tahun 2021 dengan perubahan sedikit saja.

Ada kendala dalam pengunduhan?

Dibawah ini adalah tautan untuk mengunduh file dimaksud.

Berikut tautannya;

Download Pembangunan Ruang BelajarPKPPS

Nah demikian informasi tentang juknis bantuan pembangunan ruang belajar bagi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Informasinya yaitu pesantren langsung mengajukan bantuan ini dengan mengirimkan proposal ke DitPDPontren dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang telah dituliskan diatas.

Demikian informasi siang ini,
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Besaran Dana Bantuan BOP TPQ Madin Ponpes masa Pandemi Covid-19

Informasi tentang nominal jumlah bantuan Operasional dari Kementerian Agama untuk pesantren, lembaga pendidikan Islam (TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Rumah Tahfidz dll) mengacu kepada Juknis BOP Pesantren dan lembaga pendidikan Islam berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1248 tahun 2020.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sebagaimana tertuang dalam pertimbangan pada SK Dirjen pendis dimaksud, juknis ini merupakan tindak lanjut dari SKB 4 Menteri Pendidikan & Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pendidikan pada tahun ajaran 20200/2021 dan tahun akademik yang sama pada masa pandemi corona virus desease 2019 (Covid-19) bagi lembaga pondok pesantren dan pendidikan keagamaan islam perlu diberikan fasilitas yang berbentuk BOP (Bantuan Operasional).

Dalam bantuan ini terbagi lembaga penerima yang menjadi sasaran bantuan BOP menjadi 2 yaitu pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, untuk pondok pesantren sudah jelas secara teknis gambaran dan apa itu yang dimaksud dengan ponpes.

Sedangkan mengacu kepada ketentuan, utamanya lembaga pendidikan agama Islam dibawah Direktorat PD Pontren setidaknya terbagi menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin) dan Lembaga Pendidikan Al-QUr’an).

Selanjutnya pada lembaga madin terbagi menjadi beberapa jenjang yaitu MDTA, MDTW, MDTU, MDTJ yang dikenal dengan madin tingkat Awaliyah, Wustha, Ulya dan Al Jamiah.

bantuan-pesantren-TPQ-Madin-Rumah-Tahfidz-masa-covid-19

Bagi lembaga Pendidikan Al-QUr’an (LPQ), berdasarkan urat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan nomor 91 tahun 2020, memiliki nama atau dinamakan sebagaimana dibawah ini menyesuaikan dengan peruntukan dan definisinya.

Adapun lembaga yang berada dalam ruang lingkup LPQ adalah;

  • Pendidikan Anak Usia Dini al Qur’an (Paud Q)
  • Taman Kanak Kanak Alquran (TKQ);
  • Taman Pendidikan Alquran (TPQ);
  • Taklimul Qur’an Lil Auld (TQA);
  • Rumah Tahfidz al Qur’an (RTQ) dan
  • Pesantren Tahfidz Al Qur’an (PTQ)

Dari berbagai macam lembaga dimaksud, kemudian dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1248 tahun 2020 bagi lembaga yang sudah memiliki nomor statistik lembaga (Ponpes = NSPP, Madin = NSMDT, TPQ = NSTPQ, dll) dan dalam keadaan masih aktif kegiatan belajar berhak untuk mengajukan bantuan BOP ini.

Memangnya berapa sih nominalnya atau besaran bantuan bagi lembaga pendidikan Islam dan Pondok pesantren dari Kemenag pada masa corona ini?

Ada beberapa perbedaan bagi lembaga dalam pengucuran dana BOP ini sebagaimana dalam juknis.
Untuk lebih jelasnya sebagaimana dibawah ini.

Besaran Dana BOP untuk TPQ

Secara eksplisit tidak disebutkan nama lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an mendapatkan Bantuan BOP dalam masa pandemic corona alias covid 19 ini yang telah melanda beberapa bulan dan mencakup ke belahan dunia.

Secara administratif’ Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) masuk pada rumpun Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) yang dimana masih ada 5 lembaga lain yang termasuk dalam kategori LPQ, yaitu TKQ, TQA, RUmah Tahfidz Al-Qur’an, Pesantren Takhassus Tahfidz Al-QUr’an, dan Paud Al-Qur’an.

Dalam juknis disebut bahwa BOP untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam, untuk LPQ termasuk dalam kategori Lembaga Pendidikan Islam.

Dengan begitu lembaga yang termasuk dalam kategori LPQ ini mempunyai jatah nominal yang sama dalam alokasi anggaran bantuan BOP.

Berapa alokasinya? Secara ketentuan dalam juknis bagi TPQ akan mendapatkan @ Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi lembaga yang telah disetujui pengajuan bantuannya.

