Arsip Tag: pendidikan alternatif pondok pesantren

Pengertian Pendidikan Diniyah Formal PDF

Pengertian Pendidikan Diniyah Formalpontren.com – mengulas tentang pengertian pendidikan formal berdasarkan PMA Kementerian Agama dan dari sisi pendidikan formal Kemendikbud disertai percobaan definisi secara pribadi dari program dimaksud.

Baca
Pengenal PDF Pendidikan Diniyah Formal Pesantren
Mengenal Pendidikan Diniyah nonformal pada Kementerian Agama
Penyelenggaraan Ma’had Aly

Pengertian Pendidikan Formal

Sebelum memasuki area tentang pengertian Pendidikan Diniyah Formal, ada baiknya untuk mengetahui tentang paparan penjelasan pendidikan formal. Berikut adalah pendefinisian hal dimaksud dari beberapa sumber.

Dalam Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, ditetapkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 nomor 11 bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yangterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, bahwasanya arti dari Pendidikan formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Sumber : https://kbbi.kata.web.id/pendidikan-formal/

Definisi pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang ditempuh secara resmi pada satuan lembaga atau organisasi yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah (berstatus negeri) dan yayasan atau organisasi yang telah memenuhi syarat (berstatus swasta).
Sumber : kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formal-nonformal.html

Contoh MI, SD, MTs, SMP, MA, SMA, Universitas, Sekolah Tinggi, dll

Pengertian Pendidikan Diniyah Formal ( PDF )

Karena PDF (Pendidikan Diniyah Formal) berada dibawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI maka secara teknis yang memiliki otoritas memberikan definisi tentang satuan pendidikan ini adalah mereka.Pengertian PDF

Dengan begitu maka sebagai acuan dalam pendefisiannya adalah PMA nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Contoh Pendidikan Diniyah Formal

Karena lembaga ini masih muda dan baru, masih banyak sangat kaum awam yang belum mengetahui perihal pendidikan ini. Umumnya masyarakat mengenal pendidikan formal ya MI MTs MA atau SD SLTP SLTA.
Sedangkan pada lembaga formal dibawah naungan pondok pesantren seperti di definisikan oleh Kemenag maka nama yang diberikan adalah :

  1. pendidikan diniyah formal ula (setingkat MI)
  2. pendidikan diniyah formal wustha (setingkat MTs)
  3. pendidikan diniyah formal ulya (setingkat MA)
  4. Ma’had Aly (setingkat Perguruan Tinggi)

Demikian tentang pengertian PDF atau Definisi dari Pendidikan Diniyah Formal. Semoga menambah kedalaman pengetahuan tentang pendidikan di pondok pesantren utamanya PDF.Pengertian PDF Pendidikan Diniyah Formal

Mengenal Pendidikan Diniyah Formal PDF

Mengenal Pendidikan Diniyah FormalPontren.com – mengenal pendidikan diniyah formal yang berada di bawah Naungan Kementerian Agama RI. Pengertian, kurikulum, sarana prasarana dan mata pelajaran yang diajarkan.

Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal
Pendidikan Diniyah Formal

Baca :

Pendirian dan Penamaan Madrasah Diniyah Formal

Pendirian satuan pendidikan diniyah formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren.
Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren (santri mukim).syarat penyelenggara PDF

Syarat Pendirian Pendidikan Diniyah Formal

  • memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan;
  • memiliki kurikulum pendidikan diniyah formal;
  • memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
  • memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan pesantren;
  • memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
  • memiliki sistem evaluasi pendidikan;
  • memiliki manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan;
  • melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;
  • memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
  • rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.

Syarat Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal PDF

Persyaratan pesantren sebagai penyelenggara meliputi:

  • memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  • organisasi nirlaba yang berbadan hukum;
  • memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
  • memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan persyaratan pendirian pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penamaan Lembaga PDF

Penamaan satuan pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
Penamaan satuan pendidikan diniyah formal wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama.

