Arsip Tag: nomor statistik TPQ

TPQ cemburu pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional

(Opini) TPQ cemburu Pesantren tidak berbadan hukum mendapat izin operasional. Regulasi mengatur pendaftaran keberadaan pesantren (Perdirjen no 511 tahun 2021) serta SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum mas bro dik sist, dengan banjirnya bantuan BOP lembaga pendidikan Islam (TPQ, Madin Ponpes) mendadak banyak lembaga yang beramai ramai untuk mendapatkan piagam tanda daftar untuk lembaganya.

Tentunya piagam ini adalah produk hukum Kementerian Agama sebagai payung lembaga dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dan hal utama mengenai piagam ini adalah syarat untuk mendapatkan dan mencairkan bantuan pemerintah.

Singkatnya no piagam = no pencairan

Ya kira kira bahasa lugasnya seperti itu, kalau bahasa malu malunya adalah sebagai warga negara yang baik hendak mendaftarkan lembaga supaya mengikuti regulasi yang ada.

Kenyataannya para pengelola emis juga ada yang tertawa apabila ada banyak bantuan, maka periode berikutnya akan banyak lembaga mengurus ijop. Gak percaya? Tanya saja kepada operator Kabupaten atau kota.

Aturan TPQ dan Pondok Pesantren berbadan Hukum

Kembali lagi mengenai ijop TPQ dan Pesantren, memiliki kesamaan dan perbedaan.

Salah satunya yaitu berkenaan dengan kewajiban badan hukum.

Untuk pesantren, ada celah bagi penyelenggara perorangan untuk mendapatkan izin operasional.

Bentuknya PSP Piagam Statistik Pesantren dan NSP (Nomor Statistik Pesantren) meski mengajukan tanpa badan hukum.

Hal ini sah dan legal karena ada dalam panduan juknis pendaftaran keberadaan pesantren.

TPQ harus berbadan hukum

Apesnya, untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an beserta wadyabala (lembaga serumpun) tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Maksudnya bagaimana?

Pada ketentuan Juklak penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an lembaga harus berada dibawah organisasi lembaga yang berbadan hukum.

Titik bukan koma, alias tidak ada pengecualian, jadi mau tidak mau, ikhlas tidak iklas jika TPQ hendak mendaftarkan untuk mendapat nomor statistik dan SK Penetapan tanda daftar LPQ.

Nah, meskipun pada bagian tertentu ada kewajiban pengelola pesantren berada dibawah yayasan lembaga berbadan hukum namun untuk pesantren yang didirikan perorangan tidak perlu berbadan hukum.

Beda dengan TPQ, mau pengelolanya yayasan kek, perorangan kek, bapak erte erwe kek, tidak peduli meskipun siapa tetap harus berada dibawah organisasi atau lembaga dengan badan hukum

Alasan TPQ cemburu pada Pondok (Pesantren)

tpq cemburu pesantren tidak berbadan hukum. Kenapa bisa cemburu?

Banyak alasan

Yang pertama, kebanyakan memang TPQ banyak yang tidak berbadan hukum, karena ada syarat ini saja kemudian dengan gontai mengurusnya.

Kedua, mengurus yayasan atau kelompok berbadan hukum itu ada biayanya, tidak gratis, ratusan ribusampai jutaan rupiah perlu keluar dana dari kas TPQ. Padahal menurut saya kebanyakan TPQ dana kasnya bokek alias nirdana.

Ketiga, masa izin pondok pesantren berlaku selamanya, selama tidak menyalahi aturan dan masih aktif. Sedangkan untuk Taman Pendidikan Al-Qur’an setiap 5 tahun harus melakukan daftar ulang kembali ke Kemenag.

Keempat, pesantren merupakan lembaga besar, bisa memiliki ribuan santri untuk satu pondok.

Jarang ada suatu Taman pendidikan Al-Qur’an mempunyai ribuan anak didik, biasanya paling pada kisaran ratusan.

Jika lembaga yang lebih banyak siswanya saja bisa melengang tanpa harus ada badan hukumnya (dalam hal ini pesantren yang didirikan perorangan).

Kenapa TPQ yang sifatnya lebih rileks (pendidikan nonformal harus punya?

Kelima, ijazah pondok pesantren banyak yang laku untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pengakuan secara negara, bahkan pesantren satuan pendidikan muadalah dan PDF bisa untuk mendaftarkan polisi.

Coba untuk apa ijazah TPQ, apakah bisa untuk mendaftar Polisi? Mau tertawa takut kena sawat sandal.

Keenam, lembaga pendidikan Al-Qur’an merupakan pendidikan nonformal, bahkan adapula yang hidup hanya pada waktu bulan ramadhan, bingung mencari sukarelawan guru yang rajin untuk mengajar.

Sedangkan Pondok Pesantren biasanya sudah mempunyai pengajar yang tetap, bahkan masuk kategori pendidikan formal semisal PDF maupun Muadalah.

Ketujuh, entah seberapa sedikit, lazimnya yang mengajar Pondok Pesantren mendapat uang transport dari pengelola.