Alokasi BOP untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah

Bagi lembaga yang memiliki nama Madrasah Diniyah takmiliyah yang biasa disebut dengan MDT atau Madin, jumlah dana BOP yang digelontorkan bagi per lembaga yang menerima adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal ini karena Madin masuk dalam kategori lembaga Pendidikan Islam.

Besaran dana BOP untuk pondok Pesantren pada masa covid-19 pandemi corona

Bagi lembaga pondok pesantren memiliki perbedaan dengan kedua lembaga diatas atau sejenisnya (madin dan TPQ).

Selain perbedaan jumlah, juga terdapat pembagian strata besar kecilnya lembaga (yang mestinya) mengacu kepada jumlah santri mukim yang belajar pada pondok pesantren yang diklasifikasi menjadi 3 yaitu besar, sedang dan kecil.

Besaran bantuan BOP pesantren ini terdiri dari @Rp. 25.000,-, @Rp. 40.000.000,- dan @ Rp. 50.000.000,-.

Lebih detail mengenai jumlah bantuan dan jenis lembaga pondok pesantren sebagai berikut;

  • BOP Pesantren Kecil Rp. 25.000.000,-
  • BOP Pesantren sedang Rp. 40.000.000,-
  • BOP Pesantren Besar Rp. 50.000.000,-

Berapa batasan untuk pengkategorian Pesantren disebut dengan kecil, sedang atau besar? Sampai saat ini kami belum ada informasinya seperti apa yang insyaallah akan diupdate jika sudah ada keterangan yang valid.

Demikian informasi tentang besaran dana bantuan operasional pendidikan untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam (Madin, TPQ, dll) pada masa wabah corona covid-19 pada masa anggaran tahun 2020. Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Juknis BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam masa Pandemi covid-19

Download Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA dalam format pdf bisa diunduh gratis.

pontren.com – Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebagaimana pendahuluan dalam kata pengantar atau apalah dari Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis bantuan, juknis ini berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

Dalam lampiran BAB I tertulis bahwa Pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, pemerintah hadir melalui program yang nyata untuk memberikan dukungan dan “stimulan” guna meringankan beban Pesantren dan Pendidikan Keagamaan melalui skema Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020.

Kemudian dalam rangka supaya alokasi anggaran serta tata kelola BOP Pesantren dan Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, diperlukan adanya juknis.

Dalam juknis tedapat 3 tujuan yaitu;

  1. Untuk meringankan biaya operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
  2. Untuk memutus, mengurangi mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.
  3. Untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmative action) bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Syarat Lembaga Penerima BOP dan Bentuk Bantuan

asas penyelenggaraan pesantren

Secara teknis, persyaratan lembaga yang memenuhi persyaratan ini sangat mudah jika sudah mempunyai nomor statistik pada Kemenag.

Hanya ada 2 persyaratan lembaga calon penerima Bantuan Operasional Bantuan Operasional Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19

  1. Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
  2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik lembaga.

Bentuk bantuan corona masa pandemi covid -19 di tahun 2020 ini dalam bentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA pusat maupun DIPA Kemenag Kanwil/Kankemenag tahun anggaran 2020.

Penggunaan dana BOP Pesantren dan pendidikan Islam masa Pandemi covid-19

Untuk apa sajakah dana bantuan BOP masa pandemi corona covid 19 ini boleh dipergunakan merujuk pada petunjuk teknis?

Pemanfaatan BOP Pesantren, antara lain dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen sebagai

  1. Pembiayaan Operasioanlisasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam, seperti membayar (listrik, air, keamanan;
  2. Pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti (sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan) dan/pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan.

Prosedur dan cara Pengajuan Bantuan

Bagi lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (yang didalamnya termasuk TPQ, TKQ, TQA, Rumah Tahfidz Al-Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Wustha Ulya AlJamiah), dan pondok pesantren yang berminat untuk mengajukan proposal permohonan bantuan, silakan dicatat apa saja yang perlu dipersiapkan, berikut :

Pengajuan bisa dilakukan langsung oleh pesantren atau melalui usulan organisasi yang membawahi lembaga Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang ditujukan kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama.

alumni pondok pesantren modern islam assalaam angkatan 1999
alumni pondok pesantren

Usulan pengajuan tertulis ditanda tangani oleh pimpinan lembaga Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam atau organisasi yang membawahi lembaga pesantren dan lembaga pendidikan Keagamaan Islam, ditujukan kepada KPA dan dikirimkan ke alamat DitPD Pontren Dirjen Pendis Kemenag.