Jenjang Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan diniyah formal terdiri atas:

  1. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar (Pendididkan Diniyah Formal Ula sederajat SD/MI, Wustha sederajat SLTP/MTs);
  2. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah (Pendidikan Diniyah Formal UlyaSederajat SLTA/MA);
  3. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi(Ma’had Aly)

Pendidikan diniyah formal tingkat tinggi diatur dalam peraturan tersendiri.
Pendidikan diniyah formal ula terdiri atas 6 (enam) tingkat.
Pendidikan diniyah formal wustha terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
Pendidikan diniyah formal ulya terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal PDF

Kurikulum Pendidikan Diniyah FormalKurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

Adapun kurikulum terkait pendidikan Keagamaan adalah sebagaimana berikut :

Kurikulum PDF Ula

Kurikulum pendidikan keagamaan Islam pada satuan pendidikan diniyah formal ula paling sedikit memuat:

a. Al-Qur’an;
b. Hadits;
c. Tauhid;
d. Fiqh;
e. Akhlaq;
f. Tarikh; dan
g. Bahasa Arab.

Kurikulum PDF Wustha

Kurikulum pendidikan keagamaan Islam pada satuan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:

a. Al-Qur’an;
b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
c. Hadist-Ilmu Hadits;
d. Tauhid;
e. Fiqh-Ushul Fiqh;
f. Akhlaq-Tasawuf;
g. Tarikh;
h. Bahasa Arab;
1. Nahwu-Sharf;
J. Balaghah; dan
k. Ilmu Kalam.

Kurikulum PDF Ulya

Kurikulum pendidikan keagamaan Islam pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
a. Al-Qur’an;
b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
c. Hadist-Ilmu Hadits;
d. Tauhid;
e. Fiqh-Ushul Fiqh;
f. Akhlaq-Tasawuf;
g. Tarikh;
h. Bahasa Arab;
1. Nahwu-Sharf;
J. Balaghah;
k. Ilmu Kalam;
1. Ilmu Arudh;
m. Ilmu Mantiq; dan
n. Ilmu Falak.

Kurikulum Pelajaran Umum pada Pendidikan Diniyah Formal

Pelajaran Umum Pendidikan Diniyah FormalKurikulum pendidikan umum pada satuan pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:

a. pendidikan kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika; dan
d. ilmu pengetahuan alam.

Kurikulum pendidikan umum sebagaimana pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:

a. pendidikan kewarganegaraan;
b. bahasa Indonesia;
c. matematika;
d. ilmu pengetahuan alam; dan
e. seni dan budaya.

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum Direktur Jenderal menetapkan kerangka dan struktur kurikulum.

Proses Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal PDF

Proses Pembelajaran PDFProses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks lingkungan, dan psikologi peserta didik.

Proses pembelajaran dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik pada satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas :

  • pengawas pendidikan Islam,
  • kepala satuan pendidikan,
  • wakil kepala satuan pendidikan,
  • tenaga perpustakaan,
  • tenaga administrasi,
  • tenaga laboratorium, dan
  • tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Pengawas pendidikan Islam dan kepala satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Peserta Didik Pendidikan Diniyah Formal PDF

  • Calon peserta didik tingkat ula minimaltelah berusia 6 (enam) tahun.
  • Calon peserta didik tingkat wustha harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula, MI, SD, SDLB, Paket A atau satuan pendidikan sederajat.
  • Calon peserta didik tingkat ulya harusmemiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha, MTs, SMP, SMPLB, Paket B atau satuan pendidikan sederajat.
  • Satuan pendidikan diniyah formal tingkat wushta dan ulya dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik (bisa melaksanakan ujian seleksi masuk calon santri).

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

pesserta didik Pendidikan Diniyah FormalPeserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang seJenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana dan Prasarana

Satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan Pendidikan Diniyah FormalPengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pengelolaan secara umum satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren.

Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal.

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh Menteri.

Setiap satuan pendidikan diniyah formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan diniyah formal untuk masa 4 (empat) tahun.

Rencana kerja tahunan meliputi:

  • kalender pendidikan yang meliputi jadual pembelajaran, ulangan, ujian,
  • kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
  • jadual pelajaran per semester;
  • penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
  • jadual penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan diniyah formal;
  • pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;
  • jadual penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  • pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
  • program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
  • jadual rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan diniyah formal dengan orang tua/ wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan diniyah formal dengan komite satuan pendidikan diniyah formal;
  • rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diniyah formal untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
  • jadual penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan diniyah formal untuk 1 (satu) tahun terakhir.
  • Rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.

