Arsip Tag: Pendaftaran Keberadaan Pesantren

Ijazah Pimpinan Pondok Pesantren syarat Daftar Keberadaan Ponpes

Syarat melampirkan syahadah atau Ijazah Pimpinan Pondok Pesantren atau pengasuh pucuk pimpinan ponpes untuk mengajukan pendaftaran Keberadaan Ponpes, sebuah arahan dan analisa dalam ketentuan undang undang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020, Kepdirjen no 511 th 2020.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bagi para pelaku pengelola pondok pesantren ada yang membaca secara rinci aturan dan regulasi yang ada, adapula yang hanya sekedar melihat syarat untuk mengajukan pendaftaran keberadaan pondok pesantren.

Terkait dengan ketentuan, berikut adalah opini atau pendapat dari pihak yang berkompeten dalam perizinan, lain wilayah tempat bisa saja berbeda dalam memahami regulasi dan aturan.

Opini tentang Ijazah Pimpinan Pondok Pesantren

Apakah ada syarat baru, Pendirian ponpes, menyertakan ijazah ponpes untuk pengasuh.

maksudnya ijazah ponpes disini adalah pimpinan pondok pesantren memiliki ijazah atau syahadah yang spesifik sebagai alumni lulusan pondok pesantren.

Izin merespon, jika salah mohon koreksi:

ANALISA BERDASARKAN REGULASI:

  1. Pada UU Pesantren, Pasal 9 terdapat ketentuan tentang Kiai, tapi tidak ada ketentuan tentang Ijazah/Syahadah dalam rangka pemenuhan kualifikasi.
  2. Ketentuan dalam Permenag no 30/2020, Pasal 20 disebutkan tentang ijazah/syahadah pemenuhan kualifikasi.
  3. Dalam Kepdirjen Pendis 511/2021, tidak ada ketentuan ijazah/syahadah sebagai persyaratan dokumen pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren.

KESIMPULAN SAYA (Yang beropini)

  1. Kepdirjen Pendis 511/2021 hanya memiliki 2 dasar hukum tentang kepesantrenan (Undang-Undang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020).
  2. Dikarenakan di dalam UU Pesantren tidak ada ketentuan ijazah/syahadah sebagai dokumen persyaratan.
  3. Dikarenakan di dalam PMA 30/2020 ketentuan ijazah/syahadah ada dalam BAB III: Penyelenggaraan Pesantren, sementara tidak termuat dalam BAB II: Pendirian Pesantren. Jika diperhatikan, semua ketentuan dokumen persyaratan terdapat dalam Bab yang mengatur tentang Pendirian Pesantren, bukan Penyelenggaraan Pesantren.
  4. Oleh karenanya, dalam Kepdirjen Pendis 511/2021 tidak menjadikan ijazah/syahadah sebagai dokumen persyaratan yang harus dibundel dalam pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren, baik fisik maupun online.

Dengan demikian, kami berharap kita tidak memberikan persyaratan tambahan berupa ijazah/syahadah.

Terima kasih,
hormat kami,
Admin Aplikasi dan Penyusun Regulasi

Tambahan Terkait Syahadah Kiai untuk Pendaftaran Pesantren ke Kemenag

syahadah kiai pendaftaran keberadaan pesantren

Mohon izin menambahkan terkait ijazah/syahadah.

Ijazah/syahadah adalah alat bukti pemenuhan kualifikasi.

Berkaitan dalam mekanisme pembuktiannya tidak lewat penyampaian salinan ijazah dan lain-lain yg dibundel dalam pengajuan fisik ke Kabupaten/Kota atau secara online.

Melainkan pembuktiannya bisa pada waktu verifikator melakukan visitasi lapangan.

Intinya, pendaftaran keberadaan pesantren mohon tidak dibuat sulit. Jikapun ada yangg butuh pembuktian misalnya dengan menunjukkan ijazah/syahadah bisa dilakukan dgn bijak.

Kita menyadari bahwa Kiai-kiai sepuh sudah jelas kompetensinya, dan belum tentu masyayikh memiliki ijazah/syahadah saat mondok.

Nah itulah sekilas opini yang mungkin sebagai bahan pertimbangan para pemilik kuasa untuk meloloskan pendaftaran keberadaan pondok pesantren.

yaitu dalam rangka mentaati aturan dan regulasi yang ada pada NKRI Tercinta ini.

Terlepas dari berbagai opini maupun pendapat yang beredar, tentunya genggaman meloloskan izin atau pendaftaran keberadaan pesantren awalnya berada di tangan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada tahap selanjutnya berada Kemenag Provinsi untuk melolosakan dan akhirnya pada Kemenag RI Pusat Jakarta membuatkan NSP.

Wilujeng dalu, selamat malam dan wassalaamu’alaikum wa rahmatullah.

Humor Operator EMIS Kemenag Melayani izin pendaftaran pesantren

Humor Operator EMIS Kemenag Melayani Lembaga. Guyonan yang beredar para grup whatsapp menceritakan manis pahit getir operator EMIS Kabupaten Kota melayani registrasi piagam tanda daftar pondok pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Qur’an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

pontren.com – setelah beberapa kali menulis tentang susahnya lembaga memenuhi syarat ketentuan untuk mendaftarkan LPQ utamanya Taman Pendidikan Al-Qur’an, sekarang kita beranjak kepada perilaku pengelola lembaga yang bikin keki.

Maksudnya bagaimana nih bikin keki?

Yaitu perilaku minta tolong kepada operator untuk mendaftarkan pendaftaran lembaga secara online ke Kemenag.

