Arsip Tag: pondok pesantren

3 PMA tentang Pondok Pesantren

3 Peraturan Menteri Agama PMA tentang Pondok Pesantren tahun 2020 sebagai panduan dalam memahami aturan dan ketentuan beserta rambu-rambu dalam kepesantrenan sebagai lembaga pendidikan di Indonesia.

Pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, ketiga permenag ini di tanda tangani oleh Fachrul Razi sebelum dicopot sebagai Menteri Agama oleh Joko Widodo, tepatnya penandatanganan pada tanggal 30 November 2020.

PMA tentang Pondok Pesantren
Ustadz Edy Tarwoko dan Ustadzah Siti Hasanah bersama para santri lulusan MTs 1996

Sedangkan mulai berlaku dan di undangkan sejak tanggal di 03 Desember 2020, tentunya bertempat di Jakarta pada waktu penandatanganan resmi berlakunya sebagai pedoman pengelolaan pondok pesantren.

Adapun ketiga PMA dimaksud adalah

  • PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren;
  • PMA nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren; dan
  • PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly.

Dalam ketiga PMA diatas, pada bagian umum membahas mengenai berbagai ketentuan dan pengertian serta maksud yang ada dalam PMA dari segi istilah pesantren dan juga berbagai jabatan yang ada di Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

pma no 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren

Pada Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 mengatur tentang pendirian Pesantren, pembagiannya berdasarkan layanan pendidikan yang diselenggarakan, siapa penyelenggaranya dan syarat sebagai penyelenggara.

Dibahas juga tentang apa saja yang wajib dalam pendirian pesantren.

Bab II Pendaftaran pesantren ke Kemenag

Pada Bab II bagian kedua menyebutkan ketentuan dalam mendaftarkan lembaga Pondok Pesantren ke Kementerian Agama dengan mengajukan proposal beserta syarat lampiran dan proses prosedur pengajuan disertai alur perjalanan proposal.

Bagian ketiga memuat mengenai PSP. PSP adalah Piagam Statistik Pesantren sebagai bentuk izin terdaftar pesantren di Kementerian Agama.

Bagian keempat memberikan uraian penjelasan mengenai ketentuan dalam pendirian pondok pesantren cabang yang menginduk kepada pesantren yang lain.

Pada BAB ketiga, membahas mengenai Penyelenggaraan pesantren

yaitu, apa yang wajib bagi pesantren dan fungsi dari kewajiban dimaksud.

Selanjutnya menjelaskan kekhasan dan keunikan pondok pesantren dalam penyelenggaaraannya.

Termasuk ketentuan unsur minimal dalam penyelenggaraan pesantren.

pada PMA ini menjelaskan ketentuan secara umum mengenai maksud dari Kiai ditinjau dari segi kualifikasi pendidikan, ketentuan santri mukim dan jumlah minimal santri yang tinggal di pondok asrama, dan aturan dalam administrasi santri.

Ketentuan Ruang dan bangunan

Dilanjutkan penjelasan tentang ketentuan ruang dan bangunan yang ada di lingkungan pondok pesantren seperti tempat tinggal santri dan masjid mushola sebagai tempat melaksanakan Ibadah.

Selanjutnya keterangan tentang penyelenggaraan pembelajaran pesantren melalui metode dirasah islamiyah dan kajian kitab kuning beserta metode penyampaian transfer ilmu dari pengajar kepada para santri semisal muhafadzah, muhadharah dan lainnya.

Bab IV membahas mengenai ketentuan peralihan

dari keberadaan aturan ini, yang intinya izin pesantren sebelumnya masih tetap berlaku, akan tetapi diharuskan melakukan pendaftaran ulang kepada menteri paling lama 1 tahun semenjak PMA no 30 tahun 2020 ini diundangkan.

Seperti apa detil dan download mengenai Peraturan menteri Agama ini dapat anda simak di PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren

Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

pma no 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren

Pada bab II dalam Permenag no 31 th 2020 membahas mengenai jalur, jenjang beserta bentuk dari Pendidikan Pondok Pesantren. Adapun jalurnya ada 2 yaitu formal dan nonformal yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Pada BAB III membahas mengenai pendidikan muadalah, mulai dari jenjang dan bentuknya.

Kemudian dilanjutkan tentang ketentuan santri pada pondok pesantren Satuan Pendidikan Muadalah.

Bagian ketiga membahas kurikulumyang terdiri dari kurikulum pesantren dan pendidikan umum. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang pendidik beserta tenaga kependidikan, mulai dari kualifikasinya dan pemenuhan kompetensi.

Pada bagian kelima berisi penjelasan mengenai penilaian dan kelulusan santri. Pada Satuan Pendidikan Muadalah Pondok Pesantren , ketentuan ijazah, hak santri yang telah lulus selesai pendidikan di SPM.

Sarpras Satuan Pendidikan Muadalah

Bagian keenam menjelaskan ketentuan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Muadalah, kriteria, aspek daya tampung dan tetek bengek yang diperlukan dalam hal fasilitas untuk SPM Ponpes.

Kemudian pada bagian ketujuh memberikan penjelasan tentang syarat pendirian pendidikan muadalah pondok pesantren, alur pengajuan proposal beserta syarat dan ketentuannya. Dan diakhiri dengan penetapan izin pendirian.

Pada Bab keempat membahas tentang Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Pondok Pesantren.

Secara garis besar isinya hampir sama dengan diatas mengenai pokok yang diuraikan, menjelaskan syarat ketentuan beserta alur perizinan dalam pendirian dan ketentuan santrinya. Termasuk juga mengenai kualifikasi tenaga pendidik (ustadz ustadzah pengajar maupun kiai).

Bab kelima Ma’had Aly

Menjelaskan apa itu ma’had Aly dan apa saja yang diselenggarakan dalam pendidikan Akademik pada program sarjana (marhalah ula), magister (marhalah tsaniyah) dan doktor (marhalah tsalisah).

Selanjutnya berkenaan dengan kurikulum, otoritas ma’had Aly, ketentuan santri, dan kemudian penjelasan bahwa urusan ma’had aly akan dijelaskan pada PMA yang lain.

