Arsip Kategori: PPS Wajar Dikdas

Juknis BOS Pondok Pesantren tahun 2021

Untuk Juknis BOS Pondok Pesantren tahun 2021 silakan buka link pada bagian bawah tulisan ini. juknis merupakan rambu rambu dalam melakukan kegiatan. dalam hal ini juknis BOS bagi Pondok Pesantren Muadalah, Pendidikan Kesetaraan , dan Pendidikan Diniyah Formal.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. artikel ini merupakan update tulisan sebelumnya yang berkenaan dengan file unduh gratis free download petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren.

juknis BOS pondok pesantren

dahulu, yang mendapatkan bos bernama Pondok Pesantren Salafiyah Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Tahun 2016 agak berbeda dengan juknis sebelumnya.

perbedaan itu terletak pada pemisahan juknis yang pada tahun sebelumnya juknis BOS PPS digabung dengan Juknis BOS untuk Madrasah.

selanjutnya pesantren mempunyai petunjuk yang terpisah melalui SK Dirjen tersendiri.

setelah beberapa saat menunggu akhirnya muncul juknis secara terpisah dari madrasah. dengan juknis ini menjadikan acuan penggunaan dana BOS bagi pondok pesantren.

berguna dalam segi pengajuan, verifikasi, pencairan, pelaporan, monev, tim dan lainnya.

semoga bisa bermanfaat.

untuk download juknis BOS Pesantren 2021 Pendidikan kesetaraan Ula Wustha Pendidikan Menengah Ulya bisa di download dibawah ini.

Selain itu kami lampirkan juga sk dirjen yang menjadi acuannya.

Juknis tahun sebelumnya untuk Koleksi

sebelumnya Kementerian Agama juga menerbitkan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Pondok Pesantren, bisa menjadi komparasi bagaimana perubahannya dari tahun ketahun.

juknis bos bisa anda download di link dibawah ini.

Junik BOS PPS 2016

juknis bos 2017

kali saja anda membutuhkan kelak untuk penelitian atau melakukan mencocokan data pada saat ada pemeriksaan dari BPK maupun Itjen Kemenag.

Juknis Bos Pesantren Tahun 2021

dibawah ini adalah yang dapat anda unduh langsung atau download dalam format pdf.

Fungsinya sebagai acuan dan dasar dalam penggunaan dana operasional pada Pendidikan kesetaraan pondok pesantren baik jenjang ula wustha maupun ulya. Juknis Bos Pesantren Tahun 2021

tentunya juga pada SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) dan juga PDF (Pendidikan Diniyah Formal) pada Pondok Pesantren.

Unduh Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren tahun 2021

Download Juknis Bos Pondok Pesantren tahun 2020

Demikian informasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan pada Pondok Pesantren dari Kementerian Agama untuk tahun pencairan 2021

Semoga pesantren semakin maju dan berkembang secara baik dan konstant.

oh iya, khususnya petunjuk pada tahun 2021, kami ucapkan special thanks to miss Wardah Qistiyah yang telah membagikan file format PDF ini sehingga sampai ke tangan anda.

Salam ayo Mondok. salam kenal, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Download Checklist persyaratan pendirian PKPPS Ponpes tingkat Ulya

Download form blangko check list daftar pengecekan untuk pengajuan pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren jenjang tingkat ulya atau biasa disingkat dengan sebutan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng sonten pakde bude yang mengabdi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota utamanya di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Seksi PD Pontren) maupun pada seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Seksi PAKIS).

Salah satu layanan yang ada pada seksi ini yaitu melayani pengajuan pendaftaran pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pondok pesantren, baik ula wustha maupun ulya.

Sebagaimana orang orang yang lawas di seksi PD Pontren atau Pakis tentu masih ingat nama dari PKPPS ini sebelumnya yaitu disebut dengan PPS Program Wajardikdas (Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar).

Bedanya apabila PPS wajardikdas hanya mengakomodasi jenjang Ula dan wustha, maka pendidikan kesetaraan lebih lengkap yaitu mulai dari tingkat ula, wustha sampai dengan ulya.

Tingkat Kesetaraan Ula Wustha dan Ulya sama setingkat dengan jenjang pendidikan Umum

persiapan-unbk-pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantren

Sekedar mengingatkan kembali bagi para pembaca diluar kalangan pesantren maupun para JFU Pelaksana di Kemenag, padanan atau istilah ula wustha ulya ini merujuk kepada tingkat pendidikan yang diselenggarakan.

Adapun kesetaraan pendidikan dimaksud adalah sebagaimana berikut;

  • Jenjang ula setara dengan MI atau SD
  • Jenjang wustha setara dengan MTs atau SMP; dan
  • Jenjang ulya setara dengan Madrasah Aliyah atau SMA.

Sekarang sudah jelas bagaimana tingkatan kesetaraan dari pendidikan jenjang diatas,

Guyonannya orang PD Pontren dan dinas ketika menyebut ula biasa menyebutnya dengan ulo, sedangkan wustha (dibaca wustho) malah disebut dengan akhiran huruf a alias Wustha (bukan dibaca wustho).

Namanya juga bercanda alias guyon, tentunya jangan diambil hati.