Kalau TPQ?

Boro boro ada, bahkan lebih mengenaskan malah gurunya nombokin biaya guna mengikuti lomba atau peralatan kantor untuk kegiatan belajar mengajar.

Berdoa supaya regulasi Berbadan Hukum TPQ seperti Ketentuan Ponpes

Ya sebenarnya supaya para pengelola ini berkurang cemburunya dan tidak merasa dikerjain dengan keberadaan regulasi, bisa ada ketentuan sebagaimana pesantren.

Maksudnya? Harus mukim gitu para siswanya?

Ya enggaklah, dalam hal ini yang seperti pesantren yaitu untuk lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh perorangan tidak harus memiliki SK Kemenkumham.

Kasian juga, nombokin biaya untuk KBM, eh masih mikir biaya notaris, apa enggak kasian?

yayasan berbadan hukum TPQ

Memang benar ada TPQ yang kuat dananya, seperti pada kota Besar Jakarta, Surabaya, Karanganyar, Medan dan kota yang lainnya.

Akan tetapi berapa persen TPQ yang mapan secara pendanaan?

Kalau mau survey beneran pasti mayoritas adalah lembaga yang memprihatinkan secara fasilitas dan miskin dana. Lugasnya seperti itu.

Wah nanti mereka demo dong aturannya lebih berat dari pesantren dalam mendaftarkan ke kemenag?

Ah saya mayakini tidak mungkin demo.

Paling hanya mengeluh pada media sosial atau antipati dengan regulasi serta manjadi apatis dengan yang membuat regulasi.

Nah itulah obrolan dengan seseorang yang menjadi operator emis, merasa kasihan dengan lembaga.

Sayangnya tidak berkutik untuk melayani dan menolong karena terbentur dengan keberadaan aturannya seperti itu.

tapi saya jadi khawatir, ingat pepatah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, malah nanti kejadian bukan TPQ perorangan bisa tanpa badan hukum.

Tapi malah penyelenggara perorangan Pesantren juga berubah menjadi harus berbadan hukum, lak yo tambah sengsoro wkakakwkakkk.

Salam kenal, selamat siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Syarat Pendirian TPQ TKQ Mengacu Aturan Kemenag

Syarat pendirian TPQ atau TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) serta TKQ atau TKA (Taman Kanak-kanak Al-Qur’an) mengacu kepada aturan dan ketentuan Kementerian Agama SK Dirjen Pendis no 91 tahun 2020 tentang juklak pendidkan Al-Qur’an.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bagi anda penggiat pendidikan Islam yang bergerak pada bidang membaca tulis al-Qur’an utamanya lembaga TPQ, jika sampean hendak mendirikannya maka perlu melihat aturannya berdasarkan rilis Kementerian Agama.

Ketentuan dan syarat pendirian TPQ ini ada dalam perdirjen (Keputusan Direktur Jenderal) Pendidikan Islam nomor 91 tahun 2020.

Adapun jika pendirian telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan ACC Kemenag (dalam hal ini Kabupaten atau kota) maka lembaga akan mendapatkan surat Keputusan penetapan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur’an, dalam hal ini TPQ yang sampean dirikan.

Apa saja syarat pendiriannya?

Mari kita simak satu persatu yang menjadi persyaratan pendirian TPQ

Peyelenggara TPQ berbadan hukum

Sampean tidak bisa menyelenggarakan TPQ sebagai perorangan, karena salah satu syarat utama mendirikan TPQ adalah lembaga ini berada dibawah organisasi berbadan hukum.

Pada ketentuan ini tidak menyebut satu TPQ harus 1 badan hukum, ada yang memberikan kelonggaran kepada TPQ untuk menginduk kepada yayasan yang sudah eksis sebelumnya.

TPQ harus berbadan hukum

Sangat terbuka adanya beda penafsiran kabupaten atau kota satu dengan yang lain berkenaan dengan badan hukum sebagai TPQ bernaung.

Yang jelas dalam ketentuan SK Direktur Jenderal tidak mensyaratkan secara detil badan hukum tempat bernaung TPQ, yang penting berada dibawah organisasi berbadan hukum, itu saja.

Memiliki strukur organisasi lembaga

Aturan mengenai struktur organisasi lembaga TPQ ini adalah setidaknya berupa bagan struktur organisasi dan nama pengelola (maksudnya organisasi atau yayasan).

Bagaimana dan seperti apa?

Jika kita melihat syarat mengenai tenaga pendidik dan kependidikan maka setidaknya struktur organisasi lembaga TPQ untuk mendaftarkan pendiriannya ke Kemenag adalah

  • Nama organisasi atau Yayasan pengelola
  • Kepala TPQ
  • Guru TPQ (ustadz ustadzah)
  • Tenaga Pendidik (TU/Administrasi)

Silakan anda jadikan dalam bentuk bagan mengenai para personal yang kami sebut ini.

tentunya anda bisa menambahkan person yang lain semisal bendahara, wakil kepala, sekretaris, petugas pustaka maupun yang lain.

