Arsip Tag: madrasah aliyah

Contoh Surat Pemberitahuan Siswa Bolos Download Format Doc

Download contoh surat pemberitahuan siswa bolos dalam format doc ms word bisa unduh gratis sebagai informasi kepada orang tua wali murid yang tidak masuk absen tanpa ada keterangan maupun izin pemberitahuan.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullah, mungkin saja ada taktik wali kelas pada madrasah maupun sekolah jika ada salah satu siswa siswinya yang sengaja tidak masuk kelas bolos sekolah dengan sengajar.

contoh surat pemberitahuan siswa bolos sekolah

Padahal sebenarnya sang anak sudah berangkat menuju ke sekolah (setidaknya orang tuanya mengira begitu).

Akan tetapi ada saja kelakuan peserta didik yang tidak sampai ke sekolah/madrasah seharusnya dia berada pada waktu jam kegiatan belajar mengajar.

Salah satu cara sederhana shock therapy kepada anak bandel yang rajin bolos yaitu dengan menyampaikan kondisi sang anak kepada walinya yang tidak masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran.

Akan lebih tampak serius apabila pemberitahuan ini melalui surat resmi.

Yang jelas anda harus memastikan surat ini sampai ke tangan orang tuanya, baik dengan kurir sekolah atau guru yang berada dekat dengan rumahnya.

Jangan anda titipkan melalui murid atau siswa yang lain, bisa bisa surat ini disabotase anak anak.

Anda bisa memastikan sampai surat dengan cara melakukan kontak dengan wali baik lewat pesawat telefon maupun whatsapp.

Teks surat pemberitahuan siswa bolos sekolah

Berikut ini adalah contoh surat pemberitahuan ketidakhadiran siswa peserta didik kepada orang tua wali murid.

Kami buat singkat padat dan jelas.

Kenapa singkat? Biasanya orang hanya membaca sekilas saja (bayangkan diri anda sendiri apabila menerima surat).

Jadi tidak perlu bertele-tele, surat ini langsung menukik kepada inti permasalahan yaitu memberitahukan sang anak tidak mengikuti pelajaran dalam satu hari.

Seperti apa suratnya?

Monggo anda simak.

Kop Madrasah / Sekolah

Nomor : B-12…. Tasikmalaya, 21 Agustus 2022
Lampiran : –
Hal : Pemberitahuan siswa bolos

kepada Yth.
Orang tua/wali murid ananda Megawati
ditempat

Assalaamu’alaikum wr. wb.

Bersama dengan surat ini kami beritahukan berdasarkan catatan absen kehadiran, bahwasanya ;

Nama : Megawati
Kelas : II/c

Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2022 tidak masuk sekolah/bolos mulai jam pelajaran pertama sampai dengan selesai kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Wassalaamu’alaikum wr. wb.

Kepala Madrasah,

Hj. Suci S.Pd.I, M.Pd.I

Tembusan;
Wali kelas
Guru BP (Bimbingan dan Konseling)

Download contoh Surat

Sebelum anda mengunduh contoh sebagaimana teks kalimat contoh sebelumnya, kami haturkan penampakan preloved file format doc ms word ini.

Pemilihan file ms word guna memudahkan anda mengedit, menambahkan, mengurangi atau menyesuaikan kop madrasah atau sekolah.

Ini dia penampakan contoh suratnya.

Surat ini bukanlah mengambil contoh baku baik berasal dari Kementerian Agama maupun Kemendikbud.

Hanya sebuah contoh yang kami desain memudahkan orang tua memahami pemberitahuan bahwa anaknya bolos sekolah dengan singkat dan tidak bertele tele.

Anda juga bisa membuat model pemberitahuan sesuka anda baik uraian panjang lebar maupun penuh dengan basa basi.

Kalau saya pribadi melihat bahwa model surat seperti ini tidak perlu banyak basa basinya, langsung saja kepada pokok permasalahan.

Berikut tautan untuk unduh gratis free download contoh surat pemberitahuan siswa membolos sekolah.

Download surat pemberitahuan murid bolos

Nah itulah contoh yang bisa kami haturkan malam ini, entah apakah sudah ada model pemberitahuan secara resmi kepada orang tua apabila anaknya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, atau hanya sekedar dicatat oleh sekolahan.

Menurut hemat saya akan lebih baik kalau orang tua juga mendapat informasi anaknya bolos supaya ada perhatian dari walinya.

Wilujeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kriteria Kenaikan Kelas, Mutasi, Kelulusan Madrasah MI MTs MA

Contoh kriteria kenaikan kelas, Mutasi, Kelulusan Siswa Madrasah MI MTs MA Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah. Mengacu kepada Standar Dokumen Administrasi Madrasah Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah (UPPAM), Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

pontren.com – assalaamu’alaikum para pendidik dan tenaga kependidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah Negeri maupun Swasta di Indonesia maupun segala penjuru dunia.

kriteria kenaikan kelas mutasi kelulusan siswa

Kenaikan kelas, mutasi atau pindah siswa serta kelulusan adalah makanan setiap tahun (kegiatan maksudnya) untuk para guru, wali kelas, waka kurikulum dan keluarga besar madrasah.

