Contoh surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tentang pengangkatan dan SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) dibuat dalam format doc ms word dapat diunduh gratis free download bagi pihak yang berkecimpung pada dunia Ponpes.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, satu lagi file yang bermanfaat untuk FKPP atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren tentang Pengangkatan atau bahasa lain Susunan Pengurus yang diambil dari Contoh SK Kankemenag Kabupaten Pekalongan.

Sekali lagi suwun gus Kendro atas baik hatinya dalam berbagi file ini, semoga barakah fid dunya wal akhirah, nambah momongan, sisihane juga (nek tego dan wani :D).

Isi SK Pengurus FKPP dari Kemenag

Seperti apa sih modelnya SK Pengangkatan pengurus FKPP ini?

Modelnya ya seperti pada umumnya Surat Keputusan yang lazim anda lihat sehari hari.

Dalam SK ini terdapat kata mengingat menimbang memutuskan menetapkan dan lain sebagainya.

Adapun dalam contoh SK FKPP ini dalam teks yang ada didalamnya berisi sebagaimana dibawah ini.

Menimbang

Pertimbangan yang pertama, bahwa dalam rangka membantu pelayanan dan pembinaan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Pertimbangan yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022.

Mengingat

Satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Tiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

Memperhatikan

Pertama, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren – Gerakan Ayo Mondok Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 20115 di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Gemuh-Ungaran Semarang Barat;

Kedua, Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Semarang pada tanggal 23 Juli 2015 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Kabupaten/Kota;

Ketiga, Rapat Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah pada tanggal 6 November 2017 di Pondok Pesantren Fathul Huda Sinangohprendeng Kajen tentang draf kepengurusan Forum Komunikasi Pondok Persantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Keempat, Surat Pengurus Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah Kabupaten Pekalongan Nomor PC.11/RMINU/49/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal permohonan SK FKPP.

Memutuskan

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP) KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 2018-2022

Kesatu Menetapkan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua, Pengurus Forum Komunikasi Pondok Persantren (FKPP) Kabupaten Pekalongan dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke-Indonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;

Ketiga, Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Susunan pengurus FKPP dalam contoh SK

Berikut adalah apa saja jabatan yang ada dalam struktur organisasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) versi Kabupaten Pekalongan.

Adapun jajaran kepengurusan yang terlampir dalam SK adalah;

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN (FKPP)
KABUPATEN PEKALONGAN
MASA BAKTI 2018-2022

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

Bidang Pendidikan dan Pelatihan :
Bidang Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan :
Bidang Pengembangan Santri :
Bidang Sarana dan Prasarana :
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Syari’ah :
Bidang Hukum dan Advokasi :
Bidang Teknologi dan Komonikasi :

Jika hendak menambahkan, mengurangi, melakukan perubahan nama dalam susunan pengurus merupakan hak sampean menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya.

Satu lagi, ini hanyalah salah satu contoh, sepanjang yang saya tahu belum ada contoh baku dalam SK Pengangkatan pengurus FKPP, jadi bisa dikatakan bebas berkarya.

Download contoh SK FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren)

Bagi yang hendak mengunduh atau download Surat Keputusan Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren, berikut kami bagikan tampilan preloved sebelum anda mengunduhnya.

Kelebihan dari tampilan pra pengunduhan ini adalah sampean tidak perlu mengunduh atau download file jika keperluannya hanya untuk mengetahui seperti apa file yang akan diunduh nantinya.

Berikut tampilannya.

Sampean mengehendaki untuk mengunduhnya sebagai panduan atau patokan dalam pembuatan SK FKPP? Silakan anda download dari tampilan preloved diatas dan simpan pada drive anda baik di komputer maupun pada hape canggih sampean.

Ada kendala dalam pengunduhan secara langsung melalui tampilan preloved?

Berikut kami bagikan tautan untuk mengunduh gratis free download contoh SK FKPP yang dibuat dalam format doc ms word dengan huruf bookman old style menggunakan ukuran font size 11.

Download SK Pengurus FKPP

Demikian tambahan postingan dan koleksi contoh SK Khususnya untuk pontren ponpes atau pondok pesantren berkaitan dengan lembaga FKPP yang merupakan mitra dari pondok pesantren.