Jumlah minimal santri 15 orang

Untuk mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur’an, setidaknya lembaga tersebut memiliki 15 anak didik atau santri.

Jumlah ini adalah akumulasi keseluruhan siswa pada semua jenjang TPQ, bukan rombongan belajar.

Jadi keseluruhan santri yang menjadi peserta didik pada lembaga yang mendirikan minimal jumlahnya adalah 15 anak atau siswa.

Mendapatkan rekomendasi Pejabat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota yang berwenang

Agak rancu saya memahami rekomendasi ini, mungkin maksudnya adalah rekomendasi setelah visitasi dan verifikasi berkas pengajuan proposal lembaga.

Karena dalam syarat ini menyebut pejabat pada Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota.

Padahal yang mengeluarkan izin pendirian berupa SK Tanda daftar LPQ adalah Kepala Kantor Kemenag, jadi kenapa yang mengeluarkan rekom pihak kankemenag juga?

Ya mungkin maksudnya itu tadi, yaitu rekomendasi setelah verifikasi berkas pengajuan dan verifikasi kunjungan serta visitasi ke lokasi lembaga.

Jadi jelas ya, bukan rekomendasi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam SK Dirjen ini tidak menyebutkan sama sekali memerlukan rekomendasi dari KUA setempat.

memiliki 1 set Kurikulum

Maksud dari kurikulum sebagai syarat ini adalah satu set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

Yang membuat saya agak bingung, kenapa dari pihak kemenag tidak memberikan contoh kisi-kisi berbagai standar yang ada dalam persyaratan ini.

Bukannya memandang rendah para pengelola TPQ.

Tetapi membuat 1 set dokumen kurikulum merupakan suatu pekerjaan yang relatif ribet apabila bukan orang yang ahli pada bidangnya.

Setidaknya ada satu acuan contoh (yang menjadi opsi, mau mengikuti atau membuat sendiri yang beda) bagi para pengelola Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Dengan begitu akan sangat memudahkan dan meringankan para pejuang pendidikan islam yang banyak tanpa gaji serta mukafaah selayaknya upah minimal regional ini.

Ketentuan Jumlah guru dan tenaga kependidikan

Urusan jumlah guru adalah berdasarkan rasio dengan jumlah santrinya.

Ketentuan rasio ustadz ustadzah TPQ dengan santri anak didik yaitu 1 orang guru berbanding dengan 20 siswa santri anak didik.

Selain ketentuan rasio guru, ada syarat mengikat lainnya.

Yaitu mengenai kompetensi Kepala TPQ.

Adapun syarat Kepala TPQ dalah memiliki kompetensi dalam hal manajerial.

Selanjutnya tenaga kependidikan juga harus memiliki kompetensi secara administrasi.

Ada catatan khusus mengenai guru atau ustadz, yaitu guru pada TPQ.

catatannya adalah; memiliki kompetensi sebagai pendidik dengan bukti salinan ijazah atau sertifikat kompetensi maupun bukti lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sarana Prasarana

Nah ini salah satu syarat yang sangat berat apabila yang memberlakukan aturan secara kaku dan tegas.

Kenapa bisa begitu?

Coba anda simak mengenai syarat sarana TPQ.

Adapun syarat sarana prasarana yaitu ketersediaan tempat dan sarana KBM yang representatif dan memadai berupa ruang belajar.

adapun wujud ruang belajar ini bisa berupa gedung/musholla/rumah dan atau tempat lainnya.

Sampai sini masih enak.

rasakan dan resapi kalimat pada catatan dalam juknis.

Catatannya adalah untuk TPQ syaratnya memiliki ruang belajar, ruang guru, ruang kepala, ruang administrasi, ruang ibadah, ruang bermain, dan ruang tempat bersuci.

Jika syarat mengenai ruangan ini harus berbentuk ruangan masing masing tersendiri, halah banyak lembaga TPQ yang tidak mampu memenuhi syaratnya.

Pernah ngobrol dengan mantan JFU pada PD Pontren salah satu Kabupaten Jawa Tengah, dia tidak terlalu menerapkan aturan ini secara kaku.

Jadi urusan ruang boleh misalnya masjid besar kemudian ada meja kursi khusus kepala, tenaga administrasi, guru dan yang lainnya sebagai ruangan.

Meskipun masih berada dalam satu ruangan.

Saya kira hal seperti ini lebih bijak demi pelayanan dalam pendirian TPQ.

Rangkuman dan kesimpulan Syarat Pendirian TPQ

Jika kita singkat mengenai persyaratan pendirian TPQ, maka rangkumannya adalah sebagai berikut;

  • Berbadan hukum
  • Memiliki struktur organisasi lembaga
  • Jumlah minimal santri 15 orang
  • rekomendasi pejabat Kankemanag Kabupaten/Kota
  • 1 set kurikulum
  • kompetensi kepala, guru dan tenaga kependidikan
  • ruang KBM yang representatif

Nah itulah syarat pendirian TPQ sebagaimana anda bisa baca secara seksama dalam aturan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

tepatnya nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an.

