Arsip Tag: TPQ Kemenag

Banyak Pengelola Lembaga Mutung jika 1 TPQ 1 Yayasan

1 TPQ 1 yayasan. Akan ada banyak pengelola lembaga TPQ mutung alias putus asa apabila ada keharusan mengenai Taman Pendidikan Al-Qur’an 1 yayasan 1 TPQ.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hal ini mengenai mutungnya pengelola TPQ hasil obrolan dengan penyuluh agama non PNS yang hendak berkonsultasi ke PD Pontren / Seksi Pakis Kemenag Kabupaten.

Awalnya pak penyuluh hendak konsultasi untuk mendatangkan salah satu petugas pada PD Pontren atau Pakis menerangkan aturan dalam mendaftarkan keberadaan TPQ dan mendapatkan nomor statistik.

Termasuk akses EMIS supaya bisa melakukan entry data.

Maklum saja, sejak kejadian kemarin banjir bantuan BOP TPQ, semangat lembaga mendaftarkan TPQ nya ke kemenag menjulang tinggi.

Banyak Bantuan Lembaga Ramai-ramai mendaftar

Persis sebagaimana tafsiran para operator emis tingkat kabupaten, yaitu jika ada bantuan ramai ramai mendaftarkan.

Tapi apapun itu, begitulah hukum alam, jika tidak ada guyuran dana, para operator emis keser keser bener bener mengemis data kepada lembaga, dan kebanyakan dicuekin atau mendapat pertanyaan”

Nopo ajeng angsal bantuan? (apa hendak mendapatkan bantuan?)

Pahit saudara saudara, begitulah duka operator EMIS Kabupaten Kota dalam mengais data lembaga.

guru TPA yang baik
guru TPA yang baik (C) Faizal Riza

Belum lagi jika ada wa mendadak dari Provinsi yang bersandar permintaan dari Pusat Jakarta, untuk mengirim data paling lambat hari besok jam sekian.

Ya akhirnya seadanya data saja. sik penting jenenge pimpinan TPQ ora jeneng Abdullah kabeh seko nomor siji nganti sewu.

Nah itu dari sisi saat dahulu belum usum bantuan BOP Covid yang membludak seperti tahun 2020.

Nah saat ini angin agak berubah arah, situasinya lembaga yang aktif untuk mendapatkan nomor statistik resmi Kemenag.

Namanya NSLPQ yaitu nomor statistik lembaga Pendidikan al-Qur’an.

Dalam memiliki NSLPQ ini juga ada yang melekat yaitu Surat Penetapan Tanda Daftar LPQ dan Piagam Tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).

Kembali lagi ke masalah mutung.

Sebagaimana tadi kisah penyuluh PAI non PNS yang hendak mengundang JFU untuk sosialisasi aturan syarat dan ketentuan mendapatkan Nomor Statistik dan piagam mengurungkan niatnya.

Alasannya mendengar bahwa salah satu syarat mendaftarkan lembaga TPQ ke Kemenag tempat dia berada mengharuskan 1 yayasan untuk 1 TPQ, atau sebaliknya 1 tpq harus punya satu yayasan.

Singkatnya sebuah yayasan tidak bisa dipergunakan untuk beberapa Lembaga TPQ.

Kejadian ini bisa dianggap kasuistik atau bagaimana, bingung klasifikasinya.

Yang jelas ada Kabupaten lain yang memberikan piagam dan nomor statistik kepada beberapa TPQ yang berada pada 1 yayasan.

Maksudnya 1 lembaga bisa dipergunakan untuk menaungi beberapa Taman Pendidikan Al-Qur’an, tidak kaku one TPQ one Yayasan.

Ketentuan SK Dirjen No 91 Th 2020 Keberadaan TPQ dibawah Organisasi Berbadan Hukum

Mari kita melihat ketentuan dalam SK Dirjen Pendis nomor 91 tahun 2020 tentang TPQ berkaitan dengan Yayasan Organisasi berbadan hukum.

Hal ini bisa anda lihat dalam BAB III Pendaftaran dan Penutupan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an huruf A Persyaratan nomor 1 Persyaratan Administratif huruf a (kecil).

Bunyinya adalah;

Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum.

SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020

Maksudnya yaitu penyelenggara pendidikan termasuk Taman Pendidikan Al-Qur’an RTQ dan yang lain lain.

Yang bisa kita simak adalah, badan hukum merupakan syarat penyelenggara pendidikan.

Pertanyaannya, apakah anda melihat klausul satu badan hukum hanya boleh menyelengagrakan 1 TPQ?

Atau kata kata TPQ hanya bisa berada pada 1 yayasan? Atau 1 yayasan tidak bisa dipergunakan untuk beberapa lembaga?

Sampai detik ini saya belum menemukan larangannya.

Logika saja, sebuah yayasan bisa saja memiliki sekolah SD SMP SMA, atau yayasan mempunyai Pondok Pesantren, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, sebuah yayasan.

Seperti milik rekan saya, namanya yayasan.. tetooooot… tidak perlu saya sebutkan merknya.

mengurus IMB Pondok Pesantren
pengurus yayasan pondok pesantren (ilustrasi)

Yayasannya menaungi lembaga pendidikan berupa Pondok Pesantren, Madrasah aliyah, Sekolah menengah Atas dan juga SMPIT.

Apakah yayasannya berbeda beda masing masing lembaga? Ora yo mas bro… tetap satu yayasan.

Ingat, SMP SMA merupakan pendidikan formal, kalau TPQ? hanya nonformal, kalau bisa sulit kenapa dipermudah?

Nah ini hanya opini, apabila memang ketentuan one TPQ one yayasan, selamat sujud syukur para notaris, jasa anda laris.

1 TPQ 1 Yayasan, perlu edaran resmi supaya sama dalam persepsi

Tapi supaya tidak menimbulkan kontroversi dan simpang siur pembuat nomor statistik maka keberadaan surat edaran resmi yang menjelaskan bahwa memang 1 yayasan hanya bisa untuk 1 TPQ atau ketentuan yang lain perlu ada.

Jangan Cuma lewat lisan atau WA.

Yang jelas menurut penafsiran Penyuluh Agama Islam yang batal konsultasi tadi menyampaikan bahwa akan banyak lembaga pada wilayahnya yang mutung mendaftarkan lembaga ke Kemenag.

Apabila ketentuan Organisasi berbadan hukumnya wan tPQ wan Yayasan benar seperti itu ketentuannya.

wis tomponen nasibmu TPQ, Wilujeng sonten, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Syarat Pendirian TPQ TKQ Mengacu Aturan Kemenag

Syarat pendirian TPQ atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) serta TKQ atau TKA (Taman Kanak-kanak Al-Qur’an) mengacu kepada aturan dan ketentuan Kementerian Agama SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang juklak pendidkan Al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bagi anda penggiat pendidikan Islam yang bergerak pada bidang membaca tulis al-Qur’an utamanya lembaga TPQ, jika sampean hendak mendirikannya maka perlu melihat aturannya berdasarkan rilis Kementerian Agama.

Ketentuan dan syarat pendirian TPQ ini ada dalam perdirjen (Keputusan Direktur Jenderal) Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020.

Adapun jika pendirian telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan ACC Kemenag (dalam hal ini Kabupaten atau kota) maka lembaga akan mendapatkan surat Keputusan penetapan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, dalam hal ini TPQ yang sampean dirikan.

Apa saja syarat pendiriannya?

Mari kita simak satu persatu yang menjadi persyaratan pendirian TPQ

Peyelenggara TPQ berbadan hukum

Sampean tidak bisa menyelenggarakan TPQ sebagai perorangan, karena salah satu syarat utama mendirikan TPQ adalah lembaga ini berada dibawah organisasi berbadan hukum.

Pada ketentuan ini tidak menyebut satu TPQ harus 1 badan hukum, ada yang memberikan kelonggaran kepada TPQ untuk menginduk kepada yayasan yang sudah eksis sebelumnya.

TPQ harus berbadan hukum

Sangat terbuka adanya beda penafsiran kabupaten atau kota satu dengan yang lain berkenaan dengan badan hukum sebagai TPQ bernaung.

Yang jelas dalam ketentuan SK Direktur Jenderal tidak mensyaratkan secara detil badan hukum tempat bernaung TPQ, yang penting berada dibawah organisasi berbadan hukum, itu saja.

Memiliki strukur organisasi lembaga

Aturan mengenai struktur organisasi lembaga TPQ ini adalah setidaknya berupa bagan struktur organisasi dan nama pengelola (maksudnya organisasi atau yayasan).

Bagaimana dan seperti apa?

Jika kita melihat syarat mengenai tenaga pendidik dan kependidikan maka setidaknya struktur organisasi lembaga TPQ untuk mendaftarkan pendiriannya ke Kemenag adalah

  • Nama organisasi atau Yayasan pengelola
  • Kepala TPQ
  • Guru TPQ (ustadz ustadzah)
  • Tenaga Pendidik (TU/Administrasi)

Silakan anda jadikan dalam bentuk bagan mengenai para personal yang kami sebut ini.

tentunya anda bisa menambahkan person yang lain semisal bendahara, wakil kepala, sekretaris, petugas pustaka maupun yang lain.

Jumlah minimal santri 15 orang

Untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur’an, setidaknya lembaga tersebut memiliki 15 anak didik atau santri.

Jumlah ini adalah akumulasi keseluruhan siswa pada semua jenjang TPQ, bukan rombongan belajar.

Jadi keseluruhan santri yang menjadi peserta didik pada lembaga yang mendirikan minimal jumlahnya adalah 15 anak atau siswa.

Mendapatkan rekomendasi Pejabat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang berwenang

Agak rancu saya memahami rekomendasi ini, mungkin maksudnya adalah rekomendasi setelah visitasi dan verifikasi berkas pengajuan proposal lembaga.

Karena dalam syarat ini menyebut pejabat pada Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota.

Padahal yang mengeluarkan izin pendirian berupa SK Tanda daftar LPQ adalah Kepala Kantor Kemenag, jadi kenapa yang mengeluarkan rekom pihak kankemenag juga?

Ya mungkin maksudnya itu tadi, yaitu rekomendasi setelah verifikasi berkas pengajuan dan verifikasi kunjungan serta visitasi ke lokasi lembaga.

Jadi jelas ya, bukan rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam SK Dirjen ini tidak menyebutkan sama sekali memerlukan rekomendasi dari KUA setempat.

memiliki 1 set Kurikulum

Maksud dari kurikulum sebagai syarat ini adalah satu set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

Yang membuat saya agak bingung, kenapa dari pihak kemenag tidak memberikan contoh kisi-kisi berbagai standar yang ada dalam persyaratan ini.

Bukannya memandang rendah para pengelola TPQ.

Tetapi membuat 1 set dokumen kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang relatif ribet apabila bukan orang yang ahli pada bidangnya.

Setidaknya ada satu acuan contoh (yang menjadi opsi, mau mengikuti atau membuat sendiri yang beda) bagi para pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Dengan begitu akan sangat memudahkan dan meringankan para pejuang pendidikan islam yang banyak tanpa gaji serta mukafaah selayaknya upah minimal regional ini.

Ketentuan Jumlah guru dan tenaga kependidikan

Urusan jumlah guru adalah berdasarkan rasio dengan jumlah santrinya.

Ketentuan rasio ustadz ustadzah TPQ dengan santri anak didik yaitu 1 orang guru berbanding dengan 20 siswa santri anak didik.

Selain ketentuan rasio guru, ada syarat mengikat lainnya.

Yaitu mengenai kompetensi Kepala TPQ.

Adapun syarat Kepala TPQ dalah memiliki kompetensi dalam hal manajerial.

Selanjutnya tenaga kependidikan juga harus memiliki kompetensi secara administrasi.

Ada catatan khusus mengenai guru atau ustadz, yaitu guru pada TPQ.

catatannya adalah; memiliki kompetensi sebagai pendidik dengan bukti salinan ijazah atau sertifikat kompetensi maupun bukti lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sarana Prasarana

Nah ini salah satu syarat yang sangat berat apabila yang memberlakukan aturan secara kaku dan tegas.

Kenapa bisa begitu?

Coba anda simak mengenai syarat sarana TPQ.

Adapun syarat sarana prasarana yaitu ketersediaan tempat dan sarana KBM yang representatif dan memadai berupa ruang belajar.

adapun wujud ruang belajar ini bisa berupa gedung/musholla/rumah dan atau tempat lainnya.

Sampai sini masih enak.

rasakan dan resapi kalimat pada catatan dalam juknis.

Catatannya adalah untuk TPQ syaratnya memiliki ruang belajar, ruang guru, ruang kepala, ruang administrasi, ruang ibadah, ruang bermain, dan ruang tempat bersuci.

Jika syarat mengenai ruangan ini harus berbentuk ruangan masing masing tersendiri, halah banyak lembaga TPQ yang tidak mampu memenuhi syaratnya.

Pernah ngobrol dengan mantan JFU pada PD Pontren salah satu Kabupaten Jawa Tengah, dia tidak terlalu menerapkan aturan ini secara kaku.

Jadi urusan ruang boleh misalnya masjid besar kemudian ada meja kursi khusus kepala, tenaga administrasi, guru dan yang lainnya sebagai ruangan.

Meskipun masih berada dalam satu ruangan.

Saya kira hal seperti ini lebih bijak demi pelayanan dalam pendirian TPQ.

Rangkuman dan kesimpulan Syarat Pendirian TPQ

Jika kita singkat mengenai persyaratan pendirian TPQ, maka rangkumannya adalah sebagai berikut;

  • Berbadan hukum
  • Memiliki struktur organisasi lembaga
  • Jumlah minimal santri 15 orang
  • rekomendasi pejabat Kankemanag Kabupaten/Kota
  • 1 set kurikulum
  • kompetensi kepala, guru dan tenaga kependidikan
  • ruang KBM yang representatif

Nah itulah syarat pendirian TPQ sebagaimana anda bisa baca secara seksama dalam aturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

tepatnya nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an.

Semoga lembaga anda bisa segera mendapatkan nomor statistik dan SK Penetapan Tanda Daftar PPQ beserta piagam tanda daftar (keduanya merupakan satu kesatuan).

Wilujeng dalu, selamat malam, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Masa Pendidikan TPQ TKQ dan TQA

Informasi tentang masa pendidikan TPQ TKQ dan TQA dalam hitungan tahun, berapa lama masing-masing jenjang pendidikan ini di tempuh untuk mendapatkan piagam atau ijazah kelulusan mengacu kepada SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng sonten kangmas mbakyu, sampean mengelola lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an atau jenis pendidikan yang serumpun semisal TKQ atau TQA?

penguji lisan calon santri baru putri (ilustrasi)

Sudah melakukan penjenjangan pendidikan pada anak-anak supaya nanti jelas kapan selesai pendidikan? Berapa tahun menempuh pembelajaran di TKQ TPQ dan TQA?

Untuk mengetahui waktu yang diperlukan santri untuk menyelesaikan pendidikan alquran pada jenjang TKQ TPQ maupun TQA maka perlu menengok kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
Surat ini bernomor 91 tahun 2020 yang pada tanggal 7 januari ditetapkan mulai berlaku.

baca : usia santri TKQ TPQ TQA

Didalamnya memberikan keterangan singkat tentang berapa lama atau berapa tahun masa pendidikan pada masing masing lembaga yaitu Taman Kanak-kanak alQur’an, Taman Pendidikan Al-Qur’an dan juga Ta’limul Qur’an lil aulad.

Juga diselipkan tentang jenjang pendidikan rumah tahfidz sebagai panduan para pengelola supaya manajemen pendidikan TKQ TPQ TQA dan rumah tahfidz lebih tertata dan berkesinambungan.

Langsung saja, seperti apa dan berapa lama/tahun masa pendidikan TKQ TPQ dan TQA, berikut kami kutipkan dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no 91 tahun 2020 tersebut.

Masa Pendidikan Paud Al-Qur’an

Untuk jenjang pendidikan PAUD, diselenggarakan selama 2 tahun pendidikan.

Dengan begitu dapat dibagi menjadi 2 jenjang atau level, bisa dengan huruf seperti Paud A dan Paud B atau memakai kata level yaitu level 1 dan level 2.

santri TPQ Belajar
santri TPQ Belajar

Adapun ketentuan usia untuk Paudqu adalah anak santri dengan umur 4 sampai 6 tahun.

Masa Pendidikan Santri TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an)

Dalam juklak ini memberikan masa waktu pendidikan yang fleksibel.

Bahwasanya masa pendidikan pada TPQ diselenggarakan selama 2 sampai dengan 4 tahun.

Para pengelola bisa memilih apakah TPQ yang dikelola akan memiliki 2, 3 atau 4 jenjang pendidikan, dapat diberi nama A, B, C dan D maupun level 1, 2, 3, atau 4. Menyesuaikan jumlah yang dipilih.

baca : Tips dan kiat mengajar TPQ yang menyenangkan supaya anak tidak bosan

Anda dapat membuat anak-anak lulus TPQ dalam 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun sesuai selera anda, merujuk kepada ketentuan ini.

Perihal usia, disebutkan bahwa untuk anak santri TPQ berusia antara 7 tahun sampai dengan umur 12 tahun.

Masa Pendidikan TQA

Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu lembaga Ta’limul Qur’an Lil Aulad, masa pendidikannya diselenggarakan selama 3 tahun.

Jadi lembaga TQA yang memiliki lengkap masing-masing kelas akan mempunyai santri kelas 1, 2, dan 3. Atau anda bisa membuat jenjang a, b, dan c sesuai penamaan pengurus.

Tidak ada ketentuan penamaan tiap tahun dalam juknis yang terbit pada tahun 2020 ini.

Bagaimana dengan usia santri TQA?

calon santri TQA
calon santri Ta’limul Qur’an ditemani ibunya bermain ayunan

Untuk santri Ta’limul Qur’an Lil Aulad adalah mereka yang berumur 12 tahun keatas.

Nah itulah informasi tentang masa pembelajaran santri pada TPQ TKQ ataupun TQA beserta umur dan usia murid. Tulisan ini mengacu kepada SK Dirjen Pendis.

Bagaimana jika membuat TKQ? Silakan saja disamakan dengan Paudqu karena secara usia dan jenjang pendidikan bisa dikatakan sama.

Apakah boleh membuat TPQ dengan 6 jenjang mengacu kepada pendidikan Sekolah Dasar?

Saya pribadi tidak menemukan adanya larangan tersebut. Apabila anda membuatnya seperti itu saya juga tidak yakin nanti akan didatangi oleh pegawai Kemenag. Selanjutnya petugas ini memberi sanksi kepada lembaga, lha wong membantu keuangan saja entah berapa banyak.

Akan tetapi ada baiknya lembaga anda didesain sebagaimana yang ada dalam juknis supaya bisa mengikuti irama yang ada.

Demikian obrolan malam ini, terima kasih sudah membaca, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

20 tahun memiliki izin operasional TPQ, perlu melakukan pembaharuan ijin?

Menjawab pertanyaan tentang sebuah TPQ yang berdiri dan beroperasi setidaknya 30 tahun lebih, apakah perlu untuk didaftarkan ke Kemenag mengingat sudah begitu senior dan lama dalam mengabdi di masyarakat dalam memberantas buta huruf alquran di lingkungan.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng dalu pakde bude, ditengah hujan rintik-rintik, tadi magrib selepas beli mie ayam saya iseng membuka wordpres, ternyata ada sebuah pertanyaan dari pembaca yang meminta pertimbangan.

Karena posisi dijalan, mau menjelaskan agak ribet juga, akhirnya saya buat tulisan ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembaca yang budiman, sekaligus jika ada handai taulan yang mengalami situasi yang sama.

Seperti apa sih pertanyaannya?

pengelola TPQ

Silakan disimak sebagai berikut;

Bismillah.
Assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barokaatuh.
Afwan sedikit bertanya.
TPQ yg kami kelola sudah lama memiliki izin operasional, dan sekarang sudah berjalan selama 20 tahun.
Apakah perlu memperbaharui izin operasional..?
Dan jika perlu…. apakah prosedurnya seperti yg telah dijelaskan..?

Nah kita urai pokok yang ada dalam pertanyaan pembaca yang budiman. Adapun data dan fakta yang diajukan penanya sebagai berikut;

  • Sudah memiliki izin operasional
  • Berjalan 20 tahun
  • Apakah perlu pembaharuan?
  • Prosedurnya seperti yang dijelaskan?

Mari kita kupas satu persatu.

Izin Operasional TPQ dan Masa berlakunya

Pertama, Dalam hal izin operasional, dahulu berbentuk “hanya” berupa piagam jika merujuk kepada buku pedoman standar nasional dan kurikulum TPQ (entah saya lupa judul pasti dari buku tersebut, tapi ada di blog ini).

BACA : MASA BERLAKU SK TANDA DAFTAR LPQ TPQ RUMAH TAHFIDZ

Yang kedua, dalam hal izin operasional kekinian, yang disebut dengan ijin operasional TPQ salah satu indikasinya yaitu memiliki nomor statistik yang saat ini disebut NSLPQ.

Nomor statistik untuk TPQ yang telah terdaftar tentu sudah masuk dalam aplikasi EMIS.

Jadi apabila merasa sudah memiliki izin operasional maka silakan dipastikan kepada operator EMIS kabupaten atau kota tempat lembaga anda mendapatkan izin tersebut.

Karena apa? Seingat saya, program emis ini belum berusia lebih dari 20 tahun, (jika tidak salah).

Jadi saya pribadi agak meragukan bahwa izin operasional lembaga TPQ tersebut mendapatkan pengakuan dari tim EMIS. (maafkan terlalu jujur).

Akan tetapi bisa saja karena sudah terdata pada catatan sebelumnya, lembaga anda juga telah diberi nomor statistik hanya saja tidak diterbitkan piagamnya, alias tercatat pada EMIS. Lebih nyamannya kembali ke pasal pertama yaitu konfirmasi ke Kemenag.

Yang kedua, apakah perlu melakukan pembaharuan izin operasional?

Nah ini jawabannya bisa 2.

Yang pertama, anda perlu melakukan pembaharuan 5 tahun kedepan jika lembaga anda sudah terdaftar pada EMIS, karena masa berlaku surat tanda terdaftar lembaga pendidikan alquran adalah lima tahun dan kemudian mengajukan pembaharuan.

Baca : CONTOH PROPOSAL PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL TPQ

Jadi lembaga yang sudah masuk di data emis, maka mestinya mengajukan izin operasional atau tanda terdaftar di tahun 2025.

Yang kedua, yang perlu anda lakukan bukan pembaharuan izin akan tetapi pengajuan nomor statistik dan piagam terdaftar apabila ternyata lembaga anda belum memiliki NSLPQ (nomor statistik).

Koq bisa?

Karena lamanya beroperasi sebuah lembaga Taman pendidikan alquran tidak menjamin lembaga ini memiliki nomor statistik.

Alasannya kenapa?

problem SK izin Operasional Pesantren Piagam TPQ Madin

Karena kepemilikan nomor statistik ini bersifat aktif oleh lembaga yaitu berupa proposal pengajuan.

Meskipun sudah berabad abad yang silam berdiri, apabila tidak mengajukan diri dengan proposal resmi maka saat ini lembaga tidak memiliki pengakuan keabsahan terdaftar di Kementerian Agama.

Prosedur

Dalam pengajuan lembaga taman pendidikan alquran maupun yang serumpun seperti rumah tahfidz, TKQ, dan juga PAUDQU telah diatur secara terperinci mulai contoh pengajuan, langkah urutan dan juga bentuk SK beserta piagamnya.

Hal ini termuat dalam SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang juklak LPQ.

Jadi menjawab pertanyaan diatas tentang “Dan jika perlu…. apakah prosedurnya seperti yg telah dijelaskan..?” maka jawaban saya adalah “iya benar”.

Karena saya menulis mengenai langkah langkah pendaftaran TPQ dan syarat ketentuan beserta contoh proposal yang bisa diunduh berdasarkan SK Dirjen dimaksud.

Bisa dikatakan saya buat persis sampai sampai urusan font bentuk huruf dan ukuran kita usahakan sama persis seperti contoh.

Nah itulah sedikit obrolan tentang lembaga yang telah lama beroperasi berkaitan dengan SK izin operasional TPQ dan juga mengenai bentuk proposal, apakah TPQ perlu mendaftar ulang, atau melakukan pembaharuan ijin.

Demikian obrolan kali ini, jika ingin ikut nimbrung mengeluarkan ide pendapat, bisa disampaikan pada kolom komentar yang telah kami sediakan.

Terima kasih sudah mampir ke blog yang sederhana ini, semoga bisa saling berbagi informasi dan menambah khazanah keilmuan kita. Wassalaamu’alaikum.

Alasan Prosedur Penutupan Pencabutan Tanda Daftar LPQ

Ketentuan pencabutan izin operasional Teman Pendidikan Al-Qur’an dan lembaga sejenis (TQA, Rumah Tahfidz, Paud AlQur’an dan lain-lain) yang termasuk dalam rumpun Lembaga Pendidikan Al-Qur’an mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Januari 2020.

Baca;

Prosedur Pendaftaran Rumah Tahfidz dan TPQ ke Kemenag #
Blangko pengajuan Pendaftaran TPQ dan lembaga Sejenis #
Masa berlaku tanda daftar izin operasional TPQ #

Pontren.com – Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ada pendaftaran, adapula pencabutan tanda daftar lembaga mengacu kepada Juklak penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur’an.

Ada 3 hal sebagai pertimbangan dalam pencabutan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yaitu;

  1. Lembaga penyelenggara tidak aktif menyelenggarakan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  2. Lembaga Pendidikan Al-Qur’an berubah menjadi satuan pendidikan lain; dan
  3. Terbukti mengajarkan ajaran yang menyimpang atau perilaku yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan negara.

Akan tetapi lembaga tersebut tidak serta merta langsung dicabut daftar lembaganya.

Dalam prosedur penutupan LPQ pada angka 2 disebutkan bahwa apabila Lembaga Pendidikan Al-Qur’an terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran seperti ketiga hal diatas maka terlebih dahulu dijatuhi sanksi administratif dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

ilustrasi guru TPQ menata administrasi Donatur bagi lembaga
ilustrasi guru TPQ menata administrasi Donatur bagi lembaga

Dalam hal pencabutan izin operasional, dilakukan setelah adanya verifikasi faktual dengan adanya indikasi terjadi kondisi sebagai dasar petimbangan pencabutan.

Dalam hal dasar pertimbangan pencabutan daftar LPQ dapat berasal dari

  1. Lembaga Pembina dan atau
  2. Pengaduan masyarakat.

Dengan adanya indikasi sebagai pertimbangan tanda daftar LPQ, Kepala Seksi atas nama Kankemenag memberikan tugas kepada tim untuk melakukan verifikasi faktual dengan ketentuan berikut ini;

  1. Kepala Seksi menunjuk dan menugaskan tim di lingkungan Kankemenag.
  2. Jika dipandang peru dapat menyertakan mitra kerja atau lembaga pembina, dan unsur masyarakat sebagai bagian dari Tim.
  3. Tugas tim melakukan verifikasi faktual atas indikasi kondisi yang menjadi pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ
  4. Verifikasi faktual dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi penyelenggaraan LPQ dan wawancara dengan pengawas, penyuluh agama/tokoh masyarakat, pengurus/ustadz penyelenggara, pengelola, santri dan tenaga pendidik dan kependidikan LPQ.
  5. Tim dapat memberi masukan atau bimbingan teknis terkait pemenuhan ketentuan khusus dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki manajemen.
  6. Tim menyusun laporan pelaksanaan tugas dengan materi berupa penelaahan terhadap indikasi terjadinya kondisi yang menjadi dasar pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ.
  7. Laporan pelaksanaan tugas menjadi bahan bagi kepala Seksi untuk menetapkan lembaga yang dicabut tanda daftar LPQ, melalui rapat pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ.
  8. Kepala Seksi melaporkan hasil Rapat Pertimbangan Pencabutan Tanda Daftar LPQ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Hasil pertimbangan pencabutan tanda daftar LPQ menjadi dasar Ka. Kankemenag untuk menetapkan keputusan pencabutan Tanda Daftar LPQ.

Kepala Kankemenag Kabupaten atau Kota menyampaikan Keputusan Pencabutan Tanda Daftar LPQ kepada penyelenggara.

Begitulah alasan apa saja sebagai dasar pencabutan izin operasional TPQ dan juga langkah dan ketentuan pencabutan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang didalamnya terdapat TPQ, TQA, Paud Al-Qur’an, Rumah Tahfidz dan juga lembaga sejenis.

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Prosedur pendirian TPQ taman pendidikan al Qur’an di Kementerian Agama

standar nasional TPQ
buku standar nasional TPQ

Dalam buku Direktorat PD Pontren Dirjen PAIS tahun 2013 di tuliskan dalam halaman 46 tentang syarat Keanggotaan unit TK/TP Al Qur’an. atau istilah secara awam adalah mendaftarkan lembaga TPQ untuk mendapatkan nomor Statistik di Kementerian Agama. Pada saat ini yang ada hanyalah piagam terdaftar taman pendidikan Al Qur’an, sedangkan untuk izin operasional taman pendidikan Al Qur’an belum ada contoh maupun juknis yang mengatur dalam pemberiannya.

Syarat Mendaftarkan Lembaga TPQ

Syarat-syarat yang di penuhi sesuai buku petunjuk dimaksud adalah :

  1. Adanya lembaga/organisasi penyelenggara yaitu organisasi non pemerintah, seperti yayasan, takmir masjid, mushola, majlis ta’lim dan atau lembaga swadaya lainnya.
  2. Tersedianya tempat dan sarana belajar yang memadai
  3. Tersedianya tenaga pendidikan yang memenuhi syarat. Diharapkan setidak-tidaknya lulusan SLTA, dan akan lebih utama apabila yang bersangkutan lulusan Diploma dan atau PGRA Program Strata 1 (S1)
  4. Memiliki jumlah santri/anak didik yang sudah terdaftar dengan pasti, sekurang-kurangnya 15 santri
  5. Memiliki program yang jelas
  6. Memiliki dana awal dan sumber pembiayaan lainnya.
  7. Guru guru yang bertugas di TKA/TQA dan TPA/TPQ minimal (60%) telah memiliki sertifikat penataran paket A, yang diadakan oleh Lembaga Pembina
  8. Kepala Unit TKA/TKQ & TPA/TPQ sekurang-kurangnya lulusan program Diploma PGTK dan diharapkan kedepannya lulusan strata satu (S1) PGRA
  9. Di tiap unit TKA/TKQ & TPA/TPQ dibentuk organisasi Persatuan orang tua santri (POS) dibina oleh kepala Unit dalam rangka menunjang kemajuan dan keberhasilan kegiatan unit yang bersangkutan

Prosedur pendirian TPQ

Prosedur pendirian TPQ atau TKQ seperti berikut :

  1. Pendirian TK/TP Al-Qur’an harus memperoleh dukungan dari masyarakatPendaftaran TPQ
  2. Memperhatikan aspek-aspek administratif antara lain :
  • Memberitahukan keberadaan unit kepada masyarakat sekitar dan kepada tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan setempat (RT/RW/Desa/Kelurahan
  • Menyampaikan surat permohonan ke-anggota unit kepada organisasi/lembaga pembina yang mengkoordinir TKA/TKQ dan TPA/TPQ sesuai prosedur yang berlaku, apabila organisasi/pembina dimaksud sudah berdiri di Kabupaten/Kota dan bagi unit penyelenggara yang belum memiliki lembaga pembina dapat melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

3. Lembaga Pembina (TKA/TKQ dan TPA/TPQ di tiap jenjang menyampaikan rekap data unit binaannya secara kolektif ke Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan nomor statistik.

Begitulah syarat tentang piagam terdaftar TPQ dan proses pendiriannya dalam buku panduan Kementerian Agama dari Kementerian Agama RI di Jakarta. bagaimana kenyataan di Kabupaten atau kecamatan? berhubung banyaknya persoalan di bawah karena banyaknya lembaga TPQ, dan juga Taman Pendidikan Al Qur’an yang merupakan lembaga non formal sehingga adakalanya masing-masing kecamatan atau kabupaten bahkan provinsi mengadopsi aturan tersendiri guna pelayanan dalam memberikan pengakuan secara kelembagaan kepada lembaga dalam hal ini TPQ. akan tetapi dengan adanya buku dari Kemenag RI sebaiknya dijadikan acuan oleh keluarga PD Pontren/TOS yang mengurus lembaga TPQ. SEMANGATT!!!