Komite satuan pendidikan diniyah formal dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan diniyah

(1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
a. struktur organisasi;
b. pembagian tugas pendidik;
c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
f. peraturan akademik;
g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
1. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan diniyah formal dan hubungan antara warga satuan pendidikan diniyah formal dan masyarakat; dan
J. biaya operasional.

Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penilaian dan Kelulusan

Kelulusan Siswa Pendidikan Diniyah FormalPenilaian pendidikan pada satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan Pemerintah.

Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

Penilaian oleh satuan pendidikan diniyah formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.

Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Penilaianilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Akreditasi

Penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal wajib mengikuti proses akreditasi.
Akreditasi dilakukan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian sekilas pengenalan tentang Pendidikan Diniyah Formal PDF yang merupakan ringkasan dari Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014.

Semoga tidak ngantuk membacanya.

PETUNJUK RINGKAS PPS WAJAR DIKDAS Ula Wustha Ulya

pontren.com – Untuk peningkatan aksesibilitas serta menjaga keberlanjutan pendidikan warga negara Republik Indonesia, memperkuat daya saing bangsa, perlu diberikan peneguhan penguatan terhadap satuan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam.

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah.syarat izin operasional PPS Wajardikdas
Pendidikan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK

Dalam epistemologi pendidikan kesetaraan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan jalan satu-satunya untuk memfasilitasi santri yang belum mendapatkan kesempatan layanan pendidikan dasar dan menengah sekaligus menekan angka putus sekolah.

Ketentuan Umum PPS Wajardikdas dan PMU Pendidikan Kesetaraan Universal

data emis PPS Wajar Dikdas Muadalah PDF
pusing entry data EMIS

Pendidikan Kesetaraan adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelengarakan jenis pendidikan lainnya.

Santri adalah sebutan lain peserta didik yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah. dalam SK Dirjen Pendis NOMOR 3543 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH tidak disebutkan syarat mukim bagi peserta didik PPS Wajardikdas.

Ustadz adalah sebutan lain tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidikan kesetaraan tingkat ula setara dengan SD/MI, Wustha setara SMP/MTs dan, Ulya setara dengan SMA/MA/SMK/MAK .

yang ngurusi PIP

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Wajib Belajar yang selanjutnya disebut Wajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara pada masa usia sekolah.

Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SD/MI/bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.

santriah roudlotul mubtadiin
santriah roudlotul mubtadiin

Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Sasaran PPS Wajardikdas dan PMU

santri Madrasah Diniyah Takmiliyah sedang belajar (ilustrasi)
santri Madrasah Diniyah Takmiliyah sedang belajar (ilustrasi)

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah menyasar kepada  santri berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang tidak sedang belajar pada SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI, SMP/MTs/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA.

Jenjang Pendidikan PPS Wajardikdas dan PMU

Pendidikan kesetaraan tingkat Ula setara dengan SD/MI dalam jenjangnya

Pendidikan kesetaraan tingkat Wustha pada PPS setara dan sama dengan jenjang SMP/MTs.

Pendidikan kesetaraan tingkat Ulya pada PPS setara dengan SMA/MA/SMK/MAK.

Peserta Didik PPS Wajardikdas dan PMU

ilustrasi santri madinSantri PPS harus sudah terdaftar/terinput pada aplikasi sistem EMIS Kementerian Agama. Pendataan dimaksud untuk keperluan pengajuan penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan kesetaraan tingkat Ula

santri paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas rekomendasi dari dewan guru Pondok Pesantren.

PPS Ula wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai santri sesuai dengan jumlah daya tampungnya.

Penerimaan calon santri baru tingkat 1 (satu) tidak mempersyaratkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
Tidak sedang mengikuti pendidikan MI/SD/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/bentuk lain yang sederajat.

PPS Ula dapat menerima santri pindahan dari MI/SD/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/bentuk lain yang sederajat.

Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.santri peserta lomba kaligrafi pondok pesantren

Pendidikan kesetaraan tingkat Wustha

santri paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

PPS Wustha wajib menerima warga negara berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya tampungnya;
Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/PPS tingkat Ula/Program Paket A/bentuk lain yang sederajat;

Tidak sedang mengikuti pendidikan MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/ bentuk lain yang sederajat;
Dapat menerima santri pindahan dari MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/bentuk lain yang sederajat;

Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.