Bab VI Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Pesantren dalam Bentuk yang Lain terintegrasi dengan Pendidikan Umum

Dalam bab ini memberikan penjelasan bahw dalam kajian kitab kuning dan pendidikan pesantren dalam bentuk lain dapat diselenggarakan dengan berjenjang maupun tidak berjenjang.

Dijelaskan pula bahwa metode klasikal digunakan untuk metode yang berjenjang, sedangkan pada metode tidak berjenjang dapat menggunakan metode sorogan, bandongan maupun yang lain.

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan nonformal berbentuk kajian kitab kuning dan integrasi dengan pendidikan umum dapat menerbitkan syahadah atau ijazah tanda kelulusan santri.

Adapun format ijazah ini akan ditetapkan dengan keputusan menteri. Menurut opini saya, ketentuan ini nantinya akan lari ke rekognisi lulusan pesantren melalui ujian kesetaraan.

BAB ketujuh Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Menjelasan mengenai Majelis Masyayikh, sistem dalam penjaminan mutu pendidikan, menjelaskan fungsi dari penjaminan mutu dan bagaimana sistem ini diarahkan pada berbagai aspek.

Kemudian keterangan tentang pembentukan majelis masyayikh dan dewan masyayikh. Siapa saja mereka, berapa jumlah anggotanya, bagaimana proses dalam pembentukan dan pemilihannya.

Bab 8 tentang Pendanaan dan bab 9 mengenai pengelolaan dan data Informasi.

BAB 10 ketentuan peralihan

Yaitu memberitahukan bahwa peringkat akreditasi dinyatakan masih berlaku sampai masa akreditasi berakhir. Kemudian bahwa ketentuan yang lain masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan aturan yang baru.

Lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Agama no 31 th 2020 beserta mengunduh file nya dapat dilihat pada artikel PMA nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Dengan berlakunya PMA ini maka Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly

PMA no 32 th 2020 tentang Ma'had Aly

Pada PMA 32 dari serial PMA ini yaitu tentang Ma’had Aly. Membahas jenjang apa saja yang diselenggarakan, dan juga rumpun ilmu Islam dalam pendalaman Bidang ilmu tertentu dan disebutkan rumpun tersebut.

Penjelasan mengenai istilah takhashush sebagaimana dimaksud dalam ayat yang ada pada PMA.

Kemudian berturut turut mengenai penjelasan pendirian, syarat ketentuan dan kelengkapan pengajuan proposal, proses pengajuan sampai dengan diterbitkan izin Ma’had Aly.

Pada Bab selanjutnya menjelaskan mengenai ijazah, gelar yang disandang mahasantri sebagai peserta didik Ma’had Aly serta kualifikasi dan kompetensi para santrinya.

Lebih detil mengenai PMA ini dapat anda baca dan unduh file nya (download) pada artikel PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Ma’had Aly.

Begitulah informasi mengenai peraturan Menteri Agama (Permenag) PMA nomor 30, 31, 32 tahun 2020 tentang Pondok Pesantren yang di tanda tangani oleh Fachru Razi yang saat artikel ini terbit (27 Des 2020) telah dicopot jabatannya sebagai Menteri Agama.

Wilujeng dalu, selamat malam, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Pendaftaran Santri Baru al Madinah Boyolali KB SD SMP Aliyah

Informasi Pendaftaran Santri Baru al Madinah Boyolali KB SD SMP Aliyah atau biasa disebut dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Pondok Pesantren Al Madinah Nogosari. Mulai dari Jenjang Kelompok Bermain, Taman Kanak Kanak, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, apabila anda punya putra putri yang hendak melanjutkan pendidikan sekolah di Pondok Pesantren Al Madinah Nogosari Boyolali, disana terdapat layanan Pendidikan berupa

  • Kelompok Belajar Islam Terpadu (KBIP, jenjang PAUD)
  • Taman Kanak Kanak Islam Terpadu (TKIP, jenjang TK)
  • SMP ISLAM TERPADU
  • MADRASAH ALIYAH

Tanpa basa basi, berikut informasi lengkapnya (atau setidaknya lumayan lengkap).

Penerimaan Siswa Baru TK dan KB Al Madinah Nogosari

profil TK Al Madinah Nogosari Boyolali

Bagi orang tua yang hendak memasukkan atau mendaftarkan buah hati pada KBIT atau TKIT al Madinah Nogosari Boyolali, berikut informasi waktu pendaftaran, syarat kelengkapan administrasi beserta biaya yang perlu disiapkan.

Syarat pendaftaran dan biaya

Apabila hendak mendaftarkan, maka yang perlu dipersiapkan sebagai syarat pendaftaran adalah sebagai berikut;

Syarat Pendaftaran

  1. Mengisi Formulir Pendaftaran
  2. Fotocopy Akta Kelahiran dan Fotocopy Kartu Keluarga
  3. Mengikuti Tes dan Wawancara
  4. Minimal Usia Per 1 Juli 2021
    ✅KB Islam Terpadu 3 Tahun
    ✅TK Islam Terpadu 4 Tahun
  5. Membayar Biaya Pendaftaran Rp 165.000,-

Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online 🗓️Mulai Tanggal 1 Desember – 31 Desember 2020.

Adapun pendaftaran bisa dilakukan melalui tautan resmi lembaga ini di link pendaftaran http://ppdb.pesantrenalmadinah.or.id/

Bingung mendaftar secara online?

Tidak usah khawatir, anda dapat menghubungi kontak dibawah ini untuk dibantu dalam proses pendaftaran.

📜 Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi :

KB Islam Terpadu :
📱 081231973738 / 085899723437
TK Islam Terpadu :
📱 0818044947171 / 085899723437

PPDB SMPIP – Madrasah Aliyah AL MADINAH PONDOK PESANTREN AL MADINAH NOGOSARI BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Pendaftaran Pondok Pesantren Al Madinah Nogosari Boyolali

Pondok Pesantren Al Madinah memiliki layanan program Pendidikan setingkat SMP dan SMA. Lebih jelasnya sebagaimana dibawah ini

✍️ SMP ISLAM TERPADU AL MADINAH ( Terakreditasi A)
✍️ MADRASAH ALIYAH AL MADINAH ( Terakreditasi B)

Dalam penerimaan siswa baru untuk SMP dan Madrasah Aliyah adalah sama persis pengecualian dalam materi tes ujian.

