Arsip Kategori: Program Indonesia Pintar

Juknis Program Indonesia Pintar Pondok Pesantren 2016

KIP pesantrenJuknis PIP Bisa di download pada bagian bawah website ini.

Akhirnya petunjuk teknis Program Indonesia Pintar Pondok Pesantren tahun 2016 sudah muncul di situs kementerian agama. juknis ini berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2476 TAHUN 20 16 TENTANG PETUNJUK  TEKNIS PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 20 16. dalam juknis ini juga terdapat contoh SK, contoh pengajuan dan contoh yang lain sebagai sarana kelengkapan pengajuan Program Indonesia Pintar. Program indonesia pintar yang sering disebut PIP ini bagi yang mengajukan lewat BDT secara teknis akan mendapatkan KIP kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar. secara umum juknis ini mirip dengan juknis sebelumnya.

baca juga : Menghitung APK APM Ula Wustha dan Ulya

logo kartu indonesia pintarharapan kedepan adalah untuk juknis PIP ataupun BOS PPS bisa lebih awal disebarluaskan kepada khalayak pengguna nya karena semakin cepat Juknis sampai kebawah akan semakin cepat juga penyerapan anggaran dan pemanfaatan serta kemudahan pelaporan dan pengecekan syarat dan ketentuan yang di haruskan, bisa dibayangkan jika juknis muncul di pertengahan tahun dan para staf di oyak oyak untuk mencairkan PIP setahun dengan sekali pencairan, waktu mepet dan juga banyak hal yang harus dibereskan. semoga bisa menjadi evaluasi bersama dalam meningkatkan kesejahteraan para santri di Indonesia.

download Juknis Program Indonesia Pintar 2016 Ponpes bisa di unduh disini

SKTM Pengasuh Pondok Pesantren

Salah satu syarat pengajuan penerima manfaat dari Program Indonesia Pintar adalah

Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2), bagi santri yang tidak memiliki SKRTM dari Pemerintah  Desa  asal orang tua santri.

Salah satu syarat dalam mendapatkan dana dari Program Indonesia Pintar yang biasa di sebut dengan PIP adalah mempunyai salah satu surat dari beberapa keterangan dibawah ini yaitu :

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Tanda Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin dari desa (SKRTM)

dan khusus bagi PIP pondok pesantren bisa dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pimpinan pondok pesantren. Dalam hal pembuatan surat keterangan tidak mampu, telah dibuatkan contoh format dari juknis PIP pada tahun 2016, akan tetapi pada juknis tahun selanjutnya yaitu juknis PIP tahun 2017 oleh Kementerian agama, tidak dicantumkan contoh SKTM. Sehingga hal yang paling logis dilakukan adalah membuat Surat Keterangan Tidak Mampu mengacu kepada contoh dari tahun 2016.

sktm pimpinan pondok pesantren

Bagaimana Kriteria tidak mampu santri untuk mendapatkan SKTM dari pimpinan pondok pesantren? tidak diberikan batasan yang jelas dalam juknis perihal siapa saja atau kondisi yang bagaimana bagi santri yang layak menerima SKTM dari pimpinan pondok pesantren. Walaupun tidak ada batasan yang jelas, semestinya pimpinan pondok pesantren berlaku bijak dalam menentukan mana yang layak diberikan dan mana yang sekiranya kurang pantas dianggap tidak mampu. didasarkan pada asas kepantasan yang dirasa berkeadilan.

Adalah menjadi rancu ketika ada santri yang orang tuanya memiliki kendaraan berupa mobil baru kemudian diberikan surat keterangan tidak mampu dalam rangka untuk mendapatkan dana dari Program Indonesia pintar.

berikut contoh SKTM Pimpinan Pondok Pesantren

download contoh surat keterangan tidak mampu dari pimpinan pondok

Instrumen Pendataan Melalui Format FUP

Berikut adalah beberapa hal yang harus dilengkapi dalam rangka pengajuan penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui FUP

Instrumen Pendataan melalui Format Usulan Pesantren   (FUP)

  1. Usulan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-1) bisa dilihat disini
  2. Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren (Form: FUP-2) bisa dilihat disini
  3. Form Biodata Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-3) form biodata santri pondok pesantren
  4. Data Individual Santri Pondok Pesantren (Form: FUP-4) bisa dilihat disini format excell bisa di download BIODATA INDIVISUAL SANTRI FORMAT EXCELL
  5. Rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Form: FUP-5)
  6. SK Penetapan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar (Form: FUP-6