Semoga lembaga anda bisa segera mendapatkan nomor statistik dan SK Penetapan Tanda Daftar PPQ beserta piagam tanda daftar (keduanya merupakan satu kesatuan).

Wilujeng dalu, selamat malam, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Membuat Nomor Induk Santri TPQ TPA Pedoman Cara dan Aturan

Tata cara menyusun nomor induk murid TPQ sesuai dengan pedoman cara dan aturan dari Kementerian Agama RI.

Bagi lembaga Taman Pendidikan Alquran yang sudah maju maupun ingin berkembang dan semakin baik, akan melakukan perbaikan baik dari segi Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) maupun dalam administrasi.

Salah satu penataan administrasi yang diperlukan yaitu data santri TPA yang belajar pada lembaga tersebut. Untuk memilah antara satu santri dengan murid yang lain maka diperlukan nomor kode bagi anak tersebut.

Nomor kode unik bagi masing-masing siswa biasa disebut dengan nomor induk santri TPA.

Berdasarkan juknis sistem penomoran lembaga pendidikan pada lingkungan Kementerian Agama, telah diterbitkan tata cara penomoran lembaga dan nomor induk siswa TPA dan santri pada lembaga yang lain.

Nomor induk santri TPA tidak akan ada yang sama sedunia jika benar dalam penyusunan

Pada pedoman penomoran lembaga dan nomor induk santri, terdapat kode-kode unik yang merujuk terkait data lembaga.

Yaitu macam lembaga, status lembaga, provinsi Lembaga, Kabupaten Lembaga serta nomor urut terdaftar lembaga pada Kantor Kementerian Agama setempat dimana Lembaga Pendidikan Keagamaan berdomisili atau melakukan kegiatan.

Dengan adanya kode unik dimaksud maka jika penulisan kode dan urutan penomoran lembaga sesuai dengan pedoman yang ada, mestinya tidak akan terdapat dobel nomor statistik lembaga maupun nomor induk santri.

Hal ini karena sudah didesain sedemikian rupa supaya tidak ada duplikasi nomor statistik maupun nomor induk siswa.menyusun nomor induk santri TPQ

Menyusun nomor induk santri TPA atau TPQ

Jika bermaksud membuat nomor induk santri TPQ berdasarkan buku panduan atau pedoman dari Kementerian Agama, maka satu hal yang harus dipastikan adalah lembaga, dalam hal ini TPQ sudah terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan sudah mendapatkan nomor Statistik TPQ.

Kenapa? harus dilakukan karena dalam penyusunan nomor induk santri TPQ terdiri dari 18 digit angka. Dimana 12 digit angka merupakan nomor statistik Taman Pendidikan Alquran.

Secara teori umum, penyusunan nomor Induk bagi santri atau siswa taman pendidikan alquran adalah :

Nomor Statistik TPQ + 2 digit tahun masuk + 4 digit angka urutan.

Contoh penyusunan nomor induk santri TPQ.

Berikut contoh kongkrit penyusunan nomor induk santri TPQ yang masuk pada tahun 2017 di Taman Pendidikan yang berada di Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang pada saat mendaftarkan lembaga di TPQ mendapatkan nomor Urut 1

Untuk diketahui bahwasanya kode kabupaten grobogan adalah 15 dan kode provinsi Jawa tengah yaitu 33.

Sedangkan untuk kode lembaga Taman Pendidikan Alquran terbagi menjadi 3 macam berupa TK Alquran (TKQ), Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Ta’limul Qur’an Lil Aulad (TQA). Dalam hal ini kita mengambil kode Taman Pendidikan Alquran

Rumus Statistik TPQ, 3 digit pertama : Kode lembaga. dalam hal ini Lembaga TPQ mempunyai kode 411, selanjutnya digit ke-4 adalah kode status lembaga (angka 1 untuk lembaga Negeri, angka 2 untuk lembaga swasta), digit ke 5 dan 6 diisi dengan kode Provinsi, digit 7&8 diisi kode Kabupaten/kota. Digit 9,-12 diisi dengan nomor urut lembaga pada saat mendaftar di Kemenag.

Nomor Statistik TPQ Kabupaten Grobogan (kode Kabupaten = 15) Provinsi Jawa tengah (kode Provinsi =33) dengan nomor urut satu yaitu :
411233150001

Setelah mendapatkan nomor TPQ, silakan ditambahkan 2 (dua) digit angka tahun masuk santri TPQ, (tadi dicontohkan masuk tahun 2017, maka silakan ditambahkan angka 17 dibelakang nomor statistik (411233150001=17) sehingga menjadi 41123315000117.

setelah proses ini selanjutnya adalah menambahkan 4 (empat) digit angka dibelakangnya sesuai urutan pendaftaran santri (0001-9999),

Contoh, Mujiyantari Sudarto mendaftar pertama kali sebagai santri pada TPQ pada tahun 2017.

maka sang santri mendapatkan nomor urut 1, maka nomor induk Santri TPQ atas nama Mujiyantari Sudarto adalah 411233150001170001

Sedangkan nomor urut selanjutnya adalah
411233150001170002
411233150001170003
411233150001170004
Dan seterusnyanomor induk santri TPQ

Wah, panjang sekali nomor induk bagi santri? Susah dong nanti menulis di raport maupun di kartu SPP dan dokumen lainnya?

