Tanah Wakaf akta notaris bukan lagi syarat mutlak izin pesantren

Posted on

izin operasional pondok pesantrenPontren.com – update informasi tentang izin operasional pondok pesantren yang merujuk kepada keputusan direktur jenderal pendidikan islam nomor 3408 tahun 2018 Tentang petunjuk teknis izin operasional pondok pesantren yang merupakan aturan terbaru sampai dengan saat ini (16 Januari 2019).

Dalam juknis dimaksud telah diperinci syarat syarat serta ketentuan bagi lembaga atau perorangan yang mengajukan perizinan pendirian pondok pesantren. Izin dimaksud berupa Surat Keputusan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis.
Dalam pengajuan izin tersebut melalui Kantor Kementerian Agama yang akan diproses sedemikian rupa dengan langkah langkah terukur serta waktu yang telah ditentukan batas maksimal dalam proses penyelesaiannya.

Baca :

Peraturan Pendirian Pesantren yang Lama

Ada perubahan mendasar terkait persyaratan pengajuan izin operasional untuk pendirian pondok pesantren. Jika sebelumnya atau aturan lama yang merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok pesantren, disebutkan didalamnya bahwa akta notaris dan tanah wakaf atau tanah milik yayasan.

Aturan Teknis Izin Operasional Ponpes yang Baru

lampiran SK izin operasional PPS Wajardikdas Ula Wustha
(c) Faizal Riza

Dengan kemunculan SK Dirjen Pendis no 3408 tahun 2018 aturan diatas mengalami perubahan untuk kondisi lembaga pondok pesantren pada situasi tertentu. Dalam aturan yang baru disebutkan bahwa persyaratan Tanah Wakaf atau Tanah Milik Yayasan harus ada jika lembaga pondok pesantren memiliki satuan pendidikan baik formal maupun nonformal.

Dengan demikian bagi pondok pesantren yang tidak menjadi penyelenggara satuan pendidikan baik formal ataupun nonformal maka kedua syarat diatas (Tanah Wakaf/yayasan & Akta notaris) bukan merupakan hal yang dipersyaratkan dalam penerbitan izin operasional.

Pendidikan Formal dan nonformal

Yang dimaksud dengan Penyelenggara pendidikan formal atau nonformal adalah pondok pesantren melaksanakan pendidikan yang berada dibawah naungan Kemendikbud atau Kemenag.

  • Contoh Pendidikan Formal dibawah Kemendikbud yaitu, SD, SMP, SMA
  • Contoh Pendidikan Formal dibawah naungan Kemenag yaitu MI, MTs, Madrasah Aliyah, PDF Ula, PDF Wustha PDF Ulya
  • Contoh Pendidikan nonformal dibawah Kemendikbud Paket A, Paket B, Paket C
  • Contoh Pendidikan noformal dibawah Kemenag, PPS Ula, PPS Wustha PPS PMU Ulya, Pendidikan Mu’adalah Ula, Wustha, Ulya.

Kesimpulan

santri entrepreneur
santri entrepreneur

Bahwasanya bagi pondok pesantren yang hanya mengaji kitab tanpa menjadi penyelenggara satuan pendidikan maka izin operasional bisa diproses walaupun tanah milik pribadi pengasuh pontren (ditidak memiliki tanah wakaf atau tanah milik yayasan) dan tanpa akta yayasan.

Bagi pondok pesantren yang memiliki atau menyelenggarakan satuan pendidikan baik formal maupun nonformal maka SK menkumham akta yayasan serta tanah wakaf/tanah milik yayasan mutlak menjadi syarat pengajuan perizinan pondok.

Demikian semoga pondok pesantren semakin hebat mencetak pemuda pemudi yang giat taat dan bertanggungjawab serta berbudi pekerti luhur akhlak mulia dan adil dalam mengambil keputusan. Jauh dari hoax dan tidak mudah dibohongi pihak pihak jahat yang pura pura baik.

loading...
loading...
Gambar Gravatar
Postingan baru : Kami usahakan Jadwal hari Senin dan Jumat akan ada tambahan postingan artikel baru. Terima kasih sudah menyimak. saran dan kritik serta sumbangan artikel kami tunggu. contact info : cspontren@yahoo.com twitter : PontrenDotCom FB : Gadung Giri

Silakan berkomentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.