Sebagaimana kita ketahui, untuk mendaftarkan pondok pesantren saat ini harus menempuh 2 jalur, pertama mengajukan proposal dalam bentuk hard copy, istilah lain dari print out, dan yang kedua yaitu melalui online dengan scan dokumen kemudian mengunggah pada situs yang sudah disediakan kemenag.

Dalam hal ini tugas Kemenag Kabupaten atau Kota, utamanya operator adalah melakukan verifikasi data ajuan berkas lembaga yang masuk pada system online maupun dalam bentuk proposal.

Sayangnya situasinya tidak melulu seperti itu.

Tugas pesantren di handle oleh operator EMIS (dengan terpaksa sambil senyum)

Maksudnya pada kenyataan dilapangan, banyak operator yang malah menjadi tenaga pondok pesantren dalam mendaftar secara online, padahal tugas ini adalah kewajiban pondok pesantren, bukan tugas kewajiban operator.

Sampai disini sudah jelas ya.

mendaftarkan pesantren 2 cara proposal dan online

Sayangnya begutulah yang ada di lapangan.

Sekedar ilustrasi bagaimana senyum pahit dalam melayani pendaftaran pondok pesantren untuk mengajukan izin operasional yang berbentuk nomor statistik dan piagam statistik pesantren, mari kita simak gurauan percakapan yang fiksi akan tetapi situasinya nyata seperti itu.

Humor operator emis melayani izin operasional pondok pesantren

Karena menjelang puasa, maka sang penulis (animous) memberi judul hiburan saat santap sahur.

Humor Hiburan makan sahur

  1. Lembaga konsul cara registrasi pesantren baru
  2. Udah dijelasin lebar x panjang (rumus mencari volume)
  3. Endingnya, sekalian aja sih dibikinin sama Bapak (sabar tahap 1)
  4. Yowes, sy bikinkan akunnya (sabar tahap 2)
  5. Di tanya, ada email enggak ? (sabar tahap 3)
  6. Dijawab, belum ada, sekalian aja sih dibikinin
  7. Yowes, dibikinkan juga emailnya
  8. Email udah ready,
  9. Dijalaskan ulang, nanti email tsb bisa didaftarkan oleh pengurusnya
  10. Sekalian aja sih, oleh Bapak
  11. Yowes didaftarkan juga registrasi
  12. sekalian login
  13. Sekalian aja sih dilengkapi isinya oleh Bapak
  14. Dijelaskan, itu ada format excel yang harus diisi
  15. sekalian aja sih diisi oleh Bapak
  16. Dst, (sabar unlimited)

Lama-lama nama saya berubah menjadi Abdul Sekalian 🤣

Nah itulah guyonan yang mengena yaitu perlunya kesabaran operator emis petugas verifikasi izin operasional pondok pesantren piagam statistik ponpes.

Semoga barakah, sehat selalu, wilujeng sonten dan wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Perbaikan Perubahan Data Pokok Pondok Pesantren

PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang memerlukan ubahan dokumen karena pergantian nama, yayasan atau apapun itu yang mengakibatkan berubahnya data pondok pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dahulu saya pernah menemukan adanya perubahan nama pondok pesantren.

Alasan berubahnya nama ini karena ada penyandang dana yang memberikan sokongan lumayan berarti bagi suatu lembaga.

Entah memang syarat penyandang dana atau penghormatan lembaga kemudian mengubah nama pondok pesantrennya.

Semula bernama al-‘Urwatul Wustqa menjadi Daarul Amal.

Tentunya perubahan ini memerlukan penanganan administrasi, semisal pada piagam pondok pesantren maupun data online yaitu EMIS.

Bagaimana jika ada kejadian seperti itu menimpa pada lembaga pondok pesantren yang anda kelola?

Cara mengurusnya seperti apa? Syarat yang perlu disiapkan apa saja?

Berikut adalah arahan yang beredar pada grup JFU dalam menangani perubahan atau perbaikan data pondok pesantren mengacu pada arahan Jakarta.

Dokumen PERBAIKAN PERUBAHAN DATA POKOK PESANTREN yang perlu disiapkan

Setidaknya ada 3 surat berasal dari lembaga berbeda untuk melakukan ubahan data pokok pada pondok pesantren, yaitu surat Keterangan Kemenag, Domisili Desa/Kelurahan, dan Pernyataan pimpinan pesantren.

Lebih rinci mengenai dokumen surat sebagai berikut;

Surat Keterangan dari Kemenag, menerangkan tentang keterangan dan alasan perbaikan/perubahan data pokok pesantren.

Dalam mendapatkan surat ini mestinya lembaga membuat surat permohonan ke Kemenag perihal perubahan data beserta alasan pengubahan. Lengkap dengan dokuman untuk mengubah data lembaga.

surat keterangan domisili pondok pesantren

Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/desa. yang mengurus adalah pondok yg ingin melakukan perbaikan/perubahan dokumen resmi.

Pada beberapa kejadian, ada salah paham lembaga mengenai surat keterangan domisili, maksudnya yang membuat surat ini pastikan dari pihak kelurahan atau desa lengkap dengan tanda tangan dan stempel kelurahan atau desa.

Bukan surat keterangan domisili dengan tanda tangan ketua yayasan atau pimpinan pesantren.

Surat Pernyataan bermaterai 10.000 dan tandatangan dari pimpinan Pesantren, yang menyatakan ingin melakukan perbaikan/perubahan data pokok pesantren. yang mengurus Pesantren yg ingin melakukan perbaikan/perubahan data.

Apabila pesantren pendiriannya oleh Yayasan atau Ormas, ada syarat tambahan berupa dokumen SK Kemenkumham dan Akta Notaris (sesuai juknis).

