Arsip Tag: membuat yayasan pondok pesantren

1 Yayasan untuk beberapa izin pondok pesantren, apa bisa?

Informasi tentang 1 yayasan untuk naungan beberapa pondok pesantren mengurus pendafftaran keberadaan pesantren ke Kementerian Agama.

pontren.com – pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, setelah beberapa saat pengelola lembaga Taman pendidikan Al-Qur’an geram dengan kencangnya kepala seksi pada salah satu provinsi mengenai tanda daftar izin operasional LPQ, ada angin segar berkaitan dengan pesantren.

Seperti kita paham, lembaga Pondok pesantren tentunya lebih bonafide dan mendalam dalam mengurus santri santrinya, TPQ juga akan tetapi kedalaman dalam mendidik maka sampean harus mengakui Pondok Pesantren memiliki intensitas lebih intensif.

Akan tetapi dalam hal perizinan ternyata sulitnya lebih mencekik mengurus nomor statistik Taman Pendidikan Al-Qur’an daripada pondok pesantren, utamanya pada provinsi Jawa Tengah.

Penggunaan Yayasan Untuk Pesantren Lebih Fleksibel daripada Yayasan TPQ

mengurus IMB Pondok Pesantren
pengurus yayasan pondok pesantren (ilustrasi)

Disaat pesantren membolehkan satu yayasan untuk memayungi perizinan beberapa pesantren, maka dalam perizinan TPQ sangat keras, susah dan ribet perihal organisasi yayasan berbadan hukum.

Harus bonafide lah, harus ada surat pernyataan dari pusat bahwasanya lembaganya adalah menginduk ke yayasannya lah. Haduh emang TPQ itu seperti apa sih? Apa jangan jangan dicurigai sarang teroris apa ya?

Ya sudahlah, pejabatnya memiliki pendapat seperti itu, sampean ngeyel yang acc juga sana, mau apa juga sampean kalah.

Akhirnya anda hanya punya pilihan untuk berdoa atau mutung mendaftarkan lembaga anda ke Kemenag.

Sebagaimana yang pernah saya dengar sendiri, seorang lulusan S2 menjadi mutung alias putus asa dan antipati berurusan dengan kemenag perihal LPQ.

Dia melihat kontribusi ke Kemenag dalam hal TPQ relatif hanya itu-itu saja.

Pengecualian masa covid ini baru ada bantuan yang banyak untuk TPQ, sebelumnya hanya sedikit dan tertutup.

Itupun dalam penyaluran bantuan dan penunjukan bantuan banyak mendapatkan sorotan pengelola yang rajin mengentry EMIS.

Kasian, yang rajin entry engga dapet, yang sudah mati tidak aktif malah dapat bantuan.

Belum lagi isu potongan dan sunnat bantuan, seperti kentut, ada baunya namun tidak tampak.

Kabar Gembira Pengasuh Pesantren, Bukan untuk Pengasuh TPQ

Dengan adanya pengasuh tpq yang mutung untuk mendaftarkan lembaganya ke Kemenag karena prosedur kepemilikan badan hukum yang berbelit semoga bisa merubah pejabat yang berkeras dengan badan hukum yang njlimet.

Demikian kabar gembira yang baik untuk pemilik yayasan yang hendak mendirikan pondok pesantren. Oh iya, pondok pesantren memang syaratnya lebih bersahabat dengan umat Islam, bakan tanpa badan hukumpun bagi perorangan bisa mendaftarkan.

Memangnya informasinya valid? Tentu validlah, karena info ini sudah mendapat konfirmasi dari pegawai PD Pontren Kemenag yang infonya berasal dari JFU Kemenag PD Pontren Jakarta.

Selamat sore, selamat siap siap berbuka puasa dan wassalaamu’alaikum.

1 Yayasan Badan Hukum bisa dipakai beberapa TPQ apa tidak

Informasi tentang keterangan penggunaan satu badan hukum baik itu yayasan atau kumpulan yang dipergunakan lebih dari satu lembaga pendidikan al-Qur’an yang termasuk didalamnya Taman Pendidikan al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, agak berpikir keras juga saya mencari cari judul yang singkat mudah dipahami dan tidak terlalu panjang supaya cukup dimuat dalam mesin pencari google.

Akhirnya muncul ide sebagaimana judul diatas yang intinya hendak menginformasikan atau mengajak para pembaca untuk menganalisa dalam penggunaan badan hukum sebagai naungan lembaga Taman Pendidikan al-Qur’an dan lembaga yang serumpun dengannya.

Dalam SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang juklak lembaga pendidikan al-Qur’an ( yang termasuk didalamnya yaitu TKQ TPQ TQA RTQ PAUDQU, Pesantren Tahfidz serta lembaga sejenis) memuat tentang ketentuan lembaga berada dibawah organisasi berbadan hukum.

Hal ini termuat dalam BAB III tentang pendaftaran dan penutupan lembaga Pendidikan al-Qur’an (LPQ) pada persyaratan administratif huruf 1.

Adapun bunyi ketentuan dimaksud adalah;

Penyelenggara Pendidikan merupakan Organisasi Berbadan Hukum.