Berikut informasi mengenai syarat dan biaya pendaftaran SMP dan MA pondok pesantren Al Madinah Nogosari Boyolali.

Syarat Pendaftaran dan langkah mendaftarkan

Berikut berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan pada SMPIP dan Madrasah Aliyah Al Madinah Boyolali.

  • Fotokopi Ijazah dan SHUN yang sudah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bisa menyusul)
  • Fotokopi Akta Kelahiran (2 lbr)
  • Kartu Keluarga sebanyak (2 lbr)
  • Fc Rapor kelas 5 semester 1 & 2 (SMP) (2 lbr)
  • Fotokopi Rapor kelas 8 semester 1 & 2 (MA) (2 lbr)
  • Fotokopi Kartu PKH/KIP bagi yang memiliki (1lbr)
  • Hasil pemeriksaan Hepatitis B (HBsAg) (1 lbr)
  • Fotokopi Kartu NISN sebanyak 1 lembar
  • Foto 3×4 sebanyak 3 lembar

Langkah pendaftaran murid baru

  1. Mendaftar Online melalui http://ppdb.pesantrenalmadinah.or.id
  2. Mengisi data secara lengkap dan benar di web
  3. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- via transfer ke nomor rekening Bank BRI 665201015978530 a.n DIDY FANTOFIK
  4. Melakukan upload bukti pembayaran biaya pendaftaran
  5. Menunggu verifikasi oleh panitia PSB (maksimal 3 hari kerja)
  6. Setelah berkas diverifikasi oleh panitia, kemudian Download Kartu Tes (Peserta) (bisa didowload sebelum atau setelah pendaftaran)
  7. Mengikuti tes seleksi secara online sesuai jadwal tes
  8. Menunggu pengumuman hasil seleksi
  9. Pengumuman Hasil Seleksi melalui Web http://ppdb.pesantrenalmadinah.or.id, Whatsapp atau Telephone

WAKTU PENDAFTARAN

santri ponpes al Madinah Nogosari Boyolali
santri ponpes al madinah sedang belajar

Gelombang 1
💻 Pendaftaran : 1-25 Desember 2020
📝 Tes Seleksi : 28 – 30 Desember 2020
📢 Pengumuman : 3 Januari 2021
🔄 Daftar Ulang : 3 – 5 Januari 2021

Gelombang 2
💻 Pendaftaran : 6-24 Januari 2021
📝 Tes Seleksi : 25-26 Januari 2021
📢 Pengumuman : 28 Januari 2021
🔄 Daftar Ulang : 30 Januari -1 Februari 2021

MATERI TES

berikut adalah materi ujian masuk yang akan diujikan bagi calon santri PP al Madinah Nogosari.

  1. Baca Al Qur’an (SMPIP)
  2. Hafalan Al Qur’an (MA)
  3. Baca Kitab (MA)
  4. Aqidah Dasar
  5. Bahasa Arab
  6. Matematika
  7. IPA (MA Jurusan IPA)
  8. Wawancara tertulis

Ketentuan DAFTAR ULANG

Apabila putra putri anda dinyatakan diterima menjadi santri baru pada pondok pesantren al madinah sesuai jenjangnya maka berikut informasi.

  1. Membayar/transfer biaya daftar ulang via Bank transfer ke nomor rekening Bank BRI 665201015978530 a.n DIDY FANTOFIK atau datang langsung ke Pondok Al Madinah Nogosari
  2. Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran ke alamat Pondok Al Madinah Nogosari dengan alamat tujuan:
    • Kepada : Ahmad Fauzi
    • Sekretariat PPDB Pondok Pesantren Al Madinah
    • d/a Jl Mangu-Nogosari Km 3, Pilangsari, Potronayan, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali
  3. Mengupload bukti daftar ulang
  4. Mengupload bukti pengiriman berkas (resi)
  5. Menunggu kegiatan Serah Terima Santri (masuk perdana)

BIAYA ADMINISTRASI

berapa biaya daftar ulang? uang pangkal dan biaya SPP uang syahriyah setiap bulannya?
berikut penjelasan singkat.

🔖 SPP per Bulan: 1.150.000,- (semua jenjang)
🔖 Uang Pangkal
🟢 SMP : 🔸 Putra : Rp 5.740.000,-
🔸 Putri : Rp 5.940.000.-

🔵 MA : 🔹 Putra : Rp 7.325.000,- 🔸 Putri : Rp 7.600.000.-

☎️ CONTACT PERSON

Apabila ada kesulitan dalam apapun untuk mendaftarkan putra putri anda, berikut nomor telfon yang bisa dihubungi (termasuk kesulitan dalam pendaftaran secara online)

🟢 SMPIP
➡️ Putra : 0897-2833-000
➡️ Putri : 0852-5442-1108

🔵 MA
➡️ Putra : 0856-4214-8883
➡️ Putri : 0812-2911-1232

Informasi Fasilitas dan Kegiatan Pondok Pesantren Al Madinah SMP maupun Aliyah

Berikut ini adalah berbagai kegiatan dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para santri dan info mengenai tenaga pengajar ustadz ustadzahnya.

Program Kurikulum

Program Kurikulum Ponpes Al Madinah Boyolali.