Dalam kegiatan pindah siswa, ketentuan kelulusan dan kenaikan kelas pada madrasah perlu adanya kriteria sebagai tolak ukur.

baca : DOWNLOAD CONTOH SK PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH

Dalam kriteria kenaikan kelas, mutasi siswa serta kelulusan ini mengacu pada Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah (UPPAM), Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI memberikan contoh untuk pedoman, modifikasi maupun perubahan seperlunya.

Keberadaan contoh ini bisa sebagai acuan atau patokan pembuat kebijakan dalam hal naik kelas atau tidaknya peserta didik pada madrasah.

Tanpa basa basi, berikut adalah contoh yang ada dalam dokumen administrasi Madrasah.

Kriteria Kenaikan Kelas Siswa Madrasah

Contoh kriteria kenaikan kelas siswa pada madrasah.
Siswa siswi Peserta didik pada Madrasah … (MI MTs MA) dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. menyelesaikan semua program pembelajaran pada dua semester pada kelas yang diikuti.
  2. Pada mata pelajaran pada Semester Genap di bawah kriteria ketuntasan, nilai minimal tidak lebih dari 3 mata pelajaran.
  3. nilai kepribadian BAIK.
  4. nilai kegiatan pengembangan diri minimal B.
  5. Lulus atau tuntas mata pelajaran BTA bagi kelas VII dengan bukti sertifikat
  6. lulus yang ada tanda tangan dari guru mata pelajaran dan Kepala Madrasah.
  7. lulus/tuntas mata pelajaran keterampilan keagamaan bagi kelas VIII dibuktikan dengan sertifikat lulus yang ditandatangani oleh guru mata pelajaran dan Kepala Madrasah.

Dalam hal ini Madrasah bisa melakukan penambahan/pengurangan kriteria di atas sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan di Madrasah. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Kelulusan Siswa Madrasah

kriteria kelulusan siswa madrasah

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan hasil rapat Komite Madrasah ……………….., maka peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan Madrasah ……………………. apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  2. memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
  3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. lulus ujian nasional;
  5. mempunyai skor TOEIC minimal. ;
  6. bebas Narkoba.
  7. Dan sebagainya…..

Madrasah dapat menambahkan/mengurangi kriteria di atas sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan di Madrasah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Kriteria Mutasi Siswa Madrasah

Contoh kriteria mutasi pindah siswa pada madrasah.
Ketentuan/persyaratan pindah/mutasi peserta didik yang berlaku di Madrasah adalah sebagai berikut:

  1. Memenuhi persyaratan yang ada dalam ketentuan;
  2. Surat permohonan orang tua yang bersangkutan;
  3. Memiliki Laporan Hasil belajar (Rapor) dengan nilai lengkap dari Madrasah asal;
  4. Mempunyai Ijazah madrasah Menengah Pertama/sederajat;
  5. Memiliki surat tanda lulus dengan nilai yang tidak lebih rendah dari nilai minimal ( PPD pada tahunnya );
  6. Memiliki surat pindah dari madrasah asal;
  7. Menyesuaikan bentuk laporan hasil belajar pesrta didik (LHB) dari madrasah asal sesuai dengan bentuk raport yang digunakan di madrasah tujuan;
  8. Mengikuti seleksi masuk dengan tes sesuai program yang diminati dan hasilnya diumumkan secara terbuka

Madrasah bisa melakukan penambahan atau mengurangi kriteria di atas sesuai dengan kesepakatan pemangku kepentingan di Madrasah dengan syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup kriteria kenaikan kelas mutasi kelulusan Madrasah

Keberadaan kriteria ini juga memberikan keputusan yang terukur apabila ada kejadian anak tinggal kelas, orang tua protes dalam proses pindah mutasi maupun kelulusan.

dengan keberadaan kriteria yang resmi berlaku akan membuat orang bisa mengerti kenapa dan bagaimana situasinya sehingga apabilaada perdebatan bisa minimalis merujuk pada aturan kesepakatan.

Demikian informasi mengenai berbagai contoh mengenai syarat dan kriteria dalam kenaikan kelas mutasi dan kelulusan siswa pada madrasah baik MI MTs maupun MA Aliyah.

Semoga menambah koleksi dalam ketentuan kenaikan kelas maupun syarat pindah siswa dan juga ketentuan dalam meluluskan peserta didik.

Wilujeng enjang, salam kenal selamat pagi, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Satminkal Artinya Kepanjangan, Singkatan Contoh Nama, Fungsi

Informasi tentang arti Satminkal singkatan dan kepanjangan pada Kemenag Dapodik maupun contoh nama Satminkal beserta fungsinya dalam kepegawaian utamanya guru Pendidik Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.

pontren.com – para pegawai ASN maupun Guru Negeri dan swasta mestinya sudah familiar dengan apa itu yang dimaksud dengan satminkal.

satminkal artinya satuan administrasi Pangkalan

tanpa basa basi dan banyak bicara, berikut informasi mengenai apa maksud dari satminkal dan contoh nama, Satminkal Induk, beserta Fungsinya.