Menulis Nomor Induk santri pada Dokumen TPQ yang singkat

Penomoran ini dipergunakan untuk mengisi nomor induk santri atau siswa TPQ pada data emis, untuk penulisan pada raport maupun dokumen santri.

Anda bisa hanya mencantumkan 6 (enam) digit angka belakang nomor induk, yaitu nomor induk yang berupa tahun masuk dan nomor urut santri.

Contoh nomor induk aslinya adalah 411233150001170002.

Anda cukup menuliskan nomor induk santri pada raport 170002, karena 12 digit nomor sebelumnya adalah sama bagi semua santri yaitu berupa nomor Statistik TPQ

Demikian tata cara pemberian nomor Induk bagi santri Taman Pendidikan Alquran di Indonesia berdasarkan pedoman rumus yang di buat oleh Kementerian Agama.
Cukup sekian.

Cara Mencari Nomor Statistik TPQ Madin dan Pondok Pesantren Secara Online

Cara untuk mengetahui nomor statistik lembaga Taman Pendidikan al Qur’an (atau yang serumpun), Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pondok Pesantren. Lembaga pendidikan yang berada dibawah Direktrat Jenderal Pendidikan Islam dan lebih spesifik di Direktorat PD Pontren Kemenag RI

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh, wilujeng enjang para penggiat lembaga keagamaan khususnya TPQ, Madin, maupun ponpes, pada wilayah lokasi tempat tertentu, untuk lembaga TPQ biasa diucapkan dengan TPA, sedangkan Madin ada yang menyebutnya sekolah arab, MDT, MDTA MDTW, PMDT, sedangkan pondok pesantren, ada pula yang hanya memanggil dengan pondok.

Jika anda pernah mendengar Education Managemen Information System, mestinya anda juga sekilas tahu apa itu yang dinamakan dengan nomor statistik lembaga.

Emangnya apa sih Education Managemen Information System? Itu adalah kepanjangan dari EMiS, yang oleh banyak operator di plesetkan menjadi pengemis (orang yang bertugas untuk entry EmiS), dibikin persis dengan kata yang memiliki arti orang peminta-minta.

Akan tetapi kita tidak akan membahas mengenai arti pengemis secara bahasa baik dimaknai dengan peminta minta atau petugas entry data kelembagaan secara online yang berada dibawah Dirjen Pendis.

baca : TAK MENEMUKAN NO STATISTIK TPQ MADIN PONPES DI ONLINE TANYA OPERATOR EMIS

Yang akan kita bahasa kali ini yaitu bagaimana caranya untuk melakukan cek nomor statistik lembaga pada EMIS baik TPQ TKQ TQA Madin Awaliyah wustha Ulya Aljamiah maupun Pondok pesantren PKPPS Ma’had Aly SPM dan Pendidikan Diniyah Formal.

Singkatan Nomor Statistik Lembaga

Disebutkan diatas, pada emis memiliki istilah untuk masing-masing lembaga yang disebutkan yaitu;

NSLPQ = Nomor Statistik Lembaga Pendidikan al-Qur’an. Nomor ini dipergunakan bagi lembaga dalam rumpun LPQ (Lembaga Pendidikan Al-Qur’an) seperti TKQ, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur’an (PAUDQU).

NSDT = singkatan dari Nomor statistik Diniyah Takmiliyah, dipakai untuk penomoran Madin baik jenjang Awaliyah Wustha Ulya dan al Jami’ah.

NSPP = Nomor statistik Pondok Pesantren, baik itu hanya pondok saja tanpa menyelenggarakan layanan pendidikan, atau pesantren yang memiliki lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), termasuk pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan lain lintas Kementerian (misalnya SMP SMA SD dll).

Ramai ramai mengecek saat ada bantuan

Ini bisa di titeni, disaat ada banyak bantuan berhamburan dari pemerintah pusat Jakarta, maka akan banyak pengurus lembaga turun gunung datang ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota untuk menanyakan maupun konfirmasi tentang lembaganya.

Apa pasal? Karena saat ini salah satu persyaratan lembaga pendidikan keagamaan Islam semisal TPQ madin maupun ponpes yang dikucuri dana akan diminta persyaratan berupa ijin operasional atau tanda daftar lembaga di Kemenag, ataupun minimal telah terdaftar di kemenag dengan kepemilikan nomor statistik.

baca : Cara Menyusun Nomor Induk Santri Pondok Pesantren

Keberadaan syarat ini sering membuat kelimpungan pengelola lembaga, utamanya jika nominalnya fantastis, semisal bantuan dimasa covid saat ini yang nilainya puluhan juta rupiah untuk setiap lembaga.

Bahkan ada beberapa situasi dimana orang yang kuat secara kedudukan di pemerintahan yang menggunakan pengaruhnya bagaimana supaya suatu ijin operasional maupun nomor statistik bisa dibuatkan secara instan.