Usulan penerima BOP pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam dapat diambil dari data EMIS Kemenag.

Daftar nama yang mengajukan dimasukkan dalam daftar pemohon BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Masa Pandemi COVID-19.

Perincian jumlah dana Bantuan Per @ untuk lembaga

Berikut adalah nominal uang bantuan BOP masa covid-19 untuk Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

  • BOP Pesantren Kecil Rp. 25.000.000,-
  • BOP Pesantren sedang Rp. 40.000.000,-
  • BOP Pesantren Besar Rp. 50.000.000,-
  • BOP Pendidikan Keagamaan Islam Rp. 10.000.000,-

Pencairan dilakukan sekaligus dalam 1 tahap.

Dalam hal penggunaan dana BOP Masa Pandemi Covid 19 atau masa pandemic corona secara keseluruhan dan disertai bukti penggunaan bantuan.

LPJ BOP Pesantren & Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam masa covid-19

Laporan bantuan dikumpulkan paling lambat Desember 2020.

Penggunaan bantuan dimaksud meliputi;

  • Rekap Penggunaan Bantuan;
  • Rincian Penggunaan Bantuan.

Penyerahan laporan bantuan dapat dilakukan secara online jika (dimungkinkan) disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Dalam hal LPJ ini diserahkan atau dikirim kepada pemberi bantuan.

Ketentuan Pajak Bantuan BOP Lembaga

Bagaimana dengan perpajakan? Apakah ada pungutan pajak atau gratis tanpa bayar pajak? Hari gini tidak ada pungutan pajak? Dalam juknis disebutkan bahwa:

Penerima BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi dan Hukuman

Segala bentuk pelanggaran atas pengelolaan BOP Pesantren dan BOP Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Pandemi COVID-19 yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Nah hati hati bagi para kyai ustadz ustadzah penerima bantuan ini jika dalam penggunaannya tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku dalam petunjuk teknis.

Download Juknis BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam masa pandemi covid 19

Untuk lebih jelas dan detil seperti apa isi dari petunjuk teknis bantuan dimasa corona covid-19 bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam (TPQ, Rumah Tahfidz, Madrasah Diniyah Takmiliyah) berikut tampilan preloved untuk dipandangi.

Ada 51 lembar PDF yang jika anda cetak tentunya akan eman tinta printer dan kertas anda.

Jika hendak mengunduh juknis bantuan ini sampean dapat mengunduhnya melalui tampilan gambar diatas.

Apabila ada kendala, kami sediakan tautan link yang menuju ke penyimpanan file dan sampean dapat download secara free unduh gratis sebagai bahan pedoman dan kajian dalam memahami bantuan.

Download Juknis Bantuan BOP Masa Pandemi covid-19

Demikian, wilujeng sonten, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Juknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Masa Pandemi covid 19

Download Petunjuk Teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 dari Kemenag format PDF dapan diunduh gratis free download bagi para pengelola lembaga pondok pesantren baik pada pulau Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi dan pulau lainnya di Seluruh Indonesia (syarat dan ketentuan berlaku).

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam juknis ini berisi tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standar dan spesifikasi bantuan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

Adapun keberadaan dari petunuk teknis bantuan pembelajaran daring pesantren masa covid ini menjadi panduan, petunjuk, rambu-rambu dan arah pelaksanaan bantuan, sehingga bantuan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Manfaat lain dari juknis adalah pemberi (dari anggaran dana Kementerian Agama) dan penerima manfaat bantuan (lembaga pondok pesantren yang terpilih mendapatkan bantuan) dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis.

Sekedar info tambahan, juknis ini ditanda tangani di Jakarta, pada bulan Maret 2020 An. Direktur Jenderal, Plt. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Imam Safe’i.

Apakah yang dimaksud dengan Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren? maksudnya adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada Pesantren untuk dukungan dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Pesantren. Selanjutnya bantuan ini disingkat dengan nama BPD Pesantren.

Persyaratan Penerima BPD Pesantren

surat pengantar proposal pendaftaran LPQ

Dalam hal lembaga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan pembelajaran daring pondok pesantren ini relatif sangat mudah dan simpel bagi pesantren yang telah memiliki nomor statistik.

Tidak ada ketentuan mengenai fasilitas maupun jumlah minimal santri ataupun macam macam yang lain sebagaimana ketentuan calon penerimaan bantuan sebelumnya.

Ada 2 syarat penerima BPD pesantren yaitu;

  • Aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
  • Terdaftar pada Kementerian Agama yang dibuktikan dengan Nomor Statistik lembaga.