Satminkal Artinya, Kepanjangan dan Singkatan

Satminkal artinya adalah Satuan Administrasi Pangkalan. Jadi singkatan dari Satuan Administrai Pangkalan singkatan nya yaitu Satminkal. Kepanjangannya tinggal dibolak balik dari kata diatas.

baca : CONTOH SURAT KEPUTUSAN KEPALA TENTANG KURIKULUM MADRASAH

Lebih terperinci lagi, maksud dari Satminkal adalah satuan administrasi pangkal atau tempat tugas induk atau instansi induk guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data NPK atau NUPTK.

Satminkal Induk

Maksudnya adalah satuan administrasi pangkalan sebagai induk guru bernaung dalam hal administrasi data.

Pada ketentuan, guru boleh atau bisa mengajar lintas Kementerian, akan tetapi dalam pendataan hanya bisa memilih satu saja satminkalnya.

Contoh Guru PPKn MTs Sudirman Ngargoyoso masih kurang 2 jam mengajar untuk memenuhi syarat sertifikasi.

Kemudian dia mengajar mapel PPKn pada Paket B Pioneer.

Meskipun secara resmi dia juga menjadi guru pada Paket B pioneer yang berada pada Disdikpora Karanganyar, akan tetapi satmikal Induknya tetap berada pada MTs asal dia mengajar.

Satminkal Kemenag

Apa maksud dari pegawai atau guru berada pada satminkal Kementerian Agama? Maksudnya yaitu pegawai atau guru tersebut baik PNS maupun non asal muasal pokok tugas berada pada lembaga pendidikan dibawah naungan Kemenag.

Jadi apabila dia mendapat tambahan tugas/ mencari jam mengajar pada sekolahan, misalnya pada SD atau sekolah umum, maka secara teknis catatan satminkal orang tersebut tetap berada pada satminkal Kemenag.

baca : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 183 TAHUN 2019 TENTANG KURIKULUM PAI DAN BAHASA ARAB PADA MADRASAH

Biasanya satminkal ini berhubungan dengan penandatanganan SKMT sebagai guru atau pengawas oleh Kepala Sekolah/Madrasah tempat Satminkal.

Sedangkan SKMT guru non Satminkal dengan tanda tangan pengawas Madrasah pembina

Penadatanganan Bagi SKMT Pengawas Madrasah adalah Kepala Kantor Kementerian Agama melalui simpatika (TTD digital).

Fungsi Satminkal

apa sih fungsi dari satminkal bagi guru tenaga kependidikan?

fungsinya adalah menentukan posisi keberadaan guru pengajar dimaksud dimana asal pokok dia sebagai tenaga pendidik pada lembaga.

jadi tidak ada kerancuan dan rebutan personel mengajar apabila sudah ada kejelasan mengenai satminkal keberadaan guru dimaksud.

Contoh Nama Satminkal

Contoh satuan Administasi Pangkalan misalnya satmikal MTs N Karanganyar, MI 1 Karanganyar, SMP 2 Montasik dan lain sebagainya.

Singkatnya contoh nama satminkal adalah nama lembaga penyelenggara pendidikan baik sekolahan atau madrasah.

Nah itulah gambaran singkat tentang apa dan bagaimana serta seperti apa satminkal itu juga lengkap dengan arti kepanjangan dan singkatan.

Wilujeng enjang, selamat mengajar, semoga sertifikasi lancar, urusan tanda tangan bisa aman terkendali. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Download Contoh SK Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah

Download contoh Surat Keputusan Kepala Madrasah Tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah (MI, MTs, MA) baik swasta maupun sekolah negeri dalam format doc ms word bisa diedit sesuai kebutuhan lembaga anda.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wilujeng siang para pemangku jabatan maupun tenaga pendidik (guru ustadz ustadzah) pada madrasah dan juga kepada para operator tenaga kependidikan baik yang sudah memiliki NIP maupun yang akan mendapatkan nip (amiin, semoga segera dikabulkan).

Salah satu kelengkapan administrasi yang berguna untuk tertib pengadministrasian beserta bisa jadi masuk dalam penilaian pada saat akreditasi oleh BANPT ataupun pihak yang berwenang adalah keberadaan pengangkatan atau Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah dari Kamad / Kepala Sekolah.

Contoh yang ada dibawah ini diambilkan dari Standar Dokumen Administrasi Madrasah yang kami sesuaikan dengan ukuran huruf berupa font bookman old style dengan ukuran size font 12 supaya lebih jelas dan mudah dibaca.

Pada contoh asli yang kami convert dari PDF ke word, contoh yang ada terbitan Unit Pelaksana Program Akreditasi Madrasah (UPPAM), Direktorat Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI menggunakan font ukuran 10 dengan model huruf arial.

Isi SK Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah

Sebagaimana lazimnya surat keputusan Kepala Madrasah, SK ini terdiri dari kata kata menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan, dan memutuskan.

Sama saja seperti SK SK tentang kurikulum, yang menjadi pertimbangan nomor satu yaitu dalam UU no 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mana mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada beberapa standar.