📙 Tahfizhul Qur’an
🟢 SMP : ✅ Reguler 6 Juz
✅ Unggulan 15 Juz
🔵 MA : ➡️ Reguler 10 Juz
➡️ Unggulan 30 Juz
📕 Hafalan matan-matan kitab para ulama (hadits, musthalah hadits, qawaidul fiqhiyyah dan faraidh).
📣 Pembiasaan percakapan Bahasa Arab sehari-hari.
🎤 Muhadharah
⛺ Outbound & Outing Class

🏹 EKSTRAKURIKULER

📗 Al Qur’an Club
📕 Hadits Club
🏅TOP (Team Olimpiade Pesantren)
🥋 Beladiri Wing Chun
🏕️ Madinpala (Pecinta Alam)
👚 Tata Busana
🍩 Tata Boga
🏵️ Tata Kriya
🏸 Bulutangkis
💦 Renang
🏹 Memanah
👟 Lari
🏞️ Desain Grafis
💻 Programming
🖥️ Aplikasi Perkantoran
🎨 Melukis

TENAGA PENGAJAR

adapun para ustadz dan kualifasi pendidikan para pengajarnya diantaranya adalah sebagai berikut;

  • Al ustadz Muhammad Na’im,Lc
  • Al Ustadz Jauhari, Lc
  • Alumni Universitas Islam Madinah KSA
  • Alumni Daarul Hadits Yaman
  • Lulusan LIPIA Jakarta
  • Pondok-pondok pesantren & Universitas-universitas terkemuka Nasional

ALAMAT PONDOK

🏡 Pondok Putra: Jln. Mangu – Nogosari Km 03, Pilangsari, Potronayan, Nogosari, Boyolali (0271) 7470007 / 7469371

🏠 Pondok Putri : Jln. Mangu – Nogosari Km 04, Grenjeng, Kenteng, Nogosari, Boyolali
(0271) 734222 / 734225

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi website kami : pesantrenalmadinah.or.id atau sampean bisa wa nomor2 diatas untuk minta brosurnya.

Instagram dan Facebook: pesantrenalmadinah.nogosari
Youtube : Pesantren Al Madinah Nogosari

Contoh SK Kepala Kankemenag tentang Pengurus FKPP

Contoh surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tentang pengangkatan dan SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) dibuat dalam format doc ms word dapat diunduh gratis free download bagi pihak yang berkecimpung pada dunia Ponpes.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, satu lagi file yang bermanfaat untuk FKPP atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren tentang Pengangkatan atau bahasa lain Susunan Pengurus yang diambil dari Contoh SK Kankemenag Kabupaten Pekalongan.

Sekali lagi suwun gus Kendro atas baik hatinya dalam berbagi file ini, semoga barakah fid dunya wal akhirah, nambah momongan, sisihane juga (nek tego dan wani :D).

Isi SK Pengurus FKPP dari Kemenag

Seperti apa sih modelnya SK Pengangkatan pengurus FKPP ini?

Modelnya ya seperti pada umumnya Surat Keputusan yang lazim anda lihat sehari hari.

Dalam SK ini terdapat kata mengingat menimbang memutuskan menetapkan dan lain sebagainya.

Adapun dalam contoh SK FKPP ini dalam teks yang ada didalamnya berisi sebagaimana dibawah ini.

Menimbang

Pertimbangan yang pertama, bahwa dalam rangka membantu pelayanan dan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Pertimbangan yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022.

Mengingat

Satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Tiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

Memperhatikan

Pertama, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren – Gerakan Ayo Mondok Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 20115 di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Gemuh-Ungaran Semarang Barat;

Kedua, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Semarang pada tanggal 23 Juli 2015 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Kabupaten/Kota;

Ketiga, Rapat Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah pada tanggal 6 November 2017 di Pondok Pesantren Fathul Huda Sinangohprendeng Kajen tentang draf kepengurusan Forum Komunikasi Pondok Persantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Keempat, Surat Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah Kabupaten Pekalongan Nomor PC.11/RMINU/49/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal permohonan SK FKPP.

Memutuskan

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 2018-2022

Kesatu Menetapkan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua, Pengurus Forum Komunikasi Pondok Persantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke-Indonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;

Ketiga, Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Susunan pengurus FKPP dalam contoh SK

Berikut adalah apa saja jabatan yang ada dalam struktur organisasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) versi Kabupaten Pekalongan.

Adapun jajaran kepengurusan yang terlampir dalam SK adalah;

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP)
KABUPATEN PEKALONGAN
MASA BAKTI 2018-2022

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan :
Bidang Pengembangan Santri :
Bidang Sarana dan Prasarana :
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Syari’ah :
Bidang Hukum dan Advokasi :
Bidang Teknologi dan Komonikasi :

Jika hendak menambahkan, mengurangi, melakukan perubahan nama dalam susunan pengurus merupakan hak sampean menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya.

Satu lagi, ini hanyalah salah satu contoh, sepanjang yang saya tahu belum ada contoh baku dalam SK Pengangkatan pengurus FKPP, jadi bisa dikatakan bebas berkarya.

Download contoh SK FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren)

Bagi yang hendak mengunduh atau download Surat Keputusan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren, berikut kami bagikan tampilan preloved sebelum anda mengunduhnya.

Kelebihan dari tampilan pra pengunduhan ini adalah sampean tidak perlu mengunduh atau download file jika keperluannya hanya untuk mengetahui seperti apa file yang akan diunduh nantinya.

Berikut tampilannya.

Sampean mengehendaki untuk mengunduhnya sebagai panduan atau patokan dalam pembuatan SK FKPP? Silakan anda download dari tampilan preloved diatas dan simpan pada drive anda baik di komputer maupun pada hape canggih sampean.

Ada kendala dalam pengunduhan secara langsung melalui tampilan preloved?

Berikut kami bagikan tautan untuk mengunduh gratis free download contoh SK FKPP yang dibuat dalam format doc ms word dengan huruf bookman old style menggunakan ukuran font size 11.

Download SK Pengurus FKPP

Demikian tambahan postingan dan koleksi contoh SK Khususnya untuk pontren ponpes atau pondok pesantren berkaitan dengan lembaga FKPP yang merupakan mitra dari pondok pesantren.

Maturnuwun gus Kindro Dwi Raharjo atas kelonggaran hatinya dalam berbagi contoh file dalam format docx yang sangat memanjakan pengunduhnya untuk download dan edit menyesuaikan keadaan. untuk mbak wardah Qistiyah, selamat ultah 25 Agustus.

Sampai disini dahulu, wilujeng siyang poro rawuh, selamat siang para peminat dunia maya.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Daftar Periksa Kesiapan Satuan Pendidikan Pondok Pesantren Madin TPQ

Informasi tentang panduang pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah dan lembaga pendidikan al-Qur’an dalam memasuki tahun ajaran baru di masa pandemik covid-19.