Maturnuwun gus Kindro Dwi Raharjo atas kelonggaran hatinya dalam berbagi contoh file dalam format docx yang sangat memanjakan pengunduhnya untuk download dan edit menyesuaikan keadaan. untuk mbak wardah Qistiyah, selamat ultah 25 Agustus.

Sampai disini dahulu, wilujeng siyang poro rawuh, selamat siang para peminat dunia maya.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Keterangan dan informasi seputar dewan masyayikh dan majelis Masyayikh pada pondok pesantren dan peran serta beserta tugas kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya mengacu kepada Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat rolasan jamaah facebookiyah atau yang non facebookiyah, bicara tentang penjaminan mutu pesantren saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya dewan masyayikh dan majelis masyayikh.

Baca;
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren
Bentuk Izin Terdaftar Pondok Pesantren UU 18 tahun 2019
Pendidikan formal dan nonformal pada Pondok Pesantren

Siapakah mereka? Untuk mengetahui siapa dan apa saja tugas dan kewajibannya dapat menuju langsung ke UU Pesantren no 18 tahun 2019, atau anda dapat membaca ringkasan dibawah ini.

Alasan Pembentukan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh

Dibentuknya Dewan Masyayikh serta Majelis Masyayikh dalam rangka menjamin mutu serta pendidik dan kependidikan yang aturanya mengacu secara khusus dengan dasar kekhasan tradisi akademik pondok pesantren.

Dewan dan majelis masyayikh ini bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Pengertian Dewan dan Majelis Masyayikh

Yang dimaksud dengan dewan masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.

Sedangkan yang dimaksud majelis masyayikh yaitu lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Peran serta dewan masyayikh dalam Pendidikan Diniyah Formal (Pendidikan Formal pada Pesantren) yaitu menyusun suatu rumusan yang menjadi kerangka dasar beserta struktur kurikulum pesantren yang berbasis pada kitab kuning.

Hal ini tercantum dalam pasal 20 UU Pesantren.

Dalam dewan ini tentunya ada seorang pemimpin yang bertugas menjalankan fungsi dan tugas sebagai umumnya pemimpin, dalam hal Dewan Masyayikh, yang menjadi pimpinan pada lembaga ini adalah seorang Kiai.

Dalam hal pembentukan dan tata cara mengenai dewan Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Tugas Majelis dan Dewan Masyayikh pada Pondok Pesantren

Apa saja tugas dewan masyayikh pada lembaga pondok pesantren?
Setidaknya ada 5 hal yaitu;

• menyusun kurikulum pesantren;
• melaksanakan kegiatan pembelajaran;
• meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
• melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
• menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Majelis Masyayikh

Secara singkat, majelis masyaykh adalah perwakilan dari dewan masyayikh.
Tugas dari dewan ini adalah :

• menetapkan kerangka dasar beserta struktur kurikulum pada pondok Pesantren;
• memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh perihal penentuan kurikulum Pondok Pesantren;
• merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
• merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
• melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
• memeriksa keabsahan setiap syahadah atau rjazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Dalam evaluasi pembelajaran dan pemenuhan mutu selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agama.

Selanjutnya dengan dasar dari hasil penilaian dan evaluasi beserta pemenuhan mutu selanjutnya menteri melakukan;

1. pemetaan mutu;
2. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
3. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.

Kemudian Peraturan Menteri (Agama) menetapkan tentang pemetaan mutu, perencaan, target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitas dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu ini.

Selain tugas tugas yang disebutkan diatas, ada pekerjaan lain dalam kaitan kepesantrenan dan majelis masyayikh yaitu Majelis Masyayikh menyusu struktur organisasi dan tata kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, demi kelancaran pelaksaannya majelis masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Pembiayaan Majelis Masyayikh

Bagaimana dengan sumber pembiayaan untuk operasional Majelis Masyayikh?

Dalam Pasal 32 uu Pesantren ada beberapa sumber pembiayaan untuk dewan ini.