Adapun standar yang dimaksud adalah;

Standar Isi (SI) dan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pertimbangan kedua yaitu Madrasah yang mana kepalanya mengeluarkan SK ini merupakan salah satu satuan pendidikan madrasah di bawah binaan Kemenag.

Kemudian pertimbangan ketiga adalah nama yang tercantum pada SK Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah dipandang mampu, memiliki kecakapan serta kapabilitas dan keahlian dalam mewakili seluruh stakeholder madrasah.

Dan pertimbangan terakhir atau yang keempat yaitu mengacu kepada ketiga pertimbangan sebelumnyadiperlukan penetapan Keputusan Kepala Madrasah tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah tersebut Tahun Pelajaran yang akan diarungi.

Kemudian ada 7 ketentuan perundang undangan ataupun aturan yang disebutkan dalam kata=kata “mengingat” pada SK ini yang dapat anda tengok sendiri apa saja yang diingat dalam dikeluarkannya surat keputusan Kepala Madrasah Tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah”.

Tentunya masukan dari komite madrasah dan pihak yang berkompeten menjadi perhatian dalam pembuatan SK ini yang masuk dalam kalimat yang berbunyi “Memperhatikan : Masukan dan pertimbangan dari Komite Madrasah ………….;

Selanjutnya ditetapkanlah SK ini dengan kalimat sebagai berikut;

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH (diisi nama Madrasah) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGEMBANG KURIKULUM MADRASAH …….. TAHUN PELAJARAN ………………….

Ada 4 ketetapan dalam SK Pembentukan tim penyusun dan pengembang kurikulum madrasah ini yaitu;

PERTAMA Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah Tahun Pelajaran ;
KEDUA : Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan bahan penyusunan/pengembangan Kurikulum;
  2. Mendiskusikan dan memfinalisasi rancangan dokumen pengembangan Kurikulum melalui kegiatan workshop yang diikuti oleh seluruh tim dan pemangku kepentingan madrasah;
  3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Madrasah dan merekomendasikan penetapan Kurikulum kepada Kepala Madrasah;
    KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBM Madrasah. ;
    KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Download SK Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah

Setelah membaca mengenai hal berkenaan dengan SK dimaksud, apabila anda hendak mengunduh gratis free download contoh surat Keputusan Kepala Madrasah tentang SK Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah maka kami sediakan di sini.

Sebelumnya apabila anda hendak melakukan pemeriksaan seperti apa bentuk dan model file dimaksud, kami telah sediakan tampilan preloved alias preview sebelum pengunduhan.

Jadi anda tidak perlu repot ribet mdownload terlebih dahulu jika hanya ingin melihat lihat saja.

Berikut tampilannya.

Apabila anda hendak mengunduhnya, sampean bisa download langsung dari tampilan preloved diatas dan akan diantarkan ke file tautannya tanpa harus kerepotan melewati banyak iklan yang mengganggu.. wus uwus uwus.. unduh jadi.

Ada kendala dalam pengunduhan? Berikut kami lampirkan tautannya.

Download SK Pembentukan Tim Penyusun Pengembang Kurikulum pada Madrasah

Demikian informasi tentang contoh surat keputusan Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum Madrasah yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah dalam format docx ms word sehingga bisa diunduh edit sesuai selera. Wilujeng siang, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Contoh Surat Keputusan Kepala tentang Kurikulum Madrasah

Download contoh SK Penetapan Kurikulum Madrasah dalam format doc ms word mengacu kepada Standar Dokumen Administrasi Madrasah Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama disertai dengan blangko pengesahan.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wilujeng enjang para tenaga administrasi Pendidikan Madrasah baik Kepala Tata usaha maupun jajaran staf JFU yang menjadi tulang punggung kegiatan pengadministrasian di madrasah, semoga kesehatan keselamatan dan kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada anda semuanya.

Mengacu kepada standar dokumen madrasah, berikut disusun sebuah contoh Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan Kurikulum Madrasah yang dapat diaplikasikan pada jenjang MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan juga MA (Madrasah Aliyah) baik sekolah negeri maupun swasta.

Isi SK Penetapan Kurikulum Madrasah

Adapun yang menjadi pertimbangan pada pembuatan SK ini setidaknya ada 2 hal yaitu;

Pertama, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa Kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kedua, bahwa Madrasah yang dikeluarkan SK Penetapan kurikulum ini merupakan salah satu satuan pendidikan madrasah di bawah binaan Kementerian Agama;

Selanjutnya berdasarkan kedua pertimbangan diatas Berdasarkan petimbangan perlu ditetapkan adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran yang akan diarungi.

Kemudian, berbagai undang undang dan peraturan serta keputusan agama diingat dalam pembuatan ini.

Berikut kedelapan hal yang diingat dalam penetapan SK Kurikulum Madrasah;

  1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi;
  5. Peraturan Menteri Pedidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Mendiknas No 22 dan 23 tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
  8. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/ PP.00/ED/681/2005 tanggal 1 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam pembuatan contoh Surat Keputusan Penetapan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah ini adalah Masukan dan pertimbangan Komite Madrasah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh pemangku kepentingan madrasah pada Workshop Penyusunan Kurikulum Madrasah Tahun Pelajaran berjalan dengan dicantumkan tanggal pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum.