Baca;

Penyakit Kulit di Pesantren #
Penyakit Prurigo pada Santri Pondok #
Macam macam Ijazah Formal pada Pondok Pesantren #

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020/2021 kepada seluruh satuan pendidikan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang termasuk didalamnya Ponpes, Madin, TPQ, LPQ, untuk mengisi daftar kesiapan satuan pendidikan melalui halaman web.

Maksud dari pengisian daftar periksa ini menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan bagi Dirjen Pendis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag dalam mempersiapkan penyelenggaraan pada tahun ajaran baru dan tahun akademik baru di masa pandemic covid-19.

Batas waktu akhir pengisian oleh setiap lembaga satuan pendidikan selambat lambatnya tanggal 05 Juli 2020 pukul 23.59 wib.

Langkah langkah mengisi dan panduan pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan

cantik baik hati dan rajin menabung

Yang pertama adalah mengakses halaman web milik Kementerian Agama yaitu di tautan http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/

Login dengan menggunakan EMIS admin EMIS Kemenag Kabupaten atau Kota dengan username dan password yang telah dimiliki.

Mengisi daftar pertanyaan yang terdiri dari 4 bagian menu yaitu;

  1. Ketersediaan sanitasi
  2. Ketersediaan fasilitas kesehatan
  3. Pemetaan warga satuan pendidikan
  4. Kesepakatan

Kemudian dari pihak admin EMIS Kemenag kab atau kota untuk mengunduh formulir dari 4 komponen diatas sebagaimana yang ada dalam file pdf panduan yang beredar di kalangan JFU PD Pontren atau Seksi PAKIS.

Selanjutnya file dari lembaga yang sudah mengisi data selanjutnya dijadikan satu kemudian diunggah atau diupload oleh sang petugas alias raja pengemis di tingkat Kabupaten atau Kota.

Download Panduan Pengisian

Dalam Surat dari Dirjen Pendis nomor sekian yang ditujukan kepada Kanwil Kemenag Provinsi UP Bidang PD Pontren/Pakis/TOS di Seluruh Indonesia terdapat lampiran mengenai ketentuan dalam pengunduhan file maupun upload data.

Berikut model file PDF yang bisa disimpan pada blog ini.

Demikian informasi berkenaan dengan tambahan data yang dibebankan kepada para pengelola lembaga TPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan juga Pondok Pesantren selain data entry reguler EMIS yang sudah menjadi fardhu ‘ain bagi lembaga dibawah naungan PD Pontren di Seluruh Indonesia.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Seluruh TPQ Madin Ponpes Kab Pekalongan sudah berbadan Hukum, Keren dan Inspiratif

Informasi tentang hebat dan kerennya lembaga Taman Pendidikan Al Qur’an, Madrasah Diniyah Takmiliyah, pondok pesantren dan organisasi Pendidikan Islam di Kabupaten Pekalongan yang mampu mengkondisikan kepemilikan BHI (Badan Hukum Indonesia) sehingga tidak mempermasalahkan jika TPQ diharuskan berada dibawah organisasi yang berbadan hukum.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sugeng enjang pakde bude, ditengah kegalauan beberapa penggiat pendidikan keagamaan khususnya untuk Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) dimana saat ini persyaratan pendaftaran dan juga pemberian nomor statistik mensyaratkan TPQ berada dibawah naungan organisasi yang berbadan hukum.

Ketentuan tentang keharusan berbadan hukum sebagai syarat pendaftaran ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Islam yang ditetapkan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020 oleh Dirjen Kamaruddin Amin.

Dan seandainya pun ada ketentuan (seandainya) yang berlaku surut mengenai ketentuan BH Indonesia ini bagi lembaga TPQ maka dengan gagah dan dan berwibawa Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan secara pede melalui ketentuan ini.

TPQ harus berbadan hukum

Dan diyakini tidak ada satupun lembaga Taman Pendidikan Al Qur’an yang terpental dari catatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan karena memang kepemilikan Badan Hukum Indonesia ini sudah terkondisikan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Jangan jangan jumlah lembaga yang terdaftar di Kankemenag Kab. Pekalongan hanya berjumlah puluhan saja?

Ini yang perlu diberikan kesalutan dari kabupaten atau kota lain yang lembaganya banyak yang belum mempunyai Badan Hukum Akta Notaris dengan SK Kemenkumham.

Baca; pentingnya pendidikan Al Qur’an sebagai bagian dalam pendidikan Islam

Berdasarkan data, bahwa jumlah lembaga Taman Pendidikan Al Qur’an berjumlah lebih dari 1.000 (seribu) lembaga, Madrasah diniyah Takmiliyah sejumlah 500 lebih dan Pondok Pesantren yang mencapai 88 (delapan puluh delapan) pesantren. Angka TPQ dan Madin ditulis globalnya karena data yang bersifat dinamis yang bertambah dari waktu ke waktu.

Kekompakan pengelola TPQ, Madin dan Pondok Pesantren dalam mengurus Badan Hukum Akta Notaris yang ber SK Kemenkumham ini tidak terlepas dengan keberadaan bantuan dari bupati dikala itu yang menggelontorkan dana bagi lembaga sebesar @ 2.000.000,- dan untuk masing-masing guru sebesar Rp. 500.000,-.

Ahmad-Zayadi-Direktur-PD-Pontren
Ahmad Zayadi (Direktur PD Pontren Kala itu) saat mengunjungi PP PDF Walindo acara roan Akbar

Dikala itu keberadaan dari ketentuan Kemendagri yang mensyaratakan keberadaan sk ini membuat lembaga dikala tersebut beramai ramai mengurus SK Kemenkumham.

Dalam hal penghematan pembuatan SK Kemenkumham sebagai persyaratan lembaga yang berbadan hukum, banyak lembaga yang menjatuhkan pilihan kepada perkumpulan dibandingkan dengan yayasan. Untuk dicatat, selisih biaya dalam mengurusnya mencapai berjuta – juta rupiah.