Adapun sumber sumber dimaksud dapat berasal dari;

• bantuan Pemerintah Pusat,
• Pemerintah Daerah,
• masyarakat, dan atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian informasi apa itu Majelis dan Dewan Masyayikh yang terdapat dalam UU Pesantren yang secara pokok memiliki tanggungjawab dalam hal penjaminan mutu pendidikan pada pesantren.

Sugeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Informasi tentang pondok pesantren dalam fungsi pendidikan nasional, kesempatan lulusan ponpes dengan ijazah formal ataupun nonformal dari pontren, bagaimana kedudukan ijazah kelulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun kesempatan di dunia kerja.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secara de facto pondok pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional bahkan menilik banyak sejarah keberadaan pesantren sudah eksis sebelum kurikulum sisdiknas muncul. Saat ini secara de jure pesantren sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tertuang dalam Undang undang nomor 18 tahun 2019 Bagian Keempat Paragraf 1 pasal 15 yang berbunyi;

“Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional”

pasal 15 UU no 18 tahun 2019

Dalam menjadi bagian pendidikan nasional, lembaga ini diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan pada masing masing pondok. (pasal 16 ayat 1).

Adapun yang dimaksud fungsinya pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional adalah membentuk santri yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman. (pasal 16 ayat 2).

Jenjang Pendidikan Pesantren

Lembaga pondok pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan secara formal maupun nonformal.

Untuk pendidikan nonformal, bentuk pendidikan dapat berupa kajian kitab kuning.

Dalam hal pendidikan formal, pesantren memiliki kelengkapan lembaga dari pendidikan dasar, lanjutan maupun perguruan tinggi.

Berikut lembaga formal pesantren menurut pasal 17 uu no 18 tahun 2019

Jenjang Pendidikan Dasar :

• satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
• satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.

Jenjang Pendidikan Menengah : berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.

jenjang pendidikan tinggi : berbentuk Ma’had A1y.

Kurikulum Pesantren Pendidikan Formal

Ada 2 macam kurikulum untuk pesantren pendidikan formal yaitu terdiri dari;

1. Kurikulum Pesantren; dan
2. Kurikulum umum.

Dalam hal kurikulum pesantren, mengacu kepada pasal 18 ayat kurikulum pesantren dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Sedangkan untuk Kurikulum pendidikan umum diatur dalam Peraturan Menteri.

Kelulusan santri pondok pesantren

Dalam hal ijazah, tentunya kekuatan antara pendidikan formal di pesantren adalah sama dengan ijazah pendidikan formal umum pada Kemendiknas semisal SD SMP atau SMA, atau pada Kementerian Agama semisal MI MTs maupun Madrasah Aliyah.

Dalam hal penentuan kelulusan santri pada lembaga diatur dalam pasal 19 yang secara ringkas adalah sebagai berikut;

Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah

Adapun hak santri yang lulus muadalah ada 2 yaitu;

1. Melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
2. Mendapatkan kesempatan kerja.

Pendidikan nonformal pada pondok pesantren

Dalam pasal 13 lumayan terperinci tentang pendidikan nonformal pada pondok pesantren.

Berikut rinciannya;

• Pendidikan Nonformal pada Pesantren dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
• Pendidikan Nonformal pada Pesantren dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
• Lulusan Pendidikan Pesantren nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian (saat ini bernama rekognisi).
• Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Demikian informasi mengenai peran pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan keterangan pendidikan formal dan nonformal pada pesantren beserta kekuatan ijazah santri lulusan dari pondok mengacu kepada Undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Informasi tentang istilah atau nama pesantren dari berbagai pulau di Indonesia disertai dengan keterangan seperlunya. Secara pengertian, pesantren menurut Pesantren Abd. Halim Soebahar dalam buku Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonasi Guru sampai UU Sisdiknas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) adalah “merupakan proses penyantrian yang memiliki dua arti, yaitu tempat santri atau proses menjadi santri”.

Pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dalam Undang undang Pesantren Bab I Ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari undang undang ini diketahui bahwasanya pesantren bukan hanya memiliki sebutan pondok pesantren saja, akan tetapi terdapat nama lain yang tersemat dengan lembaga yang masuk dalam kategori pesantren.

