Arsip Tag: fungsi madin

Madrasah Diniyah Takmiliyah

Dasar Hukum Madrasah Diniyah Takmiliyah

Tinggalkan komentar

Informasi tentang aturan dan ketentuan baik berasal dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agama, maupun SK Dirjen Pendis Kemenag tentang landasan hukum pelaksanaan pendidikan pada Lembaga Madin MDTA MDTW MDTU atau biasa ditulis kepanjangannya yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah.

pontren.com – jika diamati, bagi pelaksana atau praktisi pengelola dan pengajar serta tenaga kependidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin) entah jenjang MDTA, MDTW, MDTU (Awwaliyah, wustha, ulya) kebanyakan mengabaikan atau kurang perduli terhadap ketentuan perundang undangan yang mengatur lembaga ini.

Hal ini berbeda bagi para akademisi penulis peneliti di kalangan kampus maupun yang sudah purna studi, dasar hukum bisa menjadi hal yang penting karena bersifat menjadi landasan dalam melakukan penelitian serta peninjauan regulasi bagi lembaga yang diteliti.

Untuk itulah admin pontren.com mencoba untuk menyusun berbagai regulasi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan lembaga MDT ini baik yang sifatnya umum pendidikan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh kemenag yang spesifik dalam mengatur madrasah diniyah.

Dasar Hukum Madin hampir sama persis dengan Landasan Hukum TPQ

Dalam regulasi dan landasan hukum madin ini bisa dikatakan hampir sama persis alias plek sek dengan landasan bagi lembaga pendidikan al-Qur’an (termasuk didalamnya TPQ) pengecualian pada SK Dirjen Pendis yang spesifik memisahkan antara TPQ dan Madrasah Diniyah.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Madin Madrasah Diniyah Takmiliyah
baca : SK Dirjen Pendis no 7131 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah

Satu lagi catatan, dalam landasan hukum/dasar hukum madin ini dipilah menjadi 2 hal yaitu yang berkaitan dengan pendidikan dan aturan ketentuan yang berkaitan dengan Kementerian agama sebagai instansi vertikal pemerintah yang berbentuk Kementerian sebagai tempat bernaung lembaga Madin.

Regulasi di Indonesia sebagai dasar hukum Madrasah Diniyah Takmiliyah

Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, tanpa basa basi, berikut adalah berbagai ketentuan atau regulasi yang berkaitan dengan pendidikan secara umum serta peraturan menteri agama dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Perdirjen) yang membahas mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Dalam menyusun regulasi ini diurutkan sesuai dengan strata kekuatan hukum yang berlaku di negara Indonesia dimulai dengan paling atas yaitu undang-undang dan pada regulasi ini paling buncit berupa Keputusan Dirjen Pendis Kemenag.

Here they are the regulation.

Yang pertama Undang undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen yang berkaitan dengan pendidikan serta didalamnya termaktub Madin sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal

  1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
  2. Undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
  3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Keagamaan
  5. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
  6. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 7131 Tahun 2014 sebagai revisi dari SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NO.2347 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH.

Sedangkan dibawah ini merupakan aturan regulasi yang tidak berkaitan langsung dengan madrasah diniyah takmiliyah (madin) akan tetapi sangat berpengaruh terhadap lembaga (dalam hal ini adalah Kementerian Agama) yang menjadi tempat bernaung atau bertanggung jawab terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah Membingungkan
sebuah opini dan analisa kenapa jenjang madin bikin bingung

Berikut dasar hukum yang berkenaan dengan Kementerian Agama yang dapat anda cantumkan dalam landasan hukum madin sebagai penambah tebal penelitian yang dilakukan.