Untuk madin dan TPQ, bisa jadi bolehlah bisa dibuat secara instan, akan tetapi untuk pondok pesantren saat ini sudah ditarik ke pusat jakarta, sehingga mau di bolak balik kayak apapun Kemenag Kabupaten Kota nirwenang urusan penerbitan dan perpanjangan no statistik pondok pesantren.

Cek nomor statistik secara online

cari-nspp-secara-online

Di dunia online saat ini tentu pencarian menggunakan tenaga internet bisa memudahkan orang di segala penjuru dunia yang memiliki akses internet untuk mencari informasi.

Termasuk juga metode pencarian nomor statistik lembaga dibawah PD Pontren.

baca : Sistematika penyusunan nomor statistik TPQ Taman Pendidikan Al Qur’an

Ada cara pengecekan secara online, akan tetapi memang perlu kesabaran untuk TPQ dan madin karena banyaknya lembaga yang ada di Indonesia.

Bagaimana caranya?

Silakan disimak cara pengecekan NSTPQ NSLPQ maupun NSDT dengan cara online melalui situs EMIS kemenag

Cara cek NSLPQ NSTPQ dan NSDTT secara online

Yang perlu anda lakukan adalah mengakses situs kemenag yang berisi tentang emis, alamatnya adalah http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/

Selanjutnya silakan dilihat pojok kanan atas ada gambar suryokontho alias loop atau gambar kaca cembung seperti milik sherlock holmes, pencetlah gambar tersebut.

Kemudian akan muncul gambar sebagaimana dibawah ini;

cek-no-statistik-TPQ-Madin
pojok kanan atas ono gambar suryokontho

Setelah itu, pilihlah direktorat (dalam hal ini PD Pontren) seperti dalam gambar dibawah ini, selanjutnya lebih spesifik ada baiknya ada shortir Provinsi, misalnya Jawa Tengah Barat Timur atau Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Papua, terserah lokasi anda.

Lihat penampakan berikut.

cek-nomor-nsplq-nsdt-secara-online
jangan lupa ubah pilihan ke PD Pontren

Contoh hasil pencarian lembaga madin yang bernama Baiturrahman. Saya pilih PD Pontren, kemudian Provinsi Jawa Tengah dan memasukkan nama lembaga “Baiturrahman”. Anda juga bisa mencoba memasukkan dengan nomor statistik.

Kemudian hasilnya tralalaalaaa….

hasil-pencarian-online-NSLPQ-NSTPQ-NSDT
penampakan hasil pencarian secara online

Ternyata sangat banyak lembaga yang bernama Baiturrahman, estimasi saya mencapai 890 lembaga (1 halaman ada 10 tampilan lembaga, padahal di situ tertera 89 halaman, klenger ra sampean golek I (kalau tidak di shortir provinsinya.

Kemudian saya coba pilih provinsi, akhirnya tinggal 11 halaman saja.

Cara Cek NSPP Pondok Pesantren

Ada aplikasi besutan kementerian agama yang bernama PDPP yang merupakan singkatan dari Pangkalan data Pondok Pesantren, disitu anda bisa memasukkan nama pesantren anda dan kemudian akan muncul beberapa pesantren, silakan dicari yang sesuai alamat dengan lembaga anda.

Pastinya untuk pencarian model ini, anda harus memasukkan nama lembaga anda secara presisi persis huruf nya satu persatu karena apabila meleset satu huruf saja akan berbeda hasilnya, misalnya Baitur Rahman, Baiturrohman, Baiturrahman, Bait Rahman, perlu dicoba satu persatu.

Untuk mencobanya anda dapat mengikuti tautan ini https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/about

Kemudian masukkan nama pesantren pada kolom yang telah disediakan (contoh dalam gambar dibawah), untuk memudahkan, silakan anda pilih kabupaten/kota beserta provinsinya.

cek-nspp-pondok-pesantren-online
aplikasi pangkalan data pondok pesantren (PDPP)

Disitulah dapat diketahui nomor statistiknya.

Bagaimana jika tidak ditemukan data lembaga yang saya cari? Ada 2 kemungkinan, yang pertama cara penulisan anda yang tidak pas dengan data lembaga, yang kedua memang lembaga anda belum masuk datanya.

Cara paling akurat mengecek nomor statistik Lembaga

Nah ini merupakan cara paling akurat untuk mengecek nomor statistik lembaga, caranya manual yaitu mendatangi seksi Pakis atau PD Pontren Kemenag Kabupaten/Kota selanjutnya silakan ditanyakan berapa nomor statistik lembaga anda.

Jika tidak diketemukan nomor statistiknya maka positif bahwa lembaga yang dikonfirmasi nomor statistiknya memang belum terdaftar atau belum mengajukan permohonan nomor statistik.

Jadi kesimpulannya, guna menemukan nomor statistik yang akurat pada lembaga baik TPQ Madin maupun ponpes, silakan datang ke Kemenag Kabupaten atau Kota tempat lembaga beroperasi, dan bertanyalah secara manual, karena taktik pengecekan online memang belum efektif.

Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Sistematika penyusunan nomor statistik TPQ Taman Pendidikan Al Qur’an

Salah satu pendidikan keagamaan yang banyak dilaksanakan oleh komunitas penggiat belajar membaca al Qur’an adalah Taman Pendidikan Al Qur’an. Dalam rangka melakukan pendataan dan pencatatan secara detail dan menyeluruh terhadap lembaga yang mengajarkan membaca huruf hijaiyah arab ini melalui data EMIS. Terkait dengan data EMIS, disusun suatu rumusan penomoran nomor statistik Taman Pendidikan Al Qur’an dan lembaga yang lain.

Bagaimana cara lembaga TPQ bisa mendapatkan nomor statistik TPQ? Tentunya adalah dengan cara mengajukan kepada instansi terkait. Dalam hal ini yang mengeluarkan nomor statistik TPQ berada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota. Adapun cara pengajuan bisa dibaca pada Mendaftarkan TPQ Ke Kementerian Agama.

nomor statistik TPQ
ilustrasi santri Ta’limul Qur’an Lil Aulad

Nomor statistik TPQ terdiri dari 12 digit angka. Dalam duabelas digit angka tersebut menyimpan kode-kode lembaga, asal kabupaten serta provinsi dan urutan lembaga dalam mendaftarkan.

Secara pemberian kode, ternyata dalam Education Managemen Information System (EMIS), lembaga yang mengajarkan membaca al Qur’an disebut dengan LPQ (lembaga Pendidikan Al Qur’an). Dalam LPQ ini Lembaga Pendidikan Al Qur’an dibagi menjadi beberapa jenjang dan tingkatan. Untuk detail tentang pembagiannya silakan dicermati pada Jenjang dan Tingkat Pendidikan TPQ

Untuk mengetahui tata cara penyusunan nomor Lembaga anda, ataupun melakukan pencocokan apakah TPQ anda sudah benar dalam susuan nomor statistik, silakan disimak hal dibawah ini.

Urutan Penyusunan Angka pada nomor Statistik TPQ LPQ TKQ TQA (Taman Pendidikan Al Qur’an)

Seperti disampaikan diatas, dalam susunan 12 digit nomor statistik ini berisi tentang kode lembaga, kode, provinsi, kode kabupaten, kode urutan lembaga. Silakan diperhatikan gambar dibawah ini

kode kabupaten provinsi nomor statistik kementerian agama

Dengan begitu maka hal yang perlu dimasukkan adalah kode-kode yang dijadikan patokan lembaga yang ada. Dalam hal ini pembagian lembaga Pendidikan Al Qur’an menjadi 4 buah. Adapun lembaga dan kode nya adalah sebagai berikut :

  • Taman Kanak-Kanak al-Qur’an (TKQ) kode lembaga = 401
  • Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) kode lembaga = 411
  • Ta’limul Qur’an lil ’Aulad (TQA) kode lembaga = 421
  • Majelis Taklim kode lembaga = 431

Selanjutnya setelah mengetahui kode – kode lembaga LPQ, selanjutnya adalah dengan memasukkan kode tersebut kedalam 12 digit urutan nomor statistik LPQ TPQ TKQ atau TQA.

Kolom 1-3 diisi dengan 3 angka kode lembaga (dalam hal ini bisa kode TKQ, TPQ, ataupun TQA)
Kolom ke 4 diisi dengan status lembaga (diisi angka 1 untuk lembaga Negeri, diisi angka 2 untuk lembaga swasta) semestinya TPQ adalah swasta dan sepanjang saya tahu tidak ada yang negeri, silakan diisi dengan angka 2.
Kolom ke 5-6 diisi dengan kode provinsi
Kolom ke 7-8 diisi dengan kode kabupaten
Kolm ke 9-12 diisi dengan nomor urut lembaga ketika mendaftar di kemenag.

ilustrasi santri TPQ belajar
ilustrasi santri TPQ belajar

Contoh menyusun nomor statistik TKQ.

Seperti sudah disebut diatas bahwa untuk TKQ mempunyai kode 401. Dengan begitu jika lembaga anda merupakan TKQ, mestinya 3 digit awal nomor statistik lembaga adalah 401.

Berikut kami contohkan lembaga Taman Kanak Kanak Al Qur’an yang berasal dari Kabupaten Batang (dengan kode Kab 25) Provinsi Jawa Tengah (Kode Provinsi 33). Dengan nomor urut pendaftaran pertama atau satu (1)

401225330001

Penjelasan nomor statistik tersebut diatas adalah sebagai berikut :
401 – kode lembaga Taman Pendidikan Al Qur’an

2 – kode status lembaga

33 – Kode untuk Provinsi Jawa Tengah

25 – Kode untuk Kabupaten Batang

0001 – 4 digit nomor urutan terdaftar di kemenag (selanjutnya diisi dengan 0002, 0003, 0004 dan seterusnya)

Bagaimana dengan nomor statistik TPQ?