Pendidikan kesetaraan tingkat Ulya

santri manis dan ramelSatu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri. Pendidikan kesetaraan tingkat Ulya

santri paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

PPS tingkat Ulya wajib menerima warga negara berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagai santri sesuai dengan daya tampungnya;

Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/PPS tingkat Wustha/Program Paket B/bentuk lain yang sederajat;

Tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MA/SMA/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Program Paket C.
Dapat menerima santri pindahan dari MA/SMA/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Program Paket C/bentuk lain yang sederajat

Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

izin operasional pondok pesantrenPendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah harus memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Standar kualifikasi umum meliputi:
  1. Beragama Islam;
  2. Berakhlak mulia; dan
  3. Sehat jasmani dan rohani;
Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Standar kompetensi merupakan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi:
  1. Kompetensi pedagogik;
  2. Kompetensi kepribadian;
  3. Kompetensi profesional; dan
  4. Kompetensi sosial.
Pendidik/guru pembimbing dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum, dan/atau tenaga pendidik/ustadz Pondok Pesantren.
Setiap Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha, dan Ulya menyediakan 1 (satu) orang tenaga pendidik untuk setiap mata pelajaran
Pendidik diutamakan tenaga pendidik yang tersedia di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebut diatas
Apabila pada lingkungan Pondok Pesantren tidak terdapat tenaga pendidik, penyelenggara PPS dapat bekerjasama dengan pimpinan sekolah/madrasah atau tenaga pendidik yang terdapat di sekitar lokasi Pondok Pesantren . Untuk menjamin profesionalitas tenaga pendidik mata pelajaran umum, penyelenggara perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.
Peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dapat dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dalam kegiatan Kelompok Kerja (POKJA), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta organisasi pendidikan lainnya.idola santri
Tenaga Kependidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan terdiri atas:
  • Penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan;
  • Tenaga administrasi;
  • Tenaga perpustakaan;
  • Tenaga laboratorium;
  • Tenaga pengelola asrama santri;
  • Tenaga keamanan;
  • Tenaga kebersihan; dan
  • Tenaga kependidikan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran.

Jika personel terbatas, , pimpinan Pondok Pesantren dapat mengangkat sekurang-kurangnya :

  1. penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan,
  2. tenaga administrasi, dan tenaga pengelola asrama.
Tenaga pendidik dan kependidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan di angkat dan ditetapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren.

Sarana Dan Prasarana PPS Wajardikdas dan PMU

PPS penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki sarana yang meliputi :

  • perabot,
  • peralatan pendidikan,
  • media pendidikan,
  • buku dan sumber belajar lainnya,
  • bahan habis pakai,
  • serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

PPS penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki prasarana yang meliputi :

  • lahan,
  • ruang belajar,
  • ruang tenaga pendidik dan/atau kependidikan,
  • instalasi daya dan jasa, tempat beribadah,
  • dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
  • Memiliki ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya.

Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menggunakan sarana prasarana lain yang dimilikinya untuk menunjang proses pembelajaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Pendirian PPS Wajardikdas dan PMU

Ijin tingkat Ulya dikelurkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi, Ula & Wustha oleh Kantor Kemenag Kab/Kota.

Izin operasional diberikan berdasarkan kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat.

Penerbitan izin operasional dibutuhkan untuk pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah atas dasar pengajuan surat permohonan izin menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dari pimpinan pondok pesantren yang telah diverifikasi dan validasi.

Verifikasi dan validasi Ulya oleh Kemenag Provinsi, Ula & Wustha oleh Kabupaten/Kota.

Pengajuan izin operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Pondok Pesantren berbadan hukum (memiliki akta notaris);
  • Memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
  • Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  • Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
  • siap pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan;
  • Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran;
  • Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi;
  • Tersedia sarana dan prasarana belajar;
  • Tersedia santri/peserta didik;
  • Memiliki rencana pembiayaan pendidikan;
  • Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan
  • Surat pernyataan Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Ketentuan lebih lanjut diatur melalui keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Proses Pembelajaran Wajardikdas dan Pendidikan Menengah Universal

Prinsip dasar proses pembelajaran disesuaikan dengan proses belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok pesantren dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara santri dengan pendidik/ustadz.