SK Dirjen Pendis no 91 th 2020

Jadi buang jauh jauh impian para pengelola LPQ yang hendak terdaftar di Kemenag tapi tidak memiliki organisasi berbadan hukum, seperti kata pepatah, bagai mimpi di siang buntet.

Jika hendak membikin organisasi berbadan hukum, silakan saja disiapkan dana jutaan supaya bisa memilikinya.

Karena biaya membuat yayasan tidaklah murah utamanya bagi pengelola TPQ yang kebanyakan hidup dalam berhemat.

Kondisi ini memunculkan ide satu badan hukum (yayasan atau perkumpulan) dipergunakan untuk beberapa TPQ. Lumayan hemat khan?

Akan tetapi tidak semudah itu Ferguso, dari keterangan seorang kenalan yang cantik baik hati dan menawan memberitahukan bahwa yayasan atau perkumpulan yang dapat dipakai beramai ramai hanyalah yang tingkatnya nasional.

Koq dia bisa memberi keterangan seperti itu? Bisa dikatakan dia dekat dengan para boss di tingkat Provinsi dan memiliki akses untuk bertanya dan konsultasi.

TPQ harus berbadan hukum

Blaik, mumet ra kowe, seperti apa contoh yayasan yang sifatnya nasional? Ya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya.

Meskipun bisa, coba anda pikirkan bagaiamana meminta ktp pengurus yayasan dan tanda tangan ketua yayasan? Bikin tertawa geli saja jika ada yang menggunakan yayasan Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, tanda tangane piye, ktp ne bagaimana.

Hal ini saya pastikan dengan bertanya, apakah yayasan atau badan hukum Badko TPQ Kabupaten atau kecamatan bisa dipergunakan TPQ secara beramai ramai?

Ternyata jawabannya kembali ke pasal 1 yaitu hanya yayasan atau badan hukum nasional yang bisa dipergunakan untuk tempat bernaung LPQ secara beramai ramai. Begitulah jawabannya.

Tidak putus asa saya bertanya kepadanya (karena berkonsultasi dengan dia adalah salah satu kegiatan yang menarik), saya mencoba membuat ilustrasi yang lain.

Adapun ilustrasinya begini,

Ada 4 TPQ yang ada di 1 desa sepakat membuat yayasan bernama Yayasan Baiturrahman Dusun Gadungan, yang kemudian yayasan ini dibuat untuk menaungi 4 lembaga TPQ yang ada di dusun itu.

Kemudian saya katakan, tepatnya saya tanyakan bagaimana jika situasinya seperti itu?

Karena pada dasarnya memang baik wajah dan imut imut hatinya, dia bersedia untuk menanyakan kepada bu Kepala Seksi perihal situasi dimaksud.

Sayangnya belum ada jawaban yang pasti mengenai satu yayasan atau perkumpulan berbadan hukum yang dapat dipergunakan untuk beberapa TPQ.

Kalau saya pribadi melihat kembali ke SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 disitu tidak ada larangan satu lembaga dipergunakan oleh beberapa TPQ, dan tidak ada ketentuan yayasan nasional saja yang boleh dijadikan tempat berlndung TPQ secara beramai ramai.

Saya berharap dan berdoa semoga saja asas yassiruu wa laa tu’assiruu berjalan bagi lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an yang banyak memiliki masalah dalam manajemen, compang camping pendanaan dan hidup segan mati tidak mau di beberapa tempat.

Yang jelas kalau mau diam diam mendaftarkan TPQ dengan berlindung pada satu yayasan untuk beberapa TPQ, asal sampean diam diam saja sekedar melampirkan dan tidak nerocos bahwa yayasan ini dipakai beberapa TPQ, maka jika tidak konangan akan aman aman saja.

santri kobong

Lagian siapa pula yang hendak meneliti njlimet keberadaan yayasan yang menaungi, hendak mendaftar dan entry EMIS saja sudah maturnuwun, masa masih di paksa 1 TPQ 1 Badan Hukum.

Ya notaris yang berterima kasih atas situasi ini, omzet naik.
Demikian sebuah opini tentang badan hukum bagi TPQ yang ternyata ditengah SPP TPQ yang antara 5 ribu dan 10 ribu ini ternyata membuat yayasan memerlukan biaya yang berjuta – juta.

Tinggal dikalikan saja, misalnya di Karanganyar ada 1.300 TPQ, yang 1.000 tpq belum punya yayasan, misalnya pembuatan yayasan adalah 4 juta maka tinggal dikali 1000 TPQ. 1.000 TPQ X 4 juta rupiah.

4 miliar bro hasilnya.

Belum lagi Grobogan yang jumlah TPQ nya lebih banyak jika dibandingkan dengan Kab, Karanganyar, luwih akiih….

Wis ah biar di bahas para boss, kita kita yang dibawah Cuma bisa kesana kemari sesuai yang disuruh, disuruh ngalor ya ngalor, dikon ngidul yo ngidul, tanpa ada kuasa untuk sekedar …. sekedar apa sajalah silakan diisi sendiri.