Checklist/ daftar pengecekan syarat pendirian pendidikan kesetaraan pesantren Ulya

Baru saja barusan (maksudnya tadi siang pada tanggal 14 Oktober 2020 mendapatkan contoh dalam format PDF berupa checklist persyaratan pendirian kesetaraan ulya pondok pesantren kabupaten atau kota.

Dalam check list ini terdiri dari kolom, uraian, ada/tidak ada dan keterangan.

Terdapat 14 pokok isian dalam kolom, dan pada nomor 14 tentang sarpras yang dimiliki dibagi lagi menjadi sub kolom yang berjumlah 10, akan tetapi hanya 7 saja yang ada isinya, untuk 3 kolom sebagai jaga-jaga kelengkapan fasilitas diluar kelaziman yang dimiliki pesantren.

Langsung saja, berikut adalah teks isian daftar atau check list syarat pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tingkat ulya.

NouraianadaTidak adaKeterangan
1Proposal lengkap (permohonan kepada Kakanwil)   
2Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)   
3Rekomendasi dari Kankemenag Kab/Kota   
4Memiliki struktur Organisasi   
5AD/ART   
6Kurikulum   
7Kualifikasi Tenaga Pendidikan   
8Jumlah Tenaga Kependidikan   
9Sumber Pembiayaan   
10Status Tanah   
11Luas Tanah   
12Jumlah santri kelas X …… santri Jumlah santri kelas XI …… santri Jumlah santri kelas XII …… santri   
13Usia sntri lebih dari 24 tahun …. santri   
14Sarpras yang dimiliki :   
 1 Ruang belajar …… lokal   
 2 Ruang Kepala   
 3 Ruang ustadz/ustadzah   
 4 Ruang Perpustakaan   
 5 Asrama santri …….. lokal   
 6 Tempat ibadah   
 7 Toilet ….. ruang   
 8   
 9   
 10   
isian daftar syarat pengajuan pkpps jenjang Ulya

Nah seperti itulah daftar isian yang menjadi checklist dalam pengajuan pendidikan kesetaraan salafiyah pondok pesantren, anda dapat mengunduh gratis free download pada lampiran file dibawah ini.

Download checklist persyaratan pendirian kesetaraan tingkat ulya untuk ponpes

Sebelum melakukan pengunduhan, akan kami tampilkan bentuk file dalam format doc ms word dalam versi preloved.

Tujuannya supaya para mbak mbak jfu pada PD pontren yang saya sayangi dan para mas mas di Seksi Pakis/Pontren yang saya hormati dapat menentukan sikap untuk lanjut unduh atau hanya sekedar melihat lihat saja.

Tanpa basa basi, berikut adalah tampilannya dalam bentuk preloved (versi doc ms word office tahun 2007).

Hendak mengunduhnya dalam versi pdf? Tenang saja, disediakan pula dengan model format PDF maupun word sebagaimana tautan dibawah ini;

Checklist pkpps format doc ms word
Checklist pkpps format pdf

Nah begitulah tambahan tulisan sore hari ini (mulai nulise awan, rampunge sore, diselani beberapa gawean), semoga memudahkan dalam bekerja bagi yang ketlisut file checklist nya, sungkan minta kepada tetangga kabupaten atau kota.

Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah 2020

Download file PDF Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah 2020 sebagai dasar acuan dalam pengajuan proposal bagi lembaga ponpes yang berminat untuk mengajukannya ke Kemenag RI Pusat Jakarta.

pontren.com – lazimnya dalam DIPA Kementerian Agama baik tingkat pusat Provinsi dan Kabupaten atau Kota di PD Pontren atau Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) terdapat bantuan untuk lembaga.

Adapun lembaga yang berada dibawah Ditpdpontren yaitu Taman Pendidikan Al-Qur’an tepatnya rumpn LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan satunya lagi yaitu Pondok Pesantren, termasuk para pengajarnya yang disebut dengan guru ngaji atau ustadz.

Dalam pengajuan bantuan ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan juknis yang mengatur tatacara pengajuan proposal serta pencairan dan juga pelaporan setelah selesai dipergunakan dana bantuan yang diperbantukan.

Ada baiknya sebelum mengunduh file juknis ini anda membaca apa saja syarat dan ketentuan bagi pondok pesantren yang hendak mengajukan bantuan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS).

Oh iya, disini hanya Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah saja yang dapat mengajukan, bukan pesantren pada umumnya.

Apa itu Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) yaitu pendidikan kesetaraan yang dimiliki kemenag, apabila pada Kemendikbud biasa disebut dengan paket A B maupun C.

Bagi pesantren yang tidak menyelenggarakan PKPPS silakan mundur balik kanan.

Syarat Pesantren Penerima Bantuan Ruang Belajar Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

dana Bantuan Majelis Taklim Kemenag
dana Bantuan Kemenag

Bagi pesantren penyelenggara PKPPS yang hendak mengajukan bantuan ini maka hendaknya memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada dalam juknis.

Adapun syarat dan ketentuan pengajuan bantuan adalah sebagai berikut;

  • Aktif sebagai penyelenggara Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah
  • Belum memiliki ruang belajar yang memadai sehingga berdampak pada penurunan perkembangan pendidikan dan mutu pendidikan;
  • Terdaftar pada Kementerian Agama dengan Bukti Piagam Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)
  • Mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Kemenag atau Kankemenag Kabupaten/Kota yang menyatakan keberadaan, keaktifan dan kelayakan sebagai lembaga penerima bantuan
  • Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP, jangan disingkat naik pangkat wani piro) atas nama lembaga (jika ada).

