Arsip Tag: kurikulum madin

Madrasah Diniyah Takmiliyah tanpa Jenjang Bagaimana administrasi dan pelayanan

Analisa tentang madrasah diniyah takmiliyah yang tidak memiliki jenjang serta dampak dalam pelayanaan administrasi kelembagaan sebagai salah satu pendidikan Islam nonfromal di Indonesia. Benar benar membuat saya bingung, koq ya ada pengkategorian MDT tanpa jenjang pendidikan.

pontren.com – assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, belum ketemu jawaban kebingungan saya tentang jenjang madin yang hanya 2 tingkat untuk wustha dan ulya, datang sebuah kebingungan dalam benak saya setelah membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1206 TAHUN 2019.

Keputusan ini tentang PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IJAZAH PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH yang di Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2019 DIREKTUR JENDERAL, KAMARUDDIN AMIN.

Entah kenapa koq baru tahun ini saya baru tahu, pastinya saya pribadi yang kurang update. Mestinya dengan tanggal 2 Pebruari 2019 sudah ramai ijazah ini beredar di tengah khalayak masyarakat pengelola madrasah diniyah takmiliyah di tahun 2019 kisaran bulan mei juni ataupun juli.

Yang jelas disini tidak akan membahas tentang penerbitan ijazah sebagaimana dalam Keputusan dirjen pendis diatas, hanya akan menyampaikan analisa secara teknis administratif mengenai sederet huruf tulisan yang berada dalam juknis dimaksud.

Disebutkan dalam juknis bahwasanya Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu varian pendidikan Islam jalur nonformal.

Merujuk kepada PMA no 13 tahun 2014 bahwa MDT diselenggarakan sebagai komplemen, melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan keagamaan pada MI/SD MTs/ MA/SMA/MAK/SMK dan perguruan tinggi atau yang sederajat.

Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Madin diselenggarakan Tanpa Jenjang

Nah ini kata kata yang membuat saya bingung dan dapat anda lihat sebagaimana screen shoot dibawah ini.

mdt-diselenggarakan-secara-tidak-berjenjang

MDT diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. MDT diselenggarakan secara berjenjang diselenggarakan dalam bentuk MDT Ula, MDT Wustha, MDT Ulya, dan MDT Al-jami’ah.

Memang secara de facto ada banyak lembaga MDT yang termasuk dalam kategori penyelenggaraannya tidak berjenjang, akan tetapi mereka secara dejure merupakan lembaga yang pengelolaan MDT sebagai pendidikan berjenjang.

Berikut jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah beserta sasaran santri sebagai anak didik;

  1. Tingkat ula diikuti oleh peserta didik pada MI/SD
  2. Tingkat wustha diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP
  3. Jenjang ulya diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK
  4. Jenjang al-jami’ah diikuti oleh peserta didik Mahasiswa/masyarakat.

Untuk tingkatan ini secara teknis pemahaman saya tidak mengalami kendala kecuali kebingungan jenjang wustha dan ulya yang hanya terdiri dari 2 tingkatan/kelas.

Baca : Jenjang madin yang membuat saya bingung

Lha memangnya apa yang membuat bingung untuk lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang diselenggarakan tidak berjenjang?

Katanya ada madin yang seperti itu? Apa yang dibingungkan?

Secara Nyata Memang Ada MDT yang Tanpa Jenjang

Baiklah, maksud saya secara de facto ada MDT yang diselenggarakan tidak berjenjang itu adalah madin yang tidak memiliki kurikulum dan tidak ada pembagian raport ataupun kelulusan santri

Setiap tahun kegiatan belajar mengajar berjalan tanpa ada evaluasi pembelajaran baik berupa mid semester ataupun ujian akhir tahun.

Sehingga ketiadaan kenaikan kelas siswa maupun kelulusan santri pada jenjang merupakan fakta bahwa ada lembaga madrasah diniyah takmiliyah yang menyelenggarakan pendidikan secara tidak berjenjang. (yang sedikit terserempet fakta mohon tidak tersinggung).

Walaupun kondisinya seperti itu, lembaga tetap mengklaim bahwa dia memiliki jenjang pendidikan, apakah masuk awaliyah wustha ataupun ulya bahkan aljamiah.