  1. Undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
  2. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama
  3. Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara
  4. Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Demikianlah informasi mengenai landasan hukum baik yang berasal dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres, KMA, dan Perdirjen yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan di Indonesia pada umumnya yang didalamnya termasuk lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, dilampirkan pula aturan mengenai Kementerian Agama sebagai institusi vertikal yang menaungi madin. Wilujeng dalu, wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Madrasah Diniyah Takmiliyah

PENGERTIAN MADIN, KEDUDUKAN MDT, TUJUAN DAN FUNGSI MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

3 Komentar

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelaksanaan pendidikan keagamaan. Pada MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah) ataupun  MDTW (Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha) dan juga MDTU (Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya) santri-santri yang belajar pada lembaga pendidikan umum (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dan yang sederajat) dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang agama Islam. Tapi lembaga ini tetap terbuka bagi siapapun yang tidak mengikuti pendidikan formal.

MDT mempunyai 3 jenjang tingkatan yaitu :

  1. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) atau dasar dengan masa belajar 4 tahun
  2. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 tahun
  3. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) dengan masa belajar 2 tahun

pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah
pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah

Madin atau Diniyah Takmiliyah ini dilaksaknakan secara dan dikelola secara terprogram. Perintisan, pertumbuhan dan perkembangannya dilakukan oleh masyarakat sehingga ketentuan yang dibuat pemerintah harus tetap mengakomodasi berbagai bentuk inovasi dari masyarakat penyelenggara dengan memperhatikan kebutuhan dan keunggulan serta kekhasan masing masing.

Dalam penyelenggaraannya, MDT tidak diharuskan atau tidak ada syarat adanya badan hukum sebagai lembaga penyelengara. Oleh karena itu dari segi penyelenggara madrasah diniyah takmiliyah dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan pihak penyelenggara, yaitu :

  1. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang di selenggarakan oleh sekumpulan orang di masyarakat yang berkompeten untuk menjalankan visi dan misi MDT, ataupun oleh badan hukum/yayasan tertentu;
  2. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang di selenggarakan di dalam pesantren
  3. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang di selenggarakan di lingkungan lembaga formal (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dan yang sederajat)

Ketiga nya mempunyai keleluasaan dalam teknis pelaksanaan pendidikannya. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan dasar yang ditetapkan baik dari segi penjenjangan, kurikulum maupun sistem administrasi ketatausahaan.

Pengertian Madrasah Diniyah Takmiliyah :

MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah)

Adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap siswa SD/MI/sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu.

MDTW (Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha)

Adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap siswa SMP/MTs/sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 2 tahun dan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu.

MDTU (Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya)

Adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap siswa SMA/SMK/MA dan yang sederajat) maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 2 tahun dan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Kedudukan MDT

Bagi lembaga MDT baik Awwaliyah Wustha maupun Ulya merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang berada di dalam pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren atau TOS Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Tujuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Tujuan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah diringkas bagi ketiga MDT adalah sebagai berikut :

kelompok santri cantik

  1. Memberikan bekal kemampuan dasar bagi santri MDTA, dan bagi MDTW/MDTU untuk pengembangan, memperluas dalam memperdalam pendidikan Islam yang di peroleh pada jenjang MDT sebelumnya agar murid atau siswa atau santri dapat mengembangkan kehidupannya sebagai :
  2. Muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlakul Karimah;
  3. Warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani
  4. Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, sifat, sikap dan perilaku terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
  5. Bagi MDTW dan MDTU untuk membina santri agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupannya dalam masyarakat dan berbakti kepada Allah SWT guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
  6. Mempersiapkan santri untuk dapat mengikuti pendidikan Agama Islam pada jenjang MDT selanjutnya (bagi MDTA dan MDTW) dan persiapan pendidikan Islam bagi santri MDTU

Fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah

  1. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam, meliputi al-Qur’an, Hadits, Aqidah, Fiqh, Tarikh Islam, Bahasa Arab, pengembangan diri yang berkaitan dengan ketrampilan pengamalan ajaran Islam secara pembiasaan Akhlakul Karimah;
  2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di sekolah formal maupun anak usia setingkat;
  3. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua santri dan masyarakat;
  4. Melaksanakan Tata usaha dan rumah tangga pendidikan keagamaan Islam non formal dan perpustakaan.

Disarikan dari keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7131 tahun 2014 tentang REVISI SK DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM NO. 2347 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH