pontren.com – informasi tentang lembaga pondok pesantren pendidikan kesetaraan baik PPS Wajardikdas Ula Wustha maupun PMU Ulya yang telah mendapatkan akreditasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Salah satu keuntungan dari mendapatkan akreditasi adalah pondok pesantren bisa menjadi penyelenggara ujian nasional secara mandiri di tempat masing-masing. Jadi wis ora usum usung-usung santri ke PKB yang telah diakreditasi. Berikut terkait akreditasi dan daftar lembaga ponpes yang sudah selesai akreditasinya.

Baca :

• Reportase Visitasi Akreditasi Pondok Pesantren Oleh Petugas BAN PAUD PNF
• Akreditasi PPS Wajardikdas
• Dasar Hukum Penyelenggaraan Pondok Pesantren

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF) NOMOR: 156/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Kesatu

Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Kedua

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun

Ketiga

Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF

Keempat

BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

1. satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
2. sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
3. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Daftar PPS Wajardikdas Pondok Pesantren Yang telah terakreditasi (area Jawa Tengah)

Berikut adalah daftar lembaga pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan pondok pesantren ( PPS Wajardikdas) Ula Wustha maupun PMU Ulya se Jawa Tengah yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang. jika ingin mengunduh softcopy dimaksud anda bisa download di link bawah bagan ini.

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
48	69931064	PPS. AL UKHUWAH	Kab. Sukoharjo	Terakreditasi A	·      Paket A ·      Paket B
49	69931075	PPS. AL ISLAM DARUL FALAH	Kab. Sragen	Terakreditasi A	·      Paket A ·      Paket B
50	69931076	PPS. IBNU ABBAS AS SALAFY	Kab. Sragen	Terakreditasi A	Paket B
51	69931085	PPS. HABIBIYAH	Kab. Grobogan	Terakreditasi B	Paket B
52	69931087	PPS. ASSALAM	Kab. Grobogan	Terakreditasi B	·      Paket B ·      Paket C IPS
53	69931091	PPS. AL-AZIZAH	Kab. Grobogan	Terakreditasi B	Paket B
54	69931098	PPS. PTPA YANABIUL QUR`AN	Kab. Kudus	Terakreditasi A	Paket A
55	69936831	PPS. IBNU TAIMIYYAH	Kab. Banyumas	Terakreditasi B	·      Paket A ·      Paket B
56	69950126	PP. Al Fiel	Kab. Cilacap	Terakreditasi B	Paket B
57	69950128	PP. Raudlotut Tholabah	Kab. Cilacap	Terakreditasi B	·      Paket B ·      Paket C IPS
58	69951257	PPS Al Mubarok	Kab. Wonosobo	Terakreditasi C	Paket B
59	69951263	PPS Al Anwar	Kab. Wonosobo	Terakreditasi B	Paket B
60	69951279	PPS Al Furqon	Kab. Magelang	Terakreditasi B	Paket B
61	69951283	PPS Miftahul Huda	Kab. Boyolali	Terakreditasi B	Paket B
62	69951290	PPS Al Ibanah	Kab. Wonogiri	Terakreditasi B	Paket B
63	69951291	PPS Al Fatah	Kab. Wonogiri	Terakreditasi B	Paket B
64	69951295	PPS Darul Mubtadi- ien Jomblang	Kab. Karanganyar	Terakreditasi B	Paket B
65	69951306	PPS Miftahul Huda	Kab. Grobogan	Terakreditasi B	Paket B
66	69951308	PPS Al Hidayah	Kab. Rembang	Terakreditasi B	·      Paket B ·      Paket C IPS
67	69951309	PPS Miftahul Ulum	Kab. Pati	Terakreditasi C	·      Paket A ·      Paket B
68	69951313	PPS Al Falah	Kab. Jepara	Terakreditasi A	Paket B
69	69951328	PPS Qoshrul Arifan	Kab. Temanggung	Terakreditasi B	·     Paket B ·     Paket C IPS
70	69951359	PPS Kyai Wali Tanduran	Kab. Pekalongan	Terakreditasi B	Paket B
71	69951363	PPS Fathul Huda	Kab. Pekalongan	Terakreditasi C	·      Paket B ·      Paket C IPS
72	69951373	PPS Atauhidiyyah	Kab. Tegal	Terakreditasi B	·      Paket B ·      Paket C IPS
73	69951376	PPS Dar Al Qur an Al Islamy	Kab. Tegal	Terakreditasi B	·      Paket B ·      Paket C IPS
74	69951377	PPS Nurul Hidayah	Kab. Tegal	Terakreditasi A	·      Paket B ·      Paket C IPS
75	69951383	PPS Riyadus Sholihin	Kab. Tegal	Terakreditasi B	·      Paket A ·      Paket B ·      Paket C IPS