Nah begitulah cara menangani perubahan data pokok pada piagam pondok pesantren ataupun data EMIs, selanjutnya pihak Kemenag berkoordinasi dengan Kanwil berlanjut ke pusat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana SOP.

Format Surat

Nah perihal bagaimana bentuk surat keterangan Kemenag, domisili lembaga maupun pernyataan pimpinan pondok pesantren tidak ada contoh resmi oleh Kemenag.

Sebagaimana edaran WA yang memberikan noted sebagai berikut;

CATATAN:

  • Tidak ada format baku untuk surat keterangan dari Kemenag
  • Tidak ada format baku untuk surat pernyataan pimpinan

Kiranya demikian penjelasan kami pada Edaran Verval Data Pesantren, di luar Juknis. Demikian dan terima kasih..

Selamat siang, bagi yang sedang galau semoga segera bahagia, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

1 nomor statistik 2 Pesantren, cara Menyelesaikan kepemilikan NSP

Ketentuan 1 nomor statistik Pondok Pesantren (NSPP) atau sekarang bernama NSP yang dimiliki oleh 2 (dua) pondok Pesantren, ketentuan menyelesaikan dualisme kepemilikan ini mengacu kepada arahan lewat pesan whatsapp.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, saya pribadi belum pernah menemukan kasus kejadian adanya dualisme kepemilikan 1 nomor statistik pondok pesantren.

Maksudnya adalah sebuah nomor statistik ternyata dimiliki oleh pondok pesantren. Lha sepertinya kejadian ini memang benar adanya tetapi entah dimana dan siapa yang memilikinya saya juga tidak tahu menahu, tidak pula berminat untuk investigasi. Lha ngopo, kurang gawean timen.

Yang jelas apabila ada kejadian pada kabupaten atau kota provinsi dan Negara Indonesia keberadaan satu nomor statistik dobel lembaga, ada petunjuk untuk menyelesaikannya.

Maksudnya petunjuk ini bukan berupa juknis, akan tetapi arahan bagaimana cara menyelesaikan situasi keberadaan sebuah statistik dengan ganda lembaga pondok pesantren.

Adapun arahan ini berbunyi sebagai berikut;

Surat Keterangan dari Kemenag, menerangkan Pesantren yg ditentukan memiliki dan melekat dengan NSP tersebut. Sementara Pesantren lainnya diarahkan untuk mengajukan izin baru.

menyelesaikan dualisme kepemilikan NSP

Langkah mengatasi 1 NSP 2 Pondok Pesantren

Mengacu arahan yang ada (via WA yang beredar pada grup) yaitu menentukan pondok pesantren yang melekat dengan nomor statistik tersebut.

Caranya bisa dengan melakukan pengecekan bukti fisik kepunyaan piagam yang berlaku atau data sebelumnya.

Apabila keduanya masih sama kuat, bisa dengan melihat mana yang lebih dahulu mengajukan dan memiliki nomor statistik ini.

Bisa juga metode yang lain yang bisa memberikan kemantapan JFU PD Pontren atau Seksi PAKIS untuk memberikan nomor statistik kepada salah satu lembaga pondok pesantren.

point utama pemilihan lembaga yang memiliki NSP ini harapannya bisa diterima oleh kedua lembaga dengan baik.

Dalam artian tidak menimbulkan kontroversi dan perpecahan, melakukan penilaian secara adil dan proporsional.

Selesai menentukan lembaga, langkah selanjutnya yaitu membuat surat keterangan yang berisi menentukan pesantren yang ditentukan memiliki dan melekat dengan NSP tersebut.

Seperti apakah atau bagaimana bentuk dan isi surat keterangan ini? Dalam formatnya tidak ada contoh baku dari atas.

Kabupaten/Kota bisa membuat sesuai selera mengacu kepada tata persuratan surat keterangan umum.

yang jelas isi surat menerangkan NSP tersebut melekat pada pondok pesantren yang telah anda lakukan pengecekan sebagai pemilik yang sah.

piagam statistik pesantren

Bagaimana dengan pondok pesantren yang satunya?

Dalam arahan menyebutkan bahwa lembaga pondok pesantren yang satunya untuk diarahkan mengajukan ijin baru.

Mestinya yaitu melalui pendaftaran keberadaan pesantren sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2020.

Dan juga form blangko dan syaratnya sebagaimana dalam SK Dirjen Pendis no 511 tahun 2021.

Kesimpulan

1 nomor statistik 2 pesantren. apabila ada dualisme kepemilikan 1 NSPP oleh 2 Pondok Pesantren maka langkah-langkahnya adalah;

  • menentukan pemilik NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesaantren) yang sah.
  • Membuat surat keterangan kepemilikan NSP / NSPP yang melekat pada pesantren yang absah memiliki Nomor statistik;
  • mengarahkan pesantren yang lain (yang tadi ikut dalam dualisme) untuk mendaftarkan lembaganya dengan pendaftaran baru.

Demikian informasi singkat yang sepertinya sangat jarang terjadi pada lembaga pondok pesantren yaitu 1 NSPP menjadi milik oleh 2 Pondok Pesantren.

Wilujeng enjang, selamat pagi, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Verifikasi dan Validasi Data Pesantren Sudah Berizin & No Statistik

Informasi tentang verifikasi dan validasi data pondok pesantren yang sudah berizin memiliki atau mempunyai NSP NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) berdasarkan surat edaran dirjen pendis Nomor : B-599/DJ.I/Dt.I.V/HM.01/03/2021 1 Maret 2021

pontren.com – assalaamu’alaikum, wilujeng enjang poro rawuh, kemaren hari (tgl 28 Februari 2021 tidak update informasi, gegara adik ipar yang berkunjung membawa calon mantu untuk mertua (kalau jadi). Badan juga sedang ngilu keseelllll puol.