Itulah persyaratan yang harus dimiliki bagi pesantren yang hendak mengajukan bantuan ruang belajar PKPPS ini, kalau salah satu dari syarat diatas tidak ada jangan harap dapat kecuali anda atau orang dibelakang anda adalah orang yang hebat.

Nominal bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

jumlah besaran dana bantuan BOP Covid-19

Berapa sih jumlah bantuan yang diterima jika mendapatkan bantuan ruang belajar?

Dalam juknis disebutkan bahwa bantuan ini berbentuk uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Lumayan banyak khan bagi pesantren yang sedang berkembang dan membutuhkan dana, tentunya uang sebesar 80 juta bukan nominal yang kecil.

Kelengkapan administrasi Pondok Pesantren yang ditetapkan menerima bantuan

Ini bagi pesantren yang sudah positif ditunjuk untuk menerima bantuan, selanjutnya untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai berikut;

  • Permohonan pencairan
  • RAB (Rencana Anggaran Biaya)
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
  • Rekening lembaga;
  • Kuitansi/bukti penerimaan
  • Perjanjian kerjasama atau kontrak.

Selanjutnya persyaratan administasi diatas dikirim melalui jasa atau layanan pos pengiriman atau diantar secara langsung kepada pemberi bantuan, dalam hal ini ditpdpontren RI di Jakarta.

Laporan Pertanggungjawaban

Apabila dana sudah masuk rekening dan dilaksanakan pembangunan ruang belajar dimaksud, selanjutnya pihak pondok pesantren menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban penerima bantuan.

Apa saja isi yang ada dalam laporan tersebut?

Dalam laporan atau LPJ bantuan ruang belajar PKPPS ini meliputi;

  • Identitas penerima bantuan
  • Jenis bantuan yang diterima;
  • Jumlah bantuan yang diterima;
  • Penggunaan dana bantuan;
  • Berita acara serah terima (BAST)
  • Foto dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Selanjutnya laporan ini dibuat dalam bentuk tertulis sebagai laporan akhir pekerjaan yang diserahkan kepada pemberi bantuan dengan cara diantar atau dikirim melalui jasa pengiriman.

Download Juknis Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah PDF

Sebenarnya masih banyak lagi keterangan tentang bantuan ini utamanya dalam hal spesifikasi bangunan baik ukuran maupun bahan yang dipergunakan, akan tetapi sampean dapat membacanya nanti jika sudah ada transfer bantuan yang masuk ke rekening atau anda baca langsung pada juknis.

Sebelum anda mengunduh file dalam format PDF ini akan kami tampilkan dalam penampakan preloved supaya anda dapat mempelajari isi kandungan juknis tanpa terlebih dahulu untuk mengunduhnya.

Berikut tampilannya

Meskipun ini dipergunakan sebagai acuan bantuan dalam tahun anggaran 2020 akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga akan dipergunakan pada tahun anggaran bantuan tahun 2021 dengan perubahan sedikit saja.

Ada kendala dalam pengunduhan?

Dibawah ini adalah tautan untuk mengunduh file dimaksud.

Berikut tautannya;

Download Pembangunan Ruang BelajarPKPPS

Nah demikian informasi tentang juknis bantuan pembangunan ruang belajar bagi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Informasinya yaitu pesantren langsung mengajukan bantuan ini dengan mengirimkan proposal ke DitPDPontren dengan melengkapi syarat dan ketentuan yang telah dituliskan diatas.

Demikian informasi siang ini,
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Contoh SK Kemenag untuk Pokja PKPPS dan PDF pada Pondok Pesantren

Informasi tentang download contoh Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Diniyah Formal dalam format doc ms word bisa diedit.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para JFU ataupun JFT di Kementerian Agama utamanya yang berada di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) maupun pada Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Seksi Pakis).

Patutlah kiranya mengucapkan terima kasih kepada gus Kindro dari pekalongan yang berkenan berbagi atau membagikan contoh SK Kelompok Kerja untuk Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren (PKPPS) dan juga Pendidikan Diniyah Formal (PDF).

Bukan hanya teks surat keputusan saja, akan tetapi terdapat disana susunan pengurus kelompok kerja yang berisi para Kiai pengasuh pengelola pondok pesantren atau juga para Ning yang berkiprah dalam pendidikan Islam yang usianya sudah sangat mumpuni ini.

Isi Kandungan dalam SK Pokja PKPPS dan PDF

Berikut ini adalah petikan yang diambilkan dari contoh SK Kabupaten Pekalongan.

Menimbang :

Satu, bahwa dalam rangka membantu pelayanan dan pembinaan Pondok Pesantren Wajar Dikdas dan PDF di Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Dua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022.