Adapun nama yang tercantum dalam undang undang ini adalah;

• Dayah;
• Surau;
• Meunasah; atau
• Sebutan lain.

Dalam hal sebutan lain ini apapun namanya selama memenuhi syarat minimal unsure-unsur pesantren yang 5 maka dapat juga disebut dengan pesantren.

Sekedar mengingatkan bahwa kelima unsur pesantren adalah;

1. Kiai;
2. Santri yang bermukim di Pesantren;
3. pondok atau asrama;
4. masjid atau musala; dan
5. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Itulah unsur minimal pesantren sehingga secara teknis suatu lembaga dengan apapun nama dan sebutannya jika memiliki minimal kelima unsure diatas dapat dimasukkan atau disebut dengan pesantren.

Untuk lebih dekat mengenal sebutan pesantren dari berbagai tempat penjuru tanah air, berikut kami sajikan informasinya.

Pondok pesantren

Nama yang paling familiar dari pesantren adalah pondok pesantren. Secara bahasa, pondok berasal dari kata Arab Funduuq (tempat menginap).

Dalam kamus, pondok berarti bangunan untuk tempat sementara, rumah, atau bilik, atau madrasah, asrama, sedangkan pesantren seperti pengertian diatas yaitu proses penyantrian atau tempat belajar santri.

Istilah ini yang paling populer dan menjadi nama generik pesantren di Indonesia, utamanya wilayah pulau Jawa, ada yang menyebut pesantren ini dengan sebutan pondok saja, atau bagi santri yang belajar di pesantren maka akan disebut sedang mondok.

Dayah

Dayah berasal dari bahasa Arab zawiyyah. Sejak zaman dahulu, dari jaman kerajaan Islam Samudera Pasai sampai kepada kerajaan Islam Aceh Darussalam dan sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dinamakan dengan dayah.” (sumber : Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Departemen Agama RI,1993), hal. 240

Dipergunakan sebutan dayah untuk pesantren di tanah Rencong atau Aceh yang saat ini terkenal dengan Nanggroe Aceh Darussalam ( اچيه دارالسلام ).

Surau

Jika kebanyakan orang memahami surau adalah tempat sholat yang kecil yang dapat dipadankan dengan mushalla, maka berbeda pengertian surau pada wilayah minangkabau.

Di Minangkabau, surau tidak hanya berfungsi pada umumnya surau seperti mushala di Jawa atau wilayah lain selain tanah minang.

Disana Sumatera Barat (Minang) bahwasanya surau merupakan menjadi tempat/pusat kegiatan masyarakat dalam banyak hal (serba guna). Mulai dari rapat/pertemuan, peringatan hari-hari bersejarah dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan fungsi dan menjadi tempat tinggal atau tidur para pemuda di Minang maka unsur pesantren menjadi terlengkapi meskipun dalam aktivitas siang hari kebanyakan pulang ke rumah wali nya.

Meunasah

Secara bahasa dalam Kamus online disebutkan bahwa meunasah adalah bangunan umum di desa-desa sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, bermusyawarah, dan sebagainya (di Aceh).

Kata meunasah berasal dari Madrasah yang dalam masyarakat Aceh bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar, akan tetapi juga sebagai;

1. Lambang dari kesatuan masyarakat Aceh,
2. Pusat penyiaran berita untuk warga,
3. Balai gampong (kampung),
4. Tempat musyawarah seluruh warga gampong,
5. Tempat pejabat-pejabat gampong memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan,
6. Tempat warga gampong tidur malam hari dan
7. Tempat tadarus Al-Qur’an serta
8. Tempar perayaan dan kenduri massal dalam kampung, seperti maulid Nabi Muhammad SAW., Nazulul Qur’an dan Isra’ Mi’raj

(sumber : http://pendidikanislam95.blogspot.com/2016/12/pengertian-meunasah-dan-fungsi-meunasah.html)

Rangkang

Merupakan istilah yang datang dari Aceh, sama dengan Dayah hanya skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Dayah sebagai pesantren di Aceh, singkat kata bisa disebut dengan pondok kecil.

