Arsip Tag: pendidikan kesetaraan pontren

Contoh SK Kemenag untuk Pokja PKPPS dan PDF pada Pondok Pesantren

Informasi tentang download contoh Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Diniyah Formal dalam format doc ms word bisa diedit.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para JFU ataupun JFT di Kementerian Agama utamanya yang berada di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) maupun pada Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Seksi Pakis).

Patutlah kiranya mengucapkan terima kasih kepada gus Kindro dari pekalongan yang berkenan berbagi atau membagikan contoh SK Kelompok Kerja untuk Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren (PKPPS) dan juga Pendidikan Diniyah Formal (PDF).

Bukan hanya teks surat keputusan saja, akan tetapi terdapat disana susunan pengurus kelompok kerja yang berisi para Kiai pengasuh pengelola pondok pesantren atau juga para Ning yang berkiprah dalam pendidikan Islam yang usianya sudah sangat mumpuni ini.

Isi Kandungan dalam SK Pokja PKPPS dan PDF

Berikut ini adalah petikan yang diambilkan dari contoh SK Kabupaten Pekalongan.

Menimbang :

Satu, bahwa dalam rangka membantu pelayanan dan pembinaan Pondok Pesantren Wajar Dikdas dan PDF di Kabupaten Pekalongan perlu ditetapkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022;

Dua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022.

Mengingat;

Satu; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dua; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Tiga; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

Memperhatikan : Program Kerja Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Tahun 2018.
Memutuskan

Menetapkan, KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DAN PDF KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 2018-2022

Kesatu, Menetapkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua, Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan PDF Kabupaten Pekalongan dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai ke-Indonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;

Ketiga, Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Susunan pengurus dalam pokja FKPP dan PDF

Berikut ini adalah susunan pengurus yang ada dalam contoh file yang dishare oleh mas Kindro Dwi Cahyono

Penasehat
Ketua
Sekretaris
Bendahara

Bidang Kurikulum, Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Data dan Pengembangan Santri
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Hubungan dan Sosial Kemasyarakatan

Download contoh SK FKPPS dan Pendidikan Diniyah Formal

Sebagaimana dihaturkan diatas, dibawah ini adalah tampilan preloved file dari SK Kelompok Kerja Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Pendidikan Diniyah Formal dalam format doc ms word bisa diedit.

Sampean bisa sepuas puasnya meneliti, memperhatikan dan mencermati bentuk file ini yang telah diaplikasikan pada salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, bisa jadi anda di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, untuk melakukan perubahan seperlunya.

Monggo silakan disimak file yang diunggah sebagaimana dibawah ini.

Demikian informasi tentang contoh SK Pokja untuk pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang masuk kategori pendidikan nonformal, dan juga untuk pendidikan diniyah formal yang dimasukkan dalam kategori pendidikan formal di Indonesia. Diakui ijazahnya dan dapat dipergunakan untuk mendaftarkan polisi.

Ada kendala dalam pengunduhan?

Kami share tautannya sebagaimana dibawah ini

SK Pokja PKPPS dan PDF Pondok Pesantren

Sudah setengah dua belas, persiapan istirahat dan makan siang, wilujeng siyang, nahaaruka sa’iidun.
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tahun Kemarin Akreditasi Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren mencapai ratusan

akreditasi PPS Wajardikdas Ula Wustha PMU Ulya
Visitasi Akreditasi BAN PAUD PNF pada Pondok Pesantren

pontren.com – Informasi tentang jumlah lembaga pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren baik ula wustha maupun ulya (yang dahulu bernama wajardikdas) yang telah mendapatkan akreditasi dari BANPT PAUD PNF.

Pendidikan kesetaraan pondok pesantren merupakan salah satu program kesetaraan yang berada di lingkup ponpes, dibawah naungan Kementerian Agama, secara pengertian ringkas dan mudah dipahami, pendidikan ini merupakan Paket A, B, maupun C pada pesantren yang bernaung pada Kemenag.

Baca ;
Pengalaman pesantren di datangi tim Akreditasi BAN PAUD PNF
Ringkasan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pondok pesantren

Gagal menjadi Penyelenggara Ujian Nasional Karena Tidak Terakreditasi

Tahun sebelumnya (2016/2017) lembaga pesantren yang menyelenggarakan pendidikan wajardikdas baik ula wustha mengeluhkan keharusan mengikuti ujian nasional bertempat pada PKBM milik Dinas Pendidikan.

Sebab keluhan ini adalah jarak yang jauh, biaya akomodasi pengiriman dan penjemputan peserta, dan juga kerepotan lain dialami oleh pengasuh lantaran adanya kegiatan mengantar dan menjemput peserta ujian.

Keharusan mengikuti ujian sekolah/madrasah (bagi ula) maupun ujian nasional (UN) pendidikan kesetaraan di lokasi milik PKBM terjadi karena aturan bahwa yang berhak menyelenggarakan US/M dan UN yaitu lembaga yang telah terakreditasi oleh pihak yang berwenang.