Mengingat;

Satu; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dua; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Tiga; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

Memperhatikan : Program Kerja Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2018.
Memutuskan

Menetapkan, KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAN PDF KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 2018-2022

Kesatu, Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua, Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke-Indonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;

Ketiga, Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Susunan pengurus dalam pokja FKPP dan PDF

Berikut ini adalah susunan pengurus yang ada dalam contoh file yang dishare oleh mas Kindro Dwi Cahyono

Penasehat
Ketua
Sekretaris
Bendahara

Bidang Kurikulum, Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Data dan Pengembangan Santri
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Hubungan dan Sosial Kemasyarakatan

Download contoh SK FKPPS dan Pendidikan Diniyah Formal

Sebagaimana dihaturkan diatas, dibawah ini adalah tampilan preloved file dari SK Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Diniyah Formal dalam format doc ms word bisa diedit.

Sampean bisa sepuas puasnya meneliti, memperhatikan dan mencermati bentuk file ini yang telah diaplikasikan pada salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, bisa jadi anda di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, untuk melakukan perubahan seperlunya.

Monggo silakan disimak file yang diunggah sebagaimana dibawah ini.

Demikian informasi tentang contoh SK Pokja untuk pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang masuk kategori pendidikan nonformal, dan juga untuk pendidikan diniyah formal yang dimasukkan dalam kategori pendidikan formal di Indonesia. Diakui ijazahnya dan dapat dipergunakan untuk mendaftarkan polisi.

Ada kendala dalam pengunduhan?

Kami share tautannya sebagaimana dibawah ini

SK Pokja PKPPS dan PDF Pondok Pesantren

Sudah setengah dua belas, persiapan istirahat dan makan siang, wilujeng siyang, nahaaruka sa’iidun.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Verifikasi dan Validasi data Peserta Didik Santri PKKPS & Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Informasi tentang VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA DIDIK Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang didalamnya termasuk PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang dahulu bernama PPS Wajardikdas.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, untuk informasi secara umum bahwasanya Operator Sekolah melakukan pengisian data melalui aplikasi DAPODIK .

Operator Sekolah melakukan registrasi untuk menjadi pengelola data peserta didik melalui laman jaringan pengelola data (sdm.data.kemdikbud.go.id).

Operator Sekolah yang sudah terdaftar melalui jaringan pengelola data dapat mengakses laman vervalpd.kemdikbud.go.id menggunakan username dan password yang terdaftar di jaringan pengelola data (SDM).

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SANTRI PADA PKPPS

Apa saja sih dari verval atau verifikasi dan validasi santri yang sedang menimba ilmu pada pondok pesantren salafiyah yang berada pada Program Pendidikan Kesetaraan?

Ada 3 tujuan keberadaan verval santri peserta didik pada PKPPS.

Adapun ketiga tujuan dimaksud adalah;

  • Memastikan jumlah peserta didik yang masuk ke vervalpd sesuai dengan jumlah peserta didik yang sudah diisikan ke aplikasi DAPODIK.
  • Memastikan peserta didik yang sudah diisikan ke aplikasi DAPODIK memiliki NISN.
  • Memperbaiki data yang tidak sesuai (data invalid) pada aplikasi DAPODIK agar peserta didik memenuhi syarat untuk diberikan NISN.

Cara login aplikasi vervalpd

Berikut adalah langkah dan cara untuk mengakses aplikasi vervalpd.

  1. Ketikkan Ketikkan vervalpd.data.kemdikbud.go.id pada browser semisal mozilla, google chrome, atau microsoft edge dimana anda mengakses halaman internet.
  2. Masukkan user name yang anda miliki
  3. Masukkan password, kemudian lanjutkan memilih login.

Aproval perubahan nama

Persetujuan perubahan data dan identitas santri/peserta didik yang ada di menu aproval adalah kewenangan operator dinas pendidikan kabupaten/kota

Untuk melihat panduan aproval identitas dapat didownload pada http://sdm.data.kemendikbud.go.id pada sub menu panduan.

Informasi verifikasi dan validasi santri peserta didik, dalam rangka antisipasi kebutuhan NISN ( kepada lembaga untuk memastikan masing masing santri atau peserta didik telah memiliki NISN yang dilakukan oleh setiap operator sekolah (layanan mandiri) melalui http://vervalpd.data.kemendikbud.go.id

Berikut adalah tampilan dari menu home pada aplikasi vervalpd

menu-home-aplikasi-vervalpd

Pada menu referensi – Aktif, disana memberikan informasi semua data peserta didik aktif yang sudah valid dan diberikan NISN secara otomatis oleh sistem.

menu-referensi-vervalpd

Menu Referensi – Lulusan, menampilkan daftar data lulusan.

Pada bagian Menu Belum Memiliki NISN, menampakkan seluruh data peserta didik yang belum memiliki NISN karena keterlambatan diisikan pada DAPODIK berdasarkan batas akhir pengisian untuk penomoran otomatis.

menu-belum-memiliki-nisn-aplikasi-vervalpd

Dalam hal ini Peserta didik akan diberikan NISN secara otomatis di semester berikutnya.

Dalam hal menu Data Invalid, memberikan informasi tentang semua data peserta didik/santri pendidikan kesetaraan pada ppondok pesantren yang tidak valid dan perlu dilakukan perbaikan data di aplikasi DAPODIK.

data-invalid-aplikasi-vervalpd

Setelah semua beres, anda dapat menuju menu log out, yaitu menu atau fasilitas tombol yang dipergunakan untuk keluar dari aplikasi vervalpd ini.