Yang jelas intinya begini, pesantren lama yang sudah mempunyai izin operasional dan nomor statistik tidak perlu daftar ulang serta melakukan permohonan perpanjangan ijop ponpes.
Yang perlu anda lakukan yaitu melakukan validasi data. Seperti apa? Simak berikut ini.

Nah kali ini merupakan informasi berdasarkan surat edaran resmi An. DIREKTUR JENDERAL Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu WARYONO Perihal : Edaran Verifikasi dan Validasi Data Pesantren.

Surat ini Kepada Yth, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang petikan dan kami ringkas isi suratnya sebagai berikut;

Surat edaran verifikasi dan validasi data pesantren

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, dan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren,

bersama ini kami sampaikan edaran untuk dijadikan acuan/rujukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berupa informasi berikut:

Layanan Pendaftaran Keberadaan Pesantren ditujukan bagi Pesantren yang belum memiliki Izin Terdaftar Pesantren;

  • Bahwa Pesantren yang telah memiliki izin terdaftar Pesantren (SK Penetapan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan Piagam Statistik Pesantren (PSP)) baik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang atau pendaftaran perpanjangan izin operasional Pesantren;
  • Layanan aplikasi EMIS Pesantren difungsikan untuk melakukan updating/pemutakhiran data Pesantren;

Seluruh Pesantren yang telah terdaftar pada database EMIS Ditjen Pendidikan Islam akan diberikan SK Pembaharuan Piagam serta dicetakkan PSP oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan format dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren;

Demi terwujudnya singkronisasi dan perbaikan data Pesantren, edaran ini dimaksudkan untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pesantren yang salah satunya untuk tujuan penerbitan SK Pembaharuan Piagam dan dicetakkan PSP oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Verifikasi dan Validasi Data Pesantren yang sudah punya izin, statistik ganda, pencabutan dll

Verifikasi dan Validasi Data Pesantren dilakukan melalui Aplikasi Pendaftaran Keberadaan Pesantren pada link: ditpdpontren

Periode untuk Verifikasi dan Validasi Data Pesantren dimulai sejak edaran ini diterbitkan hingga tanggal 31 Maret 2021;

Setelah periode Verifikasi dan Validasi Data Pesantren ditutup, Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan menerbitkan SK Pembaharuan Piagam dan mencetakkan PSP berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Data Pesantren;

Account Kabupaten atau Kota berfungsi untuk melakukan verifikasi, validasi dan menyampaikan laporan permasalahan terkait data Pesantren;

Akun Kanwil Provinsi fungsinya hanya untuk memantau dan memverifikasi hasil verifikasi, validasi dan laporan yang diproses oleh Akun Kemenag Kabupaten/Kota;

Operator Kantor Wilayah Provinsi & Kemenag Kabupaten/Kota dapat melihat dan memantau data Pesantren pada wilayah/daerah masing-masing melalui menu “DAFTAR PESANTREN”;

untuk pondok pesantren yang telah memiliki izin terdaftar Pesantren akan tetapi belum terdaftar pada database EMIS Ditjen Pendidikan Islam, dapat ditambahkan melalui menu.

yaitu pada menu “TAMBAH PESANTREN” dengan melengkapi isian dan dokumen sesuai ketentuan dalam menu “TAMBAH PESANTREN”;

Data Ganda Nomor Statistik Pondok Pesantren & Pencabutan izin operasional

Jika ada Data Ganda (1 Pesantren memiliki lebih dari 1 NSP), dapat melaporkannya pada menu “KIRIM LAPORAN”

kemudian memilih menu “Deskripsi 1 Pesantren Memiliki Lebih Dari 1 NSP” dengan melengkapi isian dan dokumen sesuai ketentuan dalam menu “Deskripsi 1 Pesantren Memiliki Lebih Dari 1 NSP”, serta menentukan NSP yang akan dimiliki oleh Pesantren dimaksud.

Dan NSP lainnya akan terkunci dan tidak diterbitkan kembali oleh sistem;

Jika terdapat Data Ganda (1 NSP dimiliki lebih dari 1 Pesantren), dapat melaporkannya pada menu “KIRIM LAPORAN” dan memilih menu “Deskripsi 1 NSP Dimiliki Lebih Dari 1 Pesantren”

caranya dengan melengkapi isian dan dokumen sesuai ketentuan dalam menu “Deskripsi 1 NSP Dimiliki Lebih Dari 1 Pesantren”, serta menentukan Pesantren yang berhak memiliki NSP dimaksud,
untuk Pesantren lainnya diminta melakukan registrasi pengajuan Izin Baru pada Aplikasi Pendaftaran Keberadaan Pesantren;

Dalam hal terdapat perubahan/perbaikan data pokok Pesantren yang telah memiliki izin terdaftar Pesantren maka dengan melakukan laporan.

yaitu pada menu “KIRIM LAPORAN” dan memilih menu “Perbaikan/Perubahan Data Pokok Pesantren”

caranya yaitu dengan melengkapi isian dan dokumen sesuai ketentuan dalam menu

“Perbaikan/Perubahan Data Pokok Pesantren”;

Dalam hal terdapat Pesantren yang akan dicabut izin terdaftar Pesantren dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Pesantren. Dapat diajukan pencabutan izin terdaftar Pesantren.

caranya melalui menu “PENCABUTAN PESANTREN” dengan melengkapi isian dan dokumen sesuai ketentuan dalam menu “PENCABUTAN PESANTREN”.