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan diatas, maka Kepala Madrasah menetapkan SK yang berbunyi sebagai berikut;

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ………………….. NTANG PENETAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ……………………….
TAHUN PELAJARAN …………….

Ada 4 ketetapan Kepala Madrasah berkenaan dengan SK Penetapan Kurikulum Madrasah ini yaitu;

  1. Memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah……………. sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar di Madrasah…………… pada tahun pelajaran
  2. ………………;
  3. Semua warga madrasah harus melaksanakan Kurikulum ini dengan penuh tanggung jawab;
  4. Dokumen Kurikulum ini akan direvisi setiap awal tahun pelajaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan madrasah;
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Download Contoh SK Kurikulum Madrasah

Di penghujung tulisan, berikut kami lampirkan penampakan file SK Penetapan Kurikulum Madrasah oleh Kamad yang dibuat dalam format doc ms word dapat diedit menyesuaikan dengan kondisi madrasah baik Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah Negeri Swasta.

Tampilan ini berguna untuk melihat lihat bentuk model file sebelum anda mengunduh atau download jika sekiranya anda menginginkannya.

Apabila hanya sekedar ingin melihat lihat sebagai komparasi perbandingan ataupun acuan, anda tidak perlu mengunduhnya terlebih dahulu kalau keperluannya sekedar ingin melihat formatnya.

Berikut tampilannya.

Anda dapat mengunduh gratis free download file contoh Surat Keputusan Penetapan Kurikulum Madrasah langsung melalui tampilan preloved diatas.

Apabila ada kendala dengan pengunduhan secara langsung dari review, berikut kami bagikan tautan untuk menuju penyimpanan yang dapat anda unduh secara seksama.

Download Contoh SK Penetapan Kurikulum Madrasah

Demikian informasi mengenai contoh surat surat keputusan kepala Madrasah tentang penetapan kurikulum madrasah mengacu kepada contoh yang ada dalam standar administrasi madrasah yang dirilis oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama lengkap dengan form pengesahannya.

Wilujeng siang, selamat rolasan, semoga segera gajian dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang datang dan juga dikuatkan dalam semangat dan niat. Wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Struktur Komite Madrasah Ibtidaiyah MTs dan Aliyah

Informasi tentang contoh bagan struktur organisasi Komite madrasah terbaru untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA) dan Raudlatul Athfal (RA) MAN Kejuruan / Swasta mengacu kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) no 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Pontren.com – assalaamu’alaikum para penggiat pendidikan khususnya pada madrasah baik swasta maupun negeri pada jenjang MI MTs MA dan juga RA, semoga senantiasa diberikan perlindungan keberkahan keselamatan dan kesehatan dilancarkan dalam menjalankan kegiatan aktivitas.

Sebagaimana diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan Komite Madrasah menurut PMA no 16 tahun 2020 adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar penidikan.

Dari pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya nantinya unsur yang terdapat pada Komite Madrasah baik Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah maupun Raudlatul Athfal terdiri dari;

  • Orang tua atau wali dari peserta didik;
  • Tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; dan
  • Pakar pendidikan.

Pengertian Struktur Organisasi Komite Madrasah

Selain itu, sifat dari komite madrasah ini sebagai lembaga yang mandiri (catat).

Selanjutnya yang akan dibahas kali ini mengenai struktur organisasi lembaga Komite Madrasah, untuk lebih mendalam ada baiknya disampaikan apa itu pengertian dari struktur organisasi.

Baca : PMA no 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah

Jika ada yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan struktur organisasi? Dilansir dari blog ryanaldi-dwitama bahwasanya yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan dan di inginkan. Sumber : http://rynaldi-dwitama.blogspot.com/2012/05/pengertian-struktur-organisasi.html

Dengan begitu, yang dimaksud dengan struktur organisasi komite madrasah adalah suatu susunan dan hubungan tiap bagian serta posisi yang ada pada lembaga mandiri di Madrasah yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar penidikan.

Rasio dan Persentase keanggotaan Komite Madrasah

Dalam PMA no 16 tahun 2020 Bab III mengenai Keanggotaan, mekanisme penunjukan anggota, penetapan, dan masa jabatan pada pasal 3 memuat mengenai ketentuan persentase anggota Komite Madrasah dengan ketentuan paling banyak (ingat ya, maksimal/paling banyak) sebagai berikut;

50% (lima puluh persen) untuk orang tua/wali peserta didik yang masih aktif pada Madrasah;
30% (tiga puluh persen) untuk tokoh masyarakat; dan
30% (tiga puluh persen) untuk pakar pendidikan.

Begitulah rasio maksimal atau batas atas mengenai persentase keanggotaan atau jumlah

Gambar Struktur Organisasi Komite Madrasah Terbaru

Berdasarkan ketentuan diatas, kami lampirkan ilustrasi atau gambar tentang bagan struktur Organisasi Komite Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah Terbaru mengacu kepada PMA nomor 16 sebagai acuan dalam pembuatan bagan ini.