Demikian informasi tentang VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA DIDIK Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang semestinya berguna juga untuk PKPPS (Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren dimana sebutan untuk peserta didik biasa dipanggil dengan santri.

Semoga para pengelola lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga pondok pesantren diberikan kemudahan dalam menggarap berbagai aplikasi yang dipergunakan untuk pelayanan santri serta mendapatkan barakah dalam pelayanan kepada para siswa siswi pesantren kesetaraan yang dahulu bernapa PPS Wajar Dikdas, baik jenjang ula wustha maupun ulya.

Wilujeng dalu, selamat weekend, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat wal afiat ditengah pandemi corona yang banyak diberitakan di televisi maupun media online serta media cetak. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

File Verval Data Peserta Didik Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

Juknis Penulisan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Ula dan Wustha

Petunjuk Teknis Penulisan Ijazah PPS Wajar Dikdas

Download Juknis Penulisan Ijazah PKPPS tahun 2020. Disini pada bagian bawah bisa di unduh tentang petunjuk teknis penulisan ijazah tahun 2012/2013, 2013/2014, dan 2014/2015, 2015/2016 2017/2018 bagi pondok pesantren salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar.

Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan sewaktu waktu memerlukan juknis penulisan bisa di buka lewat situs ini, selain itu seperti umumnya petunjuk teknis ini dari tahun ke tahun tidak mengalami banyak perubahan pada tata cara penulisannya.

Walaupun tidak banyak perubahan akan tetapi tetap diperlukan sebagai panduan guna penulisan ijazah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi tanggal dan yang lain lain terkait legalitas ijazah.

baca : Kekuatan hukum ijazah PKPPS

baca : Penandatanganan SKHUN PKPPS

bacaContoh Raport PKPPS Wustha

Kelemahan umum yang terjadi dalam penanganan ijazah PPS Wajar Dikdas adalah sebagai berikut :

  • Tulisan yang kurang bagus dan rapi
  • Sering terjadi kesalahan
  • Menulis ijazah tanpa membaca juknis terlebih dahulu
  • Memasukkan nilai tidak sesuai dengan petunjuk
  • Blanko ijazah yang terbit lama setelah ujian kadang sampai satu tahun
  • Kesulitan cap tiga jari dari santri

Kadang dari pihak lembaga dan santri kurang perduli terhadap ijazah sehingga blanko ijazah belum diambil.

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH WAJARDIKDAS

Beberapa kejadian yang ada dalam penulisan Ijazah PKPPS Pondok Pesantren Kesetaraan

Secara umum untuk kesalahan seperti salah tulis atau kurang rapi bisa di dampingi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun kanwil sedangkan untuk kesalahan kurang membaca juknis bisa di arahkan dan ditekankan berkali kali pentingnya membaca juknis.

IMG_20160125_194701Akan tetapi untuk keterlambatan blanko ijazah maka pondok pesantren maupun dari pihak Kemenag Kabupaten hanya bisa berdoa semoga segera keluar guna kepengurusan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ternyata situasi delay blanko ijazah juga di alami oleh pendidikan kesetaraan dibawah naungan Dinas Pendidikan.

Seperti paket a, paket b maupun paket c. kedepannya semoga penyerahan blanko ijazah bisa setara dengan sekolah umum dalam ketepatan waktu penyerahan.

Download juknis PKPPS Pondok Pesantren Kesetaraan

berikut adalah tautan link untuk pengunduhan file petunjuk teknis penulisan ijazah Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah dari tahun ketahun dalam format PDF sebagai acuan dan standar menulis blangko ijazahnya.

semoga mempermudah para ustadz ustadzah kiai nyai asatidz dan pengelola pondok pesantren utamanya yang memiliki lembaga pendidikan kesetaraan pesantren.

berikut tautannya.

Juknis Ijazah PPS 2012/2013

Juknis ijazah PPS 2013/2014

Juknis Ijazah PPS 2014/2015

juknis penulisan ijazah PPS 2015/2016

Juknis 2017/2018

download juknis ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren tahun 2018/2019

Juknis penulisan Ijazah PKPPS tahun 2020

demikian informasi tentang download petunjuk teknis pada lembaga pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren yang berlaku di seluruh Indonesia dimana yang membuat juknis ini adalah Kementerian Agama RI Pusat Jakarta.

semoga memudahkan para pengelola lembaga pendidikan Islam khususnya ponpes dalam memberikan hak sertifikat sebagai bekal dalam bekerja atau meraih profesi yang di inginkan. salam kesetaraan ponpes.

Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tidak Bisa untuk Daftar Polisi

Ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tidak bisa untuk daftar Polisi. Informasi tentang Ijazah PKPPS mengenai boleh tidaknya dipergunakan guna mendaftarkan diri sebagai anggota polri mengacu pada pengumuman persyaratan yang dikeluarkan resmi dalam situs Polri.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sugeng siang poro sedulur dimanapun anda berada, jika anda mengikuti berita tentang penerimaan anggota polisi melalui seleksi di masing masing polda, tentunya anda akan mencari informasinya pada situs lembaga di institusi ini.

Didalamnya terdapat keterangan yang detil mengenai persyaratan dan ketentuan rekrutmen anggota disertai keterangan singkat namun padat dan mudah dipahami.