Demikian Edaran ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rangkuman

Ribet khan bacanya?
Berikut rangkuman isi surat ini

  • Ketentuan yang baru berlaku untuk lembaga pondok pesantren yang belum mendaftarkan
  • Pesantren yang sudah memiliki nspp/izin operasional sebelumnya tidak perlu daftar ulang atau melakukan perpanjangan ijop (tapi harus update data). Apa bedanya ya?
  • Seluruh pesantren yang dufsh ada pada data emis akan diberikan SK Pembaharuan Piagam serta dicetakkan PSP (piagam statistik pesantren). Tentunya setelah verifikasi dan validasi.
  • Waktu verifikasi dan validasi mulai sekarang sampai tanggal 31 Maret 2021.
  • Pesantren yang sudah berizin tapi belum ada data pada emis tinggal menambahkan
  • Apabila ada data ganda NSP atau NSPP akan ada pengecekan
  • Ketentuan dalam mencabut izin operasional pondok pesantren.

Nah itulah rangkuman isi surat edaran Direktur PD Pontren Kementerian Agama RI Jakarta yang bernama Wuryono. Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Surat Keterangan Domisili Pondok Pesantren Download Contoh

Surat keterangan domisili pondok pesantren dari Desa atau kelurahan download contoh dalam format doc ms word bisa edit tinggal mengisi kolom yang ada menyesuaikan dengan proposal pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren.

pontren.com – assalaamu’alaikum wr. wb. salah satu persyaratan dalam mendaftarkan keberadaan pondok pesantren adalah berkas tentang surat keterangan domisili lembaga dari lurah atau Kepala Desa.

surat keterangan domisili pondok pesantren

Kenapa saya harus mencantumkan kata lurah atau kepala desa?

Hal ini karena berkaca dari berbagai macam penolakan pengajuan nomor statistik pesantren Ke Kemenag dalam rangkuman oleh Pegawai Jakarta.

Salah satunya yaitu kesalahan upload file dan juga keterangan domisili yang dibuat oleh lembaga pesantren sendiri.

Jadi keterangan domisili ini bukan lembaga pesantren yang mengeluarkan, akan tetapi kelurahan atau kantor desa lengkap dengan tanda tangan pejabat berwenang serta stempel cap resminya.

Seperti apa contoh dalam SK Ditjen pendis no 511 tahun 2021 atau dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020?

Tidak ada contoh resminya.

Akan tetapi jika kita menarik kepada SK Dirjen sebelumnya, anda akan menemukan contoh format surat keterangan domisili pondok pesantren.

Nah ini yang akan kita unggah sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keterangan domisili pesantren.

Teks surat keterangan domisili Pondok Pesantren

Berikut adalah tulisan teks surat keterangan domisili lembaga pendidikan pondok pesantren dari Desa atau Kelurahan sebagai salah satu syarat mendaftarkan Keberadaan Pondok Pesantren ke Kemenag atau Depag.

KOP KANTOR DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI:

Nomor: ………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : …
Jabatan : Kepala Desa/Kelurahan …

Menerangkan bahwa bangunan yang digunakan untuk :

Nama Pondok Pesantren : …
Nama pimpinan Pondok Pesantren : …
Alamat Pondok Pesantren : …

benar-benar berada di wilayah desa/kelurahan kami.

Demikian surat domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Kelurahan

Nama Lengkap
NIP : … (jika ada)

Tembusan:

  1. Kantor Kecamatan setempat.
  2. Pondok pesantren yang bersangkutan.
  3. Arsip.

Download contoh surat keterangan domisili

Berikut adalah contoh format surat keterangan domisili pondok pesantren doc ms word bisa unduh gratis free download.

Sebelum sampean mengunduhnya, kami lampirkan tampilan preloved untuk melihat kira kira seperti apa contoh yang kami bagikan.

Berikut penampakannya.

Jika sampean merasa cocok dengan format ini, anda bisa mengunduhnya secara langsung melalui penampakan preloved.

Apabila ada kendala, kami menyiapkan tautan untuk mengunduhnya.

Download suket Domisili Pondok Pesantren

Nah kira kira seperti itulah surat keterangan dari desa atau kelurahan, bukan keterangan pondok pesantren dengan tanda tangan pimpinan lembaga atau yayasan.

Syarat dan alur mengajukan surat

informasi ini bersifat umum, bisa saja beda kelurahan desa mempunyai alur yang tidak sama.

Syarat mengajukan ke Desa adalah;

  1. Surat Pengantar dari RT & RW ke Kepala Desa/Lurah;
  2. KTP Pimpinan Pondok Pesantren/Madrasah;
  3. Akta pendirian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Bagaimana alur dalam mendapatkan surat keterangan ini?

Pertama lembaga mencari surat pengantar RT dan RW mengenai keberadaan ponpes, selanjutnya membawanya ke kantor lurah atau desa.

Selanjutnya silakan anda simak prosesnya sebagai berikut;

  1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
  2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
  3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
  4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
  5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
  6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
  7. Jika tidak ada masalah, maka melanjutkan dengan pemprosesan
  8. Surat Keterangan , dan penomoran oleh Operator Komputer
  9. Paraf Kasi Pelayanan umum dan Sekdes/carik
  10. Tanda tangan kepala desa untuk Surat Keterangan Domisili ponpes
  11. Suket Domisili Pondok Pesantren selesai, petugas menyerahkan kepada pemohon
  12. Pengarsipan persuratan.

demikian informasi malam ini, semoga menambah khazanah koleksi tata persuratan dan bisa membuat anda praktis dalam melengkapi syarat untuk mengajukan ijop ke Depag atau Kemenag.

terima kasih telah berkunjung, wilujeng dalu, selamat malam wassalaamu’alaikum wr. wb.