Di tahun 2016 belum ada satupun lembaga pondok pesantren se-Indonesia yang telah terakreditasi dari BAN PAUD PNF dalam hal penyelenggara pendidikan kesetaraan (waktu itu masih trend disebut dengan PPS Wajardikdas Ula Wustha).

Dengan terakreditasinya pendidikan kesetaraan pondok pesantren (ula Wustha Ulya) maka mereka yang melewati tahap ini dapat menyelenggarakan ujian nasional secara mandiri tanpa perlu repot susah mengusung para santri melewati lembah lautan ataupun jalan darat yang relatif lumayan merogoh kas lembaga.

Jumlah Pondok Pesantren yang Telah terakreditasi 2018

penetapan-hasil-akreditasi-TPQ
hasil akreditasi

Maksudnya adalah lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren yang telah mendapatkan akreditasi pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019 belumlah dapat terhitung secara tepat karena masih menunggu hingga akhir Desember.

Mengutip berita dari tirto.id yang melaporkan informasi dari Ahmad Zayadi (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) bahwasanya pada tahun 2018 sejumlah 184 satuan pendidikan kesetaraan pondok pesantren telah dilakukan akreditasi.

Rincian Jumlah Pengakreditasian Satuan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

Masih dari sumber yang sama, dari 184 lembaga yang diakreditasi, diberikan grid atau penilaian A, B dan C. Berikut rincian lembaga yang diakreditasi berdasarkan keterangan dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau yang biasa disingkat dengan ditpdpontren RI Jakarta.

Akreditasi A = 99 lembaga
Akreditasi B = 28 Lembaga
Akreditasi C = 28 Lembaga

Penilaian ini berlangsung selama tahun 2018 yang berjalan antara bulan Juli sampai dengan Desember ditahun yang sama dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF).

Pentingnya Proses Akreditasi

fungsi-akreditasi
fungsi akreditasi

Akreditasi ini dinilai penting karena merupakan bentuk dari rekognisi pendampingan terhadap pondok pesantren beserta alumninya dan utamanya bagi pesantren salafiyah.

Dengan begitu para pemegang ijazah pendidikan kesetaraan ini mendapatkan pengakuan secara formal maupun nonformal menyesuaikan dengan jenjang yang diikutinya yaitu tingkat ula=SD/MI sederajat, wustha = SLTP/MTs/sederajat, Ulya = SLTA/MadrasahAliyah/Sederajat dan juga tidak meninggalkan ciri khas kepondokan baik dalam kekhasan pembelajaran maupun perilaku.

Dan juga sebagai penjamin mutu dan kualitas pondok pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Harapan Direktur Ditpdpontren Kedepan dalam hal akreditasi Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren

Direktur PD Pontren berharap nantinya proses akreditasi lembaga kesetaraan pesantren ini merambah ke pondok pesantren yang lain di seluruh Indonesia yang belum terjamah pangakreditasian dan dilakukan secara berangsur-angsur.

Dalam hal akreditasi lembaga kesetaraan pesantren, negara dalam hal ini Kemenag sifatnya memfasilitasi dan mendukung bagi pesantren yang siap untuk dilakukan akreditasi, akan dilakukan konsolidasi dan koordinasi dengan BAN PAUD PNF yang nantinya tim dari BAN PAUD PNF yang melakukan akreditasi lembaga pendidikan kesetaraan pondok pesantren.

Dengan begitu lembaga dapat melaksanakan ujian nasional maupun ujian sekolah/madrasah secara mandiri dan terjaga kualitas dengan adanya penjaminan mutu melewati cara akreditasi oleh BAN PAUD PNF.
Sumber : Tirto.id

Soal USBN Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Ula Wustha

soal-ujian-Sekolah-Berstandar-Nasional-Pendidikan-Kesetaraan-Pondok-Pesantran

Pontren.com, Download soal ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantran Salafiyah Tingkat Ula dan Wustha Tahun Pelajaran 2018/2019 dalam format doc microsoft office.

Bagi santri pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren untuk kelas 6 ula dan kelas 3 wustha, di akhir tahun pelajaran sebelum Ujian Nasional akan ada ujian yang biasa disingkat dengan USBN.

Biasanya soal USBN ini didapatkan dari Kantor Kemenag Kabupaten yang diperoleh dari Kantor Wilayah Provinsi yang mendapat pasokan dari Kementerian Agama RI Pusat Jakarta.

Informasi Soal Ujian menurut Pengasuh Pesantren

Pada saat bersua dengan pengasuh salah satu pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan baik tingkat ula dan wustha, beliau menyampaikan bahwa soal soal ujian yang diujikan kepada para anak didik / santri PPS Wajardikdas biasanya berkisar itu itu saja atau dari tahun ketahun mengalami kemiripan yang tinggi.

Dengan soal ujian yang berputar dari masa kemasa tersebut pak kyai menyimpulkan akan lebih efektif jika pembelajaran menghadapi ujian baik USBN maupun US/M yaitu dengan dilakukan pemadatan mengerjakan soal soal ujian yang telah diujikan pada tahun tahun sebelumnya.