Baca; SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020

Berdasarkan penuturan Kindro Dwi Raharjo, S.Pd., salah satu punggawa PD Pontren di Kabupaten Pekalongan menyebutkan bahwa dengan usaha yang luar biasa dari berbagai pihak yang ada, Badan hukum kelompok ini bisa kelar dalam waktu satu minggu saja, dengan biaya untuk mengurusnya kisaran satu sampai dua juta rupiah.

Apapun itu, kebersamaan dan sinergi antara pengelola lembaga pendidikan (TPQ, Madin, Ponpes dll), Kankemenag, PD Pontren dengan Kepala Seksi Hbusaeri, MH, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sangat perlu dicontoh dan diapresiasi dengan keberhasilan melakukan sapu bersih pengadaan Badan Hukum bagi lembaga Pendidikan Islam.

santriah roudlotul mubtadiin
santriah roudlotul mubtadiin

Sebenarnya saya yakin juga masih ada TPQ yang belum memiliki Badan Hukum di Kabupaten Pekalongan, akan tetapi karena begitu sedikitnya yang tidak punya (entah karena tidak mau mengurus atau merasa hanya TPQ keluarga saja) maka tetaplah sangat sukses Kabupaten Pekalongan dalam hal edukasi kepemilikan SK Kemenkumham untuk lembaga Pendidikan Islam.

Salut salut dan sekali lagi salut, semoga lembaga yang lain bisa segera menyusul dan memiliki Badan Hukum entah itu berupa yayasan maupun kelompok.

Demikian reportase yang dapat menginspirasi kita guna mengurus SK Kemenkumham yang biasanya berfungsi dalam mengurus perizinan dan syarat menerima bantuan dari instansi pemerintah.

Sugeng enjang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tugas Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh pada Pesantren

Keterangan dan informasi seputar dewan masyayikh dan majelis Masyayikh pada pondok pesantren dan peran serta beserta tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya mengacu kepada Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat rolasan jamaah facebookiyah atau yang non facebookiyah, bicara tentang penjaminan mutu pesantren saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya dewan masyayikh dan majelis masyayikh.

Baca;
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren
Bentuk Izin Terdaftar Pondok Pesantren UU 18 tahun 2019
Pendidikan formal dan nonformal pada Pondok Pesantren

Siapakah mereka? Untuk mengetahui siapa dan apa saja tugas dan kewajibannya dapat menuju langsung ke UU Pesantren no 18 tahun 2019, atau anda dapat membaca ringkasan dibawah ini.

Alasan Pembentukan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh

Dibentuknya Dewan Masyayikh serta Majelis Masyayikh dalam rangka menjamin mutu serta pendidik dan kependidikan yang aturanya mengacu secara khusus dengan dasar kekhasan tradisi akademik pondok pesantren.

Dewan dan majelis masyayikh ini bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Pengertian Dewan dan Majelis Masyayikh

Yang dimaksud dengan dewan masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

Sedangkan yang dimaksud majelis masyayikh yaitu lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Peran serta dewan masyayikh dalam Pendidikan Diniyah Formal (Pendidikan Formal pada Pesantren) yaitu menyusun suatu rumusan yang menjadi kerangka dasar beserta struktur kurikulum pesantren yang berbasis pada kitab kuning.

Hal ini tercantum dalam pasal 20 UU Pesantren.

Dalam dewan ini tentunya ada seorang pemimpin yang bertugas menjalankan fungsi dan tugas sebagai umumnya pemimpin, dalam hal Dewan Masyayikh, yang menjadi pimpinan pada lembaga ini adalah seorang Kiai.

Dalam hal pembentukan dan tata cara mengenai dewan Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Tugas Majelis dan Dewan Masyayikh pada Pondok Pesantren

majelis-masyayikh-pondok-pesantren

Apa saja tugas dewan masyayikh pada lembaga pondok pesantren?
Setidaknya ada 5 hal yaitu;

  • menyusun kurikulum pesantren;
  • melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  • meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  • melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
  • menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Majelis Masyayikh

Secara singkat, majelis masyaykh adalah perwakilan dari dewan masyayikh.
Tugas dari dewan ini adalah :

  • menetapkan kerangka dasar beserta struktur kurikulum pada pondok Pesantren;
  • memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh perihal penentuan kurikulum Pondok Pesantren;
  • merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
  • merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  • melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
  • memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Dalam evaluasi pembelajaran dan pemenuhan mutu selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agama.

Selanjutnya dengan dasar dari hasil penilaian dan evaluasi beserta pemenuhan mutu selanjutnya menteri melakukan;

  1. pemetaan mutu;
  2. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
  3. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

Kemudian Peraturan Menteri (Agama) menetapkan tentang pemetaan mutu, perencaan, target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitas dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu ini.

Selain tugas tugas yang disebutkan diatas, ada pekerjaan lain dalam kaitan kepesantrenan dan majelis masyayikh yaitu Majelis Masyayikh menyusu struktur organisasi dan tata kerja.

Sistem-Penjaminan-Mutu-Pendidikan-Pondok-Pesantren
sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, demi kelancaran pelaksaannya majelis masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Pembiayaan Majelis Masyayikh

Bagaimana dengan sumber pembiayaan untuk operasional Majelis Masyayikh?

Dalam Pasal 32 uu Pesantren ada beberapa sumber pembiayaan untuk dewan ini.

Adapun sumber sumber dimaksud dapat berasal dari;

  • bantuan Pemerintah Pusat,
  • Pemerintah Daerah,
  • masyarakat, dan atau
  • sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian informasi apa itu Majelis dan Dewan Masyayikh yang terdapat dalam UU Pesantren yang secara pokok memiliki tanggungjawab dalam hal penjaminan mutu pendidikan pada pesantren.