Alasan Penolakan Pendaftaran Keberadaan Pesantren oleh Kemenag

Sebab penolakan Kementerian Agama RI Jakarta dalam lembaga mengajukan pendaftaran keberadaan pondok pesantren berdasarkan proposal yang banyak sekali pengajuannya mendapat penolakan.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, menyambung informasi pusat jakarta melalui WA yang dishare oleh JFU Kanwil Kemenag Provinsi, melampirkan pula berbagai penolakan pengajuan izin operasional pondok pesantren.

alasan penolakan proposal pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren

Sebenarnya dalam PMA dan Perdirjen terbaru memiliki istilah bernama pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren.

Mengapa ada penolakan dari Kemenag Jakarta?

Banyak sebab, intinya tidak sesuai dengan data lembaga dan juga menyalahi prosedur dalam mengajukan piagam statistik pesantren ini (PSP).

Bagaimana jika ditolak oleh Kemenag? Tentu lembaga harus melakukan perbaikan sana sini mana saja kekurangan atau hal yang salah.

Apa saja kesalahan yang sering terjadi?

Nah disini akan kami sampaikan berbagai kesalahan dalam mengajukan ijop pesantren atau izin operasional pondok yang bernama resmi pendaftaran keberadaan pesantren.

Begini bilangnya orang Jakarta melalui WA

Dan kami harapkan dapat teliti saat verifikasi seluruh isian dan dokumen, karena banyak sekali pengajuan yang terpaksa Kami TOLAK

JFU Kemenag Jakarta

Ada 10 masalah dalam berbagai kasus yang menyebabkan pengajuan izin operasional pondok pesantren mendapatkan penolakan.

Berikut contoh contohnya;

Contoh kasus-kasus yang sering kami temui dan kami tolak: (Kemenag Jakarta)

Ternyata Pesantren bermaksud mengajukan perpanjangan izin

Dalam mengajukan proposal secara online, ternyata permohonan pengajuan bukanlah mendaftarkan keberadaan ponpes. Tetapi mengajukan perpanjangan izin operasional.

Kenapa mendapat penolakan? Karena saat ini piagam tanda daftar pesantrn (PSP) sebagai bukti keabsahan lembaga terdaftar pada Kemenag berlaku selamanya, tidak ada perpanjangan izin, dengan catatan selama memenuhi persyaratan.

Dengan begitu lembaga pesantren yang sudah memiliki ijop tidak perlu melakukan perpanjang izin, termasuk ponpes yang dahulu sudah mempunyai izin operasional, tidak memerlukan perpanjangan izinnya.

Pimpinan Pesantren bukan lulusan Pesantren atau tidak ada riwayat pendidikan di Pesantren

Dalam salah satu ketentuan mengenai pendirian pesantren, mensyaratkan bahwa pimpinan pondok atau pengasuh merupakan alumni ponpes.

Dengan mengajukan pimpinan yang belum pernah belajar pada pesantren maka salah satu syaratnya menjadi tidak terpenuhi.

Dengan begitu maka perlu adanya penggantian pimpinan pesantren dengan latar belakang alumni ponpes.

Surat Pernyataan tidak sesuai format yang disediakan

surat pernyataan komitmen pendaftaran keberadaan pesantren
surat pernyataan komitmen pendaftaran keberadaan pesantren

pesantren Kebanyakan membuat surat pernyataan hanya 4 poin, seharusnya ada 7 poin pernyataan.

Yang perlu lembaga perhatikan adalah pernyataan yang sesuai dengan format sebagaimana contoh dalam juknis.

Bukan hanya berhenti pada poin 4, akan tetapi seluruh poin pada surat pernyataan ini harus ada.

Tentunya solusinya anda tinggal membuat surat pernyataan komitmen mengamalkan nilai nilai islam rahmatan lil-alamiin dengan 7 poin sebagaimana permintaan dalam juknis Kemenag.

Surat Keterangan Domisili tidak sesuai/tidak diterbitkan oleh Kelurahan/Desa

Salah satu syarat mendaftarkan pesantren adalah adanya surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan.

Tentunya lembaga harus mengurusnya ke desa atau kelurahan dengan isi pernyataan yang menyatakan bahwa pesantren berada pada wilayah mereka.

Kenapa harus mendatangi Desa atau Kelurahan?

Kata orang Jakarta begini “karena kami temukan surat domisili diterbitkan oleh Pesantren sendiri”.

Jadi, kelurahan atau Kepala desa yang mengeluarkan surat keterangan domisili ini dengan kop mereka beserta tanda tangan dan stempel resmi kelurahan atau desa.

Bukan surat keterangan internal dari yayasan atau pimpinan pesantren.

Kesalahan upload berkas file pengajuan menjadi alasan Penolakan Pendaftaran Keberadaan Pesantren

Setidaknya JFU jakarta memberitahukan bahwa ada berbagai kesalahan upload berkas lembaga (baik JPG atau format PDF) sebagai data pendukung mengajukan izin operasional pondok pesantren/pengajuan mendaftarkan keberadaan pesantren.

Adapun file yang banyak salah upload adalah

  • SK Kemenkumham ttg Yayasan/Ormas tidak sesuai/salah upload.
  • Akta Yayasan/ADART Ormas tidak sesuai/salah upload.
  • n sendiri.
  • Surat Permohonan tidak sesuai/salah upload.
  • Salinan halaman depan Bukti Kepemilikian Tanah tidak sesuai/salah upload.
  • Hasil Visitasi tidak sesuai format/salah upload.
  • Rekomendasi dari Kab/Kota/Provinsi tidak sesuai/salah upload. Contohnya ada provinsi yg mengupload rekomendasi dari kab/kota.

