Arsip Tag: blanko ijazah PPS

Sertifikat Kesetaraan Santri Pondok Pesantren Tanpa Ijazah

rekognisi pesantren ujian kesetaraan
rekognisi pesantren ujian kesetaraan

Pontren.com – Sertifikat Kesetaraan untuk santri Pondok Pesantren Tanpa Ijazah
informasi tentang solusi ijazah bagi santri pondok pesantren yang tidak memiliki ijazah formal ataupun pendidikan non formal dengan cara rekognisi lulusan pesantren melalui ujian kesetaraan.

Tidak semua pondok pesantren memiliki dan mampu menyelenggarakan pendidikan formal semisal MI MTs MA atau SD SMP SMA.

Walaupun pada pondok pesantren juga meluncurkan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) serta Pondok Pesantren Muadalah dan Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, akan tetapi karena adanya regulasi dan ketentuan serta persyaratan yang spesial.

Adanya syarat khusus tertentu menjadikan tidak semua lembaga pendidikan pondok pesantren sanggup memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penyelenggara PDF atau Muadalah maupun PPS Wajardikdas / Pendidikan Menengah Universal Ulya.

Rekognisi Lulusan Pondok Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan

Situasi ini membuat diluncurkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 tahun 2018 tentang rekognisi lulusan pondok pesantren melalui ujian kesetaraan.

Dengan adanya rekognisi ini membuat santri yang belajar pada pondok pesantren yang tidak menerbitkan ijazah formal/diakui negara mendapatkan sertifikat yang nilainya setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal.

Keberadaan sertifikat ini nantinya membuat lulusan pesantren menjadi memiliki bekal secara administrasi bukti kelulusan dalam pendidikan yang nantinya berguna dalam dunia kerja.

Apa sih rekognisi? Rekognisi merupakan legitimasi kesederajatan lulusan pendidikan pesantren salafiyah dengan pendidikan formal.

Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Lulusan Pondok Pesantren

Teknis dari penyelenggaraan ujian kesetaraan tersebut dilakukan satu tahun sekali. Dilakukan berbarengan dengan kegiatan akhirussanah pondok pesantren.

sertifikat rekognisi pondok pesantren salafiyah
sertifikat rekognisi pondok pesantren salafiyah tingkat ula

Bagi para santri yang telah selesai pendidikan pada setiap jenjang pendidikan (ula/wustha/ulya atau yang setingkat) dan telah mempunyai kasyfu darajat (buku raport) maupun surat keterangan semisal maka dipersilakan untuk ikut dalam program ini.

Pelaksanaan ujian dilakukan secara berjenjang setara SD (ula), SLTP (Wustha) maupun Setingkat SLTA (Ulya).

Adapun lokasi tempat pelaksanaan adalah di satuan pendidikan keagamaan yang telah mendapatkan akreditasi dan telah ditunjuk oleh direktorat jenderal pendidikan Islam.

Standar Kompetensi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4832 tahun 2018 bahwasanya pendidikan pada pondok pesantren salafiyah wajib memiliki standar kompetensi tertentu. Setidaknya Kompetensi utama yang wajib dipenuhi yaitu :

  • Kompetensi Utama Sikap
  • Kompetensi Utama Pengetahuan
  • Kompetensi Utama Skill

Bukan hanya kompetensi utama, santri juga harus memiliki kompetensi dasar keagamaan Islam berdasarkan rumpun Ilmu Keagamaan :

  • Al Qur’an dan Ulumul Qur’an
  • Hadits dan Ulumul Hadits
  • Tauhid dan ilmu Kalam
  • Tarikh
  • Fiqh dan Ushul Fiqih
  • Akhlak dan ilmu Tasawuf
  • Ilmu Lughoh

Bagi setiap santri di pada keseluruhan jenjang (ula, Wustha dan Ulya), minimal harus memiliki kompetensi dasar keislaman yang tertulis diatas.

Sedangkan penekanan keilmuan tertentu diterapkan pada jenjang wustha dan ulya.

Ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bahwa ujian kesetaraan serta penetapan kompetensi yang diwajibkan dimiliki oleh anak didik pesantren (santri) diatas dibuat guna acuan penilaian kemajuan dan hasil pembelajaran santri pada pondok pesantren selaku satuan pendidikan yang berbentuk kajian agama kitab kuning.

pondok pesantren langitan
santri belajar (ilustrasi)

Dengan adanya SK Dirjen ini maka baik pendidikan formal (SD SMP SMA / MI MTs MA) dengan pondok pesantren salafiyah memiliki kesamaan yang mendasar yaitu sebagai lembaga pendidikan bagi anak bangsa.

Blanko Ijazah PPS Wajar Dikdas Ula Wustha Terlambat

Bagi penyelenggara program wajar dikdas Pondok Pesantren Salafiyah sepertinya sudah hafal dengan kondisi keterlambatan blanko Ijazah. selanjutnya pasti sering nelfan nelfon ke Kemenag Kabupaten bertanya tentang kapan blangko ijazah datang, kapan ijazah wajardikdas turun? Kebiasaan telat blangko ini ternyata juga di alami oleh lembaga pendidikan kesetaraan dibawah Dinas Pendidikan. bukan hanya dialami oleh PPS Wajar Dikdas yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

blanko ijazah wajardikdas terlambat ula wustha
blanko ijazah terlambat

Kenapa sering atau bahkan selalu telat? padahal sudah agenda tahunan? bagaimana keterlambatan bisa menjadi agenda tahunan? Setelah ngobrol-ngobrol dengan orang yang berkecimpung di bidang Pendidikan Kesetaraan, dalam hal ini ternyata nasib pendidikan kesetaraan dalam hal perhatian pengadaan blangko ijazah ini bukan menjadi prioritas untuk di dahulukan karena mereka yang berada di lembaga formal yang di dahulukan. Jadi nasib pendidikan non formal secara prioritas pengadaan blanko masih memprihatinkan.

Apa akibat dari terlambat atau telat blangko ijazah? Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh para pemangku kepentingan, seperti pondok pesantren umumnya banyak santri yang berasal dari luar daerah sehingga ketika lulus santri sudah boyong atau pulang ke rumah, kesulitan dalam cap tiga jari, yang kedua ketika mau mengambil ijazah juga banyak santri jauh, riskan untuk di paketkan. Dilain pihak ketika untuk mendaftarkan ke sekolah lanjutan maka santri di oyak oyak menunjukkan ijazah asli, membuat santri tertekan dan juga orang tua menjadi pusing mikir ijazah anak. Jika terjadi pergantian pejabat penanda tangan dalam ijazah  maka akan merepotkan dalam penandatanganan ijazah di maksud. Dalam hal ini Kepala Kankemenag ataupun Kabid PD Pontren, untuk kasus paket C ketika murid melanjutkan ke perguruan tinggi menjadikan tertunda setahun dalam kuliah karena belum keluarnya ijazah yang seharusnya sudah dipegang oleh yang bersangkutan.

Harapan kedepan supaya blangko ijazah bisa diberikan secara berbarengan dengan penyerahan blanko ijazah kepada sekolah/madrasah/pendidikan formal sehingga pendidikan kesetaraan tidak merasa diperlakukan sebagai anak tiri. dan untuk mempermudah dalam mengurus sekolah secara administrasi dan memberikan ketenangan kepada santri/murid, orang tua, pemangku jabatan terkait.