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Pesantren dalam Fungsi Pendidikan dalam UU no 18 tahun 2019

Informasi tentang pondok pesantren dalam fungsi pendidikan nasional, kesempatan lulusan ponpes dengan ijazah formal ataupun nonformal dari pontren, bagaimana kedudukan ijazah kelulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun kesempatan di dunia kerja.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secara de facto pondok pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional bahkan menilik banyak sejarah keberadaan pesantren sudah eksis sebelum kurikulum sisdiknas muncul. Saat ini secara de jure pesantren sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tertuang dalam Undang undang nomor 18 tahun 2019 Bagian Keempat Paragraf 1 pasal 15 yang berbunyi;

“Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”

pasal 15 UU no 18 tahun 2019

Dalam menjadi bagian pendidikan nasional, lembaga ini diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan pada masing masing pondok. (pasal 16 ayat 1).

Adapun yang dimaksud fungsinya pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional adalah membentuk santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman. (pasal 16 ayat 2).

Jenjang Pendidikan Pesantren

Lembaga pondok pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan secara formal maupun nonformal.

Untuk pendidikan nonformal, bentuk pendidikan dapat berupa kajian kitab kuning.

Dalam hal pendidikan formal, pesantren memiliki kelengkapan lembaga dari pendidikan dasar, lanjutan maupun perguruan tinggi.

Berikut lembaga formal pesantren menurut pasal 17 uu no 18 tahun 2019

Jenjang Pendidikan Dasar :

  • satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
  • satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Jenjang Pendidikan Menengah : berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.

jenjang pendidikan tinggi : berbentuk Ma’had A1y.

Kurikulum Pesantren Pendidikan Formal

Ada 2 macam kurikulum untuk pesantren pendidikan formal yaitu terdiri dari;

  1. Kurikulum Pesantren; dan
  2. Kurikulum umum.

Dalam hal kurikulum pesantren, mengacu kepada pasal 18 ayat kurikulum pesantren dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Sedangkan untuk Kurikulum pendidikan umum diatur dalam Peraturan Menteri.

Kelulusan santri pondok pesantren

pegawai pd pontren
petugas PD Pontren & PAKIS

Dalam hal ijazah, tentunya kekuatan antara pendidikan formal di pesantren adalah sama dengan ijazah pendidikan formal umum pada Kemendiknas semisal SD SMP atau SMA, atau pada Kementerian Agama semisal MI MTs maupun Madrasah Aliyah.

Dalam hal penentuan kelulusan santri pada lembaga diatur dalam pasal 19 yang secara ringkas adalah sebagai berikut;

Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah

Adapun hak santri yang lulus muadalah ada 2 yaitu;

  1. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
  2. Mendapatkan kesempatan kerja.

Pendidikan nonformal pada pondok pesantren

Dalam pasal 13 lumayan terperinci tentang pendidikan nonformal pada pondok pesantren.

Berikut rinciannya;

  • Pendidikan Nonformal pada Pesantren dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
  • Pendidikan Nonformal pada Pesantren dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
  • Lulusan Pendidikan Pesantren nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian (saat ini bernama rekognisi).
  • Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Demikian informasi mengenai peran pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan keterangan pendidikan formal dan nonformal pada pesantren beserta kekuatan ijazah santri lulusan dari pondok mengacu kepada Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Sebutan Lain Pondok Pesantren pada Beberapa Daerah di Indonesia

Informasi tentang istilah atau nama pesantren dari berbagai pulau di Indonesia disertai dengan keterangan seperlunya. Secara pengertian, pesantren menurut Pesantren Abd. Halim Soebahar dalam buku Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) adalah “merupakan proses penyantrian yang memiliki dua arti, yaitu tempat santri atau proses menjadi santri”.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam Undang undang Pesantren Bab I Ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari undang undang ini diketahui bahwasanya pesantren bukan hanya memiliki sebutan pondok pesantren saja, akan tetapi terdapat nama lain yang tersemat dengan lembaga yang masuk dalam kategori pesantren.

Adapun nama yang tercantum dalam undang undang ini adalah;

  • Dayah;
  • Surau;
  • Meunasah; atau
  • Sebutan lain.

Dalam hal sebutan lain ini apapun namanya selama memenuhi syarat minimal unsure-unsur pesantren yang 5 maka dapat juga disebut dengan pesantren.

Sekedar mengingatkan bahwa kelima unsur pesantren adalah;

  1. Kiai;
  2. Santri yang bermukim di Pesantren;
  3. pondok atau asrama;
  4. masjid atau musala; dan
  5. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
ilustrasi santri pontren tanpa biaya

Itulah unsur minimal pesantren sehingga secara teknis suatu lembaga dengan apapun nama dan sebutannya jika memiliki minimal kelima unsure diatas dapat dimasukkan atau disebut dengan pesantren.

Untuk lebih dekat mengenal sebutan pesantren dari berbagai tempat penjuru tanah air, berikut kami sajikan informasinya.

Pondok pesantren

Nama yang paling familiar dari pesantren adalah pondok pesantren. Secara bahasa, pondok berasal dari kata Arab Funduuq (tempat menginap).

Dalam kamus, pondok berarti bangunan untuk tempat sementara, rumah, atau bilik, atau madrasah, asrama, sedangkan pesantren seperti pengertian diatas yaitu proses penyantrian atau tempat belajar santri.

Istilah ini yang paling populer dan menjadi nama generik pesantren di Indonesia, utamanya wilayah pulau Jawa, ada yang menyebut pesantren ini dengan sebutan pondok saja, atau bagi santri yang belajar di pesantren maka akan disebut sedang mondok.

Dayah

Dayah berasal dari bahasa Arab zawiyyah. Sejak zaman dahulu, dari jaman kerajaan Islam Samudera Pasai sampai kepada kerajaan Islam Aceh Darussalam dan sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dinamakan dengan dayah.” (sumber : Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Departemen Agama RI,1993), hal. 240

Dipergunakan sebutan dayah untuk pesantren di tanah Rencong atau Aceh yang saat ini terkenal dengan Nanggroe Aceh Darussalam ( اچيه دارالسلام ).

Surau

Jika kebanyakan orang memahami surau adalah tempat sholat yang kecil yang dapat dipadankan dengan mushalla, maka berbeda pengertian surau pada wilayah minangkabau.