Nah itulah berbagai kesalahan lembaga pondok pesantren dalam mengajukan ijop ijin operasional pondok pesantren yang saat ini memiliki nama pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren.

Kesimpulan Sebab Penolakan Pendaftaran Keberadaan Pesantren

Secara singkat, kebanyakan penolakan dari Kemenag RI Jakarta mengenai pengajuan piagam statistik pesantren adalah;

  • Mengajukan perpanjangan ijop
  • Pimpinan lembaga bukan alumni pesantren
  • Surat pernyataan tidak sesuai format, hanya 4 poin dari yang seharusnya 7 poin
  • Surat keterangan domisili ponpes yang salah
  • Salah upload file (SK/Akta Yayasan/ surat permohonan/Akta Tanah/ hasill visitasi/ Rekom Kemenag atau Provinsi dll).

Masih ada kemungkinan lain akan mendapatkan penolakan, bukan hanya ini saja, cuma yang sering kejadian pengajuannya mendapat penolakan karena yang kami sampaikan.

Demikian informasi mengenai berbagai macam kesalahan lembaga pondok pesantren mengajukan izin operasional ijop yang memiliki istilah pendaftaran keberadaan pesantren.

Semoga bisa menjadi referensi dalam hati hati untuk menyusun proposal pengajuan ijop ponpes dan cermat upload file PDF atau PNG ke situs resmi Kementerian Agama.

Wilujeng siang, selamat beristirahat jika sedang istirahat, wassalamu’alaikum.

Alasan Syarat Izin Pendirian Pesantren Semakin Banyak

Alasan syarat izin pendirian pesantren lebih banyak dari aturan sebelumnya mengutip dari situs resmi kemenag. Ketentuan mendirikan pesantren merujuk kepada SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 511 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren.

pontren.com – assalamu’alaikum, jadi secara istilah resmi, mengajukan pendirian pesantren memiliki istilah pendaftaran Keberadaan Pesantren (SK Dirjen Pendis no 91 th 2020).

alasan syarat pendirian pondok pesantren semakin banyak

Keberadaan penetapan SK ini untuk kelancaran proses pendaftaran Keberadaan pesantren.

Yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Sebagaimana dalam keputusan SK diktum kedua menyebutkan SK ini merupakan acuan yang digunakan dalam proses pendaftaran keberadaan Pesantren.

Mengajukan izin pendirian pesantren dengan melampirkan 29 berkas lampiran

Apabila anda membaca contoh formulir pengajuan pendaftaran, pada surat permohonan pendaftaran keberadaan pesantren akan menemukan lampiran dokumen sejumlah 29 berkas.

Bukan jumlah yang sedikit.

Lebih ringkasnya kami rangkum berkas sebagai berikut;

Struktur Organisasi Pesantren

Kelompok data; Data Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, Kurikulum, Kitab Kuning

Berkas asli : Asli Formulir Pengajuan Izin Terdaftar Pesantren, Surat Pernyataan Surat Keterangan Domisili Kelurahan/Desa

Berkas salinan/fotocopy; Salinan Akta Notaris Yayasan, SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum yayasan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Wajib Pajak (NPWP) (Jika ada), Akta Notaris Perkumpulan/AD-ART Ormas Islam, SK Kemenkumham Pengesahan Pendirian Badan Hukum Ormas,Nomor Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum Ormas, Bukti Kepemilikan Tanah Milik atau Wakaf, Cover Sertifikat Hak Milik (SHM)

Berkas Dokumentasi, Dokumentasi Papan Nama Pesantren, Asrama, Masjid/Mushalla, ruang belajar, Aktivitas Pembelajaran Kitab Kuning, Denah Pesantren, Dapur, dan MCK

Dengan begitu banyaknya syarat dan ketentuan untuk mendirikan pesantren dan mendaftarkan ke Kementerian Agama, Pejabat Jakarta memiliki alasan menjawab jika ada pertanyaan kenapa begitu banyaknya persyaratan.

Alasan syarat izin pendirian pondok pesantren Banyak dan melalui jalan berliku

Dalam bahasanya, Basnang Said (Kasubdit Pendidikan Pesantren) memberikan penjelasan bahwa alur izin pendirian pesantren (resminya pendaftaran Keberadaan Pesantren) tidak jauh berbeda dengan alur sebelumnya. sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/515252

alias mulai dari RT RW sampai dengan Menteri Agama.

Lebih jelasnya kira – kira seperti ini perjalanan pengajuan proposal anda, mulai dari RT – RW – Desa (Surat Keteranagan Domisili) – KUA (Rekomendasi) – Kankemenag Kabupaten (Verifikasi berkas dan visitasi) – Kanwil Kemenag (pengantar, dan apabila perlu verifikasi) – Jakarta Proses dan Tanda Tangan atas nama Menteri Agama (Direktur Jenderal Pendidikan Islam).

Selain perjalanan yang tidak dekat, dengan lampiran syarat sejumlah 29 lampiran ini, Kasubdit menyebut dengan istilah “ada sejumlah penambahan persyaratan dokumen kelengkapan dan isian data dasar pesantren.”

Penyebabnya yaitu sudah tidak ada lagi ketentuan perpanjangan izin terdaftar pesantren.

Artinya Izin terdaftar Pesantren belaku selamanya dengan ketentuan selama memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan main negara.

Dengan izin operasional pesantren yang berlaku sepanjang masa ini maka isian informasi data dasar pesantren dan dokumen kelengkapan diupayakan dapat terlengkapi saat awal pendaftaran.