Selamat mengajukan.

mekanisme usulan Format Usulan Pesantren Program Indonesia Pintar

Pendataan calon penerima manfaat melalui Format Usulan Pesantren (FUP) dilakukan untuk mengakomodir calon penerima manfaat yang memenuhi sasaran dan kriteria, tetapi belum termasuk dalam hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Kementerian/Lembaga terkait melalui Basis Data Terpadu (BDT); contoh blanko bisa dilihat disini

kartu indonesia pintarPendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP) disusun dengan mekanisme sebagai berikut:

  1. Pengelola PIP pada Pendidikan Keagamaan Islam di tingkat pusat menginformasikan kepada Pengelola PIP pada Kemenag Kanwil Provinsi perihal pendataan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP).
  2. Pengelola PIP pada Kanwil Kemenag Provinsi melakukan sosialisasi pendataan calon penerima manfaat PIP pada Pendidikan Keagamaan Islam melalui Format Usulan Pesantren (FUP) kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pesantren di wilayahnya
  3. Pesantren menghimpun data calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam yang terdiri dari :
    • Santri yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, berdasarkan data dari santri/keluarga santri/masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan
    • Anak usia sekolah yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar dan mendaftar untuk memperoleh layanan pendidikan keagamaan Islam pada pesantren tersebut, berdasarkan pengajuan dari keluarga/masyarakat/Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan

4. Pesantren membuat pengajuan calon penerima manfaat PIP pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan melampirkan data dan/atau dokumen pendukung, kepada Pengelola PIP pada Kementerian Agama di tingkat wilayah melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf d, di antaranya sebagai berikut:

  • Surat usulan yang ditandatangani pimpinan pesantren/ penanggung jawab mutlak usulan
  • Biodata santri
  • Salinan KKS atau SKRTM dari Pemerintah Desa dan/atau surat keterangan dari pimpinan pesantren atas santri sebagai calon penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar, dengan memperhatikan ketentuan sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan.
  • Rekap usulan penerima manfaat.

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pesantren pengusul dengan memastikan bahwa pesantren pengusul adalah pesantren yang telah  terdaftar dan memiliki tanda daftar/izin operasional pesantren yang masih berlaku.

6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dengan memastikan bahwa calon penerima manfaat yang diusulkan oleh pesantren telah memenuhi ketentuan sasaran dan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan/atau  dokumen pendukung yang dilampirkan dalam pengajuan.

7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pendataan santri/peserta didik calon penerima manfaat yang diusulkan oleh pesantren melalui aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (Education Management Information System/EMIS), Pendidikan 😀

8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat Surat Rekomendasi terhadap pengajuan yang telah diverifikasi dan divalidasi serta meneruskan pengajuan beserta Surat Rekomendasi kepada kepada Pengelola PIP pada Kementerian Agama di tingkat wilayah pada provinsi masing-masing.

9. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyusun dan menetapkan Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam untuk masing-masing provinsi, berdasarkan pengajuan yang diteruskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

10. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama di tingkat wilayah menyampaikan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar    pada    Pendidikan    Keagamaan    Islam   kepada Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat.

11. Pengelola Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tingkat Pusat menghimpun penetapan penerima manfaat Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam dari masing-masing provinsi sebagai bahan untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hasil pendataan calon penerima manfaat melalui Format Usulan Pesantren (FUP) tidak diterbitkan Kartu Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar untuk Pesantren

Program indonesia pintar untuk pesantren secara singkat

Program Indonesia Pintar di lingkungan Kementerian Agama Khususnya Bidang Pondok Pesantren secara umum jika usulan dilakukan melalui BDT akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Pondok Pesantren ( KIP Pontren )KIP pesantren

Penerima program indonesia pintar pada pondok pesantren (Pendidikan Keagamaan Islam) dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. dan santri disyaratkan tidak berstatus sebagai murid SD/SMP/SMA maupun MI/MTs/MA

Kategori 1 (Rp. 450.000,-/tahun)

  1. Santri Program wajar Dikdas PPS tingkat Ula
  2. santri program pendidikan kesetaraan Paket A pada Pesantren
  3. Santri Muadalah setingkat MI
  4. Santri satuan pendidikan formal tingkat Ula; atau
  5. Santri yang hanya mengaji di pondok pesantren yang tidak sekolah pada pendidikan umum atau non formal dengan ketentuan umur 6 – 12 tahun

Lanjutkan membaca Program Indonesia Pintar untuk Pesantren