Baca : ijazah Muadalah Pesantren dan PDF bisa dipergunakan untuk daftar polisi

Ijazah ijazah yang bisa dipergunakan untuk daftar anggota Polisi Polri

Salah satu ketentuan yaitu mengenai daftar ijazah apa saja yang bisa dipergunakan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polisi.

Mengutip dari situs resminya, berikut adalah ijazah dan nama nama jenis lembaga yang mengeluarkan yang bisa untuk mendaftarkan polisi dengan batasan nilai memenuhi syarat pendaftaran.

  • lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A,B dan C);
  • lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini;
  • lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA);
  • lulusan S-I/D-IV, D-III dengan IPK minimal 2,75 dan Prodi terakreditasi;

Posisi Ijazah PKPPS Pesantren dalam pendaftaran Polri

Jika anda mengamati ketentuan persyaratan ijazah yang diperbolehkan mendaftar sebagai anggota polri, anda tidak akan menemukan secara eksplisit kata ijazah Pendidikan Kesetaraan pada pondok Pesantren.

Yang anda temukan adalah ijazah Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dimana kedua ijazah pesantren ini bisa dipergunakan untuk daftar.

Akan tetapi ijazah PKPPS bukan berasal dari rumpun PDF maupun SPM, lebih tepatnya masuk dalam kategori pada Lulusan Paket A, B, dan C.

santri-pendidikan-kesetaraan-pada-pondok-pesantren-salafiyah-(ilustrasi)
santri Pendidikan kesetaraan sedang kegiatan out door (ilustrasi)

Hal ini dapat diketahui dari ijazahnya yang tercantum tulisan Paket A/Ula, Paket B/Wustha yag dalam ujian mengacu kepada syarat dan ketentuan untuk pendidikan Paket A B maupun C.

Dengan begitu mengenai ketentuan pendaftaran polisi dengan kategori ijazah, lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren masuk dalam tulisan Lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A, B, dan C).

baca : berbagai macam model ijazah yang dikeluarkan pesantren

sebenarnya bukan hanya Paket C dan PKPPS saja yang tidak dapat mendaftar, dari kalangan ijazah SMK juga terdapat jurusan tata busana dan tata kecantikan yang ijazahnya tidak dapat dipakai untuk daftar polisi.

belum tahu nanti di tahun berikutnya apakah ada perubahan persyaratan tentang ijazah mengenai tidak bolehnya lulusan PKPPS ini untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polisi Republik Indonesia.

Bisa untuk Daftar CPNS

Meskipun ijazah PKPPS tidak memiliki kemampuan dipergunakan dalam mendaftar polisi, akan tetapi di instansi non militer masih memiliki kans sebagai ASN atau PNS.

Hal ini berdasarkan twitter dari Kemenkumham menjawab pertanyaan warganet apakah ijazah Paket C dapat dipergunakan untuk daftar CPNS di Kemenkumham? Dijawab bisa.

Rekannya teman saya pun saat ini juga menjadi ASN dengan modal ijazah PPS Wajar Dikdas (kala itu).

Catatan Khusus Tentang Ijazah Pesantren

Masih banyaknya wali santri yang belum memahami bahwa pesantren memiliki berbagai macam ijazah perlu adanya pemberitahuan yang detil dari pesantren tentang ijazah yang dipergunakan oleh lembaganya.

Manfaat dari pemberitahuan ini adalah orang tua atau santri tidak berang karena ketidaktahuan tentang ijazah pesantren yang bukan hanya satu macam serta memiliki implikasi dampak kedepannya.

Demikian, sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Mantab Lulusan Pendidikan Diniyah Formal Pondok Pesantren dan Muadalah bisa Daftar Polisi

Mantab ijazah PDF Pondok Pesantren dan Muadalah bisa Daftar Polri. Informasi tentang lulusan pondok pesantren dengan ijazah PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren bisa daftar sebagai Polisi jenjang bintara ataupun tamtama.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sebenarnya kabar baik ini sudah agak basi untuk diungkap pada bulan ini di tahun 2020 karena pendaftaran Polri sudah ditutup, akan tetapi ada urgensi kenapa perlu diangkat info tentang diterimanya lulusan untuk mendaftar sebagai anggota Polri (urusan di terima tergantung dengan kelulusan ya).

Salah satu pekerjaan yang menjadi incaran banyak lulusan SMA adalah sebagai aparat yaitu polisi, beredar pameo bahwa Polisi merupakan mantu idaman di beberapa wilayah.

Menurut rekan saya yang bekerja sebagai PNS di salah satu Kementerian, di wilayah Grompol Sragen seorang yang berprofesi sebagai aparat, bisa TNI atau Polri/polisi memiliki kedudukan atau prestise yang sangat baik di wilayahnya.

Meskipun sama sama sebagai orang yang mendapatkan gaji dari negara, tetaplah (menurut penuturan teman saya) seorang tentara atau polisi mendapat porsi strata sosial yang lebih keren dibanding dengan pegawai yang mendapat gaji dari pemerintah.

santri muadalah
santri muadalah (ilustrasi)

Lulusan PDF dan Pesantren Muadalah memenuhi syarat untuk daftar sebagai polisi

Informasi tentang bisa diterimanya ijazah santri lulusan pondok pesantren muadalah maupun dari satuan pendidikan diniyah formal berasal dari postingan instagram yang dikelola secara resmi oleh pihak Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Postingan ini diunggah pada tanggal 3 Maret 2020 (maaf sangat saya telat memberitakan) yang menyampaikan kabar diterimanya lulusan dari PDF maupun santri satuan pendidikan Mudalah.