Mata Pelajaran USBN yang di supply dari Kemenag

Ada 7 mata pelajaran bidang keagamaan yang diujikan pada pendidikan pondok pesantren di USBN, soal ujian ini disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan kesetaraan. Untuk mata ujian jenjang wustha yaitu;

Akidah
Akhlak
Fiqh
SKI
Bahasa Arab
Al Qur’an dan
Al Hadist

Itulah ketujuh pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Kesetaraan Pondok pesantren.

Petunjuk Pengerjaan Soal

santri pondok pesantren setingkat SD
santri pendidikan kesetaraan pondok pesantren sedang mengerjakan ujian

Berikut adalah petunjuk pengerjaan soal ujian dimana kemungkinan ada perbedaan jumlah soal ujian untuk beberapa mata Pelajaran.

Adapun petunjuk dalam mengerjakan USBN adalah sebagai berikut;

  1. Sebelum Mengerjakan Soal, tulislah terlebih dahulu Nama, Kelas, dan Nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia.
  2. Kerjakan soal-soal dengan pulpen/bolpoint, dan tidak boleh mengerjakan soal dengan pensil/spidol.
  3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawab.
  4. Jumlah soal 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian semua harus dikerjakan.
  5. Laporkan kepada pengawas Ujian Sekolah Berstandar Nasional ( USBN ) kalau terdapat tulisan yang kurang jelas atau ada yang rusak.
  6. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah.
  7. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan dengan cara memberikan tanda silang (X)
    pada jawaban yang benar.
  8. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaikinya, tidak diperbolehkan memakai tipp ex atau penghapus melainkan dengan cara seperti di bawah ini:
    Semula : A. B. C. D.
    Dibetulkan : A. B. C. D.
  9. Untuk menjawab soal Essai (uraian) perbaikan dengan cara mencoret jawaban yang salah.

Download Soal USBN Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren

download-file-pontren

Berikut adalah link untuk mengunduh soal USBN PPS Wajardikdas untuk tingkat wustha dalam format word dari 7 mapel diatas.

Silakan diunduh secara gratis guna keperluan pembelajaran dan sukses mengerjakan ujian bagi para santri ponpes atau pontren yang anda kelola.

Berikut link nya.

Soal Akidah
Soal Akhlak
Soal Fiqh
Soal SKI
Soal Bahasa Arab
Soal Al Qur’an
Soal Al Hadist

Semoga tahun tahun berikutnya bisa di upload secara rutin guna arsip soal ujian pendidikan kesetaraan.

Selamat belajar menghadapi ujian.

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH WAJARDIKDAS

Dari sekian banyak pemegang ijazah program wajar dikdas baik PPS Ula/paket A atau PPS Wustha/paket B ternyata ada yang mengalami kehilangan ijazah baik karena hilang atau kebakaran atau musibah bencana alam maupun hal lain yang tak di inginkan.ijazah pps wajardikdas hilang

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no 1 Tahun 2012 tentang PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH /SURAT TANDA TAMAT BELAJAR , SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR ISLAM, SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ISLAM, DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI LINGKUNAGAN KEMENTERIAN AGAMA. Berikut aturan dalam penerbitan surat keterangan penggantian ijazah. tentunya sebelum diterbitkan ijazah tersebut terlebih dahulu yang bersangkutan mengajukan surat permohonan resmi kepada pondok pesantren dan selanjutnya dari pihak pondok pesantren membuat surat permohonan penerbitan keterangan penggantian ijazah jika penandatangan ijazah dimaksud adalah kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. jika yang menandatangani ijazah adalah penanggungjawab PPS maka cukup surat penggantian ijazah diterbitkan oleh penanggungjawab program. berikut aturan dalam penerbitan surat penggantian ijazah.

langkah-langkah yang diambil untuk pengajuan surat keterangan pengganti ijazah pada umumnya adalah :

  1. Mencari surat pernyataan hilang atau sebab lainnya yang yang di keluarkan oleh instansi kepolisian;
  2. membuat surat pernyataan tentang pernyataan kehilangan ;
  3. permohonan surat kehilangan dari yang bersangkutan ke pondok pesantren yang mengeluarkan ijazah ;
  4. dari pondok pesantren membuat surat permohonan penggantian ijazah dengan dilampiri a. surat kehilangan dari kepolisian, b. surat pernyataan dari yang bersangkutan, c. surat permohonan dari yang bersangkutan, d. fotocopy ijazah/SKHUN yang hilang (jika ada)

dalam hal Surat Keterangan Penggantian Ijazah diatur dalam petunjuk dibawah ini

BAB VI

SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN IJAZAH

Pasal 5

  • Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat dikeluarkan bagi ijazah yang dinyatakan hilang, terbakar atau rusak dan atau sebab lain;
  • Kewenangan menandatangani dan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti ijazah sama seperti kewenangan menandatangani dan mengeluarkan ijazah;
  • Surat pernyataan hilang, terbakar atau rusak atau sebab lainnya dikeluarkan oleh instansi Kepolisian.

Sedangkan untuk surat dirjen lebih spesifik dengan contoh blangko pengganti ijazah. bisa di download disini