Di Minangkabau, surau tidak hanya berfungsi pada umumnya surau seperti mushala di Jawa atau wilayah lain selain tanah minang.

santri salafiyah roudlotul mubtadiin (ilustrasi)
santri salafiyah roudlotul mubtadiin (ilustrasi)

Disana Sumatera Barat (Minang) bahwasanya surau merupakan menjadi tempat/pusat kegiatan masyarakat dalam banyak hal (serba guna). Mulai dari rapat/pertemuan, peringatan hari-hari bersejarah dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan fungsi dan menjadi tempat tinggal atau tidur para pemuda di Minang maka unsur pesantren menjadi terlengkapi meskipun dalam aktivitas siang hari kebanyakan pulang ke rumah wali nya.

Meunasah

Secara bahasa dalam Kamus online disebutkan bahwa meunasah adalah bangunan umum di desa-desa sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, bermusyawarah, dan sebagainya (di Aceh).

Kata meunasah berasal dari Madrasah yang dalam masyarakat Aceh bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar, akan tetapi juga sebagai;

  1. Lambang dari kesatuan masyarakat Aceh,
  2. Pusat penyiaran berita untuk warga,
  3. Balai gampong (kampung),
  4. Tempat musyawarah seluruh warga gampong,
  5. Tempat pejabat-pejabat gampong memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan,
  6. Tempat warga gampong tidur malam hari dan
  7. Tempat tadarus Al-Qur’an serta
  8. Tempar perayaan dan kenduri massal dalam kampung, seperti maulid Nabi Muhammad SAW., Nazulul Qur’an dan Isra’ Mi’raj

(sumber : http://pendidikanislam95.blogspot.com/2016/12/pengertian-meunasah-dan-fungsi-meunasah.html)

Rangkang

Merupakan istilah yang datang dari Aceh, sama dengan Dayah hanya skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Dayah sebagai pesantren di Aceh, singkat kata bisa disebut dengan pondok kecil.

Demikian informasi tentang sebutan lain pesantren atau istilah lain pondok pesantren di Indonesia.

Yang jelas dari berbagai nama dan sebutan diatas, intinya sama yaitu merupakan lembaga pendidikan Islam dengan model asrama.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tujuan Penyelenggaraan Pesantren dan ruang lingkupnya dalam UU no 18 tahun 2019

Informasi tentang tujuan diselenggarakan pondok pesantren mengacu kepada undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ponpes yang menjadi pedoman pokok di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pontren.com assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pemerintah melalui undang undang memberikan arahan dan batasan untuk lembaga pendidikan yang dalam hal ini UU no 18 tahun 2019 diperuntukkan bagi pesantren.

Kali ini akan mengulas mengenai tujuan diselenggarakan pondok pesantren dan ruang lingkupnya.

Tujuan diselenggarakan Pesantren

Ada 3 hal yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan (pondok) pesantren yang terdapat dalam pasal 3 BAB II dalam undang undang ini.

Adapun ketiga tujuan penyelenggaraan pesantren dimaksud adalah sebagaimana dibawah ini.

Pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;

Kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dari ketiga tujuan diatas maka dapat diambil kesimpulan atau diringkas menjadi;

  1. Membentuk pribadi dengan kualitas hebat;
  2. Pemahaman agama yang komprehensif; dan
  3. Peningkatan kualitas hidup.

Ruang Lingkup Pondok Pesantren

Dalam pasal 4 bab II UU Pesantren disebutkan bahwa ada 3 ruang lingkup pesantren.

Berikut ketiga ruang lingkup pada pondok pesantren.

  1. pendidikan;
  2. dakwah; dan
  3. pemberdayaan masyarakat

dari ketiga ruang lingkup ini kebanyakan orientasi yang ada pada pesantren lebih banyak dilihat dalam 2 hal teratas yaitu pendidikan dan dakwah.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masih (secara umum) masih belum sekuat sebagaimana dua ruang lingkup yang lainnya (pendidikan dan dakwah).

Ruang lingkup Pendidikan

asas penyelenggaraan pesantren

Saat ini pesantren sudah memiliki pangsa pasar tersendiri yang lebih luas dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Jika dimasa dahulu ada anggapan pesantren merupakan tempat buangan bagi anak anak yang tidak diterima pada sekolahan favorit atau bagus bahkan tempat limbah anak nakal, maka dewasa ini stigma tersebut mulai terkikis.

Bermunculan lembaga pendidikan yang elit pada pesantren baik dalam hal kualitas metode pengajaran maupun bentuk bangunan membuat banyak orang tua menoleh dan menjadikan pesantren sebagai tujuan utama atau setidaknya alternatif yang baik untuk lanjutan pendidikan anaknya.

Tidak sedikit orang tua yang bersafari perjalanan jauh dalam rangka survey langsung ke lokasi pesantren untuk memastikan bagaimana dan seperti apa fasilitas pesantren yang akan dijadikan tempat pendaftaran anaknya.

Ruang lingkup dakwah

Pesantren dianggap sebagai gudangnya orang yang lebih paham agama dibandingkan tempat yang lain secara umum.

Hal ini karena ditempat ini pembelajaran agama beserta prakteknya dilakukan dengan sistematis dan terpola. Termasuk banyak berkumpul para ahli yang mendalami pelajaran agama dengan keahlian baca tulis huruf arab secara mendalam melalui ilmu nahwu sharaf dan ilmu penunjang lainnya.

Juga berbagai macam kitab fiqh maupun ushul fiqh serta nama nama kyai besar yang kebanyakan memiliki pesantren yang berada dibawah kepengasuhannya.

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat

Walaupun minoritas, terdapat pula pesantren yang memiliki visi dan tujuan entrepeneur, dimana pesantren ini memiliki balai latihan kerja atau usaha profit yang dapat menunjang keberadaan perekonomian pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dengan berbagai programnya.

Tentunya yang banyak diketahui kiprahnya adalah Pondok Pesantren Sidogiri.

Itulah sedikit informasi tentang UU pesantren no 18 tahun 2019 tentang pesantren khususnya Bab II pasal 3 dan 4 yang didalamnya memuat tentang tujuan penyelenggaraan pesantren dan ruang lingkup lembaga ini.

Sugeng enjang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.