Metode belajar mengajar dalam waktu-waktu tertentu, dimana para santri/peserta didik mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai/ustadz dalam bentuk kuliah/ceramah umum (bandongan), yang menjelaskan mata pelajaran pada saat sebelum atau sesudah sholat fardhu. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan apa yang disampaikan.

Metode belajar mengajar secara individual (sorogan), dimana seorang santri/peserta didik berhadapan dan menyodorkan kitabnya kepada seorang ustadz/guru, dengan pengawasan, bimbingan dan menilai secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran yang telah didapatnya.

Metode belajar mengajar dengan cara berkelompok (halaqah), dimana sekelompok santri belajar bersama di suatu tempat dibawah bimbingan langsung oleh seorang ustadz/guru. Bentuknya bisa diskusi atau penyampaian materi untuk memahami lebih dalam isi kitab/materi pelajaran.

Metode belajar mengajar dengan hafalan (tahfidz), umumnya dipakai untuk menghafal al Qur’an dan kitab-kitab tertentu yang dipakai oleh pondok pesantren. Bentuknya para santri menghafal dalam waktu beberapa hari dan kemudian membacakannya di depan kyai/ustadz.

Metode belajar mengajar dalam bentuk rombongan belajar (classical), umumnya satu rombongan belajar maksimum 30 santri. Bentuknya penyampaian materi pelajaran/ceramah, diskusi, penugasan, cara belajar siswa aktif, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kondisi belajar di kelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya

Kurikulum Wajardikdas dan Pendidikan Menengah Universal

matriks kurikulum TPQ
senyum muslimah

Kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum mata pelajaran umum dan keagamaan sesuai dengan standar isi masing-masing jenjang. Kurikulum sebagaimana dimaksudkan menjadi satu kesatuan kurikulum Pendidikan Kesetaraan pada PPS.

Struktur kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan pada Pondok Pesantren Salafiyah masing masing tingkatan paling sedikit :

Ula

Wustha

Ulya

al Qur’an;

 

Hadits;

 

Aqidah;

 

 

Akhlaq;

 

Fiqih;

 

Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;

 

Bahasa Arab;

 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

 

Matematika;

 

Bahasa Indonesia;

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam;

 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial.

 

al Qur’an;

 

Hadits;

 

 

Aqidah;

 

Akhlaq;

 

Fiqih;

 

 

Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;

 

 

Bahasa Arab;

 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

 

Matematika;

 

 

Bahasa Indonesia;

 

Bahasa Inggris;

 

Ilmu Pengetahuan Alam;

 

 

Ilmu Pengetahuan Sosial.

 

al Qur’an;

 

Hadits;

 

Aqidah;

 

 

Akhlaq;

 

 

Fiqih;

 

Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;

 

Bahasa Arab;

 

 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

 

Matematika;

 

Bahasa

Indonesia;

 

 

Bahasa Inggris;

 

Sejarah Indonesia;

 

Mata pelajaran sesuai dengan peminatan yang diberlakukan oleh satuan pendidikan

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum ditetapkan oleh Direktur Jenderal lainnya.

Cara Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah

  1. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, dan pemerintah.
  2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik dalam bentuk ulangan harian.
  3. Penilaian sebagaimana digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi santri, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
  4. Penilaian oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada tengah semester, akhir semester (imtihan daur awal dan daur tsani), dan akhir satuan pendidikan.
  5. Penilaian oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan berdasarakan Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional pada setiap tahun pelajaran yang berjalan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan/atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya.

Lulusan Dan Kualifikasi Ijazah PPS Wajardikdas dan PMU

pps wajar dikdas
Daftar nilai murni hasil Ujian Nasional, Kriteria kelulusan, penetapan kelulusan dan pengumuman kelulusan serta Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya mengacu pada Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan/atau Kementerian atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI/bentuk lain yang sederajat, tingkat Wustha mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat tingkat Ulya mempunyai hak yang sama dengan pemegang Ijazah SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk semua jenjangnya dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Bentuk dan penerbitan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diatur dengan keputusan Direktur Jenderal lainnya.

PENGUATAN PPS Wajardikdas dan Pendidikan Menengah Universal

Penguatan PPS Wajardikdas dan PMU dengan cara adanya Kelompok Kerja PPS dan juga struktur organisasi. untuk lebih lengkap bisa dibaca pada :

Struktur Organisasi PPS dan tugas

Kelompok Kerja Pondok Pesantren Salafiyah