Secara rumus sama saja persis seperti diatas, akan tetapi hanya di ubah kode lembaga saja dengan memasukkan nomor kode milik TPQ. Contoh TPQ Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang di miliki oleh orang (yang anggap saja bernama) ABDULLAH dengan nomor urut pendaftaran kedua,

Berikut adalah hasil dari penomoran statistik TPQ diatas

411233250002

Begitupun dengan sistematika penomoran nomor statistik Ta’limul Qur’an Lil aulad, tinggal mengganti kode lembaga saja dan urutan yang ada.

Contoh TQA batang pendaftaran nomor urut 3

421233250003

Darimana diketahui kode kode kabupaten dan provinsi? Berikut adalah daftar kode kabupaten dan provinsi seluruh indonesia guna keperluan kebutuhan penomoran atau cek kebenaran nomor statistik lembaga. Silakan menuju ke daftar kode kabupaten dan provinsi seluruh indonesia guna statistik emis.

Demikian tentang nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Qur’an serta tata cara dan rumus penomoran, semoga semua lembaga TPQ segera memiliki nomor statistik.

Prosedur pendirian TPQ taman pendidikan al Qur’an di Kementerian Agama

standar nasional TPQ
buku standar nasional TPQ

Dalam buku Direktorat PD Pontren Dirjen PAIS tahun 2013 di tuliskan dalam halaman 46 tentang syarat Keanggotaan unit TK/TP Al Qur’an. atau istilah secara awam adalah mendaftarkan lembaga TPQ untuk mendapatkan nomor Statistik di Kementerian Agama. Pada saat ini yang ada hanyalah piagam terdaftar taman pendidikan Al Qur’an, sedangkan untuk izin operasional taman pendidikan Al Qur’an belum ada contoh maupun juknis yang mengatur dalam pemberiannya.

Syarat Mendaftarkan Lembaga TPQ

Syarat-syarat yang di penuhi sesuai buku petunjuk dimaksud adalah :

  1. Adanya lembaga/organisasi penyelenggara yaitu organisasi non pemerintah, seperti yayasan, takmir masjid, mushola, majlis ta’lim dan atau lembaga swadaya lainnya.
  2. Tersedianya tempat dan sarana belajar yang memadai
  3. Tersedianya tenaga pendidikan yang memenuhi syarat. Diharapkan setidak-tidaknya lulusan SLTA, dan akan lebih utama apabila yang bersangkutan lulusan Diploma dan atau PGRA Program Strata 1 (S1)
  4. Memiliki jumlah santri/anak didik yang sudah terdaftar dengan pasti, sekurang-kurangnya 15 santri
  5. Memiliki program yang jelas
  6. Memiliki dana awal dan sumber pembiayaan lainnya.
  7. Guru guru yang bertugas di TKA/TQA dan TPA/TPQ minimal (60%) telah memiliki sertifikat penataran paket A, yang diadakan oleh Lembaga Pembina
  8. Kepala Unit TKA/TKQ & TPA/TPQ sekurang-kurangnya lulusan program Diploma PGTK dan diharapkan kedepannya lulusan strata satu (S1) PGRA
  9. Di tiap unit TKA/TKQ & TPA/TPQ dibentuk organisasi Persatuan orang tua santri (POS) dibina oleh kepala Unit dalam rangka menunjang kemajuan dan keberhasilan kegiatan unit yang bersangkutan

Prosedur pendirian TPQ

Prosedur pendirian TPQ atau TKQ seperti berikut :

  1. Pendirian TK/TP Al-Qur’an harus memperoleh dukungan dari masyarakatPendaftaran TPQ
  2. Memperhatikan aspek-aspek administratif antara lain :
  • Memberitahukan keberadaan unit kepada masyarakat sekitar dan kepada tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan setempat (RT/RW/Desa/Kelurahan
  • Menyampaikan surat permohonan ke-anggota unit kepada organisasi/lembaga pembina yang mengkoordinir TKA/TKQ dan TPA/TPQ sesuai prosedur yang berlaku, apabila organisasi/pembina dimaksud sudah berdiri di Kabupaten/Kota dan bagi unit penyelenggara yang belum memiliki lembaga pembina dapat melaporkan kepada Kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

3. Lembaga Pembina (TKA/TKQ dan TPA/TPQ di tiap jenjang menyampaikan rekap data unit binaannya secara kolektif ke Kementerian Agama setempat untuk mendapatkan nomor statistik.

Begitulah syarat tentang piagam terdaftar TPQ dan proses pendiriannya dalam buku panduan Kementerian Agama dari Kementerian Agama RI di Jakarta. bagaimana kenyataan di Kabupaten atau kecamatan? berhubung banyaknya persoalan di bawah karena banyaknya lembaga TPQ, dan juga Taman Pendidikan Al Qur’an yang merupakan lembaga non formal sehingga adakalanya masing-masing kecamatan atau kabupaten bahkan provinsi mengadopsi aturan tersendiri guna pelayanan dalam memberikan pengakuan secara kelembagaan kepada lembaga dalam hal ini TPQ. akan tetapi dengan adanya buku dari Kemenag RI sebaiknya dijadikan acuan oleh keluarga PD Pontren/TOS yang mengurus lembaga TPQ. SEMANGATT!!!