Dari situ ditautkan pula link atau tautan pendaftaran menjadi anggota Polri (yang saat ini tautannya sudah tidak aktif karena pendaftaran sudah ditutup) sehingga akan nampak syarat dan ketentuan pendaftar yang termaktub bahwa ijazah muadalah maupun Pendidikan Diniyah Formal pada pondok pesantren memenuhi kualifikasi untuk mendaftar.

Berikut gambar instagram dari DitPDPontren mengenai berita bisa diterima ijazah muadalah dan PDf pada pesantren menjadi anggota Polri

Beda Ijazah Satuan Pendidikan Muadalah dengan Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Pondok pesantren

Sekedar mengingat kembali bahwasanya Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Sedangkan satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Perihal ijazah, untuk Pendidikan Diniyah Formal seluruh proses penerbitan ijazah dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat PD Pontren.

Sedangkan ijazah Satuan Pendidikan Muadalah dilakukan proses secara mandiri mulai dari percetakan blangko, penulisan dan penandatanganan dari pihak penyelenggara Muadalah (dengan ketentuan yang telah diatur dari Dit PD Pontren melalui SK Dirjen).

Di tahun 2018, Kasubdit PDMA Ainurrofiq menyampaikan “Jangan sampai ada kesan kita menduakan pendidikan Muadalah, dan menomorsatukan PDF, karena semboyannya adalah Dari Pesantren, Oleh Pesantren dan Untuk Pesantren.”.

Bukti Ijazah Muadalah dan PDF mendapat pengakuan dari Institusi resmi

Dari penerimaan Polri tentang lulusan pesantren dengan berijazah Muadalah (seperti alumni dari Pondok Pesantren Gontor maupun penyelenggara muadalah lainnya) maupun yang menggunakan ijazah PDF (semisal pondok pesantren Al Mubaarok Manggisan Wonosobo) menjadi bukti kongkrit kekuatan ijazah alumni pesantren dimata instansi resmi pemerintah.

asrama pondok pesantren al mubaarok manggisan wonosobo
asrama pondok pesantren al mubaarok manggisan wonosobo

Dengan begitu hilang sudah keraguan orang tua santri yang merasa ragu ragu apakah anaknya hendak mendaftarkan polisi dengan modal ijazah muadalah atau PDF. Terbukti dan teruji bisa diterima untuk mendaftar.

Beda Nasib Pendidikan Kesetaraan Berbeda dengan kedua saudaranya

Nasib mengenaskan menghingapi bagi pemegang ijazah pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren tentang kebolehan untuk mendaftar sebagai polisi dengan menggunakan ijazah PK PPKS.

Hal ini diketahui dari adanya penanya pada instagram resmi PD Pontren yang ingin mengetahui apakah ijazah Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah boleh atau diterima pendaftarannya di Polri?

Dijawab dengan singkat dan padat oleh admin “TIDAK”.

Saya pribadi juga memaklumi tentang tidak diterimanya ijazah PKPPS ini oleh pihak polri, lha wong di dalam juknisnya yang dibuat oleh Kemenag tujuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren ini (salah satunya) adalah untuk anak putus sekolah.

Pengertian dari PKPPS adalah Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah.

Lengkap redaksi dalam juknis sebagaimana dibawah ini;

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK

ijazah-sekelas-anak-putus-sekolah

Tapi yang jelas ada teman rekan saya yang dahulu berijazah PPS Wajardikdas (yang sekarang berubah menjadi PKPPS) telah diangkat menjadi seorang PNS pada Kementerian Vertikal dan menerima tunjangan kinerja.

Demikian informasi yang (maaf) sangat telat untuk ditahun ini, akan tetapi setidaknya bermanfaat untuk tahun tahun berikutnya.

Sugeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Ujian Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren karena Batal UN

Ujian Akhir pendidikan kesetaraan Pesantren 2020 karena batal UN

Informasi mengenai ketentuan tentang pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di semua tingkatan untuk kelulusan baik ula wustha maupun ulya.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, analisa tentang tata cara pelaksanaan ujian kelulusan bagi santri pada pondok pesantren yang mengikuti program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tahun 2020.

Pelaksanaan ujian dengan metode yang seperti pada edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ini terjadi karena adanya pembatalan Ujian nasional tahun 2020.

Penyebabnya adalah penyebaran virus covid-2020 yang merata di provinsi seluruh Indonesia.

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan ujian untuk kelulusan santri pada jenjang ula wustha maupun ulya adalah sebagai berikut;

Larangan test ujian dengan pengumpulan santri

juknis-ujian-sekolah-pendidikan-kesetaraan-pondok-pesantren

Bagi pondok pesantren dilarang menggunakan metode ujian atau tes dengan cara mengumpulkan sejumlah santri dalam satu ruangan.