Jangan lupa bahwa proses mengajukan pendaftaran keberadaan pesantren harus menempuh dua jalur, tidak hanya salah satu dari dua.

Adapun dua jalur ini adalah pengajuan proposal berupa hard copy melakui Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota dan melakukan pendaftaran online yang resmi Kemenag dan upload berkas – berkas yang tidak sedikit tadi (29 lampiran).

Nah itulah alasan mengapa persyaratan kali ini begitu detil meskipun mengurus perizinannya tetap berada di tangan Kemenag RI Jakarta.

Kesimpulan

Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita simpulkan berkenaan dengan syarat pendirian pondok pesantren yang semakin bertambah banyak persyaratannya.

  • Izin pendirian pondok pesantren memiliki nama resmi pendaftaran keberadaan pesantren;
  • Dalam mengajukan pendaftaran keberadaan pesantren perlu menyiapkan 29 lampiran;
  • Proses Mengurus pendirian pesantren mulai dari tingkat RT sampai dengan Menteri Agama;
  • Mendaftarkan pesantren ke Kemenag harus melalui 2 proses, pengajuan berkas ke Kankemenag Kota/Kab. dan melakukan pendaftarab secara online
  • Alasan bertambahnya syarat karena sudah tidak ada lagi perpanjangan izin operasional pesantren;
  • Piagam tanda daftar pesantren berupa Piagam Statistik Pesantren belaku sepanjang masa (selama memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan).

Demikian informasi tentang pendirian pesantren yang bertambah banyak beserta alasannya.

Semoga menjadikan maklum poro Kiai Ustadz ustadzah pengelola lembaga pendidikan Islam utamanya Pondok Pesantren.
Wassalamu’alaikum

Jumlah Minimal Santri Pondok Pesantren untuk Pendaftaran Keberadaan

Informasi syarat jumlah minimal santri pondok pesantren untuk pendaftaran keberadaan ke Kementerian Agama dalam SK Dirjen Pendis nomor 51 tahun 2021. Tentang juknis pendaftaran keberadaan pesantren sebagai bukti keabsahan lembaga mendapatkan pengakuan eksistensinya secara resmi di Indonesia.

pontren.com – assalamu’alaikum, berturut turut dalam bulan desember tahun 2020 dan tahun 2021 muncul aturan baru tentang pendirian pondok pesantren.

jumlah minimal santri pondok pesantren

Pada bulan Desember, Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren terbit. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari tahun 2021 muncul Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren Perdirjen Pendis no 511.

Pada kedua aturan tentang pesantren ini memuat ketentuan minimal jumlah santri (mukim) sebagai syarat untuk mendapatkan ijop (izin operasional) pondok pesantren.

Dengan munculnya kedua aturan ini, istilah untuk izin operasional pondok pesantren memiliki nama atau istilah baku Tanda daftar dalam bentuk izin terdaftar bagi Pesantren.

Izin terdaftar untuk pondok pesantren diberikan kepada lembaga dalam 2 bentuk yaitu;

Ketentuan Jumlah santri Pondok Pesantren dalam Juknis

Ketentuan jumlah santri dalam petunjuk teknis ini ada pada BAB II tentang MEKANISME PENDAFTARAN KEBERADAAN PESANTREN huruf A Pendaftaran umum nomor 3 (tiga) Perdirjen Pendis no 511 th 2021.

Bunyi ketentuanya sebagaimana berikut

Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri mukim wajib mengajukan permohonan pendaftaran keberadaan Pesantren secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

Perdirjen Pendis no 511 th 2021

Sedangkan dalam PMA no 30 tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah santri. Pada PMA ini lebih menekankan tentang ketentuan santri mukim dalam mendaftarkan keberadaan pesantren untuk mendapatkan tanda daftar dari Kemenag.

Dari kesimpulan kedua aturan ini maka berkenaan dengan jumlah minimal santri jumlahnya adalah paling sedikit 15 orang santri mukim .

Jumlah santri merupakan salah satu dari 5 syarat yang tidak bisa ditawar

Apabila anda melihat contoh form blangko pengajuan keberadaan pesantren, anda akan mendapatkan 27 lampiran dokumen.

maksudnya dokumen yang perlu anda siapkan mendampingi proposal untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren.

santri pondok pesantren gratis (ilustrasi)
santri pondok pesantren gratis (ilustrasi)

Dengan banyaknya lampiran, mengacu kepada SK Dirjen Pendis, Kementerian bisa menerbitkan izin terdaftar pesantren bagi lembaga yang belum memenuhi keseluruhan persyaratan.

dengan Pengecualian tidak menyangkut salah satu atau sebagian dari 5 hal berkenaan dengan keberadaan;

  1. kiai,
  2. santri mukim,
  3. asrama atau pondok,
  4. masjid atau mushalla, serta
  5. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin

ketentuan ini (pembolehan pesantren belum memenuhi syarat) bisa anda lihat pada Perdirjen no 511 tahun 2021 pada BAB III PENETAPAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA, DAN KETENTUAN PERALIHAN huruf B nomor 6.

selanjutnya dari pihak Kemenag melakukan pembinaan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Ketentuan ini bagi lembaga Ponpes yang belum lengkap persyaratan.

Itulah ketentuan tentang jumlah minimal santri pondok pesantren mengacu kepada PMA no 30 tahun 2020. Dan tentunya SK Dirjen Pendis no 511 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

Semoga menambah informasi tentang ijop Pondok Pesantren serta memudahkan para mahasiswa, peneliti atau siapapun yang mengamati ponpes. Wilujeng enjang, wassalamu’alaikum.