download SK Penetapan Status AKreditasi

Silakan download

Visitasi Akreditasi Pondok Pesantren Lembaga Kesetaraan BAN PAUD PNF
Mengindahkan pemberitahuan dari Dirjen Pendidikan Islam lewat PD Pontren Jakarta bahwasanya pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren diperlukan adanya akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD PNF.

Berikut adalah reportase hasil wawancara dengan pengasuh pondok pesantren yang telah dilakukan visitasi pondok pesantren sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Kedatangan Team Aksesor BAN PAUD PNF

Visitasi ini terjadi pada hari senin tanggal 24 september tahun 2018.
Adapun pendidikan keseteraaan yang saat itu dikelola merupakan tingkat wustha dan sedang proses pengajuan PMU Ulya. dimana lembaga ini kondang dengan nama PPS Wajardikdas Ula Pondok Pesantren Wajar Dikdas Wutha maupun Pondok Pesantren PMU Ulya.

Baca :

• Pembagian Tugas Pengurus Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren
• Informasi Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah
• Sarana Prasarana Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Ula Wustha Ulya

Petugas visitasi yang hadir sebanyak 2 orang, datang ke lokasi sekitar jam 8 pagi tanpa perlu dijemput oleh pihak pondok. Selanjutnya disambut oleh pimpinan pondok dan dilanjutkan acara seremoni berupa pembukaan dan ramah tamah sejenak.

Hal yang diperiksa saat Verifikasi

Selesai ramah tamah, petugas melakukan pengecekan lokasi sarpras beserta ruang pendidikan (kelas, ruang guru, perpustakaan, toilet, papan nama, keseluruhan sarana prasarana dilihat oleh aksesor. Dan pelaksanaan ini dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar.

Rampung melihat-lihat sarana prasarana, aksesor meminta berkas standar 1 sampai 8 disiapkan di depan aksesor, selanjutnya masing-masing aksesor menanyakan setiap berkas keseluruhan kepada pihak pesantren dalam hal ini guru pengampu.

Setiap standar di siapkan oleh seorang guru sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan. Misalnya bahan ajar, dasar pembuatan RPP, silabus, dijawab dengan permendikbud atau permendiknas nomor sekian. Jangan lupa disiapkan aturan tersebut dalam bentuk print out. Termasuk silabus rpp setiap mata pelajaran.

Selesai penelitian berkas dan Tanya jawab wawancara, semua berkas di scan oleh pihak aksesor (scan dibawa sendiri oleh pihak aksesor). Selesai pemindaian data, keseluruhan hasilnya di upload atau di unggah ke entahlah yang tau mereka, yang jelas tim penilai berkas di BAN PAUD PNF.

Setelah semua kegiatan selesai (baik cek fisik bangunan, berkas dan Tanya jawab) terdapat acara penutupan. Dalam acara ini berisi tentang saran dari aksesor serta beberapa hal yang beberapa hal yang bisa diketahui semisal temuan major maupun minor, Alhamdulillah tempat kyai yang di wawancara semuanya nihil.
Bebeerapa saran dari aksesor misalnya adalah melengkapi papan nama dengan nomor dan nama akta notaris, termasuk juga izin operasional lembaga, termasuk pemuatan logo lembaga di papan nama.

Kegiatan visitasi selesai jam 4 sore kemudian para aksesor pulang. Demikian pengalaman pondok pesantren penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang dilakukan cek atau visitasi. Secara umum antara teori dalam buku dengan pengecekan atau juknis relatif sama.

Saran dari Pengasuh Pesantren yang telah dilakukan visitasi

Saran pengasuh pondok tersebut kepada para kyai yang akan mengajukan akreditasi lembaga pondok pesantren untuk menyiapkan segala sesuatu yang tercantum dalam juknis karena memang benar di cek secara riil dan nyata.

Durasi Waktu Visitasi

Durasi visitasi bisa berbeda antara pondok satu dengan yang lain dengan pertimbangan kelancaran internet untuk upload beserta kelengkapan berkas yang diteliti.

Hasil Akreditasi

Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya keluar SK Kolektif mengenai akreditasi pondok pesantren Darul Mubtadi-ien

Adapun hasil yang diperoleh yaitu terakreditasi B dengan rumpun Paket B.

Selamat untuk para pengurus dan pengelola, semoga jerihpayahnya memudahkan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Mengulas aturan tentang usia santri pondok pesantren salafiyah peserta program wajardikdas Ula Wustha dan PMU Ulya berdasarkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH.

PPS Wajardikdas dan PMU Ulya termasuk merupakan idola bagi pondok pesantren di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau non formal.

Walaupun pada Kementerian Pendidikan terdapat program Paket A, B, C, umumnya lembaga pesantren merasa lebih nyaman untuk ikut program dibawah Kemenag.

Meskipun begitu tetap ada pondok pesantren yang memilih paket A BC sebagai layanan ijazah bagi santrinya.

Dengan adanya SK Dirjen Pendis no 3543 ini diterangkan lebih terperinci tentang PPS Wajardikdas dan adanya payung hukum untuk PMU Ulya. Didalamnya terdapat petunjuk sekaligus contoh dalam pengajuan maupun susunan organisasi lembaga.

Tidak lupa tercantum perihal umur bagi para santri peserta PPS Wajardikdas maupun PMU Ulya secara gamblang guna acuan pelaksanaan pelayanan pendidikan pada masyarakat pondok pesantren.

Baca :

• Pembagian Tugas Pengurus Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren
• Ketentuan Pengajar Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren
• Cara Cek NPSN Pondok Pesantren Pendidikan Kesetaraan Wajardikdas PMU

Aturan Usia bagi santri PPS Wajardikdas dan PMU Ulya

Perihal usia ini terdapat dalam SK Dirjen Pendis no 3543 Bab II tentang Penyelenggaraan, Huruf C. Peserta didik.

Dalam aturan tersebut tertulis perincian tentang umur atau usia santri peserta didik pada pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Adapun secara lebih detail bisa disimak dibawah ini :

Usia santri PPS Wajardikdas Ula

Santri PPS Ula paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas rekomendasi dewan guru. Jika santri berusia 7-12 tahun maka pesantren wajib menerima santri sesuai dengan daya tampung pesantren. Berikut bunyi aturannya.

• Peserta didik Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula adalah santri paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas rekomendasi dari dewan guru Pondok Pesantren.
• Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai santri sesuai dengan jumlah daya tampungnya.

  

Usia Santri PPS Wajardikdas Wustha

Aturan wustha membatasi santri maksimal berusia 17 tahun pada awal masuk, dan pondok wajib menerima anak yang berusia 12-15 tahun sesuai daya tampung lembaga.

Berikut kalimat aturan.

• 1. Calon peserta didik tingkat 7 (tujuh) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha adalah santri paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
• 2. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha wajib menerima warga negara berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya tampungnya;

Usia santri Pendidikan Menengah Universal Pondok Pesantren Salafiyah Ulya

Untuk PMU Ulya, diberikan batas usia 21 tahun pada saat masuk kelas 10 (tahun ajaran baru). Dan pondok pesantren berkewajiban menerima warga negara dengan umur 15-18 tahun. Berikut petikan dari PMA dimaksud.

• 1. Calon peserta didik tingkat 10 (sepuluh) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya adalah santri paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
• 2. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya wajib menerima warga negara berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya tampungnya;

Kontroversi batasan usia santri pendidikan kesetaraan pondok pesantren di Kalangan Kyai

Beberapa saat yang lalu kami bertemu salah seorang Kyai pengelola pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, beliau mengatakan bahwa banyak Kyai ustadz maupun pengelola lembaga yang protes anyel dan menyesalkan adanya aturan pembatasan usia untuk Wustha maupun PMU.

Argumentasi yang digunakan bahwa banyak santri yang melewati batas batasan usia dimaksud. Akibatnya jika dituruti aturan akan banyak anak didik yang tidak mendapatkan ijazah kesetaraan.

Akhir kata katanya ada yang menyampaikan bahwa terkait aturan batasan umur, bisa diabaikan demi kebaikan dan maslahat santri memiliki ijazah.

Wallahu a’lam bis showab.

pontren.com – Download contoh proposal pengajuan PPS Wajardikdas Ula Wustha PMU Ulya terbaru dalam format doc beserta contoh pengisian blangko.
Berikut adalah blanko proposal pengajuan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren ( PPS Wajardikdas Ula Wustha dan Pendidikan Menengah Universal) Pondok Pesantren Salafiyah.

Selain blangko, juga terdapat contoh (pada halaman 2 dibawah blangko download) untuk memudahkan dalam pengisiannya. Format ini dalam bentuk doc. Sehingga memudahkan anda untuk melakukan edit maupun pengetikan data saja tanpa perlu repot mengetik dari awal. Tinggal menambahkan kop pondok pesantren dan mengganti data sesuai dengan lembaga pondok pesantren anda.

Ada baiknya anda membaca keterangan yang ada dibawah ini sebelum mengunduh file atau download contoh pengajuan PPS Wajardikdas / PMU guna kecermatan dan kebenaran proposal supaya tidak dikembalikan karena masalah kekurangan syarat atau tidak sesuai ketentuan. Proposal ini dibuat persis dengan contoh yang diambil dari Keputusan dirjen Pendis no 3543 tahu 2018.
Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 huruf f Peraturan MenteriAgama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, perlu membuat regulasi turunan/pelaksana yang secara khusus menetapkan pendidikan kesetaraan.

Dengan adanya hal tersebut maka terbitlah KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH.
Dalam penjelasan yang terdapat pada Keputusan Dirjen Pendis terebut yang tertuang dalam ketetapan ketiga disebutkan bahwa juknis ini merupakan acuan untuk pelaksanaan :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (ula & Wustha)
2. Pendidikan Menengah Universal

Pada pondok pesantren salafiyah.

Dengan begitu bahwasanya contoh proposal pengajuan ini yang diambil dari juknis diatas maka jika disebut untuk pengajuan :

1. Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ula = PPS Wajardikdas Ula/ setingkat SD
2. Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha = PPS Wajardikdas Wustha/ setingkat SLTP
3. Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya = Pendidikan Menengah Universal (PMU/ Setara SLTA

Penamaan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Sehubungan dengan istilah yang telah disebutkan tadi, maka penamaan untuk lembaga diatas bisa mengacu kepada sejarah sebelumnya yaitu :

• Tingkat Ula = PPS Wajardikdas Ula
• Tingkat Wustha = PPS Wajardikdas Wustha
• Tingkat Ulya = PPS PMU (Pondok Pesantren Salafiyah Pendidikan Menengah Universal)

Persiapan data untuk mengisi blanko pengajuan PPS Wajardikdas dan PMU

Adapun pada saat mengisi form pada blanko pengajuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren Ula Wustha Ulya, atau yang disebut dengan Pondok Pesantren Salafiyah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (PPS Program Wajardikdas) ataupun Pondok Pesantren Salafiyah Pendidikan menengah Universal (PPS PMU), berikut yang perlu dipersiapkan data datanya:

• Nama Pondok Pesantren
• Nomor Statistik Pondok Pesantren
• Alamat Pondok Pesantren
• Nama Pimpinan Pondok Pesantren
• Nama Kepala Pendidikan Kesetaraaan
• Jumlah santri masing-masing kelas
• Jumlah guru untuk mata pelajaran PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Bahasa Inggris (untuk Wustha & Ulya) dan guru mapel tambahan untuk tingkat Ulya.
• Sarana Prasarana Pendidikan, misalnya jumlah kelas, ruang guru, aula, lapangan, dan yang lainnya.