Penggunaan dana Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren

Dalam juknis disebutkan dan dicontohkan beberapa pemanfaatan dana BPD pesantren ini secara lugas dan mudah dicerna bagi lembaga yang mendapatkan kucuran dana.

Pemanfaatan BPD Pesantren dapat digunakan untuk membiayai komponen-komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran daring seperti paket data internet, kabel, clip on mic, mic, lampu sorot, dan kebutuhan lainnya yang relevan.

Jangan lupa setiap pembelian sertakan dengan kuitansi yang nantinya menjadi lampiran dan bukti Laporan pertanggungjawaban Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren.

Prosedur cara pengajuan Bantuan BPD Pesantren

Ada 4 (empat) tahapan dalam proses pengajuan pesantren untuk mendapatkan bantuan dana pembelajaran daring pondok pesantren di masa pandemi covid-19 alias wabah corona. Berikut ketentuannya;

  • Pertama, ) Pengajuan BPD Pesantren dilakukan melalui usulan langsung Pesantren atau organisasi yang membawahi Pesantren, yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Up. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren/Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  • Kedua) Usulan pengajuan tertulis ditandatangani oleh pimpinan Pesantren atau organisasi yang membawahi Pesantren.
  • ketiga) Daftar nama-nama yang mengajukan BPD Pesantren akan dimasukkan dalam daftar pemohon BPD Pesantren.
  • keempat) PPK menetapkan Surat Keputusan penerima BPD Pesantren yang disahkan oleh KPA Berdasarkan hasil verifikasi.

Pencairan Dana BPD Pesantren dan jumlah uang

Untuk diketahui, hal yang berkaitan dengan pencairan dana ini ada 4 yaitu;

  1. Pencairan BPD Pesantren dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi.
  2. b. Dana Bantuan BOP Pesantren sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan pencairan sekaligus atau dalam 1 (satu) tahap.
  3. Penggunaan dana BPD Pesantren secara keseluruhan dengan lampiran bukti penggunaan dana bantuan (kuitansi pembelian, foto barang pengunaan dll).
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan program BPD Pesantren kepada Kementerian Agama

dalam hal pemberian bantuan ini dilakukan secara disalurkan secara langsung (LS) ke rekening lembaga penerima BPD Pesantren. Maksudnya dana di transfer langsung ke rekening lembaga (bukan perorangan baik itu kyai atau ketua yayasan).

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan BPD Pesantren

Bagi lembaga pondok pesantren yang telah menerima bantuan ini yaitu dengan adanya transfer ke Rekening lembaga sebesar Rp. 4.500.000,- maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Penerima Bantuan memberikan laporan sesuai dengan penerimaan dana bantuan paling lambat bulan Desember 2020.

Adapun laporan penggunaan dana bantuan, meliputi:

1) Rekap Penggunaan Bantuan.
2) Rincian Penggunaan Bantuan.
3) Foto-Foto/Dokumen Lain.

form blangko LPJ Bantuan Pmbelajaran Daring Pesantren
form blangko LPJ Bantuan Pmbelajaran Daring Pesantren

Jika memungkinkan, penyerahan laporan dapat dilakukan secara langsung atau online adn harus menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian laporan ini disampaikan kepada Kemenag yang memberikan bantuan (Kankemenag, Kanwil, PD Pontren, tergantung darimana DIPA ini dicairkan).

Apakah ada pajak untuk bantuan Pembelajaran Daring pesantren? Jawabnya “ya”. Hal ini tertulis dalam juknis yang berbunyi “Penerima BPD Pesantren wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Larangan dalam bantuan BPD Pesantren

Ada 11 larangan bagi pengelola lembaga pondok pesantren dalam penggunaan anggaran bantuan sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah, suatu anggaran dana yang sangat besar).

Adapun kesebelas larangan dimaksud adalah sebagai berikut;

  1. Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau mendapatkan keuntungan bagi hasil;
  2. Menanamkan saham dan/atau investasi dengan maksud mendapatkan keuntungan;
  3. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  4. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional program BPD Pesantren, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
  5. Membayar bonus/insentif dan transportasi rutin untuk tenaga pendidik dan tenaga kepesantrenan, kecuali biaya yang dibayarkan sebagai honor tutor;
  6. Rehabilitasi sedang dan berat bagi sarana dan prasarana pesantren;
  7. Membangun gedung/ruangan baru;
  8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembinaan dan pendidikan;
  9. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  10. Membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam rencana pemanfaatan program BPD Pesantren;
  11. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau pendampingan yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.