Dengan begitu secara de jure model lembaga pendidikan seperti ini kebanyakan adalah madrasah diniyah takmiliyah jenjang awaliyah, meskipun secara de facto atau kenyataan merupakan lembaga yang diselenggarakan tidak berjenjang

Madin Tanpa Jenjang kaitan Piagam Terdaftar, EMIS dan Ijazah MDT

petunjuk teknis penulisan ijazah madin
santri wustha dan ijazah MDT Jenjang Ulya

Kalau memang kategori ini di sahkan (diselenggarakan secara berjenjang dan tidak berjenjang) maka madrasah diniyah takmiliyah yang tidak memiliki jenjang mesti dimasukkan atau dipaksa masuk kedalam salah satu jenjang pendidikan bagi MDT.

Kenapa begitu?

Karena dalam nomor statistik diniyah takmiliyah dan entry data emis disitu ada kolom atau tanda ciri khas angka atau apalah itu yang menunjukkan apakah lembaga tersebut madin awwaliyah atau madin wustha maupun madin ulya.

Jika ada madin yang uncategoried, bagaimana bisa masuk kedalam data EMIS, sedangkan untuk mendapatkan nomor statistik pun tidak bisa karena dia tidak memiliki jenjang pendidikan.

Dan yang kedua yaitu ijazah bagi santri yang telah selesai pendidikan, ketiadaan jenjang membuat santri tidak memiliki kans untuk mendapatkan ijazah.

Sebagaimana diketahui bahwa ijazah MDT yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kesemuanya telah terbagi bagi untuk setiap jenjang pendidikan dengan bingkai warna tertentu pada masing masing jenjang.

Jadi tidak ada lembar blangko ijazah yang bersifat universal memberikan cakupan yang fleksibel kepada lembaga madin diluar jenjang awaliyah wustha ulya maupun aljami’ah.

Terlepas apa yang menjadi pertanyaan saya dikepala ini saya kira kenyataan yang ada lembaga akan tetap mengklaim dirinya berada pada jenjang pendidikan tertentu (umumnya MDT awwaliyah atau wustha) terlepas dia secara kenyataan berjenjang atau tidak.

Ya menurut saya sih aneh saja kalau memang ada pembagian kategori madin berjenjang dan tanpa jenjang, nambahin kerjaan saja heheheee….

Wilujeng siang, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

KURIKULUM MADRASAH DINIYAH, KOMPETENSI LULUSAN , PROSES PEMBELAJARAN

  • Kurikulum MDT yang berlaku saat sekarang (2017) adalah kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah   tahun 1983 yang diadaptasikan dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan PP no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan PP no 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Realitas di lapangan bahwa sejak semula masing-masing madrasah diniyah takmiliyah atau biasa disebut madin dikembangkan di berbagai daerah dengan karakteristik dan kekhasan tersendiri menjadi kekuatan bagi penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal maupun nasional. Kurikulum madrasah diniyah disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu :

  1. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) yang ditempuh dalam 4 (empat) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 4 dengan 18 jam per minggu
  2. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 2 dengan 18 jam per minggu
  3. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) yang ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar dari kelas 1 hingga kelas 2 dengan 18 jam per minggu

Prinsip Pelaksanaan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah

Dalam madrasah diniyah takmiliyah, kurikulum yang dijalankan dengan pengembangan prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. Fleksibilitas

Fleksibilitas menitikberatkan pada pengembangan materi dan metodologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana didapat pilihan yang tepat agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dan santri, sehingga materi yang diberikan benar-benar dapat dipahami. Oleh sebab itu guru harus memperhatikan keberadaan santri dari segi kecerdasan, kemampuan dan pengetahuan yang telah dikuasainya, kemudian membuat pilihan bahan belajar dan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai

  1. Berorientasi Tujuan.

Kegiatan belajar mengajar harus berorientasi pada tujuan. Pemilihan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar didasarkan pada ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu sebelum menentukan waktu dan bahan belajar rerlebih dahulu ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh santri dalam mempelajari suatu mata pelajaran.