Itulah hal yang perlu anda persiapkan datanya guna anda mengisi form contoh proposal pengajuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren baik setingkat SD atau SMP maupun SMA.

Kelengkapan berkas yang harus dilengkapi pengajuan PPS Wajardikdas Ula Wustha dan PMU Ulya

Setelah selesai menghimpun data untuk form pengisian blanko, selanjutnya berkas maupun sarana fisik yang harus dipersiapkan.
Berkas yang dipersiapkan pengajuan PPS Wajardikdas Ula Wustha & Pendidikan menengah Universal

Dokumen yang harus dipersiapkan dan dilampirkan

Berikut adalah berkas atau syarat untuk pengajuan proposal pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren :

• Akta Notaris Lembaga
• NSPP/Piagam Terdaftar di Kemenag
• Rekomendasi dari Kab/Kota (untuk PMU)
• Struktur Organisasi Lembaga
• AD/ART
• Susunan Pengurus
• Kurikulum Pendidikan
• Surat pernyataan sanggup dan bersedia melaksanakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah
• Rencana pembiayaan pendidikan

Itulah administrasi secara dokumen yang perlu dipersiapkan guna pengajuan proposal ini.

Baca :

• contoh surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah
• contoh Struktur Organisasi PPS Wajardikdas Ula Wustha dan PMU Ulya
• Syarat penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan PPS Wajardikdas & PMU Pondok Pesantren

Persiapan non administrasi dokumen

• Selain persiapan dokumen diatas, hal yang perlu dipersiapkan yaitu :
• Kualifikasi pendidik/ustadz untuk setiap pelajaran
• Tersedia tenaga pendidikan, minimal 2 yaitu penanggungjawab dan administrasi
• Tersedia peserta didik atau santri
• Sarana prasarana mengajar (misalnya ruang kelas, papan tulis, meja, dll)

Begitulah syarat yang perlu dipersiapkan oleh pengasuh lembaga pondok pesantren yang berminat untuk mengajukan proposal pengajuan pendidikan kesetaraan PPS Wajardikdas Ula Wustha atau PMU Ulya.

Download contoh proposal usulan PPS Wajardikdas Ula Wustha PMU Ulya

Berikut adalah blanko untuk mengajukan pondok pesantren wajib belajar pendidikan dasar baik ula maupun wustha serta pendidikan menengah universal Ulya pada pondok pesantren salafiyah.
Selain blanko untuk diisi, disediakan juga contoh pengisian yang di beri dengan warna merah sehingga memudahkan pemirsa untuk melakukan perubahan.

Berikut link download untuk pengajuan proposal tersebut

Proposal Pengajuan PPS Wajardikdas Ula
Proposal Pengajuan PPS Wajardikdas Wustha
Proposal Pengajuan PMU Ulya Pondok Pesantren Salafiyah

Demikian semoga bermanfaat.

pontren.com – Contoh surat pernyataan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah
Download surat pernyataan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Ula Wustha Ulya dalam format Doc. Maupun words microsoft office 2007 .Dengan munculnya surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH maka didapatilah tata cara pengajuan untuk mendapatkan SK Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah baik tingkat Ula Wustha Maupun Ulya.

SK yang ditandatangani olehDIREKTUR JENDERAL KAMARUDDIN AMIN pada tanggak 2 Juli tahun 2018 ini dalam BAB II Penyelenggaraan pada huruf F disebutkan secara terperinci tentang syarat yang harus dipenuhi guna proposal pengajuan izin operasional PPS ula wustha maupun ulya.

Salah satu point dari berbagai syarat yang diharuskan, terdapat satu syarat yaitu “Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan.”
Dengan begitu diperlukan suatu surat pernyataan dari pengasuh pondok pesantren guna memenuhi syarat yang diminta.
Pada bagian proposal pengajuan, terdapat contoh baku tentang surat pengajuan pondok pesantren sebagai penyelenggara program pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Akan tetapi untuk surat pernyataan tidak ada contoh dalam lampiran SK dirjen pendis dimaksud.

Dengan demikian diperlukan kreativitas tersendiri baik membuat secara pribadi ataupun menyuruh santri atau perorangan atau download dari internet. Jika berminat download dibawah sudah kami sediakan.
Seperti pada umumnya surat pernyataan. Contoh surat pernyataan yang kami buat terdiri dari tulisan paling atas yang tercetak tebal dengan kata “SURAT PERNYATAAN”

Selanjutnya diikuti dengan yang bertanda tangan dibawah ini :
Selanjutnya memuat data dan identitas orang yang membuat pernyataan yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, alamat.
Dibawah data yang bertanda tangan, dituliskan Jabatan yang terkait dalam surat pernyataan, satuan kerja dan alamat satuan kerja (dalam hal ini pondok pesantren. Sekiranya cukuplah data diatas sebagai kelengkapan sebagai informasi orang yang membuat pernyataan kesanggupan.
Dilanjut pada bawah data perorangan dan lembaga diatas, dituliskan kata kata yang intinya bersedia sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula/Wustha/Ulya (menyesuaikan kebutuhan, hapus yang tidak perlu).

Baca :

• Pembagian Tugas Pengurus PPS Ula Wustha Ulya
• Aturan tentang Santri Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Ula Wustha Ulya
• Struktur Organisasi Pendidikan Kesetaraan PPS Ula Wustha Ulya

Kemudian pada bagian akhir tulisan sebelum nama kab/kota, tanda tangan dan nama pimpinan pondok pesantren, ada tulisan penutup yang berbunyi
“Demikian Surat pernyataan kesanggupan ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan izin operasional Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah.”

Untuk tulisan penutup ini bisa sesuai selera, misalnya ditutup dengan surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tidak dalam paksaan atau demikian surat pernyataan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang lain lain.

Download Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah

Entahlah anda sempat membaca tulisan diatas atau tidak atau langsung menuju link download ini,
Pada tulisan yang kami beri warna merah silakan anda isi dengan data yang sesuai dengan data milik anda kemudian setelahnya anda block semua dan pilih warna huruf (terdapat pada tombol home dengan logo huruf A dengan tanda garis tebal dibawahnya) pilih warna hitam.

silakan untuk mengunduh file dalam bentuk doc atau word tentang surat pernyataan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren baik PPS Wajardikdas Ula Wustha maupun Pendidikan Menengah Universal yang disingkat PMU tingkat Ulya.

Download surat pernyataan sanggup melaksanakan PPS Ula Wustha Ulya.

pontren.com – Berikut akan disampaikan tentang Struktur organisasi lembaga pondok pesantren penyelenggara pendidikan non formal baik PPS Wajardikdas ataupun Pendidikan Menengah Universal.
Bagan ini diambil dari lampiran pada SK Dirjen Pendis no 3543 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pada pondok pesantren salafiyah.
Dalam struktur ini memuat model bentuk organisasi pada lembaga pendidikan non formal pondok pesantren salafiyah baik PPS Wajardikdas maupun Pendidikan Menengah Universal Ulya.

Baca :
Aturan Santri PPS Wajardikdas
Sarpras PPS Wajardikdas

Fungsi Bagan Struktur Organisasi PPS Wajardikdas & PMU

Bagan ini berfungsi sebagai :

1. Sebagai Salah satu syarat pengajuan pendirian dan izin operasional Pendidikan Kesetaraan Ula Wustha Ulya baik PPS Wajardikdas maupun PMU
2. Mempermudah pengelompokan tugas dan kewajiban person pengelola pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Personel dalam struktur organisasi

Adapun bagan yang ada terdiri dari :

– Pimpinan Pondok Pesantren
– Kepala Pendidikan Kesetaraan
– Administrasi Tata Usaha
– Para Wakil Kepala yang terdiri dari

1. Waka Kurikulum
2. Waka Kesantrian
3. Waka Sarana Prasarana

– Wali Asrama
– Tenaga Pendidik/Ustadz
– Tenaga Kependidikan

Tentang pembagian tugas serta kewajiban masing masing orang pada jabatan diataas bisa dibaca pada :

Pembagian Tugas Pengurus PPS Wajardikdas

Para personel diatas jika dijadikan bagan dalam struktur organisasi seperti gambar dibawah ini :

Keterbatasan jumlah personal

Pada situasi tertentu yaitu jumlah orang yang tidak mencukupi karena sedikit alias keterbatasan personel, dalam SK Dirjen Pendis no 3543 disebutkan bahwa pimpinan Pondok Pesantren dapat mengangkat sekurang-kurangnya :

1. penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan,
2. tenaga administrasi dan,
3. tenaga pengelola asrama

adapun contoh gambar bagan untuk struktur organisasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah baik Ula Wustha PPS Wajardikdas atau Ulya PMU yang minimalis adalah sebagai berikut :

Download struktur organisasi PPS Wajardikdas dan PMU Format Doc.

Dibawah ini dari pontren.com disediakan lik untuk mengunduh file gambar struktur organisasi PPS diatas dalam format words. Dengan format ini menjadikan pengelola Pendidikan Kesetaraan mudah untuk melakukan edit perubahan atau menyisipkan nama pengurus sesuai dengan tempat dan kedudukannya.

Berikut link download dibawah ini :

Download bagan struktur organisasi PPS Ula Wustha Ulya Full personel

Download bagan struktur organisasi PPS Ula Wustha Ulya personel Minimalis.

Demikian perihal bagan struktur organisasi bagi pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal. Dibuat mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam no 3543 tahun 2018.

Kalau di sekolah umum dan madrasah memiliki kelompok kerja guru yang biasa disingkat dengan KKG, maka pada lembaga pendidikan kesetaraan PPS Wajardikdas juga memiliki kelompok yang sama. Kelompok pengajar pada lembaga ini disebut dengan Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah. Bisa disingkat dengan KKPPS atau bisa dibuat Kekerpontrensal atau apalah yang penting cocok dan enak di simak.
Adapun acuan dalam kegiatan Kelompok Kerja ini sudah dibuatkan petunjuknya secara umum melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pada pondok pesantren salafiyah.
Berikut adalah penjelasan apa itu KKPPS beserta peran dalam profesionalisme, evaluasi dan lain sebagainya.
Baca :
– Aturan Santri PPS Wajardikdas
– Sarpras Wajib pada PPS Wajardikdas
– Aturan Pengajar pada PPS Wajardikdas

Apa itu Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah?

Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah merupakan forum kepala, guru/ustadz yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk tingkat provinsi, atau Kepala Kantor Kementerian Agama untuk tingkat Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah.

Peran Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah

Peran dari kelompok kerja Ponpes Salafiyah meliputi:

1. meningkatkan profesionalitas kepala atau guru/ustadz pondok pesantren salafiyah;
2. mereview dan mengevaluasi pelaksanaan program pondok pesantren salafiyah; dan
3. mengkoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu pondok pesantren salafiyah.

Unsur Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah

Dalam hal pembentukan kelompok kerja tersebut, selain dari unsur pondok pesantren salafiyah juga dapat melibatkan dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan di Daerah.

Dikarenakan unsur dari KKPPS berasal dari lintas instansi, seyogyanya Kementerian Agama sebagai Kementerian yang menaungi Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Program Wajardikdas berinisiatif untuk melakukan pembentukan kelompok kerja tersebut.
Adapun unsur yang bisa dimasukkan dari unsur unsur tersebut yaitu :

1. Pengasuh lembaga atau Guru Pada PPS Wajardikdas
2. Kementerian Agama : PD Pontren atau Pakis
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Daerah : Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.

Program yang bisa digarap oleh KKPPS

Ada beberapa program kegiatan yang bisa dilakukan oleh KKPPS guna peningkatan kualitas lembaga pendidikan kesetaraan yang bernama PPS Wajardikdas Baik Ula Wustha maupun Ulya. Adapun beberapa contoh kegiatan sebagai berikut :

• Pelatihan guru yang bersertifikat sehingga diakui guna akreditasi pondok pesantren.
• Try out ujian nasional.
• Pembuatan soal ujian mid maupun ujian semester.
• Pembagian tugas pembuatan RPP untuk digunakan bersama utamanya pelajaran umum.
• Membuat buku pegangan santri pelajaran umum dan agama dengan bahasa arab (materi umum tapi berbahasa arab). Tujuannya adalah tersampaikan materi akan tetapi pelajaran bahasa arab juga tercover.
• dan yang lainnya

Demikian informasi tentang kelompok kerja Ponpes Salafiyah. Semoga ada yang memanfaatkan.

Syarat Pendirian Penyelenggara PPS Wajardikdas.
Berikut adalah syarat dan ketentuan terkait pondok pesantren yang mengajukan izin operasional untuk Penyelenggaraan Program Wajardikdas dibawah naungan Kementerian Agama RI.
Syarat dan alur untuk mendapatkan izin dan SK Izin operasional ini berdasarkan ketentuan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Pada pondok pesantren salafiyah.
Baca
*Aturan dan Kualitas Guru Ustadz Pendidik pada PPS Wajardikdas
*Aturan Tentang Santri PPS Wajardikdas
*Sarana Prasarana yang harus ada pada PPS Wajardikdas
Pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk tingkat Ulya, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Ula dan Wustha, dalam bentuk pemberian izin operasional.

Izin operasional sebagaimana dimaksud pada poin (1), diberikan berdasarkan kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat.

Penerbitan izin operasional dibutuhkan untuk keperluan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah atas dasar pengajuan surat permohonan izin menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dari pimpinan pondok pesantren yang telah diverifikasi dan validasi oleh satuan kerja yang dimaksud.

Dalam hal pengajuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada poin (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;
2. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
5. Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan;
6. Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran;
7. Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi;
8. Tersedia sarana dan prasarana belajar;
9. Tersedia santri/peserta didik;
10. Memiliki rencana pembiayaan pendidikan;
11. Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan
12. Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Rangkuman dan Keterangan dan Penjelasan Singkat

PPS Wajardikdas diakui keabsahannya dalam bentuk Izin Operasional;

Izin PPS Wajardikdas tingkat Ula dan Wustha dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota;

Izin PPS Wajardikdas tingkat Ulya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

Penerbitan izin operasional diperlukan untuk penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);

Kakanwil atau Kankemenag, atas nama MenAg Republik Indonesia menerbitkan SK Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada PPS atas dasar pengajuan pimpinan pondok pesantren;

Verifikasi dan validasi dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan izin operasional (ula wustha oleh Kabupaten/Kota, Ulya oleh Provinsi;

pengajuan izin operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• Pondok Pesantren memiliki badan hukum (akta notaris);
• Memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
• ada rekomendasi dari Kantor Kemenag Kab/kota;
• Memiliki struktur organisasi, Anggaran (AD/ART), dan pengurus;
• Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan;
  Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran;
• Ada tenaga kependidikan minimal terdiri dari penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi;
• Tersedia sarana dan prasarana belajar;
  Tersedia santri/peserta didik;
• Memiliki rencana pembiayaan pendidikan;
• Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan;
• surat pernyataan Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah

Keterangan. Jika ada hal yang belum diatur akan dibuat peraturan melalui SK Dirjen yang lain.

Demikian terkait izin dan syarat kelengkapan administrasi proposal pengajuan pendirian PPS Wajardikdas.