Sebagaimana ketentuan diatas, komite ini terdiri dari orang tua atau wali, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan dengan acuan jumlah rasio yang digariskan dalam PMA, tidak ada ketentuan dari unsur apa yang boleh untuk menjadi ketua, bendahara, ataupun anggota, sifatnya random saja alias acak.

Dalam hal susunan komite madrasah terbaru, susunan kepengurusan terdiri dari Ketua; Sekretaris;
Bendahara; dan Anggota. Jadi sebaiknya mengikuti ketentuan yang ada tanpa perlu neko neko inisiatif menambahkan bagian atau seksi yang tidak ada tuntunannya, bisa bisa dituduh bid’ah dalam komite madrasah terbaru.

Pada gambar yang dibuat dicontohkan tentang struktur organisasi komite madrasah Ibtidaiyah, akan tetapi tetap dapat diaplikasikan pada madrasah Tsanawiyah, madrasah aliya ataupun pada Raudlatul Athfal.

Berikut gambar bagan komite madrasah terbaru. Mengacu kepada ketentuan dimana minimal berjumlah 5 orang dan maksimal berjumlah 15 orang. Dengan begitu, apabila menggunakan jumlah maksimal maka akan ada banyak anggota dalam bagan ini.

Struktur-Organisasi-Komite-Madrasah-Ibtidaiyah
Struktur Organisasi Komite Madrasah jumlah Pengurus 5 orang
struktur-Organisasi-Komite-Madrasah-Tsanawiyah
Struktur Organisasi Komite Madrasah 15 orang Pengurus

Download Struktur Organisasi Komite Madrasah MI MTs MA terbaru

Tampilan dari gambar diatas merupakan screen shoot komputer dari file berkas yang dibuat dalam format doc ms word sehingga dapat anda unduh gratis free download kemudian diisi dengan nama nama person yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara dan anggota komite madrasah.

Sebelum anda mengunduhnya, kami tampilkan dalam bentuk preloved yaitu tampilan pra download yang dapat dilihat tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu.

Berikut tampilannya.

Pembuatan contoh diatas dibuat dalam bentuk yang sederhana akan tetapi mudah dilihat dan dipahami karena kesederhanaan pemilihan warna maupun bentuk bagan, hal ini dimaksudkan dalam rangka kemudahan berbagai pihak untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus pada komite madrasah yang aturannya adalah paling lama menjabat selama 3 periode dan dapat dipilih kembali.

Ada kendala dalam mengunduh file ini? Berikut kami lampirkan tautan pengunduhannya.

Download struktur bagan komite madrasah terbaru

Demikianlah contoh susunan struktur organisasi pengurus komite madrasah Ibtidaiyah tsanawiyah aliyah termasuk Raudlatul Athfal terbaru mengacu kepada Keputusan menteri Agama nomor 16 tahun 2020 tentang komite madrasah. Wilujeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

SKB 4 Menteri Panduan Penyelenggaraan PembelajaranMasa Pandemi Corona Covid-19

Download KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/KB/2020 NOMOR 516 TAHUN 2020 NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020 NOMOR 440-882 TAHUN 2020 format PDF.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yang menjadi pertimbangan dari keberadaan SKB 4 menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi corona virus disease 2019 yang biasa disebut dengan Covid-19 adalah berkaitan dengan perkembangan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menetapkan ZONA HIJAU, KUNING, ORANYE, dan MERAH pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;

pertimbangan kedua yaitu kesehatan serta keselamatan semua warga satuan pendidikan (murid guru, tenaga kependidikan dll) merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi – 2 – COVID-19 mulai tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021.

Dalam perhatian keselamatan warga satuan pendidikan ini mengacu kepada dengan memperhatikan penetapan zona sebagaimana dimaksud yaitu hijau kuning, oranye dan merah.

dalam SKB ini mencakup seluruh jenjang pendidikan dari mulai Paud, Pendidikan Dasar semisal MI, SD, PKPPS Ula, maupun Pendidikan menengah semisal SMP SMA, MTs MA, PKPPS Wustha Ulya, PDF, Pesantren Muadalah dll, maupun jenjang pendidikan perguruan tinggi seperti Diploma, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan lain sebagainya.

Isi Surat Keputusan Bersama 4 menteri masa pendidikan pada masa corona covid-19

Dalam surat keputusan bersama ini memutuskan 4 hal yang berkaitan dengan masa awal pembelajaran untuk siswa santri mahasiswa baik jenjang SD SMP SLTA Pondok Pesantren Perguruan Tinggi dan ketentuan tatap muka berdasarkan zona wilayah mengacu warnanya.

Adapun isi keputusan dari SKB 4 menteri ini ringkasnya adalah sebagai berikut;

kesatu

  • Tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan anak usia dini (PAUD, Paud Q, PAUD TPQ, dll), pendidikan dasar (MI, SD, PKPPS Ula, PDF Ula, Muadalah Ula), dan pendidikan menengah (MTs, SLTP, MA, PKPPS Wustha Ulya, PDF Wustha Ulya, Muadalah Wustha Ulya, SMK, dll) dimulai pada bulan Juli 2020,
  • tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi dimulai pada bulan Agustus 2020,
  • tahun akademik 2020/2021 pada pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada bulan September 2020, tahun ajaran 2020/2021 pada pesantren dimulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, dan
  • tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.

kedua

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

  • satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, Kanwil Kementerian Agama provinsi, dan Kankemenag kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas setempat;
  • satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

ketiga

Ketentuan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi pesantren, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi,

Keempat

Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilaksanakan berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi COVID-19, dengan mengutamakan protokol kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KELIMA

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 dan ditanda tangani oleh MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, NADIEM ANWAR MAKARIM, MENTERI AGAMA, FACHRUL RAZI MENTERI KESEHATAN, TERAWAN AGUS PUTRANTO, MENTERI DALAM NEGERI, MUHAMMAD TITO KARNAVIAN.

Download SKB 4 Menteri PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI

Dibawah ini kami sampaikan tautan link untuk mengunduh SKB 4 menteri masa pembelajaran pandemi covid 19 dalam format PDF yang akan ditampilkan terlebih dahulu dalam bentuk preloved.

Dimana kelebihan tampilan ini anda dapat melihat keseluruhan isi file dengan scroll atas bawah tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu.

Berikut tampilannya.

Jika hendak mengunduh file ini sampean bisa unduh gratis free download melalui tampilan preloved diatas atau lewat tautan file yang dibagikan dibawah ini.

Download SKB 4 menteri penyelenggaraan Pendidikan Masa Corona

Demikianlah info tentang file sebagai panduan para pengelola lembaga pendidikan negeri swasta segala jenjang mulai dari PAUD RA BA MI MTs Madrasah Aliyah Pondok Pesantren termasuk juga untuk Sekolah Dasar, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi institut Universitas dan lain sebagainya.

Wilujeng dalu, semoga kesehatan dan keselamatan dianugerahkan kepada kita semuanya, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Juknis Pengelolaan BOP RA tahun 2020

Download Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional pada Madrasah tahun anggaran 2020 dalam format PDF yang menjadi acuan dalam BOP RA sebagai panduan kepengelolaan keuangan bantuan dimaksud.

pontren.com – assalamu’alaikum para ustadz ustadzah guru pengajar yang baik hati imut dan rajin menabung, Juknis BOP RA ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7330 tahun 2019 tentang juknis pengelolan BOP pada RA dan BOS pada Madrasah tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan dari SK Dirjen no 7330 tahun 2019 ini dalam rangka peningkatan akses serta mutu pendidikan madrasah, diperlukan pengalokasian Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional pada Madrasah.

Dan pertimbangan guna peningkatan akuntabilitas pengelolaan bantuan operasional diatas selanjutnya diperlukan penetapan petunjuk teknis.

Ketetapan dalam Juknis Pengelolaan BOP Raudlatul Athfal

Dengan pertimbangan dua hal diatas perlu penetapan SK Dirjen Pendis mengenai juknis pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah di tahun 2020.

Dalam ketetapan ini akhirnya menetapkan;

Pertama, menetapkan Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah pada tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisah dari SK Dirjen ini.

Kedua, juknis dimaksud merupakan pedoma untuk tim pengendali dan pengelola Bantuan Operasional dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kab kota dan satuan pendidikan baik RA dan Madrasah dalam kegiatan pengelolaan dana, penggunaannya serta pertanggungjawabannya.

Ketiga, keputusan ini mulai dberlaku sejak ditetapkan yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 2019 di Jakarta dan di Tanda tangani oleh DIrektur Jenderal Pendidikan Islam pada waktu itu yaitu Kamaruddin Amin.

Tujuan BOP dan BOS

Dalam juknis disebutkan ada 4 tujuan dari keberadaan Bantuan Operasional Pendidikan RA dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yaitu;

  1. Sebagai bantuan dana biaya operasional dan non personalia pada RA atau Madrasah guna peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian SNP;
  2. Meringankan beban biaya pendidikan terutama peserta didik dan keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) dalam hal tagihan biaya pendidikan;
  3. Membantu RA atau madrasah dalam hal peningkatan kualitas proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar);
  4. Mendukung program strategis pemerintah dalam mengatasi stunting pada anak usia dini.

Kriteria Sasaran Penerima BOP RA

Dalam hal sasaran penerima BOP yaitu RA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan kriteria;

  • Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kemenag selambat lambatnya 1 tahun pada tanggal 1 Januari tahun 2020, pengecualian bagi daerah 3T dan atau di perbatasan Negara sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian maupun lembaga yang berwenang.
  • RA yang belum memiliki izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada RA yang telah berizin dengan maksud agar siswa titipan ini mendapatkan dana BOP melalui RA yang telah berizin;
  • Telah melakukan pemutahkhiran data pada EMIS di tahun berjalan.

Besaran Dana BOP RA dalam 1 tahun

Untuk jumlah dana BOP bagi RA bagi masing masing siswa santri anak didik adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per satu tahun.

Mekanisme Penyaluran BOP RA

Ketentuan serta mekanisme dan waktu penyaluran BOP pada Raudlatul Athfal adalah sebagai berikut;

  • Penyaluran BOP RA pada tahun anggaran 2020 diberikan untuk masa 12 bulan perode januari sampai Desember 2020;
  • Penyaluran BOP RA yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pertama pada bulan Januari-Juni dan tahap 2 pada bulan Juli-Desember tahun 2020.

Download Juknis Pengelolaan BOP RA tahun 2020

Beriku ini adalah tautan untuk mengunduh file juknis BOP RA dalam format PDF yang menjadi panduan para pengelola Raudlatul Athfal baik guru ataupun Kepala RA.

Sebelum diunduh, akan ditampilkan penampakan secara preloved alias tidak perlu mengunduh atau mendownload jika hanya perlu membacanya saja.

Berikut tampilannya.

File ini jika dicetak memerlukan kertas sebanyak 103 halaman yang lumayan tebal, akan tetapi jika point poin yang diperlukan tentunya tidak sebanyak yang akan dicetak.

Ada problem pengunduhan secara langsung melalui tampilan preloved diatas? Kami lampirkan tautan untuk unduh gratis free download file SK Dirjen Pendis no 7330 tentang Juknis Pengelolaan BOP pada RA dan BOS pada madrasah dibawah ini;

Download Juknis BOP RA Tahun 2020

Demikian informasi mengenai petunjuk teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal, semoga diberikan kemudahan dalam pengelolaan dan mendapatkan murid santri yang melimpah ruah sehingga RA anda maju berkembang dan menjadi suri tauladan untuk TK maupun RA di lingkungan sekitar anda.

Wilujeng sonten, wassaalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

PMA no 2 tahun 2020 Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Download Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter yang diberlakukan atau mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Januari 2020 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal yang sama dan di tanda tangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada masa Fachrul Razi.

Pontren.com – assalamu’alaikum para sedulur seiman dan setaqwa sebangsa dan senegara Republik Indonesia, yang menjadi pertimbangan dalam diterbitkannya PMA penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter ini adalah untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan Karakter.

Dan ada 6 aturan atau perundang undangan yang diingat dalam PMA ini diantaranya adalah pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU no 20 tahun 2003 tentang SIstem Pendidikan Nasional, PP no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Perpres no 83 tahun 2015, Perpres no 87 tahun 2017, PMA no 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kemenag.

Ketentuan Umum

Apakah yang dimaksud dengan penguatan pendidikan karakter dalam Peraturan Menteri ini?

Yang dimaksud dengan Penguatan Pendidikan Karakter, yang selanjutnya disebut dengan PPK pada PMA no 2 tahun 2020 adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

Adapun yang menjadi tujuan Penyelenggaraan pendidikan karakter adalah untuk peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Karakter terdiri atas 5 yaitu;

  • Melalui pendidikan agama pada sekolah;
  • Pada madrasah;
  • Pada pendidikan tinggi;
  • Pada jenis pendidikan keagamaan; dan
  • Pada pendidikan jalur informal.

Dalam hal penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama pada sekolah terdiri dari Pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Adapun yang dimaksud sekolah disini adalah diselenggaakan pada TK, Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Penguatan Pendidikan Karakter pada perguruan tinggi diselenggarakan melalui Perguruan tinggi Keagamaan dan Pendidikan Agama pada Perguruan tinggi dibawah binaan Kementerian atau lembaga diluar kementerian.

Adapun pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui perguruan tinggi terdiri dari perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

PPK pada jenis pendidikan keagamaan diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.

Pada jalur formal dilakukan pada jenjang pendidikan Usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi secara mandiri.

suasana kelas
gizi cukup menjadi penunjang pendidikan

Penyelenggaraan PPK jenis pendidikan keagamaan jalur formal dilakukan dengan cara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Sedangkan PPK pada jenis pendidikan Keagamaan nonformal dilakukan kerja sama dengan PPK melalui pendidikan Agama pada sekolah dan Madrasah. Juga dilakukan kerja sama dalam pembinaan mahasiswa pada perguruan tinggi.

Dalam hal penguatan pendidikan karakter dengan jalur informal dilaksanakan oleh keluarga umat beragama (6 Agama yang diakui di Indonesia).

Dalam prosesnya, PPK melalui cara informal diselenggarakan dengan proses pendidikan didalam kehidupan masing masing dengan cara mandiri.

Download PMA no 2 tahun 2020 Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Dibawah ini adalah tampilan penampakan preloved dari file PDF Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter.

Maksud dari keberadaan model preloved ini adalah jika sampean hanya sekedar ingin melihat isi dari file ini anda tidak harus mengunduh atau download meskipun berkas ini bisa diunduh secara gratis free download.

Berikut penampakan dari PMA no 2 th 2020

Jika sekiranya hendak mencetak atau memiliki softcopy dalam bentuk cetakan, anda dapat mengunduh file ini kemudian di print pada alat cetak yang tersedia di rumah atau tempat kerja anda.

Ada kendala dalam pengunduhan secara langsung melalui tampilan diatas?
Berikut kami lampirkan tautannya sebagaimana dibawah ini.

Download PMA no 2 th 2020

Demikianlah informasi mengenai Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020.

Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.