Demikian informasi tentang sebutan lain pesantren atau istilah lain pondok pesantren di Indonesia.

Yang jelas dari berbagai nama dan sebutan diatas, intinya sama yaitu merupakan lembaga pendidikan Islam dengan model asrama.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Informasi tentang tujuan diselenggarakan pondok pesantren mengacu kepada undang undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ponpes yang menjadi pedoman pokok di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pontren.com assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pemerintah melalui undang undang memberikan arahan dan batasan untuk lembaga pendidikan yang dalam hal ini UU no 18 tahun 2019 diperuntukkan bagi pesantren.

Kali ini akan mengulas mengenai tujuan diselenggarakan pondok pesantren dan ruang lingkupnya.

Tujuan diselenggarakan Pesantren

Ada 3 hal yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan (pondok) pesantren yang terdapat dalam pasal 3 BAB II dalam undang undang ini.

Adapun ketiga tujuan penyelenggaraan pesantren dimaksud adalah sebagaimana dibawah ini.

Pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;

Kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

Ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dari ketiga tujuan diatas maka dapat diambil kesimpulan atau diringkas menjadi;

1. Membentuk pribadi dengan kualitas hebat;
2. Pemahaman agama yang komprehensif; dan
3. Peningkatan kualitas hidup.

Ruang Lingkup Pondok Pesantren

Dalam pasal 4 bab II UU Pesantren disebutkan bahwa ada 3 ruang lingkup pesantren.

Berikut ketiga ruang lingkup pada pondok pesantren.

1. pendidikan;
2. dakwah; dan
3. pemberdayaan masyarakat

dari ketiga ruang lingkup ini kebanyakan orientasi yang ada pada pesantren lebih banyak dilihat dalam 2 hal teratas yaitu pendidikan dan dakwah.

Sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masih (secara umum) masih belum sekuat sebagaimana dua ruang lingkup yang lainnya (pendidikan dan dakwah).

Ruang lingkup Pendidikan

Saat ini pesantren sudah memiliki pangsa pasar tersendiri yang lebih luas dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Jika dimasa dahulu ada anggapan pesantren merupakan tempat buangan bagi anak anak yang tidak diterima pada sekolahan favorit atau bagus bahkan tempat limbah anak nakal, maka dewasa ini stigma tersebut mulai terkikis.

Bermunculan lembaga pendidikan yang elit pada pesantren baik dalam hal kualitas metode pengajaran maupun bentuk bangunan membuat banyak orang tua menoleh dan menjadikan pesantren sebagai tujuan utama atau setidaknya alternatif yang baik untuk lanjutan pendidikan anaknya.

Tidak sedikit orang tua yang bersafari perjalanan jauh dalam rangka survey langsung ke lokasi pesantren untuk memastikan bagaimana dan seperti apa fasilitas pesantren yang akan dijadikan tempat pendaftaran anaknya.

Ruang lingkup dakwah

Pesantren dianggap sebagai gudangnya orang yang lebih paham agama dibandingkan tempat yang lain secara umum.

Hal ini karena ditempat ini pembelajaran agama beserta prakteknya dilakukan dengan sistematis dan terpola. Termasuk banyak berkumpul para ahli yang mendalami pelajaran agama dengan keahlian baca tulis huruf arab secara mendalam melalui ilmu nahwu sharaf dan ilmu penunjang lainnya.

Juga berbagai macam kitab fiqh maupun ushul fiqh serta nama nama kyai besar yang kebanyakan memiliki pesantren yang berada dibawah kepengasuhannya.

Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat

Walaupun minoritas, terdapat pula pesantren yang memiliki visi dan tujuan entrepeneur, dimana pesantren ini memiliki balai latihan kerja atau usaha profit yang dapat menunjang keberadaan perekonomian pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dengan berbagai programnya.

Tentunya yang banyak diketahui kiprahnya adalah Pondok Pesantren Sidogiri.

Itulah sedikit informasi tentang UU pesantren no 18 tahun 2019 tentang pesantren khususnya Bab II pasal 3 dan 4 yang didalamnya memuat tentang tujuan penyelenggaraan pesantren dan ruang lingkup lembaga ini.

Sugeng enjang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.