  1. Efektivitas dan Efisiensi

Struktur kurikulum madrasah diniyah takmiliyah pada dasarnya merupakan pelengkap dari pendidikan agama Islam yang diperoleh santri pada lembaga pendidikan formal atau sekolah umum. Meski demikian, struktur kurikulum madrasah diniyah takmiliyah tidak sederhana, sehingga memerlukan ketrampilan tersendiri dalam pengorganisasiannya agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi capaian-capaian dan tujuan di harapkan.

  1. Kontinuitas

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah dikembangkan berdekatan hubungan hirearki fungsional menghubungkan antar jenjang dan tingkatan, yakni MDTA, MDTW dan MDTU. Oleh karena itu perencanaan kegiatan belajar mengajar harus dibuat seoptimal mungkin dan sesistematis maksimal, karena memungkinkan terjadinya proses peningkatan, perluasan serta pengalaman yang terus berkembang dari suatu pokok bahasan mata pelajaran.

  1. Pendidikan seumur hidup

Pendidikan merupakan kewajiban yang utama bagi umat Islam, bahkan dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa pendidikan harus dialami oleh setiap orang selama masa hidupnya. Slogan masyarakat dunia “education for all’ yang ditetapkan oleh unesco juga mengandung prinsip pembelajaran hidup seumur hidup. Oleh sebab itu maka materi yang diberikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah selain dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman, juga harus dikembangkan sebagai pendorong utama bagi tumbuhnya semangat belajar tiada henti dan untuk semua lapisan masyarakat, dengan demikian Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi pusat pendidikan yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat seluas-luasnya dan berlangsung seumur hidup.

baca : Nomor Statistik Madrasah Diniyah Takmiliyah ( NSDT )
baca : Kelengkapan Administrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah
baca : Ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah

Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum adalah kerangka umum program pengajaran yang diberikan pada tingkat dan jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang meliputi :

  1. Satuan mata pelajaran yang diberikan pada madrasah diniyah takmiliyah berikut frekuansi dan alokasi waktunya dalam satu minggu.
  2. Program pengembangan diri dan pembiasaan akhlakul karimah santri

Struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No Mata Pelajaran MDTA MDTW MDTU
I II III IV I II I II
Keagamaan
1 Al Qur’an 5 5 4 4 3 3 2 2
2 Hadist 1 1 2 2 2 2 2 2
3 Aqidah 1 1 1 1 1 1 2 2
4 Ahlaq 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Fiqh 4 4 4 4 4 4 4 4
6 Tarikh Islam 1 1 1 1 2 2 2 2
Bahasa
7 Bahasa Arab 4 4 4 4 4 4 4 4
Muatan Lokal
8 Muatan Lokal
a.     Arab Pegon
b.     Imla
c.     dll
Jumlah 18 18 18 18 18 18 18 18

Ketentuan alokasi waktu untuk setiap jam pelajaran dari mata pelajaran tersebut adalah :

Awwaliyah kelas 1 adalah 30 menit

Awwaliyah kelas II s.d. IV adalah 40 menit

Wustha & Ulya kelas I s.d. II adalah 45 menit

Adapun pengembangan diri dan pembiasaan akhlakul karimah diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang mengakomodasi minat, bakat dan potensi santri serta penciptaan lingkungan religius di Madin. Program ini dijalankan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan MDT di luar pembelajaran kelas.

Pengelolaan dan pengembangan Kurikulum

pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah
pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah

Pengembangan dan pengelolaan kurikulum berpegang pada prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman pelaksanaan. Kesatuan dalam kebijakan berarti bahwa kurikulum MDT yang di tetapkan merupakan kurikulum dasar yang dijadikan acuan bagi kegiatan pembelajaran. Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pencapaian hasilnya. Keberagaman dalam pelaksanaan berarti bahwa pelaksanaan kurikulum dapat dilaksanakan dengan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan masing-masing madin.

Arahnya adalah bahwa struktur kurikulum MDT dikelola dan dikembangkan mempunyai nuansa sebagai berikut :

  1. Menyeluruh dan berkesinambungan;
  2. Beragam dan terpadu;
  3. Pusat dan potensi dan kebutuhan santri;
  4. Tanggapan terhadap pengembangan ilmu;
  5. Relevan dengan kebutuhan masyarakat.