Hal ini dilakukan guna mitigasi atau pencegahan penularan virus covid-19 yang dikenal luas oleh masyarakat dengan nama corona.

Bentuk ujian Akhir PKPPS Pada Pondok Pesantren

Bentuk ujian akhir dapat berbentuk portofolio, nilai rapor serta prestasi yang pernah diraih santri, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan atau bentuk assesment jarak jauh lainnya.

Opo tho kuwi koq istilahe anyar anyar?

Portofolio

Berdasarkan tulisan Jailani Dosen Dosen FKIP Universitas Serambi Mekkah (USM) Banda Aceh dengan judul RANCANGAN MODEL PENILAIAN PORTOFOLIO DI SEKOLAH Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2012 VOL. XII NO. 2, 232-244 disebutkan bahwa ;

Portofolio adalah suatu kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian.

Kumpulan atau hasil kerja tersebut berisi pekerjaan siswa selama waktu tertentu yang dapat memberi informasi bagi suatu penilaian yang objektif, yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan siswa dalam lingkungan dan suasana belajar yang alami.

Hasil kerja dimaksud menjadi ukuran tentang seberapa baik tugas yang diberikan kepada siswa telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum.

Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran

Unsur Penilaian

Dalam hal portofolio, terdapat 3 unsur dalam penilaiannya yaitu;

  • pengumpulan,
  • pemilihan, dan
  • penetapan dari suatu tugas.

Contoh tugas portofolio untuk santri

tema hari santri

Dibawah ini ada berbagai model tugas portofolio bagi santri maupun siswa pondok pesantren khususnya sebagai ujian untuk akhir di tahun 2020 di semua jenjang.

Dapat juga di adaptasi guna penilaian mata pelajaran reguler maupun tugas.

Berikut contoh dan model tugas perintah portofolio

  1. Hasil proyek, penyelidikan atau praktik santri
  2. Gambar atau laporan hasil pengamatan siswa
  3. Analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan
  4. Deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah
  5. Laporan hasil penyelidikan
  6. Penyelesaian soal–soal terbuka
  7. Hasil tugas pekerjaan rumah yang khas
  8. Laporan kerja kelompok
  9. Hasil Kerja santri
  10. Dll

Nilai raport dan prestasi santri

Nah ini bentuk penilaian ujian akhir santri paling praktis yaitu melakukan akumulasi nilai raport ditambah dengan prestasi santri selama di pesantren (jika punya), misalnya maju mewakili pondok lomba, menjadi juara pidato se pesantren maupun nilai plus bagi santri dalam pelajaran tertentu.

Entah ini memang ada di dunia nyata atau hanya prasangka saya yang tidak sip terhadap lembaga, adakalanya lembaga memberikan nilai yang intuitif kepada santri alias dirapel pada saat akan ujian akhir atau nasional.

Penugasan

Dengan cara memberikan tugas yang spesifik kepada santri yang nantinya dapat menjadi pedoman guru ustadz ustadzah guna ujian akhir santri pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah.

Tentunya dalam penugasan ini tetap mengacu pada edaran yang berbunyi

“Ujian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum secara menyeluruh”.

Tes daring/jarak jauh

syarat-bantuan-insentif-guru-TPQ-madin-pondok-pesantren

Ujian ini dapat berupa tes tertulis dengan cara mengisi atau menjawab ujian yang telah dibuat secara online.

Yang paling populer dengan memanfaatkan google form yang nanti dapat direkap hasil jawaban para santri dengan format excel.

Banyak tutorial yang memberikan panduan membuat soal melalui google form ini dari awal sampai dengan yang rumit sekalipun.

Metode yang lain dengan cara mengirimkan video santri bagi pelajaran yang memerlukan praktek atau hafalan semisal tahfidz maupun praktek pidato bahasa indonesia arab maupun inggris.

Hasil rekaman ini dikirimkan kepada guru pengampu melalui whatsapp pada umumnya dan tidak menutup kemungkinan dengan media yang lain (email, youtube, telegram, dan lain sebagainya).

assesment jarak jauh lainnya.

Menurut (AS Hornby, 1986), Assessment adalah Suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Dari pengertian ringkas ini yang dimaksud dengan assessment adalah usaha guru untuk mendapatkan nilai santri dalam rangka ujian akhir dengan penilaian jarak jauh.

Selain portofolio ataupun ujian daring yang lain guru atau ustadz dapat berinovasi untuk mendapatkan penilaian siswa sebagaimana dalam edaran yang terdapat kata “assessmen lainnya”.

Cara penentuan kelulusan santri Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Ula Wustha dan Ulya.

beasiswa UIN Semarang

Dalam menentukan seorang santri lulus atau tidak, mengacu kepada nilai raport. Ada perbedaan acuan nilai raport bagi santri Ula dengan Wustha dan Ulya.

Untuk santri Ula, Kelulusan ditentukan berdasarkan nilai rapor lima semester terakhir (tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6 semester gangsal). Nilai semester genap tingkat 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Sedangkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan Wustha dan Ulya, kelulusan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir.

Nilai semester genap tingkat 9 dan 12 dapat digunakan sebagai nilai tambahan kelulusan

Itulah tentang ujian akhir bagi santri pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan semua jenjang beserta cara penentuan kelulusannya.

Sugeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,