Tugas dan tanggungjawab Pesantren terkait Bantuan Pembelajaran Daring Ponpes

Ada 3 hal tugas dan tanggungjawab pesantren terkait dengan bantuan ini yaitu;

  1. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran BPD Pesantren.
  2. Menggunakan BPD Pesantren sesuai Petunjuk Teknis.
  3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program BPD Pesantren kepada Pemberi Bantuan.

Demikian rangkuman dari Juknis dimaksud yang difokuskan informasi bagi pesantren

Download Juknis BPD Pesantren masa Covid 19

Dibawah ini adalah file dalam format PDF yang berisi tentang petunjuk teknis Bantuan Pembelajaran Daring Pondok Pesantren masa pandemi corona Covid 19 yang dapat dilihat secara keseluruhan tanpa anda harus mengunduhnya terlebih dahulu.

Entahlah kenapa saya suka model beginian karena dapat memberikan gambaran kepada pemirsa sebelum mengunduhnya supaya tidak kecewa dikemudian hari karena antara harapan dan unduhan yang berbeda.

Metode ini bisa disebut dengan preloved seperti istilah jual beli online yang saya dengar dari Ira Herningtyas yang saat itu tinggal di Jogjakarta tepatnya di Sleman

Berikut tampilannya

Anda dapat memiliki file PDF dimaksud dengan mengunduhnya melalui tampilan diatas secara langsung atau dengan download pada tautan dibawah ini, berikut tautannya.

Download file Bantuan BPD Pesantren tahun anggaran 2020

Demikian informasi mengenai bantuan sebesar 4.500.000,- bagi pondok pesantren yang memenuhi syarat dan diajukan serta di acc untuk mendapatkannya, semoga bagi anda pengelola lembaga pondok pesantren bisa mengaksesnya dengan segera, jangan lupa syaratnya hanya 2 yaitu memiliki nomor statistik dan pesantren masih aktif. Wilujeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren

Download Juknis Bantuan insentif guru ustadz ustadzah Pondok Pesantren tahun 2020 dari Kementerian Agama dalam format pdf sebagai dasar penyaluran dan juga didalamnya terdapat contoh dokumen untuk mengajukan proposal dari pengasuh pesantren. Silakan disimak tentang Petunjuk Teknis Bantuan insentif Guru Pondok Pesantren.

Baca;

Juknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah #
Juknis Pendirian dan izin operasional Pondok Pesantren #
TAplikasi Tabungan Santri Pondok Pesantren (PPTI Al Falah) #

Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren adalah bantuan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama kepada guru pada pondok pesantren untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran;

UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam Bab IV pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas juga dipertegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena 2 Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan juga membuka akses bagi anak bangsa untuk belajar secara informal.

tujuan penyelenggaraan pesantren

Pondok Pesantren sebagai bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pembentukan karakter bangsa. Dalam babakan sejarah, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi “warna” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demikian, dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini, pesantren dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis di tengah-tengah kemajemukan warga negara Indonesia untuk memperkokoh NKRI. Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren tersebut, pemerintah hadir melalui program Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren.

Diharapkan dari program ini bisa meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdian guru/ustadz dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Agar pengalokasian dan pengelolaan Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren.

Persyaratan Penerima Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren

Persyaratan penerima Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Guru/Ustadz tetap pada pondok pesantren non ASN;
  2. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus pada lembaga pondok pesantren;
  3. Diusulkan oleh pimpinan lembaga pondok pesantren tempat bertugas;

Prosedur Pengajuan dan Seleksi Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren

Pengajuan calon penerima Bantuan Insentif Guru pada Pondok Pesantren dilakukan dengan cara:

  • Pengajuan langsung oleh Lembaga Pondok Pesantren dalam bentuk proposal yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga.
  • Pengajuan oleh Kantor Kementerian Agama Kab./Kota atau Bidang Kanwil Kemenag Propinsi dengan melampirkan proposal.

Berikut adalah tampilan review dari petunjuk teknis dimaksud dimana menjadi acuan para asatidz yang mengabdi pada pondok pesantren dan sebagai pedoman JFU di Kemenag dalam ketentuan mulai pengajuan proposal sampai tahap pencairan dan laporan pertanggungjawaban.

Silakan dipandangi Juknisnya.

Apabila terdapat kendala dalam pengunduhan secara langsung melalui tampilan preloved diatas, kami lampirkan pula tautan yang menuju pengunduhan file juknis dalam format pdf ini.

Download juknis Insentif Guru Pondok Pesantren tahun 2020

Demikian informasi mengenai petunjuk teknis berkenaan dengan bantuan bagi ustadz ustadzah pada pesantren yang kalau di Aceh disebut dengan dayah, semoga semua ustadz ustadzah terjangkau oleh keberadaan bantuan ini (mengharap).

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.