Whatever it is, semoga para ustadz ustadzah TPQ selalu diberikan kesehatan kemudahan dan keberkahan, wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Cara Mendirikan yayasan pondok Pesantren

Cara Membuat yayasan pondok Pesantren. Pada saat ini, untuk melegalkan status pondok pesantren, diperlukan SK Menkumham, baik berupa yayasan maupun berupa kumpulan.

Ada hal yang perlu di ketahui bahwa ada perbedaan antara izin operasional pondok pesantren dengan yayasan ponpes. Izin operasional adalah sk yang dikeluarkan oleh kementerian agama dengan format tertentu sebagai bukti keabsahan sebagai lembaga pondok pesantren yang di akui legalitasnya oleh negara dan selanjutnya diberikan piagam izin operasonal, surat keputusan dan juga nomor statistik. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum non profit yang melakukan kegiatan pada bidang sosial, dalam hal ini adalah pondok pesatren.

pembuatan yayasan pondok pesantren
konsultan membuat yayasan

Selain perbedaan tentang izin operasional ponpes dengan yayasan pondok, didalam sk menkumham pun ternyata masih ada pembagiannya. Yaitu yayasan dan perkumpulan. Jika anda mendatangi notaris untuk membuat sk menkumham bagi lembaga sosial entah TPQ atau madin atau yang lainnya, pastikan terlebih dahulu apakah menginginkan dibuat yayasan atau perkumpulan sebagai naungan lembaga dimaksud.

Untuk mengetahui perbedaan yayasan dengan perkumpulan ada banyak tersebar infonya di internet. Untuk kepentingan lembaga, bisa dikatakan kalau perkumpulan, 1 SK perkumpulan hanya untuk satu lembaga saja, misalnya perkumpulan TPQ maka hanya bisa untuk TPQ, tidak bisa dipakai sebagai pondok pesantren.  sedangkan yayasan bisa membawahi beberapa lembaga. Misalnya TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren, Sekolah, MI dan lain sebagainya.

Setelah mengetahui perbedaan antara izin operasional, yayasan, perkumpulan. Berikut dilanjutkan dengan :

syarat mendirikan yayasan pondok pesantren

syarat pendirian yayasan pondok pesantren secara teknis sama saja dengan membuat yayasan secara umum. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendapatkan sk menkumham yayasan atau perkumpulan adalah :

  1. Menentukan apakah akan membuat yayasan atau perkumpulan sebagai payung hukum dengan menimbang dan mengingat kebutuhan lembaga.
  2. Menentukan pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren (Pembina, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara) beserta peralatan yang diperlukan (kop surat yayasan dan stempel yayasan)
  3. Fotocopy KTP pendiri dan pengurus4. Fotocopy NPWP (nomor Pokok wajib pajak) pendiri dan pengurus

Itulah beberapa hal yang perlu di persiapkan sebelum anda melangkah untuk menuju ke notaris. Langkah pendirian yayasan pondok pesantren. Selanjutnya setelah syarat yang diperlukan dan sudah memilih untuk membuat yayasan atau perkumpulan, maka tindakan yang diperlukan yaitu :

  1. Mendatangi notaris sembari membawa persyaratan yang berlaku
  2. Dari notaris akan di buatkan akta. Dan yang menandatangani akta ini hanya pendiri saja (minimal 2 orang) dan bukan suami istri.
  3. SK Kemenkumham di ajukan oleh notaris
  4. Mencari surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan
  5. Pengajuan NPWP Yayasan
  6. Selesai
  7. Kecuali ada persyaratan lain terkait dengan kegiatan yayasan (misalnya pendidikan yang artinya harus mengajukan  izin operasional ke dinas pendidikan)

Sekedar catatan, untuk NPWP yayasan bisa di wakilkan konsultan atau notaris via online dan waktunya sekitar 1 bulan (menurut rekan yang bekerja di  sekitar notaris adalah waktu yang cukup lama)

Bagaimana tentang biaya pembuatan akta notaris yayasan pondok pesantren? Setelah bertanya kepada notaris maupun orang yang bekerja di sekitar wilayah itu, umumnya antara 6-7 juta rupiah. Sedangkan biaya pembuatan sk menkumham untuk perkumpulan lebih murah, mungkin kisaran 2-3 juta rupiah saja.

Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren

Kenapa diperlukan akta pendirian yayasan pondok pesantren? Baiklah, pada saat ini pemerintah membuat aturan bagi pondok pesantren yang mendapatkan izin operasional diharuskan untuk memiliki SK Menkumham. Sehingga mau tidak mau bagi yang menginginkan legalitas lembaga nya dalam hal ini pontren maka seyogyanya segera mengurus akta sk menkumham baik itu yayasan ataupun kumpulan. Dan persyaratan sk menkumham adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Dilain pihak, dengan adanya yayasan atau kumpulan akan menjadikan status lembaga menjadi lebih jelas baik siapa yang berwenang dalam pendanaan maupun membuat SK bagi pengurus lembaga. Dan juga aset dari lembaga menjadi jelas kepemilikannya.Demikian untuk lebih lengkap dan detail dalam pembuatannya bisa di tanyakan dan konsultasikan kepada pejabat notaris terdekat.